Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 212754 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Setyo Wicaksono
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Galih Maggieta Putri
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.
This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S43978
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widyani Ayuningtyas
"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah.
This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62861
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahman
"ABSTRAK
Adanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

ABSTRACT
Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T44852
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Nugroho
"Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah.


Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level."

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elsa Ryan Ramdhani
"Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh korupsi (diukur dari Indeks Persepsi Korupsi) yang disinyalir sebagai salah satu penghalang suatu daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Berdasarkan keseimbangan Nash yang diturunkan dari mixed strategy, hubungan antara korupsi dapat sejalan atau berlawanan dengan PAD. Metode regresi panel GLS digunakan pada 59 daerah yang disurvei oleh Transparency International Indonesia di tahun 2006, 2008, dan 2010 untuk membuktikan bahwa hubungan korupsi terhadap membentuk fungsi kuadratik dengan pola huruf U. Hasil penelitian juga menemukan bahwa hubungan korupsi terhadap PAD mencapai level terendah ketika nilai IPK sebesar 4,69.

This article discusses how relationship between corruption (measured from Corruption Perception Index) that is predicted as one of local governments? obstacles to collect their local own revenue. According to Nash Equilibrium derived from mixed strategies, the relationship between corruption and public investment can be both positive and negative depending on the level of the corruption Index. Panel data GLS method is employed for 59 regions surveyed by Transparency International Indonesia on 2006, 2008, and 2010 to prove a quadratic U-shape relationship between corruption and local own revenue. It was found that the local-own revenue reaches the lowest level when the corruption index is 4.69.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45844
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asep Agus Hermanto
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsi
pendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,
pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerah
terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi random
effects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi
belanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, dan
pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
IPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM serta
perbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscal
autonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.
This research is a quantitative research using panel data with random effects
model on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,
capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy has
a positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effect
on the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,
as well as differences in the type of government has a significant effect on the
HDI."
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ristina Dewantinineung
"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"[Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa
data panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahap
pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan Data
Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk
mengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinan
lainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkat
kemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanja
pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatan
maka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut., This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralization
and local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes the
pooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. This
study is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiency
using Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis is
conducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants on
spending efficiency score. The result points out along with modern fiscal
decentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local owned
revenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can be
concluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structure
exhibits more efficient the local spending.]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57284
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Widya Ekasani
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan
akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah
Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi
dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan
sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif
desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan
keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal
memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat
memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat
korupsi

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan
accountability of Financial Statements on level of corruption in local government
in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel
data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the
Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be
expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of
corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit
opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds
that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit
rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal
decentralization to the level of corruption"
2016
T46773
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>