Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pariwisata halal saat ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan tren gaya hidup halal. Salah satu fasilitas pendukung dalam pariwisata halal adalah hotel syariah. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia dan bagaimana urgensi pengaturan penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam pengelolaannya. Hotel syariah merupakan konsep bisnis perhotelan yang relatif baru seiring dengan perkembangan pariwisata halal. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang secara khusus mengatur tentang hotel syariah pasca dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pengaturan terkait hotel syariah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/ MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata 2019, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta beberapa peraturan tingkat daerah. Permenparekraf Standar Usaha Hotel tidak mengatur secara spesifik kriteria dan persyaratan hotel syariah, di sisi lain peraturan daerah yang ada juga belum spesifik mengatur hotel syariah dan terdapat perbedaan pengaturan untuk hotel syariah. Saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan hotel syariah, oleh karena itu perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur hotel syariah. Perlunya pengaturan tersebut karena pangsa pasar yang besar dari pariwisata halal. Hotel syariah merupakan konsep bisnis yang relatif baru dan masih banyak kebingungan sehingga perlu untuk dibentuk pengaturannya. Pengaturan juga untuk mewujudkan kebabasan beragama dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada wisatawan, serta untuk menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

---

Halal tourism is currently growing in tandem with the development of the halal lifestyle trend. One of the supporting facilities in halal tourism is Sharia hotels. This thesis discusses the regulation of the implementation of Sharia hotels in Indonesia and the urgency of regulating the operation of Sharia hotels in the country. The thesis is compiled using a normative juridical research method that is prescriptive. Sharia-compliant hotels are hotels that apply Sharia principles in their management. Sharia-compliant hotels are a relatively new concept in the hospitality industry, and their development is closely linked to the growth of halal tourism. Currently, Indonesia does not have a national law specifically governing Sharia-compliant hotels after the revocation of Ministry of Tourism and Creative Economy Regulation Number 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses. The current regulation on Sharia-compliant hotels refers to the Ministry of Tourism and Creative Economy Regulation Number PM.53/HM.001/MPEK/2013 on Hotel Business Standards, the Ministry of Tourism's Guidelines for the Implementation of Halal Tourism in 2019, as well as the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council Number 108/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for Tourism based on Sharia Principles, and several local regulations. The Ministry of Tourism Regulation on Hotel Business Standards does not specifically regulate the criteria and requirements for Sharia-compliant hotels. On the other hand, the existing local regulations are not specific, and there are differences in the regulations for Sharia-compliant hotels. Currently, there is no law that specifically governs Sharia-compliant hotels. therefore, there is a need to establish national legislation specifically regulating Sharia hotels. This regulation is necessary due to the large market share of halal tourism. Sharia hotels are a relatively new business concept, causing confusion, thus requiring regulation. The regulation is also essential to ensure religious freedom, provide legal certainty and protection to tourists, and fulfill the mandate of the Halal Product Assurance Law."

"Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ini terlebih dahulu akan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk selanjutnya merumuskan gagasan mengenai konsepsi pembatasannya di tengah skema persentuhan dimensi hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran secara normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa sekalipun Indonesia pernah menganut kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil baik dalam konstitusi maupun praktiknya, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terlihat sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali melainkan terbatas hanya berdasar perintah atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah dilakukan identifikasi di tengah skema persentuhan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, ditemukan adanya titik temu yang mana baik secara formil maupun materiil dapat dirumuskan konsepsi pembatasan dalam pembentukannya. Lebih lanjut, pembatasan eksistensi Peraturan Menteri juga dapat dilakukan dengan memahami makna keterbatasan yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Th. 2011 dan merevisi konstruksi Pasal tersebut, serta melalui upaya pembatasan pendelegasiannya. Pada saat yang sama, secara ideal Presiden selaku pemimpin eksekutif dan pemimpin para menteri-menterinya seharusnya juga berperan aktif mengendalikan dan membatasi eksistensi Peraturan Menteri melalui penguatan skema executive preview dalam wujud harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagai upaya penataan regulasi dan pencegahan terjadinya hyper regulasi lingkup eksekutif.

---

As the regulatory arrangement effort in Indonesia, the existence of Ministerial Regulations should be limited. This is due to the involvement of regulatory authority and governmental authority attached to the position of the Minister, reflects the freedom and limitless authority to form Ministerial Regulations. In the end, disharmony and contradiction, both horizontally and vertically, cannot be avoided. Moreover, the reality of hyper-regulation in the executive scope increasingly shows that Ministerial Regulations are the most contributing. As an effort to limit it, this normative legal research with a statutory, historical, conceptual and case approach will first examine the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian statutory system, then formulate ideas regarding the conception of its limitation in the midst of its involvement scheme of state administrative law and statutory system. Based on the results of a normative-historical search, this study finds that even though Indonesia had ever adopted both parliamentary and presidential systems of government in the constitution and in practice, the position of the Ministerial Regulation in the statutory system is still seen as a delegatory regulation not an autonomous, where the authority for its formation is not free without control but limited only by order or in the context of implementing the provisions of higher regulations. Furthermore, as has been identified in the midst of the involvement scheme of the Ministerial Regulation as a statutory regulation and policy regulation, it was found that there were common points where both formally and materially the conception of limitations could be formulated in its formation. Moreover, limiting the existence of a Ministerial Regulation can also be done by understanding the meaning of limitations implied in Article 8 paragraph (2) of Law No. 12 Th. 2011 and revising the construction of the Article, as well as through efforts to limit its delegation. At the same time, ideally the President as the chief executive and the leader of his ministers should also play an active role in controlling and limiting the existence of Ministerial Regulations through strengthening the executive preview scheme in the form of harmonization of the draft of Ministerial Regulations as the regulatory arrangement effort and the prevention of hyper-regulation in the executive scope."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor hubungan hotel syariah dengan pengunjungnya yakni attitude, subjective norms, perceived behavioral control, moral reflectiveness, dan conscientiousnessterhadap intensi mengunjungi hotel syariah tersebut dan pengaruh mediasi dari attitudeterhadap pengaruh moral reflectiveness dan conscientiousness terhadap visit intention hotel syariah serta penelitian ini dilakukan pada hotel syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode linear multiple regression menggunakan SPSS 22 dengan data primer yang dikumpulkan peneliti melalui kuesioner yang disebar di internet. Penelitian ini menemukan bahwa attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control memiliki pengaruh positif terhadap intensi mengunjungi hotel syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa moral reflectiveness dan conscientiousness tidak memiliki pengaruh terhadap intensi mengunjungi hotel syariah. Selanjutnya, attitude memediasi pengaruh moral reflectiveness dan conscientiousness terhadap visit intention hotel syariah.

---

This study aims to determine the effect of relationship between attitude, subjective norms, perceived behavioral control, moral reflectiveness, and conscientiousness towards visit intention of sharia hotel and effect of moral reflectiveness and conscientiousness towards attitude towards sharia hotel. This study used linear multiple regression using SPSS 22 by collecting data with online administered questionnaire. The results of this study show that attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control has positive influence on sharia hotel visit intention. The results of this study also show that moral reflectiveness and conscientiousness has no effect on visit intentions. Moreover, Attitude mediate the influence of moral reflectiveness and conscientiousness on sharia hotel visit intention."

"Anak-anak tidak dapat dihindarkan dari penggunaan berbagai macam teknologi yang telah berkembang saat ini. Atas penggunaan teknologi tersebut, maka disertai pula dengan ancaman penyalahgunaan data pribadi seseorang yang mungkin akan muncul setelahnya. Ancaman tersebut cukup meresahkan, terutama bagi anak-anak yang dalam pandangan hukum dianggap sebagai individu yang tidak cakap. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci perlindungan-perlindungan yang bisa anak dapatkan atas keamanan data pribadinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang aturan anak, sanksi, dan ganti rugi dalam perlindungan data pribadi; ketentuan hak-hak anak; dan perbandingan implementasi. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja ketentuan yang telah diatur dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia, yang kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan dalam General Data Protection Regulation (GDPR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, berdasarkan bahan kepustakaan hukum, dengan pendekatan komparatif atau perbandingan. Hasil yang di dapat adalah bahwa ketentuan untuk anak dalam UU PDP masih belum memadai untuk melindungi data pribadi anak secara tegas dan jelas, yang mana berbanding terbalik dengan ketentuan dalam GDPR. Akibatnya, tidak ada pengimplementasian yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah perlu membentuk dan mengesahkan undang-undang baru yang terfokus membahas mengenai perlindungan data pribadi anak.

---

Childrens are inseparable from using various kinds of technology. The use of this technology also has a negative impact, which is misuse of one's personal data. This threat is quite troublesome, especially for children, in the eyes of the law, that are considered as incompetent individuals. Unfortunately, Regulation Number 27/2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) does not regulate and explain in detail the protections that children can get for the security of their personal data. Therefore, this research will discuss child regulations, sanctions, and compensation in protecting personal data; child rights provisions; and the comparison of implementation. The aim is to provide an explanation of what provisions have been regulated and how they are implemented in Indonesia, which will then be compared with the provisions in the General Data Protection Regulation (GDPR). This study uses a juridical-normative method, based on legal literature, with a comparative approach. The result obtained is that the provisions for children in the PDP Law are still inadequate to protect children's personal data explicitly and clearly, which is inversely proportional to the provisions in the GDPR. As a result, there is no significant implementation in everyday life. Thus, the government needs to form and pass a new law that focuses on discussing the protection of children's personal data."

"Salah satu produk reksa dana syariah adalah Exchange Traded Fund (ETF) syariah. Saat ini, di Indonesia terdapat tiga jenis ETF syariah yaitu XPES, XIJI, XSSI dan Malaysia terdapat empat jenis ETF syariah yaitu MyETF-DJIMS25, MyETF-US50, MyETF-MMID, MyETF-MSEAD. Baik di Indonesia maupun Malaysia mempunyai regulasi masing-masing terkait ETF syariah. Maka peneliti akan melakukan penelitian untuk membandingkan regulasi antara dua Negara tersebut. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi ETF syariah di Indonesia belum diatur khusus pada POJK maupun DSN, yakni masih berada pada regulasi reksa dana syariah di POJK No. 33/POJK.04/2019, fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan perdagangan saham pada fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011, sedangkan di Malaysia regulasi ETF syariah sudah diatur khusus pada Guidelines on Exchange Traded Fund dan fatwa MPS. Hal ini menunjukan bahwa regulasi ETF syariah yang ditetapakan oleh Negara Malaysia lebih jelas dibandingkan Indonesia, namun pada regulasi antara dua Negara tersebut sama-sama mengatur terkait operasional ETF syariah. Dalam penelitian ini juga dapat ditemukan bahwa pada operasional ETF syariah yaitu pada manajer Investasi di Indonesia dikelola oleh masing-masing manajer investasi sedangkan semua ETF syariah di Malaysia dikelola oleh satu manajer investasi, pada bank kustodian hanya terdapat satu ETF syariah yang menggunakan perbankan syariah yaitu di Malaysia pada MyETF-US50, pada metode screening kuantitatif antara Indonesia dan Malaysia berbeda dikarenakan melihat kondisi Negara masing-masing dan pada mekanisme perdagangan ETF syariah di Indonesia dan Malaysia sama-sama harus jauh dari manipulasi, spekulasi dan tindakan lain yang didalamnya terdapat riba, gharar dan sebagainya.

---

One of the sharia mutual fund products is the sharia Exchange Traded Fund (ETF). Currently, in Indonesia there are three types of sharia ETFs namely XPES, XIJI, XSSI and Malaysia there are four types of sharia ETFs namely MyETF-DJIMS25, MyETF-US50, MyETF-MMID, MyETF-MSEAD. Both Indonesia and Malaysia have their own regulations related to sharia ETFs. Then researchers will conduct research to compare regulations between the two countries. Research methods using qualitative research and normative juridical approaches. Research methods using qualitative research and normative juridical approaches. The results showed that sharia ETF regulations in Indonesia have not been specifically regulated in POJK or DSN, namely still in sharia mutual fund regulations in POJK No. 33/POJK.04/2019, fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 and stock trading in fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011, while in Malaysia sharia ETF regulations have been specifically regulated in the Guidelines on Exchange Traded Fund and MPS fatwas. This shows that the regulation of sharia ETFs set by the State of Malaysia is clearer than Indonesia, but the regulations between the two countries both regulate the operations of sharia ETFs. In this study it can also be found that in sharia ETF operations, namely in investment managers in Indonesia managed by each investment manager while all sharia ETFs in Malaysia are managed by one investment manager, in custodian banks there is only one sharia ETF that uses Islamic banking, namely in Malaysia on MyETF-US50, the quantitative screening method between Indonesia and Malaysia is different because it looks at the conditions of their respective countries and on Islamic ETF trading mechanisms in Indonesia and Malaysia must both be away from manipulation, speculation and other actions in which there is usury, gharar and so on."

"Dalam mengukur kesuksesan hotel secara jangka panjang satu terpenting dengan mempertahankan serta meningkatkan tingkat kunjungan ulang dari pengunjung lama pada hotel. Begitupula memicu pengunjung untuk melakukan penyebaran positif melalui electronic word-of-mouth (eWOM), yang diyakini dapat mengarahkan keputusan pengunjung terkait hotel. Jika dibandingkan dengan hotel umum, hotel syariah masih memiliki jumlah terbatas perlu dikembangkan Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden memiliki tujuan untuk meneliti anteseden dari pembentukan eWOM revisit intention dari pengunjung sudah pernah menginap sebelumnya, dengan meneliti pengaruh langsung, mediasi, dan efek moderasi dari tingkat religiusitas pengunjung. Pada penelitian ini, tingkat komitmen religiusitas dari pengunjung ditemukan dapat mempengaruhi perilaku pengunjung secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja perlu diperhatikan untuk menarik kembali pengunjung dalam rangka pengembangan hotel syariah. Hasil dari penemuan penelitian ini memiliki implikasi untuk mengembangkan hotel syariah di Indonesia secara lebih efektif, baik secara teori maupun praktik

---

Maintaining and improving the rate of repeat visits from existing guests is one of the most important aspects in determining a hotel's long-term performance. In addition, encouraging guests to distribute positive words via electronic word-of-mouth (eWOM) can influence other guests' hotel choices. Comparatively, there are fewer sharia hotels than conventional hotels. While in reality, Muslim tourists are increasing every year around the world. Therefore, halal tourism must be enhanced, including sharia hotels. This study distributed questionnaires to 312 participants in order to examine the antecedents of eWOM creation and revisit intention of the guest who has previously stayed by examining the direct effect, mediation effect, and moderating effect of the guest's religiosity level. In this study, it was discovered that the amount of religious commitment of sharia hotel guests influences their behavioral intentions either directly or indirectly. This attempted to determine what aspects must be taken into account to attract existing guests to form eWOM and have the intention to revisit as a form of reciprocity from social exchange. The findings have both theoretical and practical implications for the development of sharia hotels in Indonesia."

"Fenomena cyberbullying merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di beberapa negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap anak-anak dan remaja menjadikan cyberbullying tidak bisa diremehkan keberadaannya. Dengan menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan bersifat eksploratoris, penelitian ini mencoba menggali bagaimana dampak buruk cyberbullying terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia dan bagaimana hukum dapat menyikapinya. Adapun undang-undang yang relevan dengan topik ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini cyberbullying belum memperlihatkan dampak buruk bagi anak di Indonesia, sehingga penanganannya sejauh mungkin dilakukan dengan upaya nonpenal yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, anak-anak dan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan upaya penal sebagai bentuk preventif.

---

Cyberbullying phenomenon is now a common phenomenon in many countries including Indonesia. Its impacts on children and adolescents make the cyberbullying existence can not be underestimated. By using the methods of research in the form of juridicial normative - exploratory, this study attempts to explore how the devastating impact of cyberbullying influence children's development in Indonesia and how the law can react to it. Regulations that related to this topic are Book of Penal Code, Child Protection Act, Pornography Act, and Electronic Transaction and Information Act.

The results of this study concluded that until now the cyberbullying has not shown the bad impact for children in Indonesia, so that the handling as far as possible should be by the nonpenal efforts involving government, parents, teachers, children and communities, but it is still possible to use penal efforts as the preventive form."

"Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal.

---

Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest."

"Gabungan sektor bangunan dan konstruksi menyumbang lebih dari sepertiga konsumsienergi final global dan hampir 40% dari total emisi CO2 langsung dan tidak langsung.Di antara semua jenis bangunan komersial, intensitas penggunaan energi bangunanhotel adalah yang paling tinggi di antara jenis bangunan komersial lainnya. Dan diantara berbagai tahapan siklus hidup bangunan, tahapan operasi menyumbang sebagianbesar konsumsi energi. Sayangnya, seringkali sebagian besar energi yang digunakandisebabkan oleh pemborosan yang tidak perlu dan penggunaan yang tidak terkontrol.Pendekatan bisnis-seperti-biasa dalam melacak penggunaan energi melalui tagihanbulanan biasanya terlambat (post-facto) dan terlalu kasar (berada di tingkat bangunansecara keseluruhan) untuk mengidentifikasi penyebab pemborosan. Dan jika masalahtetap tidak terdeteksi untuk waktu yang lama, dapat menyebabkan sekitar 15 hingga 30persen energi terbuang percuma di gedung komersial. Hal ini akan berdampak padapengeluaran rutin hotel yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan bulanan. Olehkarena itu, perlu dicari cara atau sistem untuk meningkatkan kinerja operasional agarlebih efisien dalam penggunaan energi tanpa mempengaruhi kesehatan dan kenyamananpengguna bangunan, khususnya tamu hotel. Dalam upaya mencari jawabannyadilakukan studi pustaka, kuesioner dan wawancara terstruktur terhadap objek studi PT.Archipelago International Indonesia (PT. AII). Perusahaan ini merupakan operator hotelswasta dan independen terbesar di Indonesia, namun sayangnya implementasi efisiensienergi dalam kegiatan operasional masih dilakukan secara manual dan dalam skala kecil.PT. AII memiliki banyak portofolio sehingga cocok untuk dijadikan objek penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi dalampenghematan energi, dan seberapa besar peningkatan efisiensi energi yang dapat dicapaidalam kegiatan operasional hotel PT. AII, sehingga dapat mengurangi biaya rutinbulanan hotel dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Untuk menguji pengaruhvariabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, dilakukan surveykuantitatif kepada profesional operasional hotel, yang kemudian akan diolah dandianalisis dengan metode Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEMPLS).Hasil studi menunjukkan bahwa di antara keempat variabel, tantangan dalampenerapan efisiensi energi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatanefisiensi energi pada kegiatan operasional hotel PT. AII.

---

The building and construction sectors combined account for more than a third of global

final energy consumption and nearly 40% of total direct and indirect CO2 emissions.

Among all types of commercial buildings, the energy use intensity of hotel buildings is

the highest among other types of commercial buildings. And between the various stages

of the building's life cycle, the operation stages account for the majority of energy

consumption. Unfortunately, often most of the energy used is caused by unnecessary

waste and uncontrolled use. The business-as-usual approach of tracking energy use

through monthly bills is usually late (post-facto) and too abrasive (at the level of the

building as a whole) to identify the causes of waste. And if the problem remains

undetected for a long time, it can cause about 15 to 30 percent of energy wasted in a

commercial building. This will have an impact on routine hotel expenses which in turn

will reduce monthly profits. Therefore, it is necessary to look for ways or systems to

improve operational performance in order to be more efficient in energy use without

affecting the health and comfort of building users, especially hotel guests. In an effort to

find the answers, literature studies, questionnaires and structured interviews were

carried out on the study object of PT. Archipelago International Indonesia (PT. AII).

This company is the largest private and independent hotel operator in Indonesia, but

unfortunately the implementation of energy efficiency in operational activities is still

done manually and on a small scale. PT. AII has many portfolios so that they are

suitable as objects of research. The purpose of this study was to determine the factors

that have the potential to save energy, and how much energy efficiency improvements

can be achieved in the operational activities of PT. AII, so as to reduce the routine

monthly hotel costs and ultimately increase profits. To test the effect of these

independent variables on the dependent variable, a quantitative survey was conducted to

hotel operational professionals, which would then be processed and analyzed using the

Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) method. The results of

the study show that among the four variables, challenges in the application of energy

efficiency are the most influential factors in increasing energy efficiency in the

operational activities of PT. AII."

"UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah menjadi tonggak sejarah lahirnya perbankan umum dengan menggunakan prinsip syariah dalam sistem operasionalisasinya...."