Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh.

---

This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken."

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "

"Untuk sebagian pasangan yang telah menikah mengharapkan kehadiran anak ditengah-tengah mereka. Anak diharapkan menjadi kebahagiaan orangtuanya dan menjadi penerus harta orang tuanya, namun tidak semua pasangan diberikan dapat memiliki anak. Oleh karena hal tersebut lahirlah lembaga pengangkatan anak/adopsi, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai hak-hak anak angkat yang tidak dipenuhi karena tidak dilaksanaannya pengangkatan anak secara yuridis. Skripsi ini akan membahas mengenai mengenai pengaturan kedudukan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Penulisan skripsi ini difokuskan untuk menganalsisi putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum adat tanpa penetapan pengadilan adalah anak angkat sah dan berhak mewaris dari orang tua angkatnya sepanjang pengangkatan secara adat itu dapat dibuktikan kebenarannya.

---

For numerous couples, it is run-off-the-mill to expect a child once they are married. It is assumed that children will bring joy to the lives of their parents and inherit wealth from them, but some individuals may not be able to give birth to a child. As a result, many adoption centers are established, but there are still many occasions where, due to the judicial system, these foster children are not granted their legal rights. This dissertation will examine issues relating to the status of the adopted child in a family without any court order and its legal implications for their inheritance rights. This dissertation is writen to concentrate on the ruling of the Number 234/PDT/2020/PT MDN. This research uses the method of normative juridical. The results of this study are that children who are adopted without court orders based on customary law are entitled to inherit the wealth of their adoptive parents as long as the adoption can be substantiated."

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata

---

.The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law."

"Pada hukum Islam, pembagian harta warisan ialah salah satu kajian Islam yang pada keilmuan islam dibahas secara khusus pada fiqh mawaris. Dalam praktiknya terdapat pewarisan yang tidak mengikutsertakan anak dari pewaris dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana upaya hukum terhadap anak yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Waris Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.KBr. dan bagaimana kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.. Dalam hal Upaya hukum yang dapat digunakan oleh anak dibawah umur yang tidak diikut sertakan sebagai ahli waris dimana sudah terbitnya Penetapan Waris ialah Kasasi dan Peninjauan Kembali. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran ialah Tes DNA diperlukan untuk mengklarifikasi pengakuan dari Ibu si anak yang menyatakan bahwasanya anak tersebut bukanlah anak dari si Pewaris. Saran yang diberikan ialah agar pembagian waris dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sehingga yang menerima waris benar-benar orang yang berhak sesuai hukum yang berlaku dan agar dalam hal adanya ketidakpastian mengenai ahli waris yang benar-benar bernasab kepada pewaris, hendaknya hukum acara yang mengatur mengenai pewarisan baiknya mengakomodir mengenai tes DNA secara lebih komprehensif.

---

In Islamic law, the division of inheritance is one of the Islamic subjects discussed specifically in Islamic jurisprudence (fiqh mawaris). In practice, many cases of inheritance occur that do not include the children of the deceased for various reasons. This study aims to analyze the legal efforts to preserve the rights of heirs to the inheritance that belongs to them based on inheritance law. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as the research target. This research uses secondary data with a qualitative analysis method. The problem statements used are: How are the legal efforts for children who are not considered as heirs determined in Inheritance Determination Number 195/Pdt.P/2020/PA.KBr., and What is the strength of DNA testing compared to Birth Certificates in the Decision to Annul the Inheritance Determination based on the Decision of the Higher Religious Court of Padang Number 11/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.? Regarding the legal remedies available to underage children who were not included as heirs after the issuance of the Inheritance Determination, they include Cassation and Review. In relation to the strength of DNA testing compared to Birth Certificates, DNA testing is necessary to clarify the statement made by the child's mother, indicating that the child is not the offspring of the deceased. The suggestion provided is that the distribution of inheritance should be carried out based on the principles of justice and legal certainty, ensuring that the inheritors are those entitled according to applicable law. In cases of uncertainty regarding the rightful heirs of the deceased, the procedural law concerning inheritance should ideally accommodate DNA testing more comprehensively."

"Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal tersebut, sehingga dapat mengakibatkan posisi anak angkat menjadi rentan. Belum lagi jika kemudian orang tua angkatnya harus bercerai. Perceraian orang tua angkat akan membawa akibat hukum bagi anak angkat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang akan terjadi mengenai kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dan status si anak menjadi seorang anak angkat yang sah. Terhadap anak angkat yang sah melekat seluruh hak dan kewajiban layaknya seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Demikian pula apabila orang tua angkatnya kemudian bercerai, maka akibat hukum dari perceraian orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya adalah sama seperti akibat hukum perceraian terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

Not all married couples who are married have the opportunity to bear children. One of the options they can do to have children is adoption. Adoption of a child is a legal act that has legal consequences for the position of the adopted child in the adopted family. There are no specific laws and regulations that regulate this matter so that it can result in the position of adopted children to be vulnerable. Not to mention if the adoptive parents have to divorce. Adoptive parent divorce will have legal consequences for adopted children. The purpose of writing this thesis is to provide an overview of what will happen regarding the legal position and maintenance of adopted children if the adoptive parents divorce. The writing method used in this thesis is normative juridical. Adoption of a child carried out according to law through a Court Order will provide legal certainty for the position and status of the child to become a legal adopted child. Legitimate adopted children are attached to all rights and obligations as if they were born in a marriage. Likewise, if the adoptive parents later divorce, the legal consequences of the divorce of the adoptive parents for their adopted children are the same as the legal consequences of divorce against children as regulated in the Marriage Law."

"ABSTRAKPerbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian dalam suatu negara. Perbankan memberikan jasa dalam sektor keuangan kepada masyarakat melalui simpanan dan pinjaman atau kredit. Dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah, bank dapat menerima agunan dari debitur. Agunan tersebut dapat dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan atau hipotek. Fungsi dari pemberian jaminan kebendaan tersebut adalah jika debitur melakukan wanprestasi bank dapat menjual agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman debitur tanpa persetujuan dari debitur. Permasalahan hukum yang sering terjadi atas penjualan agunan debitur yang tidak dilakukan pengikatan jaminan kebendaan oleh bank dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan penetapan oleh pengadilan. Dalam proses penjualan tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Jual beli. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT harus berdasarkan dokumen yang sah, akta yang tidak dibuat berdasarkan dokumen yang sah dapat menjadi dasar dari gugatan para pihak yang dirugikan akibat akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap Debitur yang obyek jaminannya telah dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak, menganalisis Tanggung jawab PPAT Terhadap Akta jual Beli obyek jaminan yang dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak. Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil penelitian secara mendalam, holistic (utuh) dan komprehensif. Hasil analisa adalah pertama, bahwa kreditur yang melakukan penjualan atas obyek agunan debitur yang tidak dibebankan jaminan kebendaan harus dengan persetujuan debitur dan atas penetapan pengadilan jika hal tersebut dilanggar maka hak dari debitur dapat dipulihkan kembali, Kedua, dalam pembuatan akta jual beli yang terdapat kelalaian PPAT, PPAT dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onzetting (pemecatan), pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTBanking is one of the economic drivers in a country. Banking provides services in the financial sector to the public through savings and loans or credit. In providing credit facilities to customers, banks can accept collateral from debtors. The collateral can be bound by collateral in the form of a mortgage or mortgage. The function of providing this material guarantee is if the debtor defaults, the bank can sell the collateral as repayment of the debtor's loan without the approval of the debtor. Legal issues that often occur over the sale of debtor collateral that is not bound by the bank are committed without the creditor's approval and court ruling. In the sales process, the role of PPAT is very important, namely making a Sale and Purchase Deed. The Sale and Purchase Deed made by PPAT must be based on valid documents, deeds that are not made based on valid documents can be the basis for the claims of the parties who are disadvantaged due to the sale and purchase deed. The problems raised in this study are legal protection for debtors whose collateral object has been sold by creditors without the consent of the rights holder, analyzing the PPAT's responsibility for the sale and purchase deed of collateral objects sold by creditors without the consent of the rights holder. The writing of this thesis is a prescriptive normative juridical research. The data used in writing this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials used are in the form of laws and regulations related to customer legal protection issues and PPAT responsibility for cancellation of sale and purchase deeds. The data collection technique in writing this thesis is literature study or document study. The data analysis method used by the author is a qualitative analysis method, namely by analyzing the results of the research in depth, holistically and comprehensively. The results of the analysis are first, that the creditor who sells the collateral object of the debtor that is not subject to material guarantees must be subject to the approval of the debtor and upon court's decision, if this is violated, the rights of the debtor can be restored, PPAT can be given sanctions in the form of warning, warning, schorsing (temporary dismissal), onzetting (dismissal), disrespectful dismissal."

"Anak angkat yang diakui di Indonesia adalah anak yang diangkat berdasarkan adat dan/atau dengan adanya bukti tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang. Namun, bukti tertulis ini diberlakukan berbeda dalam pembuktian kewarisan anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkatnya menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam. Syarat pengangkatan anak menurut hukum perdata Barat untuk golongan Tionghoa dan masyarakat yang beragama Islam sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 menjadi penyebab putusan yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama dalam hal kewarisan anak angkat berbeda. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai kedudukan hukum anak angkat, kedudukan akta penyerahan anak dalam hal mewaris dari orangtua angkatnya serta putusan hakim terkait hal tersebut. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, seorang anak yang diasuh dengan akta penyerahan anak dalam hukum Perdata Barat bukanlah anak angkat sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, sedangkan dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memerlukan akta Notaris dan anak angkat tidak memiliki hak menjadi ahli waris, namun hakim memutuskan anak angkat berhak atas wasiat wajibah. Untuk memberikan jaminan pada kedudukan anak angkat dihadapan hukum maka harus dilakukan dengan penetapan pengadilan.

---

A recognized adopted child in Indonesia is a child that adopted based on custom and/or presence of written evidence made by law authorities. However, this written evidence is enforced differently in proving of adoptive child over the inheritance of their adopted parents according to Civil Law and Islamic law. Adopted child’s conditions according to civil law for Chinese and Muslim people before UU No. 23 of 2002 become the cause of the difference that given by the judges at District and Religious Courts in inheritance of adopted child case. The problem in this research is legal position of adopted child, the position of child surrender deed to inheriting from adoptive parents and judge's decision regarding to this matter. Author uses juridical-normative research method with descriptive-analytical research type. Based on the results of the research, child who is raised with a child surrender deed in Civil Law is not an adopted child so they do not have legal position as a heir, whereas in Islamic law, adoption does not require a notary deed and they does not have the right to be heirs, however the judge decides that adopted child has right to mandatory will. To guarantee the position of adopted child before the law, it must be done by court order."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatuproduk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namunmemiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorangdimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diaturbaik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalamtesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektifanalitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipunberkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yangberdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memilikilandasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objekperadilan tata usaha negara.

---

ABSTRACTThis study analyzed about birth certificate which is a product ofadministrative law that being controlled by government, but it is also a part ofcivil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate isregulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 ofPopulation Administration. This research is normative juridical with descriptiveand analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birthcertificate had an exception as an object in state administration judiciary,eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had ajuridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civilaspects"