Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."

"Seseorang dapat menjadi orang tua meskipun tidak memiliki anak kandung. Dengan adanya adopsi, kekuasaan orang tua kandung terhadap anak pun hilang dan beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat mempunyai tanggung jawab hukum sebagai orang tua atas anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya tersebut. Adopsi dapat dibatalkan apabila proses adopsi tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau jika terjadi masalah dalam pelaksanaan adopsi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.BTM, adopsi dibatalkan karena ternyata orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan adopsi dan melakukan penyembunyian fakta berkaitan dengan identitas dan keberadaan anak angkat. Di samping itu, pelaksanaan adopsi tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua angkat karena anak angkat diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif dengan hasil penelitian deskriptif. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan adopsi sudah tepat. Akan tetapi putusan hakim yang tidak mengembalikan anak kepada ibu kandungnya pasca pembatalan adopsi, dan justru memberikan hak perwalian kepada pihak lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai wali, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Some people can become parents eventhough they do not have any biological child. Through adoption, the power of the biological parents of children disappears and switches to adoptive parents. Adoptive parents take on the legal responsibilities as parent of a child who is not their biological child. Adoption can be annulled if the adoption process is not according to the procedures stipulated by legislation or if there is a problem in the implementation of adoption. In the Batam District Court Decision Number 239 Pdt.G 2013 PN.BTM, the adoption is annulled because the adoptive parents do not meet the requirements of adoption and make a concealment of facts relating to the identity and whereabouts of the adopted child. In addition, adoption implementation is not carried out with full responsibility by adoptive parents as an adopted children are handed over to other parties to raise. Those problems are analyzed by using literature research method in the form of juridical normative with descriptive research result. From the analysis, it is concluded that the judges 39 decision to grant the adoption 39 s annulment suit is appropriate. However, the decision of judges who do not return the child to her biological mother after the annulment of adoption, and instead gives guardianship rights to other parties who do not meet the criteria as guardians, does not comply with the applicable laws and regulations."

"Saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan melekat hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan saham melalui waris kepada anak memberikan hak dan kewajiban pemegang saham kepada anak, akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang saham merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Anak merupakan subjek hukum yang belum berusia dewasa sehingga belum cakap hukum. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham dibutuhkan wali yang sah untuk mewakilkan anak dalam tindakan hukum. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan konsep antara hukum perwalian dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan, dimana perwalian menurut KUH Perdata dapat dilakukan salah satunya oleh orang tua, sedangkan pada UU Perkawinan perwalian tidak dapat dilakukan oleh orang tua karena perwalian hanya dilakukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya, namun dengan pengecualian bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hukum keluarga, perwalian, dan pewarisan perdata di Indonesia ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pengaturan mengenai saham Perseroan Terbatas dan Pengalihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana perwalian dilakukan sebagai akibat dari pengalihan saham sebagai objek waris kepada anak dan bagaimana wali atas dasar kepentingan anak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas kekayaan anak di bawah perwaliannya. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis pada Pengadilan Negeri Gianyar Penetapan No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin.

---

Shares are categorized as movable property and bestow proprietary rights on their owners, allowing for the transfer of ownership. The transfer of shares through inheritance to a child grants the rights and obligations of a shareholder to the child, but the exercise of these rights and obligations is a legal act that can only be performed by someone who is legally competent. A child, being a legal subject who is not yet of age, is not legally competent. To exercise the rights and obligations as a shareholder, a legally authorized guardian is needed to represent the child in legal actions. This article is prepared using a doctrinal research method with a qualitative approach. There is a legal dualism in guardianship law, where according to the Civil Code, guardianship can be performed by parents, among others, while under the Marriage Law, guardianship cannot be performed by parents because it is only carried out when parents are unable to fulfill their duties. A guardian is not allowed to transfer rights over a child's property under their guardianship, except in cases where it is in the child's interest. The issue addressed in this article is how the regulations regarding family law, guardianship, and civil inheritance in Indonesia are examined based on the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as how the regulations regarding shares of a Limited Liability Compan and the Transfer of Rights to Shares of a Limited Liability Company are in Indonesia. This article also analyzes how guardianship is exercised as a result of the transfer of shares as an inheritance object to a child and how a guardian, based on the child's interest, is permitted to transfer rights over the child's property under their guardianship. This research will address these issues by analyzing the Gianyar District Court Determination No. 108/Pdt.P/2020/PN Gin."