Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif  DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, lima partai politik yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Perindo, dan PSI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan kader yang berkualitas. Hal ini terlihat dari adanya sekolah partai dari masing-masing partai. Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme kerangka yang dilaksanakan oleh partai, namun kelima partai tersebut tetap menjunjung tinggi proses kaderisasi. Dalam AD/ART kelima partai tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat keanggotaan partai politik dan calon anggota DPR, yakni UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Meski demikian, belakangan ini banyak peraturan yang mendapat tanggapan negatif dari publik. Pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat kurang diserap dengan baik sehingga menghasilkan undang-undang yang kontroversial. Menghadapi Pemilu 2024 yang sedang ramai-ramainya calon legislatif menarik perhatian massa dengan kampanye, timbul dalam benak masyarakat sebenarnya bagaimana pola rekrutmen dari partai politik sehingga menghasilkan anggota DPR RI yang sedemikian rupa. 

---

This paper analyzes how the regulations in Indonesia and the internal regulations of the 3 major political parties and 2 new political parties that do not yet have seats in the DPR RI in determining the requirements regarding the membership of the political party itself and the DPR RI legislative candidates. This paper is prepared using doctrinal research methods and uses secondary data obtained from literature studies. The results show that in general, the five political parties consisting of PDIP, Gerindra, Perindo, and PSI have made every effort to prepare qualified cadres. This can be seen from the existence of party schools from each party. Although there are some differences regarding the framework mechanism implemented by the parties, the five parties still uphold the regeneration process. The bylaws of the five parties have also been in line with the provisions of the laws and regulations relating to the membership requirements of political parties and candidates for DPR members, namely UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 and UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. However, recently many regulations have received negative responses from the public. The ratification of the revision of Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. The aspirations of the community are not well absorbed, resulting in controversial laws. Facing the 2024 elections, when legislative candidates are busy attracting the attention of the masses with campaigns, the public's mind is actually how the recruitment patterns of political parties produce members of the DPR RI in such a way."

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.

---

This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."

"Skripsi ini mengemukakan tema politik, terutama rekrutment calon anggota DPRRI dari kalangan preman oleh partai politik, sebagai sebuah persoalan politik yang dilakukan oleh sejumlah partai politik pada era reformasi. Partai Politik sebagai institusi yang melakukan rekrutment, menjadikan preman sebagai salah satu sumber rekrutmen calon anggota legislatif. Ormas kepemudaan sebagai salah satu sumber rekrutment caleg untuk diteliti, mengingat peran ormas kepemudaan sebagai tonggak dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan spirit militnasi yang tinggi serta proses kaderisasi yang terstruktur dan sistematis. Namun kemudian organisasi yang distigmakan sebagai organisasi preman tetap menjadi daya tarik bagi partai politik untuk menjadikannya sebagai sumber rekrutmen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Perilaku partai politik yang menjatuhkan sumber rekrutmen calon berasal dari preman, Peta dan kekuatan Preman dalam sejarah Indonesia, Preman-preman yang terpilih sebagai Anggota Legislatif, Dampak rekrutment dari pada preman bagi kinerja legislatif yang terpilih pada Pemilu Legisltif 2009.

---

This study proposes political theme, especially recruitment of RI Parliament Member Candidate by political parties as a political issue in the reformation era. Political party as an institution which conducts recruitment, makes civilian as a recruitment source candidate of legislative member. Civilian, as a recruitment source is an interesting one to study by considering that organization is the place for the civilian runs caderization process has a very important role in the history of the nation. But later on the organization that is stigmated as a civilian organization is alwasys interesting for political party to make it as a recruitment sources. This tudy uses qualitative method with descriptive design. Data obtained from literature study and interview. Political party behavior which determines source of candidate recruitment comes from civilian. The map and the power of civilian in Indonesia history, civilians elected from as the members of legislative. The effect of recruitment."

"Setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca reformasi, salah satu kewenangannya ialah membubarkan partai politik, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur aturan lanjutan akibat-akibat hukum dari pembubaran tersebut. Salah satunya ialah aturan lanjutan, dari salah satu akibat hukum dibubarkannya partai politik, yaitu pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Implikasi tersebut akan meninggalkan jabatan atau kursi kosong di parlemen sehingga pengaturan di masa mendatang (ius constituendum) tentang prosedur pengisian kekosongan jabatan anggota DPR akibat pembubaran partai politik di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, walaupun Indonesia belum pernah mengalami hal demikian semenjak MK dibentuk, pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (rechtssicerheit) bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berperan langsung di dalamnya, baik partai politik maupun DPR itu sendiri, bila mana hal demikian terjadi dalam perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan sejarah, kasus, dan perbandingan dengan tiga negara. Hasil analisis dari Skripsi ini menunjukan bahwa akibat hukum pembubaran partai politik sendiri harus diatur melalui undang-undang. Kemudian, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dijadikan pilihan dalam pengisian kekosongan jabatan DPR. Oleh karena itu, sebagai upaya mengakomodir ketentuan-ketentuan tersebut, perlu adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait.

---

After the establishment of the post-reformation Constitutional Court, one of its powers is to dissolve political parties, Indonesian laws and regulations should also regulate further legal consequences of such dissolution. One of them is a follow-up regulation, one of the legal consequences of the dissolution of a political party, namely the dismissal of all members of the People's Representative Council "DPR" who are from the disbanded political party. The implication is that it will leave vacant positions or seats in parliament so that the ius constituendum regulation of procedures for filling vacancies in DPR positions due to the dissolution of political parties in Indonesia is very necessary. This is because, although Indonesia has never experienced such a thing since the Constitutional Court was formed, this arrangement is needed to provide legal certainty (rechtssicerheit) for the government, society, and parties who play a direct role in it, both political parties and the DPR itself if this happens in the development of Indonesia in the future. The research method used is a normative research method that is refined with a historical, case, and comparison approach with three countries. The results of the analysis of this thesis indicate that the legal consequences of the dissolution of a political party itself must be regulated by law. Then, there are several mechanisms that can be used as an option in filling the vacant position in the DPR. Therefore, to accommodate these provisions, it is necessary to make changes to the relevant laws and regulations."

"Kelompok Pemilih muda merupakan kelompok yang terus mengalami kenaikan jumlah sejak Indonesia memasuki masa reformasi. Kondisi ini membuat kelompok pemilih muda menjadi kelompok yang strategis dalam pemilihan umum, sehingga menarik untuk dilihat hubungan antara wakil dan konstituen pemilih muda. Studi ini meneliti mengenai strategi politik Mohammad Saleh sebagai anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu 2019–2024 dalam mengelola konstituen pemilih muda. Sebagai wakil yang bukan berasal dari kelompok umur pemuda, peneliti ingin melihat bagaimana strategi politik yang Mohammad Saleh lakukan untuk memaksimalkan alokasi dana untuk kegiatan yang menyasar kegiatan konstituen pemilih muda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Politik Pork barrel Susan Stokes (2013) dan Konsep Gaya Presentasi Wakil Richard Fenno (2003) untuk menjelaskan strategi politik Mohammad Saleh dalam mengelola konstituen pemilih muda. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder observasi lapangan, artikel berita, dan dokumen resmi kenegaraan. Riset ini menemukan bahwa kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh Mohammad Saleh untuk mengelola hubungan wakil dan konstituen dapat terjadi karena penempatan Mohammad Saleh pada Komisi VIII yang memiliki mitra kementerian dengan program-program yang menargetkan konstituen kelompok pemuda. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi gaya presentasi wakil di daerah pemilihan dengan cara presentasi melayani distrik dan berorientasi pada isu pemuda. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi masalah yang muncul saat Mohammad Saleh mengelola hubungan wakil dengan konstituen pemilih muda yaitu tidak dapat berfokus pada semua kelompok pemilih muda di Provinsi Bengkulu, hambatan untuk melakukan pendidikan politik oleh wakil, dan tidak ada jaminan loyalitas dari kelompok pemilih muda kepada Mohammad Saleh.

---

The group of young voters has continued to experience an increase in numbers since Indonesia entered the reform period. This condition makes young voters a strategic group in general elections, so seeing the relationship between representatives and young voters' constituencies is interesting. This study examines the political strategy of Mohammad Saleh as a member of the DPR RI legislature for the electoral district of Bengkulu Province 2019–2024 in managing young voter constituencies. As a representative not from the youth age group, the researcher wants to see how the political strategy Mohammad Saleh is implementing is to maximize the allocation of funds for activities targeting the activities of young voter constituents. In this study, researchers used Susan Stokes' Pork barrel Political Theory (2013) and Richard Fenno's Representative Presentation Style Concept (2003) to explain Mohammad Saleh's political strategy for managing young voter constituencies. Researchers used qualitative research methods with primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data collection from field observations, news articles, and official state documents. This research found that the youth activities carried out by Mohammad Saleh to manage representative and constituent relations could occur due to the placement of Mohammad Saleh on Commission VIII, which has a ministry partner with programs targeting youth group constituencies. This ultimately influenced the representative's presentation style in the constituency by serving to district and oriented toward youth issues. In addition, the researcher also identified problems that arose when Mohammad Saleh managed representative relations with young voter constituents, namely not being able to focus on all groups of young voters in Bengkulu Province, obstacles to carrying out political education by representatives, and there was no guarantee of loyalty from young voter groups to Mohamad Saleh."

"Strategi komunikasi dalam kampanye politik merupakan hal yang penting dilakukan oleh para tokoh politik terutama dalam meningkatkan pengenalan dirinya kepada para konstituen (pemilih). Adapun seperti Kegiatan kampanye politik yang dilakukan oleh para tokoh politik pun menggunakan bermacam – macam cara agar dapat menarik perhatian dari konstituen salah satunya menggunakan baliho. Menjelang pesta demokrasi di Indonesia terkait dengan pemilihan Presiden Indonesia 2024 dimana berbagai tokoh politik seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono mulai melakukan kampanye politik menggunakan media baliho dimana baliho adalah sebuah bentuk media dalam kampanye politik yang sifatnya besar, tidak perlu mengakses melalui perangkat digital, dan terpampang langsung di hadapan masyarakat. Penggunaan baliho yang sifatnya menarik konstituen dari berbagai kalangan diperlukan kalimat – kalimat menarik dan juga komposisi dari muatan pesan baik yang sifatnya implisit maupun eksplisit dalam baliho. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pesan – pesan baik secara verbal maupun non verbal eksplisit maupun implisit pada baliho empat kandidat tokoh politik Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa yaitu teknik analisis tekstual oleh Alan McKee. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa isi dari baliho tokoh politik calon kandidat pilpres 2024 yang mengandung unsur tertentu. Rekomendasi yang diharapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan isi dari baliho tokoh politik menjelang pemilihan presiden 2024.

---

Communication strategy in political campaigning was an important thing for political figures to did, especially in increasing their self-knowledge to their constituents (voters). Political campaign activities carried out by political figures also used various ways to attract the attention of constituents, one of which was used billboards. Ahead of the democratic party in indonesia related to the 2024 Indonesian presidential election where various political figures such as Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, and Agus Harimurti Yudhoyono began to carried out political campaigns used billboards media where billboards were a form of media in political campaigns that were large in nature, no needed to access online, and displayed directly in front of the public. The used of billboards that attract constituents from various circles requires interesting sentences and also the composition of the message content, both implicit and explicit in billboards. The purpose of the studied was to analyze the messages, both verbal and non-verbal, explicit and implicit, on the billboards of four political leaders, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, and Agus Harimurti Yudhoyono. As well as the methodology of this researched used qualitative researched methods used analytical techniques, namely textual analysis techniques by Alan McKee. The results of this studied showed that the contents of the billboards of political figures as candidates for the 2024 presidential election contain certain elements. The recommendations expected in this studied aimed to describe the content of political figures billboards towards The 2024 Presidential Election"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi political marketing Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru dengan tujuan partai yang cukup fantastis yaitu memenangkan Pemilu 2019 dan mengajukan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, serta bagaimana peran kepemilikan media oleh ketua umum dalam strategi partai tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001), kemudian strategi kampanye partai politik Nursal (2004) serta penerapan 4Ps bauran marketing Firmanzah (2008). Kesimpulan utama dari penelitian adalah Partai Perindo lebih dekat dengan penerapan sales oriented party dan lebih banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan-pesan politik partainya. Namun demikian dalam perkembangan politik di Indonesia, Partai Perindo ternyata tidak dominan dan signifikan pull political marketing, karena proses perekrutan dan pesan partainya juga mengedepankan push dan pass political marketing. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai Perindo yang ada saat ini

---

This study aims to determine political marketing strategy Perindo Party as a political party that is relatively new to the party just fantastic goal that

won the 2019 general election and submitted its chairperson forward as a presidential candidate, as well as the role of media ownership by the general chairman of the party's strategy. This qualitative study using the framework of the concept of political marketing Lees-Marshment (2001), then the political party's campaign strategy Nursal (2004) and the implementation of 4Ps marketing mix Firmanzah (2008). The main conclusion of the study is Perindo Party closer to the implementation of a sales oriented party and more use political pull marketing to convey messages of political parties. However, in the political developments in Indonesia, Perindo Party was not dominant and significant political pull marketing, because the recruitment process and also promote the party's message using pass and push political marketing. So this study can complement the political marketing strategy Perindo Party that exists today."

"Perjalanan relawan politik di Indonesia dalam konteks elektoral menjadi variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mobilisasi suara. Penelitian ini melihat bahwa keberadaan relawan politik merupakan bentuk konkret dari kemajuan partisipasi politik warga negara. Meski demikian, keterlibatan politik warga negara dalam asosiasi ini juga kerap dipengaruhi dan ditentukan berbagai faktor. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang kemunculan organisasi relawan Ganjarian Spartan dan bentuk aktivisme politiknya dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pemilu 2024. Peneliti menggunakan sudut pandang teori aktivisme politik oleh Pippa Norris yang menjabarkan faktor penentu aktivisme dan sifat aktivisme guna menangkap berbagai perkembangan fenomena aktivisme politik yang terjadi dari awal pembentukan hingga pergerakan dukungan sejak deklarasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan fenomena relawan politik Ganjarian Spartan merupakan bagian dari aktivisme politik para pendirinya yang sudah berkecimpung sejak lama di dunia aktivisme. Keberadaan Ganjarian Spartan sebagai asosiasi kesukarelawanan pada akhirnya telah menjadi wadah pendorong anggotanya untuk terlibat dalam aktivisme politik yang baru seperti, pemungutan suara, aktivisme kampanye, aktivisme komunitas, hingga aktivisme kontak langsung.

---

The journey of political volunteers in Indonesia in the electoral context is an inseparable variable in efforts to mobilize votes. This study sees that the existence of political volunteers is a concrete form of advancing citizen political participation. However, political engagement in this association is also often influenced and determined by various factors. This study answers questions about the emergence of the Ganjarian Spartan volunteer organization and its forms of political activism in support of Ganjar Pranowo as president in the 2024 election. The researcher uses the point of view of the theory of political activism by Pippa Norris which describes the determinants of activism and the nature of activism to capture various developments in the phenomenon of political activism that happened from the beginning of formation to the movement of support since the declaration. The research method used is qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature studies. This research shows that the phenomenon of Ganjarian Spartan political volunteers is part of the political activism of its founders who have been involved in the world of activism for a long time. The existence of Ganjarian Spartan as a voluntary association has finally become a vehicle for encouraging its members to engage in new political activism such as voting, campaign activism, community activism, to direct contact activism."