Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan hukum yang timbul dari Initial Public Offering (IPO) startup company di pasar modal Indonesia, dengan membandingkan praktik dan regulasi di Amerika Serikat dan China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup company Indonesia dalam melakukan IPO, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan bagi pemodal dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan IPO startup company di Indonesia, antara lain: ketidaksesuaian kriteria emiten, ketidaksiapan infrastruktur pasar modal, ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan saham, serta potensi konflik kepentingan dan manipulasi pasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat dan China memiliki praktik dan regulasi yang berbeda dalam mengatur IPO startup company, yang dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas pasar modal, bursa efek, dan startup company Indonesia untuk memfasilitasi IPO startup company di Indonesia, seperti: merevisi kriteria emiten, memperkuat infrastruktur pasar modal, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal dan investor, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

---

This thesis discusses the legal issues arising from the Initial Public Offering (IPO) of start-up companies in the Indonesian capital market, by comparing the practices and regulations in the United States and China. The purpose of this research is to identify the challenges and opportunities faced by Indonesian start-up companies in conducting IPOs, as well as to provide legal recommendations to improve the competitiveness and protection of capital providers and investors. The research method used is doctrinal law using secondary data such as legislation, official documents, literature, and case studies. The research results show that there are several legal issues related to the IPO of start- up companies in Indonesia, such as: inconsistency of issuer criteria, unpreparedness of capital market infrastructure, ambiguity of legal status and share ownership, and potential conflicts of interest and market manipulation. This research also finds that the United States and China have different practices and regulations in regulating the IPO of start-up companies, which can provide inspiration for Indonesia to carry out capital market law reform. This research recommends some legal steps that can be taken by the government, capital market authorities, stock exchanges, and Indonesian start-up companies to facilitate the IPO of start-up companies in Indonesia, such as: revising issuer criteria, strengthening capital market infrastructure, providing legal certainty and protection for capital providers and investors, as well as improving supervision and enforcement of capital market law."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Mekanisme ganti rugi yang terdapat di Indonesia sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Aspek utama yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara pembanding adalah di Indonesia pihak yang melakukan pengurusan ganti rugi adalah investor, sementara di negara pembanding Otoritas diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan ganti rugi. Kedua, belum terdapat wadah atau rekening khusus yang berfungsi untuk menyimpan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penggantian terhadap investor korban kejahatan dalam Pasar Modal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, People`s Republic of China, Japan, and England. Based on the comparison it can be seen the advantages and disadvantages of each mechanism that applies in each country as well as the formulation of appropriate compensation mechanisms to be applied in Indonesia capital market. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method using secondary data obtained through the library method. The civil compensation mechanism applied in Indonesia is very lagging behind when compared to other countries. The main aspect that causes Indonesia to lag behind comparative countries is that the party that takes care of compensation is an investor, while in the comparative country the authority is authorized to take care of compensation. Secondly, there is no special account that functions to save funds which will later be used to replace investor who are victims of capital market fraud."

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Herding behavior dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok daripada mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka punya. Analisis kali ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention. Dalam penelitian kali ini, Google Search digunakan sebagai proxy dari investor attention dengan dugaan bahwa ketika investor attention meningkat, maka jumlah investor yang menggunakan Google Search untuk mencari informasi akan meningkat sehingga nantinya investor akan memiliki informasi yang serupa dan kemudian membuat keputusan perdagangan serupa sehingga terbentuk herd behavior. Penelitian kali ini juga menganalisis pengaruh investor attention dalam pembentukan herd behavior pada periode market return negatif dan pada periode Pandemi COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode cross-sectional absolute deviation (CSAD). Sampel penelitian yang digunakan adalah data berupa return harian dari IHSG pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Refinitiv eikon dan data berupa frekuensi pencarian kata kunci terkait Pasar Modal Indonesia pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Google Trends. Hasil dari penelitian kali ini adalah ditemukan keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention, tetapi tidak ditemukan keberadaan herd behavior dalam periode market return negatif dan dalam periode Pandemi COVID-19.

---

Herding behavior can be defined as the behavior of individuals who decide to follow others and imitate group behavior rather than making decisions independently based on the information they have. This research aims to analyze the existence of herd behavior that is influenced by investor attention. In this study, Google Search is used as a proxy for investor attention with the assumption that when investor attention increases, the number of investors using Google Search to search for information will increase so that later investors will have similar information and then make similar trading decisions so that herd behavior are formed. This research also analyzes the influence of investor attention in forming herd behavior during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic. The method used in this study is the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method. The research sample used is data of daily market return from the Indonesia Composite Index (ICI) for the period July 2012-June 2022 taken from Refinitiv eikon and search frequency data for keywords related to the Indonesian Capital Market in the period July 2012-June 2022 taken from Google Trends. The results of the present study found the existence of herd behavior influenced by investor attention, but no herd behavior was found during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic period."

"Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapat dijadikan sebagai kandidat indikator kebijakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji Bi-Variate dua arah, pasar modal syariah (JII) memiliki dua konten informasi terkait makro ekonomi yaitu LnER dan rSBI, sedangkan SBIS tidak sama sekali. Dengan tingkat signifikansi yang sama melalui uji Multi-Variate dua arah, pasar uang syariah (SBIS) memiliki tiga konten informasi terkait makro ekonomi yaitu rSBI, IPI, dan Inflasi, sedangkan JII hanya memiliki satu konten informasi yaitu LnER. Dengan demikian, pasar uang syariah (SBIS) lebih dapat menggambarkan pergerakan makro ekonomi dan dapat dijadikan indikator kebijakan.

---

This study investigate VAR Toda-Yamamoto causality test between macro economic variabel and Islamic financial market. The purpose of this study is to analyze the information content of Islamic capital market (JII) and Islamic money market (SBIS) return with respect to several macro economic indicators. The empirical findings based on Bi-Varite method with level of significant 5%, Islamic capital market (JII) has high content information of macro economic variabel (LnER and rSBI). Contrarily, based on Multi-Variate method with same level of significant, Islamic money market (SBIS) has high content information of macro economic variabel (rSBI, IPI, and Inflation). This implies that Islamic money market (SBIS) can be a reliable variable for monetary policy implementation in the Indonesia case."