Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sekitar 33% dari total emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berasal dari kegiatan di sektor energi. Jumlah yang signifikan ini membuat Indonesia menjadi negara kontributor GRK global terbesar ke-6 (enam) di dunia. Berkaitan dengan fakta tersebut, pemerintah Indonesia sejatinya telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dalam Paris Agreement, sebagaimana diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention Climate Change. Sebagai salah satu upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan penyusunan kebijakan percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor dan membangun sistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap. Secara lebih lanjut, hal ini diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019). Dalam pendekatan umum, KLBB memang dapat mengatasi permasalahan emisi GRK dari kendaraan BBM. Namun jika dilihat lebih dekat, sejatinya kerangka kebijakan terkait infrastruktur untuk KLBB ini dapat menciptakan katastrofi selanjutnya dalam pengelolaan SDA, energi, serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sebab, energi yang diperoleh SPKLU tersebut diperoleh dari sumber-sumber energi tidak terbarukan. Atas hal tersebut, penulis kembali mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kelestarian lingkungan, khususnya ketahanan iklim, sebagaimana dijanjikan dalam UU 16/2016 terkait target penurunan emisi GRK. Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dimana penulis melihat kesesuaian antara kebijakan SPKLU dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, utamanya penulis akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan energi di Indonesia. Dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia demikian perlu untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan infrastruktur SPKLU di Indonesia. Hal ini tidak lain guna mendorong kesuksesan pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia.

---

The International Energy Agency (IEA) report indicates that approximately 33% of Indonesia's total Greenhouse Gas (GHG) emissions come from activities in the energy sector. This significant amount makes Indonesia the 6th largest global contributor to GHG emissions. In light of these facts, the Indonesian government has committed to reducing GHG emissions as part of the Paris Agreement, ratified under Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. As part of these efforts, the Indonesian government has formulated policies to accelerate the use of electric power for motor vehicles and gradually establish Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). This commitment is further articulated in Presidential Regulation Number 55 of 2019 on the Acceleration of Battery Electric Vehicle (BEV) Programs for Road Transportation (Presidential Regulation 55/2019). While electric vehicles can address the issue of GHG emissions from conventional fuel vehicles in a general sense, a closer examination reveals that the policy framework regarding the infrastructure for Battery Electric Vehicles (BEVs) could potentially lead to further catastrophes in the management of natural resources, energy, and environmental sustainability in Indonesia. This is because the energy obtained from these charging stations comes from non-renewable sources. In light of this, the author questions the Indonesian government's commitment to achieving GHG emission reduction targets for sustainable development, particularly in terms of climate resilience, as promised in Law 16/2016 regarding GHG emission reduction targets. The author employs a juridical-normative research approach, examining the compatibility of the SPKLU policy with various primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on this research, it is imperative for the Indonesian government to reevaluate the implementation of SPKLU infrastructure policies in Indonesia. This is essential to ensure the success of achieving GHG emission reduction targets in the country."

"Target penurunan emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah Indonesia menetapkan aksi jangka menengah yang disebut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk sektor transportasi yang menghasilkan emisi terbesar kedua, penggunaan mobil listrik digalakkan. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong masyarakat agar segera beralih dari mobil bahan bakar ke mobil listrik yaitu insentif pajak dan pembebasan dari aturan jalan raya ganjil genap. Pencapaian target penjualan mobil listrik masih sangat rendah hingga bulan Juli 2022 yaitu sekitar 5% mendorong penulis mempelajari dampak dari kebijakan yang telah diterapkan dengan menggunakan metode dinamika sistem. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak terhadap penjualan tetapi juga mengkaji pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap emisi GRK di Indonesia yang didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih kurang 40%. Pengaruh dari tiap kebijakan terhadap jumlah penjualan mobil listrik dan emisi gas rumah kaca dikaji. Berdasarkan simulasi diperoleh bahwa kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap penjualan mobil listrik dan penjualan mobil listrik memiliki pengaruh terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selanjutnya, skenario alternatif kebijakan dirancang dengan mengacu pada kebijakan di berbagai negara dengan melakukan perluasan kebijakan saat ini berupa insentif fiskal, pengecualian aturan jalan raya, dan jumlah SPKLU. Hasil simulasi menunjukkan penerapan tiga alternatif kebijakan secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 34% dan penerapan alternatif kebijakan insentif fiskal dan jumlah SPKLU secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 30%. Emisi GRK juga akan mengalami penurunan sebesar 392.400.000 kilogram.

---

The target of reducing greenhouse gas emissions has prompted the Indonesian government to establish a medium-term action called the Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). For the transportation sector which produces the second largest emission, the use of electric cars is encouraged. The government implemented several policies to encourage people to immediately switch from fuel cars to electric cars, namely tax incentives and prohibitions from odd-even road rules. Achievement of the sales target for electric cars is still very low until July 2022, which is around 5%, prompting the author to study the policy paths that have been implemented using the system dynamics method. This research not only examines the impact on sales but also examines the effect of the use of electric cars on Green House Gas (GHG) emissions in Indonesia, which is dominated by Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) of approximately 40%. The effect of each policy on the number of electric car sales and GHG emissions is reviewed. Based on the simulation, it was found that the policy had an influence on electric car sales and electric car sales had an influence on GHG emissions. Furthermore, alternative policy scenarios are designed with reference to policies in various countries by expanding current policies in the form of fiscal incentives, exemption from road regulations, and the number of SPKLU. The simulation results of applying the three policy alternatives simultaneously will increase total sales by 34% and the application of alternative fiscal incentive policies and the number of SPKLU simultaneously will increase total sales by 30%. GHG emissions will also decrease by 392.400.000 kilograms."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi Protokol Kyoto dan kontribusi energi baruTerbarukan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui implementasi Protokol Kyoto pasca ratifikasi melalui Undang–UndangNomor 17 Tahun 2004, dan mengetahui kebijakan pendorong pemanfaatan energibaru terbarukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca serta kendalanya diIndonesia. Sehingga diharapkan energi baru terbarukan dapat lebih berkembang, dansekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini mempergunakan metodepenelitian yuridis normatif dalam bentuk preskriptif analisis. Hasil penelitian inimenyarankan perlunya Pemerintah menyusun suatu kebijakan energi yangmengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan bukan hanya sebagai alternatifpenyediaan energi sebagai substitusi energi fosil, akan tetapi sebagai penyeimbang,sehingga dapat lebih kompetitif. Pemerintah juga harus lebih mendorongpemanfaatan energi baru terbarukan agar tercapai bauran energi yang proporsionalrangka menciptakan pembangunan energi yang berkelanjutan sehingga akanberdampak kepada penurunan emisi gas rumah kaca.

---

ABSTRACTThe focused of this study is the implementation of Kyoto Protokol with new andrenewable energy contribution for greenhouse gas emission reduction. The researchaims to know the implementation of the Kyoto Protokol post ratification by the LawNumber 17 of 2004, and know the policy driving new and renewable energyutilization for GHG emission reduction, as well as obstacles in Indonesia. So, that thenew and renewable energy is expected to be more developed in Indonesia, not tomention reducing greenhouse gas emission. This research is using normativejuridical method in the form of prescriptive analysis. The results of this study suggestthe need for the government to compile an energy policy that emphasizes the use ofnew and renewable energy not only as an alternative energy supply as a substitute forfossil energy, but as a counterweight, so it could be competitive. In addition, thegovernment should further develop the use of new and renewable energy in order toachieve a proportionate energy mix to create sustainable energy development thatwill have an impact on greenhouse gas emission reduction."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Kenaikan temperatur sebesar 4°C sebelum tahun 2060 mengancam bumi menjadi tidak layak huni bagi manusia. Guna mencegah katastrofe tersebut, negara-negara di dunia berupaya membatasi kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,5°C di atas level pra industri dan mencapai target emisi nol bersih sebelum tahun 2060. Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang paling efisien untuk mencapai target iklim tersebut. Sayangnya, integritas perdagangan karbon sangat lemah akibat tingginya angka tindak pidana seperti: penjualan kredit karbon palsu, klaim palsu terkait manfaat finansial dan lingkungan kredit karbon, kejahatan finansial, kejahatan komputer, dan pemalsuan data emisi gas rumah kaca (GRK). Penelitian ini menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia belum siap untuk mengakomodasi tindakan pemalsuan data emisi GRK. Menggunakan teori kesempatan tindak pidana serta prinsip kesalahan moral dan kerugian, penelitian ini menunjukkan urgensi dan justifikasi kriminalisasi terhadap pemalsuan data emisi GRK. Kriminalisasi tersebut dilakukan terhadap tiga modus berupa: pemalsuan informasi atau dokumen, perusakan alat monitoring emisi, dan penggunaan sampel palsu. Sebagai solusi, penelitian ini memberikan formulasi kombinasi sanksi administratif dan pidana untuk mengkriminalisasi pemalsuan data emisi GRK agar dapat meminimalisasi kesempatan terjadinya tindak pidana sehingga mampu menjaga integritas perdagangan karbon.

---

The rise of world temperature by 4°C before 2060 would make the world unhabitable for humans. In response, countries worldwide are binded to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels and achieve net-zero emissions before 2060. Carbon trading stands out as one of the most cost-efficient instruments to meet these climate targets. However, the integrity of carbon trading is compromised due to high rates of criminal activities. These include: the sale of fake carbon credits, false claims regarding financial and environmental benefits of carbon credits, financial crimes, cybercrimes, and falsification of greenhouse gas emission (GHG) data. Using doctrinal and non-doctrinal method, this research argues that falsification of greenhouse gas emission dataremains unregulated by Indonesian criminal law. This research also argue that the criminalization of GHG data falsification is urgent and justified by implementing crime opportunity theory and justification of criminalization theory. As a solution,  this research provides a formulation of a combination of administrative and criminal sanctions to criminalize falsification of GHG emission data in order to minimize the opportunity for criminal acts so as to be able to maintain the integrity of carbon trading."

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"

Kendaraan Listrik adalah kendaraan ekonomis dan ekologis dengan tenaga yang berasal dari baterai yang dapat diisi ulang di dalam mobil. EV sendiri memiliki banyak keunggulan karena hampir tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi, hemat biaya, dan senyap. Kerugian utama kendaraan ini adalah masalah pengisian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang optimal untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta melalui analisis multikriteria sebagai dasar perhitungan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan pemerintah dan penelitian sejenis sebelumnya. Lokasi optimal SPKLU dilakukan melalui analisis spasial weighted overlay menggunakan metode Geographic Information System (GIS) dan pemeringkatan akhir dilakukan menggunakan Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART). Pada penelitian ini, terdapat empat skenario yang dirancang untuk mengestimasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kriteria penentuan lokasi SPKLU yang optimal. Studi ini dilakukan untuk Kota Jakarta tanpa Kabupaten Kepulauan Seribu. Kriteria dengan nilai bobot tertinggi adalah kepemilikan kendaraan listrik dengan nilai 0,163 diikuti jumlah penduduk dan pendapatan penduduk dengan nilai 0,161 dan 0,131. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Kemayoran merupakan lokasi yang optimal untuk SPKLU pada kondisi tanpa skenario dengan skor 0,660.

---

Electric Vehicles (EV) are economical and ecological vehicles with power that comes from the rechargeable battery in the car. EV itself has many advantages because it produces almost no carbon emissions or pollution, is cost effective and is quiet. The main disadvantage of this vehicle is the problem regarding recharging. This study aims to determine the optimal location for the construction of Public Electric Vehicle Charging Stations (EVCS) in Jakarta through multi-criteria analysis as a basis for calculations. Optimal location of EVCS was carried out through weighted overlay spatial analysis using the Geographic Information System (GIS) method and the final ranking was carried out using the Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART). In this study, there are four scenarios designed to estimate external factors that may affect the criteria for determining the optimal EVCS location. This study was conducted for the City of Jakarta without the Thousand Islands Regency. The criteria with the highest weighted value are electric vehicle ownership with a value of 0.163 followed by the population and population income with values ​​of 0.161 and 0.131. The results show that Kemayoran District is the optimal location for EVCS in no-scenario conditions with a score of 0.660

"

"

Sektor transportasi adalah sektor konsumsi energi minyak terbesar dan penghasil emisi gas terbesar kedua di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan presiden untuk mobil listrik di Indonesia, yang menargetkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa kendala akan dihadapi dalam mengadopsi kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya adalah kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik. Dengan nilai investasi tinggi dan beragam teknologi pengisian memaksa pemerintah untuk dapat memilih teknologi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih alternatif terbaik untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam memilih jenis stasiun pengisian yang tepat untuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, model berbasis hirarki telah dikembangkan dengan mempertimbangkan sembilan kriteria dan tiga alternatif, yaitu bertukar baterai, induktif, dan konduktif. Penelitian ini menggunakan metode gabungan dari proses hierarki analitik (AHP) dan teknik untuk preferensi pesanan dengan kemiripan dengan solusi ideal (TOPSIS). Analisis mengungkapkan bahwa alternatif pengisian konduktif memegang peringkat pertama di antara semua alternatif yang dipertimbangkan.

 

---

The transportation sector is the largest oil energy-consuming sector and the second-largest emitter of gas emissions in Indonesia. To overcome this, the Government of Indonesia issued a presidential decree for electric cars in Indonesia, which targets to accelerate the adoption of electric vehicles in Indonesia. Several obstacles will be faced in adopting an electric vehicle in Indonesia, one of which is the readiness of an electric vehicle charging station. With a high investment value and a variety of charging technology forces the government to be able to choose the right technology. The objective of this research is to select the best alternative to provide recommendations for the Indonesian government in choosing the right type of charging station technology for Indonesia. In order to accomplish the aim, a hierarchy-based model has been developed by considering nine criteria and three alternatives, namely battery swapping, inductive, and conductive. This research uses the combined method of analytic hierarchy process (AHP) and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). Analysis reveals that the alternative, ‘Conductive Charging,’ holds the first rank among all considered alternatives.

 

"