Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memperhatikan signifikansi peran pemeriksaan pajak dan berbagai fenomena yang terkait, sangatlah esensial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dan dampaknya terhadap pencapaian hasil pemeriksaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa berbagai elemen mempengaruhi tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak. Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tingkat kepatuhan dan keterbukaan masyarakat akan kebijakan terkait pemeriksaan pajak tercermin dari data capaian atau realisasi pemeriksaan dibandingkan target pemeriksaan dari tahun ke tahun. Dimana trend dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari KantorWilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis efektivitas pemeriksaan pajak ini menggunakan Konsep Efektivitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak cukup berpengaruh bagi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yangjuga dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahun. meskipun ditemukan masalah yang seringkali dialami oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak diantaranya adalah adanya Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan/atau sulit untuk ditemui guna mengumpulkan data-data terkait kewajiban perpajakannya, khususnya terhadap pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Rencana dan strategi pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah dengan meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, meningkatkan kualitas para Fungsional Pemeriksa Pajak, meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR), serta meningkatkan penerimaan pajak dan kegiatan pemeriksaan. Strategi tersebut di atas adalah strategi yang tetap dijalankan meskipun pada tahun 2019-2021 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini tetap mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak.

---

Taking into account the significance of the role of tax audits and various related phenomena, it is essential to understand the factors that influence the effectiveness of tax audits and their impact on achieving audit results. The literature review shows that various elements influence the success rate of tax audits. At the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office, the level of public compliance and openness regarding policies related to tax audits is reflected in data on audit achievements or realization compared to audit targets from year to year. Where the trend from 2019 to 2022 shows an increase in the percentage of realized tax revenues compared to the target. The research uses a post-positivism approach and descriptive research type. Data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. The informants in this research consisted of the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands. Analysis of the effectiveness of this tax audit uses the Effectiveness Concept. The research results found that the implementation of tax audits had quite an influence on tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes for South Sumatra and the Bangka Belitung Islands, which was based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure which can also be seen by the increase in the amount of tax revenue every year. although problems that are often experienced by tax auditors when carrying out tax audits are found, including the existence of Taxpayers who are uncooperative and/or difficult to find in order to collect data related to their tax obligations, especially regarding special audits to test Taxpayer tax compliance. The tax audit plans and strategies that have been carried out from 2017 to 2022 are to improve the quality of the selection of Taxpayers who will be audited, improve the quality of Tax Auditor Functionals, increase the Audit Coverage Ratio (ACR), and increase tax revenues and audit activities. The strategy mentioned above is a strategy that is still being implemented even though in 2019-2021 Indonesia was affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the South Sumatra and Bangka Belitung Islands DJP Regional Office is still able to optimize tax revenues."

"Establishment of modern tax office is part of efforts to increase tax revenues through increase in publics' trust to the tax administration system. Meanwhile tax audit is carried to identify whether the Taxpayer has performed their taxes obligation according to legislation. This research will test the effect of establishment of modern tax office. The test is to identify whether the effect of both independent variables are carried out jointly or partially. This research adopted survey method, carried out by disseminating questionnaires to three respondent groups namely: Taxpayer, tax consultant and tax officer. Sampling method used was non-probability sampling, namely incidental sampling technique. Data gained were analyzed by using double regression. Data analysis already carried out indicates that there is significant effect of variable of establishment of modem tax office and tax audit on tax revenues attainment program, both jointly and partially. Comparison of both independent variables of this research indicates that the establishment of modern tax office has greater effect than the tax audit.Based on this research finding, it is recommended that in the subsequent research, test should be made other variables that may affect variables of tax revenues attainment program. Other variables presumably having effect are among others: macro economic situation, socialization by the Directorate General of Taxes, perception to benefit of paying taxes etc. Based on this research finding, it is also recommended that in application at field, it is necessary to pay greater attention to aspects of increase in tax audit effectiveness. This recommendation is based on the research revealing that tax audit's contribution is not yet as great as that provided by the establishment of modern tax office. There should be greater attention to tax audit aspect, to increase compliance of the Taxpayer in performing their taxes obligation. Increase in compliance of Taxpayers will provide more optimum implementation of tax revenues attainment program."

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya peran Account Representative (AR) Kewilayahan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di samping itu, dukungan dari organisasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingungan kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dari pegawai untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya. Pengukuran kinerja di lingkungan DJP dilakukan berdasarkan Asas Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP belum mampu melakukan pengukuran kinerja dengan baik di mana pencapaian IKU belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa perbaikan rumusan pengukuran kinerja serta dukungan organisasi bagi AR Kewilayahan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan strategi studi kasus dan menggunakan pendekatan campuran. Metode kuantitatif dilakukan pada awal penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan kepada AR Kewilayahan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kuisioner digali lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan capaian IKU maupun penetapan target belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, pemberian dukungan dari DJP juga belum dilakukan dengan maksimal.

---

The area-based supervision of taxpayers in the context of expanding the tax base implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) currently emphasizes the importance of the role of the Account Representative (AR) in supporting the achievement of tax revenue targets. In the process of achieving organizational goals, performance measurement is a very important factor. In addition, support from the organization is also very much needed to create a conducive work environment so that it fosters commitment and a sense of responsibility from employees to contribute and give their best performance. Performance measurement in the DGT environment is carried out based on the Performance Management Principle of the Ministry of Finance by establishing Key Performance Indicators (KPI) to measure the achievement of each Strategic Goal. However, in the last few years, DGT has not been able to measure performance properly, since the achievement of the KPI has not been optimal in supporting the achievement of tax revenue targets. This study aims to provide recommendations to DGT in the form of performance measurement formulas that can spur the performance of AR and the necessary organizational support. This research was conducted with a case study strategy and used a mixed-method approach. The quantitative method was carried out at the beginning of the study by using a questionnaire that was distributed to AR who assigned to the Tax Office. Furthermore, the problems identified from the results of the questionnaire were further explored using qualitative methods in the form of interviews and document analysis. The results showed that the calculation of KPI achievement and the target-setting process had not been carried out properly. In addition, the provision of support from the DGT has not been maximized."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target penerimaan pajak KPP Badora Satu pada Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pencapaian realisasi penerimaan KPP Badora Satu yang hanya 58,39% dari target mengindikasikan adanya kegagalan dalam pelaksanaan tugas utama suatu unit KPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh kinerja KPP dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal atau karena faktor lainnya. Fokus pembahasan penelitian ini pada dasarnya adalah mengkaji kebijakan pada tahap implementasi yaitu implementasi pencapaian target penerimaan pajak KPP Badora Satu pada Tahun 2010. Analisis menggunakan teori dari Van Meter & Van Horn. Karakteristik Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badora Satu yang memiliki turn over yang tinggi, berbeda dengan KPP pada umumnya dan adanya kebijakan menutup entry point, menjadikan KPP Badora Satu perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penetapan target penerimaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian penerimaan KPP Badora Satu Tahun 2010 antara lain : tidak adanya kegiatan ekstensifikasi akibat ditutupnya entry point, berakhirnya kontrak kerja/usaha dari Wajib Pajak, berkurangnya jumlah Wajib Pajak, dan batas waktu penerapan azas cabotage bagi sektor pelayaran.

---

This thesis is discussing factors which cause declining revenue at Badora Satu Tax Office in 2010. This research is qualitative descriptive research type of analysis. One of indicator that Badora Satu Tax Office fails in realization of revenue is Badora Satu Tax Office merely got 58,39% from target revenue. The aim of this research is to identify whether the failure factor is caused by Badora Satu Tax Office performance or caused by another factors. Focus of this research is to study the implementation of revenue target of Badora Tax Office in 2010. Theory of Van Meter and Van Horn are using in analyzing this research. The differentiation type of taxpayer in Badora Satu Tax Office among other tax office, which has a high turn over, making Badora Satu Tax Office needs different treatment in determination revenue target. The result of this research shows, there are some factors which make failure in revenue target at Badora Satu Tax Office, such as: no extensification as a result of entry point is closed, decreasing of taxpayer, and time limitation of applying cabotage principle for shipping industry."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional mengakibatkan gejolak ekonomi yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tersebut membuat pajak sebagai aspek krusial instrumen fiskal, sepanjang tahun 2020 lebih ditekankan pada fungsinya sebagai regulerend yaitu lebih berfokus dalam mengutamakan penanganan Covid- 19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami shortfall hingga akhir tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan KPP Madya Tangerang serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan KPP Madya Tangerang merupakan strategi yang digunakan pada level fungsional yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan berdasarkan dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi yang telah dibuat pemerintah nasional maupun Kementerian Keuangan dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan KPP Madya Tangerang antara lain: menerapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum pegawai pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan beberapa prosedur perpajakan melalui video conference dan sebisa mungkin tidak menggunakan relaksasi jatuh tempo perpajakan, melakukan pengawasan kebijakan insentif perpajakan khususnya terkait angsuran PPh pasal 25, melakukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 kepada para wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19, pemanfaatan digitalisasi pajak seperti layanan ‘Ngobras 415’ untuk pelayanan dan aplikasi Approweb untuk pengawasan dan pemeriksaan, penggunaan aplikasi Logbook sebagai sarana mengawasi kepegawaian, memaksimalkan berbagai kegiatan l untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan. Adapun kendala yang dihadapinya antara lain kebijakan pembatasan sosial yang menghambat proses kewajiban perpajakan dan kondisi ekonomi yang menurun yang berdampak kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

The Covid-19 pandemic as a national disaster resulted in economic shocks that had a major impact on the Indonesian economy. The decline has made taxes as a crucial aspect of fiscal instruments, throughout 2020 more emphasized on its function as a regular end, which is more focused on prioritizing the handling of Covid-19 and national economic recovery. So that in 2020 tax revenue experienced a shortfall until the end of 2021. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the Tangerang Medium Tax Service Office and identify the obstacles faced in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research approach, complemented by data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study show that the strategy carried out by the Tangerang Medium Tax Service Office is a strategy used at the functional level, namely implementing tax policies that refer to the two previous levels of strategy, namely strategies that have been made by the national government and the Ministry of Finance in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Tangerang Medium Tax Service Office include: implementing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 as a form of legal certainty for tax officials in collecting tax revenue by conducting several tax procedures through video conferences and as much as possible not using tax maturity relaxation, monitoring tax incentive policies, especially related to Income Tax installments in Article 25, prioritizing supervision and examination in accordance with Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-15/PJ/2018 to taxpayers who are not affected by the Covid-19 pandemic, utilizing tax digitization such as 'Ngobras 415' for services and the Approweb application for supervision and examination, using the Logbook application as a means of monitoring staffing, and conducting various activities to improve the quality of human resources in the field of taxation. The obstacles faced include social restriction policies that hinder the process of tax obligations and declining economic conditions that have an impact on taxpayers in fulfilling their tax obligations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerjaan kreativitas dengan kinerja aparatur fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Jakarta Tiga. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam pekerjaan dan dirasakan oleh pekerja serta dianggap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja terhadap pekerjaan, yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik.Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya dan memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru melalui aspek kelancaran, keluwesan, orisinalitas, elaborasi, dan redifinisi. Sementara Kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam jenis penelitian survei dengan melibatkan 50 sampel yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pajak, maka semakin baik kinerjanya; sebaliknya semakin tidak sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa maka semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan karakteristik pekerjaannya. Kreativitas juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hal itu berarti bahwa semakin kreatif pejabat fungsional, semakin baik kinerja; sebaliknya semakin tidak keratif pejabat fungsional pajak, semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional pajak dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki kreativitas.Berdasarkan temuan tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan atas pelaksanaan karakteristik pekerjaan secara terus menerus dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi aparatur. Kreativitas pejabat juga perlu dikembangkan dengan cara memberikan keleluasaan untuk mengemukakan pendapat dalam berbagai forum dan dalam pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pekerjaan. Pegawai juga perlu diberikan otonomi dan tanggung jawab penuh atas pekerjaan dan memberikan penghargaan atas ide atau masukan pegawai serta diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba dalam pemecahan masalah.

---

The research was aimed to examine the relationship between job characteristic and creativity with performance of examiner functional employee at Tax Inspection and Investigation Office (KARIPKA) Jakarta Three. Job characteristicsis is core dimension that contains specific task attribut and feel by employee and assumed influencing employee attitude and behavior that covered skill variety, task identity, task significance, autonomy and feeback.Creativity is ability of people in bearing new things both in idea or real work that relatively differend with before and posibility new appereance finding through fluency, flexibilitity, originality), elaboration), and edefinition. Whereas performance is self assessment to the labour capacity showed by someone in executing the duty to reach the organization purpose, evaluated from aspects: speed, quality of, service, value, interpersonal skill, successful mental, open to change, creativity, communication skill, initiative, organization and planning.The research used quantitative approach and pertained in the type of survey researh with involving 50 samples being taken with census method. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.The research result indicate that the job characteristic have positive relationship and significant with performance of examiner functional employee. Its mean that progressively according to job characteristic of examiner functional employee, hence progressively his performance; on the contrary, inappropriate progressively job characteristic of examiner functional employee hence worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improving or accomodate his job characteristic. Creativity is also have the positive relationship and significant with examiner functional employee. Its mean that more creative examiner functional employee, the better performance of examiner functional employee; on the contrary progressively less creative examiner functional employee, worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improve creativity.Based on the finding, job characteristic needed to improve through the completion of execution job characteristic continually by considering the individual aspiration and condition. Examiner creativity is also needed to develop by giving autonomy to giving opinion in the forum and in resolving various problems that related to work. Employee is also needed to give the full responsibility and autonomy on the job and giving the reward of idea or input and given opportunity to trial and error in the problem solving."

"Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang?. Telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan Official Assesment ke Self Assesment maka pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak dapat titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan perundang-undangan penghitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak perlu diselesaikan perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum. Disinilah eksistensi Pengadilan Pajak sangat diperlukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapat ditegakkan.Berkembangnya rasa tidak percaya masyarakat pada saat ini terhadap penegakan hukum sengketa pajak di pengadilan pajak serta masih adanya dualisme dalam kedudukan Pengadilan Pajak, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana upaya hukum Wajib Pajak dalam mencapai rasa keadilan dan untuk mengetahui eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar UUD1945.

---

Tax constitutes a very important source of income for the state for the administration of the government and for the implementation of national development. Therefore, the Government positions taxation obligation as one of materializations of state obligation which constitutes a means in the financing the State in the National Development for the achievement of state goals. The importance and strategic participating role of taxation sector in the administration government can be observed from the State Revenue and Expenditure Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN]) and the Draft APBN of every year presented by the government, which is, the increase of percentage of contribution from year to year. In order that tax collection does not violate the of justice of the society, then, it is necessary to have a legal coercive effort. Legality in this matter is to underlay tax collection on a Law. Without a law, tax collection will not bind the society and will be illegitimate. Since tax collection is carried out for the interest of the people, then, tax collection must firstly be approved by its people, as stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution which has been amended in Article 23A of the 3rd Amendment to the Constitution, which reads as follows ?Tax and other coercive levies for the needs of the state will be stipulated by law?. There has been a major change in the taxation system, from Official Assessment system to Self Assessment system, consequently in the implementation of tax collection sometimes there are difference of opinions between the Taxpayer and the Fiskus [Tax Officials]. The difference between Taxpayer and Fiskus takes place because there is not any common perspective in the perception for the interpretation of statutory regulations with regard to the calculation as well as the implementation of statutory regulations in a clear manner. This difference of opinion between Taxpayer and Fiskus could cause the occurrence of tax dispute. Tax dispute needs ettled fairly in a prompt, economical, simple procedure and process as well providing legal certainty. At this point, the existence of Tax Court is greatly needed in order that justice in tax payment can be enforced.The current developing sense of distrust of the society towards the law enforcement of tax dispute at tax court as well as the continuing presence of dualism with regard to the position of Tax Court encourage the Writer to carry out research to discover to what extent the legal effort of Taxpayer in striving to achieve his sense of justice and in order to discover the existence of the position Tax Court, whether it has already in conformity to the 1945 Constitution."