Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status bangunan cagar budaya pada putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa persetujuan. Sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN serta UU Cagar Budaya, penetapan status cagar budaya pada putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg cacat prosedur dan substansi. Tersedia penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif (antara lain berupa keberatan dan banding administrasi) dan gugatan ke PTUN. Masih dapat ditemukan kekosongan hukum dalam penetapan bangunan cagar budaya sehingga seharusnya pemilik dilibatkan dalam proses penetapannya dan selain diberitahukan penetapannya pada pemilik tanah status cagar budaya juga harus dicatatkan dalam buku tanah. Hal ini menjadi sorotan guna terselenggaranya kepastian hukum sebagai perlindungan hak kepada penguasa bangunan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang pendaftaran cagar budaya, sehingga pengaturan mengenai pendataan dan publikasi cagar budaya perlu diatur lebih lanjut dan membutuhkan kerjasama antara BPN dan Dinas Budaya. Penting juga untuk memperhatikan keterlibatan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas bangunannya.

---

Legal consequences exist related to the transfer and change of form of privately controlled cultural heritage buildings. The dispute relating to determining the status of cultural heritage buildings was found in the Bandung State Administrative Court (PTUN) Decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg between the bulding owner against the Regent of Sumedang. Based on doctrinal research methods, this thesis spotlights specifically about the conformity of publication of the determination of the status of cultural heritage buildings based on applicable laws and regulations and the legal protection that can be done by cultural heritage building owner without owner’s approval. Based on the Government Administration Law and PTUN Law as well as the Cultural Heritage Law, the determination of cultural heritage status in the Bandung PTUN decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg is procedurally and substantively flawed. TUN settlements are available through administrative measures (including approval and administrative appeals) and lawsuits to the PTUN. Legal vacuum exists in determining cultural heritage buildings, so apart from involvement of the owner in the determining process and notifying the owner with the result, the status of cultural heritage land must also be recorded in the land book. This is highlighted in order to emphasize legal certainty as a protection for the rights of building owners. Legislative regulations only regulate the registration of cultural heritage, so regulations regarding data collection and publication of cultural heritage need to be regulated and require cooperation between BPN. It is also important to pay attention to the involvement of the Notary profession and Land Deed Officials."

"ABSTRAKPrinsip-prinsip perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata merupakanprinsip-prinsip lama yang telah dikodifikasikan dalam berbagai ketentuan hukumperang dan hukum humaniter internasional yang saat ini berlaku seperti Convention(IV) respecting to the Laws and Customs of War on Land 1907 dan The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict1954. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebutdiaplkasikan dalam berbagai lembaga-lembaga peradilan internasional seperti TheInternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.(ICTY) Salah satu kasusyang ditangani ICTY adalah kasus Jadranko Prlic et al yang berkaitan denganpenghancuran benda budaya Stari Most di Mostar, Bosnia-Herzegovina.

---

ABSTRACTThe principles of the protection of cultural property during armed conflict is anold principles that have been codified in various provisions of the laws of war andinternational humanitarian law currently in force such as the Convention (IV)respecting to the Laws and Customs of War on Land in 1907 and The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of ArmedConflict, 1954. The principles set forth in the provisions of the law in variousinternational judicial institutions such as the International Criminal Tribunal forthe Former Yugoslavia (ICTY). One of the cases handled by the ICTY is JadrankoPrlic et al case relating to the destruction of cultural property Stari Most inMostar, Bosnia-Herzegovina."

"ABSTRACTAs a country that has a long history, Indonesia has a very rich national cultural heritage. Strategically located in the trading route, automatically shapes the culture of this country. The cultural heritages, which are ranging variously from traditional dance, traditional foods, traditional music and songs, languages, clothes, and many more, spread evenly throughout the regions in Indonesia. There are two kinds of cultural heritage, namely tangible cultural heritage and intangible cultural heritage, which Indonesia has both types. The great number of these cultural inheritances should be preserved and protected by the go vernment."

"ABSTRAKPelestarian sebuah cagar budaya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh manusia. Namun dalam pelaksanaannya, melestarikan sebuah Bangunan Cagar Budaya memiliki tantangannya sendiri. Dengan statusnya sebagai cagar budaya, keaslian bangunan perlu dipertahankan untuk melestarikan nilai-nilai penting di dalamnya. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk digunakan pada masa kini menyebabkan kebutuhan penyesuaian terhadap bangunan. Fenomena ini menghasilkan pertanyaan mengenai apa yang harus di jaga dan apa yang dapat diubah dalam sebuah proses pelestarian Bangunan Cagar Budaya. Pada skripsi ini, analisis identifikasi elemen bangunan dilakukan untuk mengetahui cara kerja bangunan agar dapat memenuhi fungsinya. Analisis tersebut menghasilkan cara untuk melakukan penyesuaian terhadap Bangunan Cagar Budaya dengan mempertahankan nilai otentisitas desain yang di miliki bangunan tersebut.

---

ABSTRACTConserving a cultural heritage is an obligation for humanity. But, in practice, conserving a heritage building has its own challenge. With its status as a cultural heritage, its authenticity has to be maintained in order to preserve the values embedded within it. Utilizing the heritage building in the present resulting in unavoidable changes towards the building. This phenomenon evokes a question on what should be kept, and what could be changed in a process of conserving a heritage building. This paper did an identification analysis of building elements to determine the how a building functions. The analysis discovers the ways of building adaptation while maintaining its design authenticity."

"Hak milik sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Cagar Budaya yaitu hak terkuat dan terpenuh. Selain itu dalam Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana halnya dengan hak milik atas Cagar Budaya. Namun kepemilikan atas Cagar Budaya tidak sama dengan hak milik atas kebendaan lainnya secara umum, karena untuk kepemilikan objek Cagar Budaya dibatasi oleh UU Cagar Budaya, khususnya terkait pengalihannya yang membutuhkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang melekat unsur-unsur nilai Cagar Budaya melalui tindakan hukum jual beli memerlukan sistem administrasi yang khusus dan melibatkan peran penting dari beberapa profesi yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan tertentu yaitu Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan. Notaris berperan dalam menyusun akta otentik yang sah secara hukum dalam bentuk PPJB, sementera PPAT berperan membuat AJB setelah memeriksa kesesuaian sertifikat kepada BPN dalam memastikan bahwa tidak ada sengketa atau blokir terkait objek yang terkandung nilai-nilai Cagar Budaya tersebut. Selanjutnya, BPN sebelum menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah serta bangunan perlu memverifikasi tanah dan bangunan yang berstatus Cagar Budaya melalui sistem Registrasi Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membawahi Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik baru terkait keterangan status dari objek tersebut. Melalui kolaborasi dari pihak yang saling berkaitan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dari itu diperlukannya perhatian khusus yang dibalut dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengatur seccara terperinci mengenai sistem Register Nasional yang terintegrasi dengan sistem verifikasi yang dilakukan oleh BPN dalam pengecekkan status hak atas tanah dan bangunan.

---

Property rights as in Article 20 paragraph (1) of the UUPA basically have the same meaning as those regulated in Article 1 paragraph 7 of the Cultural Heritage Law, namely the strongest and fullest rights. Apart from that, Article 6 of the UUPA explains that all rights to land have a social function as do property rights to Cultural Heritage. However, ownership of Cultural Heritage is not the same as ownership rights over other objects in general, because ownership of Cultural Heritage objects is limited by the Cultural Heritage Law, especially regarding transfers which require permission from the Minister, governor, or regent/mayor according to their level. The transfer of rights to land and buildings which contain elements of Cultural Heritage value through legal acts of sale and purchase requires a special administrative system and involves the important role of several professions who collaborate with certain government agencies, namely Notaries, Land Deed Officials (PPAT), National Land Agency (BPN), and Directorate General of Cultural Services. Notary plays a role in compiling authentic deed which legally valid in the form of PPJB, while PPAT plays a role in making AJB after checking the suitability of the certificate with BPN to ensure that there are no disputes or blocks related to objects containing Cultural Heritage values. Furthermore, before issuing certificates of ownership of land and buildings, BPN needs to verify that land and buildings have Cultural Heritage status through the National Registration system owned by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology which oversees the Directorate General of Cultural Services to provide legal certainty to new owners related to the status information of the object. Through the collaboration of these interrelated parties, it is hoped that it can run orderly, safely and in accordance with applicable laws and regulations. Moreover, special attention is needed which is covered in the form of a Ministerial Regulation which regulates in detail the National Register system which is integrated with the verification system carried out by BPN in checking the status of rights to land and buildings."

"The regulations regarding the Restoration of Cultural Heritage were established from the restriction of its removal. The main treaty providing the norm to restore the removed Cultural Heritage from the State of origin is 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Through this convention, State, as a subject in international law, was given a set of Rights and Obligations to claim for its Restoration. Indonesia as a developing State has its own interest in the Restortion of Cultural Heritage after its independence, including from Netherlands. Through this thesis, the author analyses the practice in the case of the Restoration from Netherlands to Indonesia, Indonesian Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage, and the urgency of Indonesia to become a State party to 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property.

---

Ketentuan mengenai Pengembalian Benda Cagar Budaya muncul dari ketentuan pelarangan pemindahan atasnya. Perjanjian Internasional yang terutama dalam mengatur Pengembalian Benda Cagar Budaya kepada Negara asal adalah 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property. Dalam konvensi tersebut Negara sebagai subyek hukum internasional yang diberikan seperangkat Hak dan Kewajiban untuk mengajukan klaim Pengembalian. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kepentingan Pengembalian Benda Cagar Budaya dari Negara-Negara maju pasca kemerdekaan, salah satunya dari Belanda. Penulisan ini melakukan analisis terhadap praktik Pengembalian yang selama ini telah dilakukan oleh Belanda ke Indonesia, UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, dan kepentingan Indonesia menjadi Negara peserta Konvensi 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property."

"Disertasi ini membahas komunikasi cagar budaya pada remaja, khususnya informasi cagar budaya yang disajikan dalam narasi underdog, topdog, dan faktual di kawasan Trowulan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk membuktikan pengaruh informasi cagar budaya peninggalan Majapahit dalam bentuk narasi tersebut pada sikap, intensi berkunjung, dan kebanggaan publik. Penelitian ini menggunakan disain eksperimen 3 x 2 beetwen partisipan.Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog secara langsung meningkatkan sikap dan intensi berkunjung partisipan pada peninggalan Majapahit di Trowulan. Selain itu, informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog juga meningkatkan kebanggaan partisipan terhadap Indonesia.

---

This dissertation discusses the communication of cultural heritage in adolescents, particularly cultural heritage information presented in the narrative of the underdog, topdog, and factual in Trowulan. The objective of the research in this dissertation is to verify the influence of information on Majapahit cultural heritage in the form of narration on public attitude, visit intention, and pride. The research used 3x2 experiment design between participants.The findings of the research verified that the influence of cultural heritage information in the form of topdog narration directly increased the participants? attitude and visit intention on the Majapahit relics in Trowulan. Additionally, topdog narration formed cultural heritage information also increased the participants pride on Indonesia."

"Bangunan cagar budaya adalah bangunan yang telah ditinggalkan pendahulu kita untuk menjadi warisan mengingat nilai - nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu penting untuk melestarikannya untuk generasi sekarang dan yang akan datang, termasuk melalui pelestarian, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. Adaptasi, atau adaptive reuse, adalah cara untuk mengadaptasi bangunan cagar budaya dengan fungsi baru sesuai kebutuhan saat ini dan biasanya melibatkan intervensi baru. Begitu pula yang dihadapi Stasiun Manggarai saat ini, yaitu proyek konstruksi besar yang membangun gedung baru di sekitar bangunan cagar budaya Stasiun Manggarai untuk mengakomodasi fungsi - fungsi barunya. Intervensi baru ini menarik perhatian karena menggunakan material, gaya arsitektur, dan spesifikasi teknis modern. Dengan demikian, muncul bagaimana adaptive reuse seharusnya dilakukan dalam bangunan cagar budaya dan bagaimana Stasiun Manggarai menyesuaikannya. Oleh karena itu, dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori adaptive reuse, sejarah dan perkembangan Stasiun Manggarai, serta mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam pembangunannya dapat menjawab apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan dengannya.

---

Architectural heritages are buildings that have been passed from our predecessor to be a legacy considering the multi values it has. Thus it is important to conserve it for the present and future generations, and it includes preservation, restoration, reconstruction and adaptation. Adaptation, or adaptive reuse, is a way to adapt an architectural heritage with new functions as the current needs require and usually involves new interventions. It is the case with what Manggarai Station is currently facing, which is a big project of construction where it builds new buildings all around the Manggarai Station's heritage building to accommodate its new functions. This new intervention attracts attention because it uses modern material, style, and technical specifications. Accordingly, it raises how adaptive reuse should have been done in architectural heritage and how Manggarai Station adjusted to it. Therefore, by studying and analyzing theories of adaptive reuse and Manggarai Station's history and developments, also interviewing people involved in its construction can answer what happened and what will be done with it."

"Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Tanah Atas Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pembeli Atas Akta Kesepakatan Pembayaran Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN Plg). Dalam transaksi jual beli tanah, seharusnya proses balik nama sertifikat hak atas tanah dilakukan setelah pembayaran atas objek tanah tersebut telah lunas di bayarkan. Akan tetapi pada Akta Kesepakatan Pembayaran Jual Beli Tanah ini telah disepakati bahwa  balik nama sertifikat hak atas tanah dilakukan sebelum pembayaran lunas dan pembayaran akan dilakukan setelah sertifikat hak atas tanah tersebut telah diterbitkan atas nama pembeli. Secara hukum apabila sertifikat hak atas tanah telah diterbitkan atas nama pembeli maka tentu secara otomatis tanah tersebut telah beralih kepada pembeli padahal faktanya pembayaran terhadap tanah tersebut belum dilakukan. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah apabila pembeli melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar harga tanah setelah sertifikat hak atas tanah telah diterbitkan atas nama pembeli dan bagaimana tanggung jawab pembeli yang tidak melaksanakan kewajiban membayar lunas harga pembelian berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelum hak kepemilikan atas tanah beralih. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini adalah apabila pihak pembeli dalam Akta Kesepakatan Pembayaran Jual Beli Tanah melakukan perbuatan wanprestasi maka  hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut dan si pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti semua kerugian, denda dan bunga atas kerugian yang diderita oleh si pemilik tanah.

---

This study discusses the Legal Protection to Land Owners (Sellers) for Defaults Performed by Buyers on the Deed of Agreement for Payment of Sale and Purchase of Land (Case Study of Palembang District Court Decision Number: 65/Pdt.G/2020/PN Plg). In a land sale and purchase transaction, the process of transferring the name of the land title certificate should be carried out after the payment for the land object has been paid in full. However, in the Deed of Payment of Sale and Purchase of Land, the name of the certificate of land rights which is the object is made before payment is paid off and payment is made after the certificate of land rights has been issued on behalf of the buyer. By law, if a land title certificate has been issued in the name of the buyer, then the land has automatically been transferred to the buyer when in fact the payment for the land has not been made. The problem that arises is how to protect the law for land owners if the buyer commits an act of default by not carrying out his obligations in the form of making payments for the agreed land price after the certificate of land rights has been issued on behalf of the buyer and how is the responsibility of the buyer who does not carry out the obligation to pay the purchase price in full based on the agreement made before the ownership rights to the land are transferred. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with a descriptive analytical research typology. The results of this study are if the buyer in the Deed of Payment of Sale and Purchase of Land commits an act of default, then this can be used as a basis for canceling the sale and purchase agreement and the buyer can be held civilly responsible for replacing all losses, fines and interest for losses suffered by the land owner."