Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."

"Berawal dari peluang risiko yang merugikan dapat datang kapan saja sehingga diperlukan suatu program yang memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Diperlukan suatu asuransi wajib untuk melindungi finansial perusahaan dan melindungi kepentingan para penonton. Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan asuransi dalam konser musik di Indonesia, terkhususnya asuransi wajib konser musik sebagai program asuransi wajib. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini di antaranya adalah bagaimana cara risiko yang timbul dari pelaksanaan konser musik dapat diasuransikan dan pengaturan penggunaan asuransi dalam konser musik Indonesia dan implementasi hukumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, hasil penelitian ini menjabarkan mengenai pentingnya pengaturan mengenai asuransi dalam konser musik dan asuransi keramaian acara berskala besar yang salah satunya adalah konser musik perlu diatur lebih dalam di program asuransi wajib. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan juga banyak hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi untuk konser musik. Sudah saatnya bagi perusahaan asuransi, pemerintah, dan promotor untuk bersama-sama lebih memperhatikan asuransi konser musik ini untuk ke depannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan sepenuhnya dan juga memberikan kesempatan berbisnis bagi perusahaan asuransi dan promotor untuk meningkatkan perekonomian negara.

---

Starting from the opportunity for adverse risks to occur at any time, a program is needed that provides legal certainty for the parties. Mandatory insurance is required to protect company finances and the audience's interests. This article analyzes how insurance is implemented in music concerts in Indonesia, especially mandatory insurance for music concerts as a mandatory insurance program. This article was written using a doctrinal approach to research problems regarding related topics. To assess this, the issues studied in this thesis include how risks arising from the implementation of music concerts can be insured and the regulation of the use of insurance in Indonesian music concerts and the implementation of the law. Based on the analysis carried out by the author, the results of this research explain the importance of regulating insurance for music concerts and insurance for large-scale events, one of which is music concerts, which needs to be regulated more deeply in the mandatory insurance program. In Indonesia itself, there are several things that can be developed and there are also many good things to maintain in terms of providing insurance for music concerts. It is time for insurance companies, the government and promoters to jointly pay more attention to music concert insurance in the future. This is aimed at providing full protection and also providing business opportunities for insurance companies and promoters to improve the country's economy. "

"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

---

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."

"Tesis ini membahas posisi Instagram di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terkait memposting ulang tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik foto yang merupakan pemegang hak cipta. Instagram adalah media sosial yang telah berkembang menjadi platform perdagangan elektronik jugadiindikasikan untuk memfasilitasi atau juga mengizinkan tindakan repost yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, Pertama, Bagaimana posisi Instagram dalam UU Hak Cipta dan Arahan Parlemen Eropa. Kedua, dapatkah pemilik foto meminta legal tanggung jawab ke Instagram jika fotonya diposkan ulang oleh pengguna lain tanpa izin. Ketiga, apa yang harus dilakukan Instagram dalam mengatur bisnisnya di Indonesia terkait dengan tindakan posting ulang yang dilakukan oleh penggunanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk cari tahu bagaimana arti Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan tindakan repost di Instagram dan juga menggunakan pendekatan komparatif karena tidak hanya peraturan hak cipta di Indonesia, tetapi juga dalam Eropa, yaitu dalam Arahan Parlemen Eropa.

---

This thesis discusses Instagrams position in Indonesia under the Copyright Act related to reposting actions taken without permission from the photo owner who is the copyright holder. Instagram is a social media that has developed into an electronic trading platform as well indicated to facilitate or also permit repost actions that constitute copyright infringement. That The research objectives in this thesis are, First, What is Instagrams position in the Copyright Law and Directive of the European Parliament. Second, can the owner of the photo request legal responsibility to Instagram if the photo is reposted by another user without permission. Third, what Instagram has to do in managing its business in Indonesia is related to the act of reposting done by its users. This study uses normative research to find out how the meaning of the Copyright Act is related to repost actions on Instagram and also use a comparative approach because not only is copyright regulation in Indonesia, but it is also deep Europe, namely in the Directive of the European Parliament."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan terhadap penonton konser sebagai konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni promotor dalam penyelenggaraan konser musik ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap penonton konser dalam kedudukannya sebagai konsumen di dalam penyelenggaraan konser musik Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan promotor atas ketentuan pasal dalam Undang Undang tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penonton konser.

---

This research aims to determine the legal aspects of the protection of the concert audience as consumers of offenses committed by businesses the promoter organizing the music concert in terms of Act No 8 of 1999 This study uses normative legal research methods that is by examining library materials or secondary data of a legal nature or form of written legal norms

Results of this study concluded that the Consumer Protection Act have not been able to provide the utmost protection against concert goers in his capacity as a consumer in the musical concerts This is because there are many violations that promoter do on the provisions in the Act that cause harm to the concert audience."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2017, dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif subsektor musik memberikan kontribusi PDB sebesar 0,49 persen dari keseluruhan subsektor ekonomi kreatif. Angka tersebut terbilang relatif kecil, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor musik sebenarnya cukup besar. Apabila industri subsektor musik dapat didorong dan dikembangkan, maka potensi pemasukan nilai ekonomi yang akan dihasilkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi atas rendahnya sumbangan dari subsektor musik terhadap PDB. Dari mulai rendahnya kesadaran dari para musisi untuk memonetisasikan karyanya, kurangnya infrastruktur di bidang musik, minimnya regulasi yang mengatur mengenai musik, belum adanya tata kelola database musik, hingga yang paling signifikan adalah kurangnya kapitalisasi dan monetisasi hak cipta musik di Indonesia. Pengelolaan metadata musik yang lengkap secara terpadu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk menciptakan sebuah model bisnis dan strategi baru dalam memasarkan katalog Hak Cipta dan Hak Terkait mereka. Para pelaku industri musik, dalam hal ini music publisher, perusahaan rekaman dan distributor serta lembaga manajemen kolektif dapat mengetahui informasi mengenai siapa saja dan berapa katalog mereka yang dikonsumsi dan bagaimana di masa mendatang mereka dapat menemukan cara mengelola serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelahnya, para pelaku dapat memberikan laporan penjualan/penggunaan katalog mereka dengan akurat, transparan dan tepat waktu kepada pemilik (dalam hal ini musisi dan pencipta lagu). Oleh karena itu, Industri Musik Indonesia harus memiliki tata kelola industri dan infrastruktur yang dapat menjamin para pemangku kepentingan untuk dapat terus berkembang dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian pembuatan sebuah pusat data musik adalah sebuah keniscayaan yang mendesak.

---

The results of a special survey of the creative economy in 2017, of the sixteen creative economy sub-sectors, the music sub-sector contributed 0.49 percent to GDP of the entire creative economy sub-sector. This figure is relatively small, considering that the potential of the music sub-sector is actually quite large. If the music sub-sector industry can be encouraged and developed, the potential for economic value that will be generated can contribute significantly to Indonesia's economic growth. Many factors influence the low contribution of the music sub-sector to GDP. Starting from the low awareness of musicians to monetize their work, the lack of infrastructure in the music sector, the lack of regulations governing music, the absence of music database management, to the most significant is the lack of capitalization and monetization of music copyrights in Indonesia. Management of complete music metadata in an integrated manner can help creative economy actors in the music sub-sector to create a new business model and strategy in marketing their Copyright and Related Rights catalogs. Music industry players, in this case music publishers, record companies and distributors as well as collective management institutions can find out information about who and how many of their catalogs are consumed and how in the future they can find ways to manage and reach wider consumers. After that, actors can provide accurate, transparent and timely reports on sales/use of their catalogs to owners (in this case musicians and songwriters). Therefore, the Indonesian Music Industry must have industrial and infrastructure governance that can ensure stakeholders can continue to develop and be ready to face technological advances. Thus the creation of a music data center is an urgent necessity."

"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

---

The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.

Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.

In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin de minimis dalam perlindungan hak cipta karya musik atau lagu yang menggunakan metode sampling dalam proses penciptaannya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta). Semakin berkembanganya teknologi dalam bidang industri musik yang memunculkan cara-cara baru dalam proses penciptaan karya musik maupun lagu yang mana metode sampling adalah salah satu cara baru terebut, sehingga diperlukan analisa atas metode sampling serta penggunaan doktrin de minimis sebagai pembelaan atas kasus sampling karena pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian ini memaparkan penggunaan doktrin dan teori tertentu sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam menganalisi penggunaan doktrin de minimis dalam kasus music sampling serta perlindungannya dalam Hukum Hak Cipta.

---

The focus of this mini-thesis is to describe the application of de minimis doctrine on music and song work that use sampling in the process of creation under Coptyright Act. Modernization of technologhy in music industry bring new ways of composing and producing music or song, and sampling method is one of that new ways, because regulation about this new method still limited, it is necessary to analyze the method which is often use de minimis doctrine to defend that action. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions upon Copyright Law in analyzing the use of the doctrine of de minimis in the case of music sampling as well as protection in the Copyright Law."

"Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN. Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014.

---

Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN.

The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014. "