Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah merek dagang terdaftar dan disertifikasi dengan benar, merek dagang tersebut dapat berubah seiring waktu menjadi nama umum yang menggambarkan kelas barang atau jasa. Ini terjadi ketika merek dagang, yang awalnya dirancang untuk suatu produk tertentu, dikenal dengan luas oleh konsumen, dan kemudian menjadi identik dengan produk itu sendiri. Akibatnya, konsumen mengenal merek dagang sebagai representasi dari seluruh kategori produk daripada sebagai karakter yang mencirikan suatu produk. Bahkan ketika membeli produk tertentu, konsumen sering merujuk pada merek dagang terkenal yang terkait dengan kategori produk tersebut dan menerima produk yang sama dengan merek lain yang diberikan vendor. Akibatnya, merek dagang tidak lagi menjadi daya pembeda dan mulai disalahartikan sebagai nama umum umum yang menggambarkan suatu produk. Sebagai pengakuan atas situasi ini, hukum Indonesia mengizinkan penyisipan komponen pembeda pada merek dagang yang telah berubah menjadi istilah umum. Namun, perlakuan ini menyamakan merek dagang tersebut dengan merek dagang lainnya. Selain itu, tidak ada standar hukum untuk menentukan kapan merek dagang terdaftar telah berubah menjadi istilah umum. Skripsi ini menganalisis apakah merek dagang yang telah berubah menjadi istilah umum masih dapat dianggap sebagai merek dagang, apakah merek dagang tersebut perlu dibatalkan, dan penetapan kriteria untuk mengidentifikasi merek dagang telah menjadi istilah umum. Studi ini membantu untuk memahami dan memajukan hukum merek dagang Indonesia dengan menangani masalah-masalah ini.

---

Once trademark are appropriately registered and certified, they may change over time and stop acting as distinctive identifiers in contrast to generic terms that describe a class of goods or services. This occurs when a trademark, initially designed for certain products, receives widespread awareness and, in the eyes of consumers, becomes identical to the product itself. As a result, consumers are now considering the trademark as a representation of the entire product category rather than a distinctive character. Even when making a particular request, customers frequently refer to a well-known trademark associated with that product category and accept alternate products that vendors give. As a result, trademark cease to be distinctive and start to be mistaken for generic terms. In recognition of this situation, Indonesian law permits the insertion of distinctive components to trademark that have evolved into generic terms. This treatment, however, equates such trademark with others. In addition, there are no legal standards for determining when a registered trademark becomes a generic term. This thesis analyzes whether a trademark that has evolved into a generic term can still be considered a trademark and whether such trademark needs to be canceled. The establishment of criteria for identifying trademark has become a generic term. This study helps to understand and advance Indonesian trademark law by addressing these issues."

"Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Salah satu syarat agar suatu merek dapat diterima permohonan pendaftarannya adalah merek tersebut bukan merupakan istilah milik umum. Tapi ada kalanya suatu merek yang telah didaftarkan, telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, dan telah mendapatkan sertifikat atas merek, dapat berubah menjadi istilah milik umum. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, bagaimana para hakim memutus perkara merek terdaftar yang menjadi milik umum, dan apa upaya yang dapat dilakukan para pem,ilik merek untuk mengusahakan agar mereknya tak berubah menjadi istilah umum. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku.

---

Trademark as one part of the Intellectual Property Rights (IPR) has a very important role because with the top brands of manufactured goods, consumers can distinguish the origin of goods and services. One of the requirements for an acceptable brand trademark application for registration is the trademark is not a generic term. But there are times when a trademark that has been registered, in compliance with the substantive and administrative requirements, and have obtained the certificate of the mark, transformed into generic term.

Issues that will be discussed in the study was made to obtain a conclusion about how the positive law in Indonesia regulate the registered trademark term that became the generic term, how the judges decided the case about registered mark that becomes the generic term, and what efforts that the registrant can do to prevent their trademark from becoming the generic term. This thesis is itself a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation."

"Pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Setelah dicatatkan, pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut baru memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Merek. Namun, di dalam proses persidangan terdapat pertentangan, dimana setelah pengalihan hak atas merek dicatatkan, justru Pengadilan Niaga tetap menghendaki agar pemilik lama hak atas merek terdaftar untuk diikutsertakan dalam gugatan pembatalan hak atas merek terdaftar. Hal ini tentunya menjadi kerancuan mengenai akibat hukum pencatatan pengalihan merek terhadap pihak ketiga.

---

The recordation of assignment of registered trademark needs to be applied to the Minister of Law and Human Rights. The recordation of assignment of registered trademark shall be announced in the general register of trademark. The assignment of registered shall only have legal consequence to the third parties after being recorded. This provision has been regulated clearly under the Trademark Law. However, the trial proceeding shows contradiction with the provisions as set out under the Trademark Law, in which after the assignment of trademark has been recorded the Commercial Court requires the former trademark owner to be involved in the cancellation claim of registered trademark. This of course will create confusion pertaining to the legal consequence of recordation of trademark assignment towards the third parties. "

"Pada era modern ini, kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bisnis yang tidak adil terkait kekayaan intelektual sering terjadi. Di Indonesia saat ini, terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran merek, yaitu merek yang identik dan yang serupa secara substansial. Dalam kasus pelanggaran merek (baik untuk merek yang identik maupun serupa secara substansial) pemohon/pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdagangan untuk meminta pengadilan mewajibkan pemilik merek yang terakhir untuk mencabut pendaftaran mereknya. Penelitian ini berfokus pada penelitian yuridis deskriptif yang berfokus pada fenomena hukum berdasarkan literatur seperti jurnal dan/atau buku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa jenis pelanggaran merek namun dengan dasar hukum yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak adil terhadap merek terdaftar lainnya. Selain itu, dalam kasus pembatalan merek terkenal dan merek terdaftar, gugatan pembatalan dapat diajukan ke pengadilan perdagangan yang berada di pengadilan negeri. Para pihak juga dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan pertimbangan dari majelis hakim.

---

In this modern day, intellectual property becomes an important aspect of human's lives. For instance, with the Promulgation of Government Regulation Number 24 Year 2022, an intellectual property could be put up as a collateral/security in order to receive financing. However, it could not be denied that unfair business practices regarding intellectual property is a regular occurence. In Indonesia now, there are 2 (two) types of trademark infringement which are identical mark and substantially mark. In an event that a trademark infringement has been done (both for identical marks as well as substantially similar mark) the plaintiff/owner of a registered trademark could file to the commercial court in order to ask the court to oblige the owner of the later mark to cancel the registration of mark. This research focuses on the descriptive juridical research which focuses on phenomenoms about the law basing it on literatures such as journals and/or books. Based on the research done, there are a few types of trademark infringement but with the same legal reasoning which is to gain unfair competitive advantage regarding other registered trademark. Other than that, in a case of dismissal towards a well-known trademark and registered mark, a dismissal claim could be submitted to the commercial court located in the district court. The parties could also file an appeal if they are not satisfied with the deliberation/consideration from the panel of judges."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan istilah umum dalam bahasa asing sebagai Merek Dagang di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sebuah merek yang mengandung unsur suatu istilah yang telah menjadi milik umum tidak dapat untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai batasan karakteristik istilah umum. Peraturan yang berlaku tidak memberikan penjelasan mengenai kapankah suatu istilah akan dianggap sebagai istilah umum. Penelitian ini meneliti kemungkinan penggunaan istilah umum dalam bahasa asing untuk digunakan sebagai Merek yang sah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan memperhatikan daya pembeda sebagai karakteristik utama sebuah Merek yang valid dan dengan didukung oleh berbagai fakta dan data, disimpulkan bahwa suatu istilah umum dalam bahasa asing dapat digunakan sebagai merek yang sah untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia mengingat daya pembeda yang dapat diberikan oleh istilah umum dalam bahasa asing tersebut.

---

This thesis discusses the validity of common terms in foreign language which is used as a trademark in Indonesia. The Law No. 15 of 2001 on the Trademark has regulated that a trademark which consisted of a term which has been publicly known cannot be registered and used within Indonesian territory. The problem which arises in regard to such provision is that the aforesaid Law does not provide a clear boundaries as to when will some particular word or term will be considered as a common term. This thesis explores the possibility for a common term in foreign language to be used as a valid trademark in Indonesia by considering the characteristics of a valid trademark. Based on the consideration that the substantial characteristic of a trademark is its differentiating property and supported by various facts and data, it is concluded that a common term in foreign language could be used as a trademark in Indonesia."

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari.

---

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future."

"Pembatalan merek terdaftar merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi suatu merek dari tindakan curang oleh pihak lain. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu pembatalan merek diatur di dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah mengenai adanya iktikad tidak baik dengan meniru atau menjiplak suatu merek terkenal. Pembuktian adanya iktikad tidak baik merupakan hal yang tidak mudah karena harus mengaitkan dengan masalah persamaan pada merek serta merek terkenal. Mengenai persamaan pada merek, dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1), sementara mengenai merek terkenal dapat meninjau Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b serta Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016. Dalam penerapannya, itikad tidak baik masih sering terjadi sehingga perlu penegakan hukum terkait hal tersebut.

---

Cancellation of a registered trade mark is one of the efforts made to protect a trade mark from the fraudulent actions of other parties. The grounds that can be used to apply for a trade mark cancellation are regulated in Article 20 and/or Article 21 of Law Number 20 of 2016. One of the grounds stipulated in the provision is the existence of bad faith by imitating or plagiarizing a trade mark. Proving the existence of bad faith is not easy because it must relate to the issue of similarities in trade mark and well-known trade mark. Regarding the similarities of trade mark, it can be seen in Article 21 paragraph (1), while the well-known trade mark can be reviewed in the Explanation of Article 21 paragraph (1) letter b as well as the Article 18 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016. In practice, bad faith still often occurs, so law enforcement is needed in this regard."

"Dalam pendaftaran merek di Indonesia, gambar wajah seseorang yang merupakan data pribadi dan dilindungi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi, foto wajah tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Undang-Undang Merek sendiri tidak melarang pemohon pendaftaran merek dalam menggunakan foto wajah sebagai merek, namun atas data pribadi seseorang yang didaftarkan sebagai merek tentunya tetap dilindungi dalam ranah hukum dari UndangUndang Pelindungan data pribadi. Sehingga karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis antara hak yang dimiliki oleh Pemilik Merek dengan hak yang dimiliki oleh Subjek Data Pribadi yang data pribadinya didaftarkan sebagai merek.

---

In the registration of trademarks in Indonesia, an image of a person’s face, which is a personal data and is protected under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, can be registered as a trademark. The Trademark Law itself does not prohibit applicants from using a facial photo as a trademark. However, the personal data of an individual registered as a trademark remains protected under the legal framework of the Personal Data Protection Law. Therefore, this paper aims to analyse the rights held by the Trademark Owner and the rights held by the Data Subject whose personal data is registered as a trademark."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pendaftaran merek yang merupakan nama umum berbahasa asing. Sebagaimana yang diatur di Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan nama umum. Pemasalahan yang timbul adalah Undang-Undang tersebut belum memberikan aturan konkrit mengenai kriteria merek dianggap sebagai sebuah nama umum berbahasa asing, sehingga menyebabkan ketidakjelasan penerimaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Penulis juga membahas mengenai penerimaan pendaftaran sebuah merek yang merupakan nama umum dan upaya hukum bagi para pihak yang keberatan terhadap sebuah merek mengandung nama umum berbahasa asing. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tidak mengatur secara jelas terkait dengan terminologi “nama umum”, sehingga pemeriksa merek hanya bertumpu pada petunjuk teknis secara internal serta pemikiran subjektif untuk memutuskan mengenai penerimaan atau penolakan pendaftaran merek. Sehingga, dibutuhkan aturan yang lebih konrit mengenai kriteria dan batasan nama umum berbahasa asing yang tidak dapat dilakukan pendaftarannya sebagai merek dengan merujuk pada pertimbangan hakim serta pendapat ahli dari beberapa putusan sengketa merek yang berkaitan dengan nama umum.

---

This thesis discusses the registration of trademarks which are general names in foreign languages. As regulated in Article 20 letter f of The Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, mark cannot be registered if the mark is a general name. The problem that arises is that the Law has not provided concrete rules regarding the criteria for a mark to be considered as a general name in a foreign language, resulting in unclear acceptance of mark registration. The method used by the author is the juridical-normative method. The author also discusses the acceptence of trademark registration which is a general name and the legal remedy that can be taken by the parties. Based on the research, the Law does not clearly regulate the term of "general name", so the trademark examiners only rely on technical instructions internally and subjective thinking to decide regarding acceptance or rejection of trademark registration. Therefore, more concrete rules are needed regarding the criteria and limitations of common names in foreign languages which cannot be registered as trademarks by referring to judges considerations and expert opinions from several decisions on trademark disputes relating to common terms."

"Merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang penggunaannya umum ditemukan di bidang perdagangan dan berbagai industri lainnya. Sebagai salah satu cabang dari cakupan kekayaan intelektual, merek mendapatkan hak perlindungan hukum.  Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika mengandung nama umum dan/atau lambang umum, namun pada praktiknya terdapat beberapa kasus penggunaan nama umum untuk digunakan sebagai merek. Disisi lain DJKI sebagai otoritas yang berwenang atas pendaftaran merek juga menyetujui  merek yang mengandung unsur nama dan/atau lambang umum yang diajukan oleh pemohon merek. Salah satu kasus yang cukup terkenal dan muncul menjadi pemberitaan adalah sengketa kasus merek Open Mic Indonesia antara Perkumpulan Stand Up Indonesia dengan Ramon Pratomo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan doktrin generic term/istilah umum terhadap peraturan perundang-undangan terkait merek di Indonesia dan istilah umum terhadap merek Open Mic Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini memperoleh data dari bahan hukum primer antara lain asas-asas hukum, filsafat hukum, norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, makalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga bahan hukum tersier berupa kamus, dan ensiklopedi.

---

Brand or trademark is one type of intellectual property rights whose use is commonly found in trade and various other industries. As one of the branches of intellectual property coverage, brands get legal protection rights.  Article 20 letter f of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications explains that a mark cannot be registered if it contains a common name and/or common emblem, but in practice there are several cases of using a common name to be used as a mark. On the other hand, DJKI as the competent authority for trademark registration also approves marks containing elements of common names and/or symbols submitted by trademark applicants. One case that is quite famous and appears in the news is the dispute over the Open Mic Indonesia brand case between the Indonesian Stand Up Association and Ramon Pratomo. This study aims to determine the application of generic term doctrine to laws and regulations related to brands in Indonesia and general terms to the Open Mic Indonesia brand. This research is a normative legal research where this research obtains data from primary legal materials including legal principles, legal philosophy, legal norms, contained in laws and regulations supported by secondary legal materials in the form of books, journals, articles, papers, previous research related to research problems and also tertiary legal materials in the form of dictionaries, and encyclopedias."