Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama kekerasan siber (KSBE), yang memiliki bentuk dan implikasi yang lebih kompleks. Konten, termasuk pernyataan korban, foto, dan video, dapat lebih mudah dibagikan dan dilihat oleh lebih banyak orang di dunia digital. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa upaya hukum terkait penerapan upaya hukum dan tanggung jawab jaringan sosial terhadap kekerasan elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Konsep baru tanggung jawab korporasi didasarkan pada pandangan realis terhadap korporasi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah individu yang mempunyai kepentingan, bukan berdasarkan tindakan konsumennya. Mengingat pertumbuhan konsep perusahaan dan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, fokus pada pertanggungjawaban korporasi merupakan hal untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan kewenangan penyelenggara sistem elektronik berupa user-generated content yang dibagikan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat oleh orang lain hanya dapat dihapus jika informasi elektronik tersebut memuat laporan. Jika penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai distributor, mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus atau mengubah informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Apabila penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penerbit, ia bertanggung jawab untuk menghapus (memusnahkan) dan mengelola informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Pertama, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat mencegah, menghapus (menghancurkan) informasi elektronik yang dibatasi sesuai petunjuk, maka mereka dapat melakukan pengendalian. Kedua, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan-pesan elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kematian atau gangguan kepada masyarakat, maka penyelenggara sistem elektronik dikenakan tanggung jawab hukum dan tindak pidana, yang mana mungkin melibatkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana korporasi atas penyebaran konten KSBE dan penghasutan terhadap komunitas pengguna media sosial dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku komersial. Sedangkan dalam pengaturan UU TPKS dan UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, khususnya yang melakukan tindak kekerasan pencurian elektronik, masih bermasalah dalam penerapannya dan belum memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya.

---

In writing this thesis, the author explores the responsibility of social media platforms in overcoming electronic-based sexual violence in Indonesia. For some people, especially women, social media is a dangerous place because it contains images, videos and other information that should not be posted. The internet has given birth to a new type of crime known as cyber violence (KSBE), which has more complex forms and implications. Content, including victim statements, photos and videos, can be more easily shared and seen by more people in the digital world. Based on these facts, it is clear that legal remedies related to the implementation of legal remedies and social network responsibility for electronic violence are still a problem in Indonesia. The new concept of corporate responsibility is based on a realist view of corporations, which states that corporations are individuals who have interests, not based on the actions of their consumers. Given the unprecedented growth of the corporate concept and its power, a focus on corporate responsibility is essential for assigning responsibility for the risks associated with electronic systems providers. Problems with the authority of electronic system administrators include:user-generated content What is shared by electronic system operators is that electronic information created by other people can only be deleted if the electronic information contains a report. If electronic system operators act as distributors, they are not responsible for deleting or changing electronic information created by users. If the electronic system operator acts as a publisher, he is responsible for deleting (destroying) and managing electronic information created by the user. First, if electronic system administrators cannot prevent or delete (destroy) restricted electronic information according to instructions, then they can exercise control. Second, if the electronic system operator does not carry out its duties in sending prohibited electronic messages, thereby causing death or disturbance to the public, then the electronic system operator is subject to legal responsibility and criminal action, which may involve criminal penalties. Corporate criminal responsibility for the dissemination of KSBE content and incitement against the social media user community can be carried out by electronic system operators as commercial actors. Meanwhile, the provisions of the TPKS Law and ITE Law regarding criminal liability of companies, especially those that commit violent acts of electronic theft, are still problematic in their implementation and do not yet have a strong foundation in their implementation."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"Tulisan akademis ini bertujuan untuk menganalisis potensi efek bumerang terhadap korban kekerasan seksual akibat dari informasi yang disampaikan dalam konten-konten dalam akun-akun penyintas kekerasan seksual kampus dalam echo chambers media sosial. Dengan menggunakan metode analisis konten, bentuk terjadinya potensi efek bumerang yang muncul diidentifikasi melalui representasi foto, comments, dan caption. Hasil analisis memperlihatkan bahwa respons dalam unggahan akun-akun tersebut berpotensi menimbulkan efek bumerang bagi korban akibat informasi yang disampaikan. Potensi lain juga ditemukan karena ketiadaan consent korban terhadap dinaikkannya unggahan dalam akun-akun tersebut. Guna memberikan ruang aman dan perlindungan bagi korban, beberapa strategi dan penguatan dari lingkungan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya efek bumerang bagi korban dan produser konten, yaitu akun-akun penyintas kekerasan seksual tersebut.

---

This academic paper aims to analyze the potential impact of sexual violence as a result of content in the accounts of survivors of campus sexual violence in social media echo chambers. By using the content analysis method, the potential form of the boomerang effect that appears is identified through the representation of photos, comments, and descriptions. The results of the analysis show that the responses in the uploads of these accounts may have a boomerang effect on the victims as a result of these errors and the lack of transparency in the delivery of information. Another potential is also found in the lack of notification of the victim's consent to uploads on these accounts. In order to provide a safe space and protection for victims, several strategies and continuing from the university environment are needed for a boomerang effect for victims and content producers, namely the accounts of survivors of sexual violence. "

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai undang-undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikasi setiap tindakan yang dijelaskan pada UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘disebutkan secara tegas sebagai kekerasan seksual’ yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPKS dan segala kebaruan serta panduan penanganan tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPKS demi jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

---

This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violence in the Law on Sexual Violence and outside the Law on Sexual Violence. This thesis is analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms. The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase 'expressly mentioned as sexual violence' which is intended for criminal acts of sexual violence outside the Law on Sexual Violence in Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability of the Law on Sexual Violence and all the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it, cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexual Violence comes with various novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguities in the Law on Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim."

"Kekerasan sosial saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan sosial seperti konflik antar agama dan demonstrasi yang berujung pada anarkisme banyak disiarkan oleh media karena memiliki nilai berita yang tinggi. Di makalah ini, penulis melakukan analisis studi literatur berdasarkan konsep The Five Types of Communicative Power yang dikemukakan oleh McQuail bahwa media massa tidak sekedar berperan sebagai pihak yang meliput dan menyiarkan kekerasan sosial. Media massa juga memiliki peran dalam menyulut kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia. Makalah ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya “melek media” (media literacy) karena apa yang disampaikan oleh media tidak selalu sesuai dengan realitas sosial. Selain itu, penulis melihat sisi positif bahwa media dapat berperan sebagai penengah dan pencari solusi atas berbagai tindakan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia.

---

Nowadays, social violence happens frequently in Indonesia. Social violence, such as conflict between different religion or anarchist mass demonstration, excessively broadcast by the mass media because of its news value. In this paper, writer did a literature study analysis based on The Five Types of Communicative Power concept by McQuail. Mass media is not only do the cover and broadcast social violence that happen but also involve in provoke the social violence in Indonesia. This writing aims is to create awareness about the importance of media literacy. The information told by the media is not always same as the reality. Moreover, there is positive opportunities that mass media can be rolled as the mediator and problem solver for the social violence that happen in Indonesia."

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi fenomena tindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan pembalasan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas, miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

Sexual violence is a criminal act that is increasingly common found in Indonesian society. The development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crime is a response to this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemma in determining sanctions for defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals and other sources. The secondary data in this research was analyzed qualitatively. The results of this research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime court decisions analyzed in this thesis, it shows that the double track system has not been implemented optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges' misconceptions, and the passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual violence crime in Indonesia."

"ABSTRAKKasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi ini tidak diikuti oleh perlakuan yang sesuai baik dari pemerintah maupun masyarakat. Para penyintas masih memilih diam daripada melaporkan kasus mereka untuk ditangani lebih lanjut karena takut dianggap sebagai pembawa aib bagi keluarga. Lingkungan yang tidak bersahabat bagi penyintas kekerasan seksual mendorong organisasi nonprofit untuk meluncurkan kampanye sosial anti kekerasan seksual guna memberi dukungan terhadap penyintas kekerasan seksual. Artikel ini mengkaji kampanye anti kekerasan seksual di Indonesia, yaitu kampanye MulaiBicara yang dimulai oleh Lentera Sintas Indonesia dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 16HAKTP yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan sebagai perbandingan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara kampanye MulaiBicara dan kampanye 16HAKTP, di mana kampanye MulaiBicara lebih berfokus pada aktivisme media sosial. Meskipun demikian, kedua kampanye dinilai penting sebagai upaya resistensi terhadap proses pembungkaman penyintas kekerasan seksual.

---

ABSTRACTThe number of sexual violence cases in Indonesia is increasing compared to the previous year. But the situation has not been handled well by the government nor the society. The survivors of sexual violence still choose to be silent about it rather than to report their case to the authority, mostly caused by the fear of being seen as a disgrace to their family. This unfriendly environment for sexual violence survivors encouraged nonprofit organizations to make a move and released anti sexual violence social campign in hope it will give some support to the survivors. This article examines anti sexual violence social campaign in Indonesia, MulaiBicara that was started by Lentera Sintas Indonesia and 16 Days of Activism Against Gender Violence 16HAKTP which was initiated by National Commission on Violence Against Women as comparison. The result shows that there are a few differences between two campaigns, where the former is more focused on their social media activism. However, both MulaiBicara and 16HAKTP are important as they show resistance attempt of the sexual violence survivor to the silencing process."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, yakni; Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, Intimidasi, Ancaman dan Percobaan Perkosaan, Prostitusi Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual, Kontrol Seksual seperti Pemaksaan Busana dan Diskriminasi Perempuan Lewat Aturan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan Perempuan dan Pemaksaan Sterilisasi dengan memperbandingkan masing-masing konsep tindak pidana tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Rancangan KUHP. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang saat ini berlaku belum atau masih kurang dapat menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diusung oleh Komnas Perempuan.

---

This thesis mainly discuss about the concept of forms of sexual violence in the draft Law on Sexual Violence promoted by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), as compared with the concept of sexual violence in the laws and regulations in Indonesia and the concept of morality in the Draft Criminal Code. By using the method of literature research, this paper aims to provide an assessment of the urgency of the National Commission for Women to create the draft Law on Sexual Violence that includes about 15 (fifteen) criminal acts of sexual violence, which are; Rape, Sexual Abuse, Sexual Exploitation, Sexual Torture, Sexual Slavery, Intimidation, Threats and Attempted Rape, Forced Prostitution, Forced Pregnancy, Forced Abortion, Forced Marriage, Trafficking of Women for Sexual Purposes, Sexual Control such as Coercion and Discrimination of Women through Fashion Rules, Inhuman Punishment and Sexual Nuances, Shades Tradition of Sexual Practices that Harm Women and Forced Sterilization by comparing each concept with a criminal offense such legislation in Indonesia and the draft Criminal Code. This thesis concludes that the policy formulation of criminal law that is currently in effect yet or still less able to cope with other forms of sexual violence against women are pursued by the National Commission on Violence Against Women."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai framing yang dilakukan media online Kompas.com terhadap kasus kekerasan seksual pada murid Jakarta International School pada tahun 2014-2016. Penulis, dengan metode analisis framing yang menggunakan empat indikator yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, membuktikan bahwa Kompas.com melakukan framing. Terdapat kecenderungan berita yang dilansir Kompas.com mengarahkan opini pembaca untuk menggolongkan tersangka kasus JIS dengan melakukan konstruksi media terhadap realitas. Berdasarkan analisis terhadap tujuh belas berita, penulis menilai bahwa secara tersirat Kompas.com konsisten lebih memberatkan kasus pada lima tersangka yang berstatus sebagai cleaning service dibandingkan dengan dua tersangka lain yang berprofesi sebagai guru.

---

ABSTRACTThis article discusses about Kompas.com as an online media that perform framing to the case of sexual abuse against students of Jakarta International School. Using framing analysis method that consist of indicators such as, syntax, script, thematic, and rhetorical, the author attest Kompas.com rsquo s framing. There rsquo s a tendency that the news reported by Kompas.com leads reader to classify the suspects of the case by conducting media construction of reality. Based on analysis of seventeen news, the authors assess that consistently Kompas.com more damning the case on five suspect who work as cleaning service compared to the other two who are teachers.Keywords Framing, Media Construction, Online Media, Kompas.com"