Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana efektivitas jaminan perorangan dalam mendukung pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit macet di bank. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian non doktrinal. Pemahaman mengenai peran jaminan perorangan dalam konteks penyelesaian kredit macet sangat penting untuk mengoptimalkan proses dan hasil akhir penyelesaian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perorangan memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit wanprestasi. Analisis efektivitas jaminan perorangan meliputi evaluasi terhadap proses pendaftaran agunan, prosedur penilaian nilai agunan, dan mekanisme penyelesaian kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jaminan perorangan meliputi aspek legal, operasional, dan manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan, untuk memperbaiki kebijakan dan praktik terkait penyelesaian kredit dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur.

---

This paper analyzes how the effectiveness of personal guarantees in supporting the fulfillment of creditor rights in resolving defaulted loans at banks. This paper is prepared using a non-doctrinal research method. Understanding the role of personal guarantees in the context of defaulted credit settlement is essential to optimize the process and final results of credit settlement. The results show that personal guarantees play an important role in the fulfillment of creditor rights in defaulted credit settlements. The analysis of the effectiveness of personal guarantees includes an evaluation of the collateral registration process, collateral value assessment procedures, and credit settlement mechanisms. Factors affecting the effectiveness of personal guarantees involve legal, operational, and managerial aspects. The findings are expected to serve as a basis for relevant parties, including banking institutions, to improve policies and practices related to credit settlement in order to enhance the protection of creditor rights."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012 - 2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012 - 2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar (bargaining position) para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Adapun pokok permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, dan akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, serta peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian baku, namun masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan pengadilan 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, dimana debitur merupakan pihak yang kalah, dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit bank, dibutuhkan peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang mengadakan perjanjian serta notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah saksama dan tidak memihak terhadap klausula-klausula yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut.

---

In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are balanced. But in standard agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced. While the standard contract, the parties bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. The subject matter of this paper is how the arrangement of standard agreement based on legislation is linked to the principle of freedom of contract, and the legal consequences of the existence of standard agreement in credit agreement deeds made by creditor and debitor as in Decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, as well as the role of notary in standard clauses in bank credit agreement. The method used in this study is normative juridical research method, which is descriptive in origin based on secondary data, analyzed qualitatively.

Based on the results of the study even tough there have been several provisions regarding the standard agreement, but there are still clauses that burden the debitor, it can be seen by the court decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, where the debitor is the losing party, in the case of making a bank credit agreement deed, it takes the role of the notary to provide legal counselling to the parties who entered into the agreement as well as the notary in the conduct of the election must be thorough and impartial to the clauses stated in the credit agreement."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012-2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012-2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"ABSTRAKKrisis Ekonomi yang melanda Indonesia memiliki keterkaitan erat denan kondisiperbankan di Indonesia. Di satu pihak, krisis tersebut menyebabkan bank-bank di Indonesiabertumbangan, dimana penyebabkanya adalah adanya mismatch antara aktiva dan kewajibanyang dimiliki oleh bank-bank tersebut. Di lain pihak, pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis juga berjalan lambat, dimana salah satu penyebabnya adalah sudah terlalu rusaknyasistem perbankan di Indonesia. Belajar dari pengalaman tersebut, bank-bank di Indonesia perlu menerapkan sebuahsistem yang dapat menjamin adanya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya,dalam hal ini dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Praktek-praktek masa laludimana pinjaman diberikan atas dasar hubungan baik dengan pemilik (kolusi, korupsi dannepotisme) tidak dapat digunakan lagi untuk masa yang akan datang. Metode Matriks Kredit adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikangambaran obyektif terhadap kondisi portfolio kredit yang dimiliki oleh sebuah bank,sehingga metode matriks kredit tersebut dapat memberikan peringatan dini kepada bankmengenai gejala-gejala yang dapat membahayakan portfolio kreditnya. Metode ini lebihbersifat kualitatif, sehingga diharapkan dapat mengurangi subyektifltas dan loan officer ataupunPemilik bank yang bersangkutan"

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas serta menganalisis pelaksanaan atas prosesprosedur pemberian kredit pada PT.ABC dengan kesesuaiannya dengan PeraturanBank Indonesia dan pelaksanaannya. Penulis telah melaksanakan prosespemberian kredit sesuai dengan Standar Prosedur Kredit yang dirancang olehPT.ABC, meliputi tahap initial process hingga tahap proposal process danmembantu tahapan disburstment dan monitoring. Tidak terdapat kejanggalan atautemuan yang menyalahi standar prosedur namun terkadang perlu dilakukan penyesuaian untuk memenuhi kategori kredit. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya judgment atas penilaian kelayakan atas debitur atau calon debitur.

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers., This report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers.]"

"Persaingan dalam industri bank, baik milik Negara ataupun swasta, dalam menyalurkan kreditnya semakin tajam seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal kerja dan investasi dalam dunia usaha. Pemberian kredit yang tidak menggunakan informasi laporan keuangan dan prospek masa depan secara tepat dari calon debitur dapat bersifat fatal apabila kredit yang disalurkan kelak menjadi macet. Laporan ini medeskripsikan proses dan sistem dari penggunaan laporan keuangan calon debitur untuk proses pengambilan keputusan kredit oleh Bank selama penulis melakukan program magang.

---

The competition in banking industries, both state-owned and private, in order to channel their loans is getting tighter as the need for working capital and investement rises. A credit lending process which doesn?t use information on financial reports and future prospect of the debtors properly may result in a fatal situation if the credit loan doesn?t perform. This report will describe the system and process of financial reports usage for credit decision making by the Bank in which the writer performed internship."