Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara. Pemanfaatan Rumah Negara yang dihuni akan disesuaikan dengan ketentuan masing- masing status/ golongannya. Sengketa hukum Rumah Negara terkait pemanfaatan dan penguasaan Rumah Negara dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketidaksesuaian jangka waktu penghunian, kekeliruan pemahaman mengenai rumah negara sebagai objek waris, ketidakteraturan tata usaha dokumen terkait pengalihan status dan hak Rumah Negara, serta kecenderungan lambatnya penegakan hukum penyelesaian sengketa Rumah Negara. Faktor-faktor tersebut dapat timbul karena perkembangan ketentuan, penegakan hukum yang tidak tepat waktu, perubahan status Pegawai Negeri, dan penanganan sengketa yang cenderung lambat karena pengajuan gugatan pada peradilan yang berbeda.

---

State House disputes, especially over control of State Houses, occur due to several factors. These factors arise because of various reasons and causes. This article was prepared using doctrinal research methods. A State House is a facility that can be utilized by State Officials or Civil Servants to support housing needs in carrying out state duties. The use of State Houses will be adjusted to the provisions of each status/class. Legal disputes regarding State Houses related to the use and control of State Houses can be caused by several things, including discrepancies in the period of occupancy, misunderstanding regarding state houses as objects of inheritance, irregularities in the administration of documents related to the transfer of status and rights of the State Houses, as well as the tendency for slow enforcement of the law for resolving State House disputes. These factors can arise due to developments in provisions, law enforcement that is not accordingly done on time, changes in the status of civil servants, and the way of handling disputes which tends to be slow due to filing lawsuits at different kind of courts."

"Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa dalam hal pajak ke Mahkamah Agung. Namun atas pengajuan upaya peninjauan kembali, Mahkamah Agung memiliki masalah yaitu adanya penumpukan sengketa pajak yang terjadi di Mahkamah Agung. Peneltian ini bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung dan upaya apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya penumpukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpuan data adalah wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung adalah banyaknya berkas sengketa pajak yang masuk, tidak adanya sanksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya manusia, kurang sederhananya sistem dalam proses pemeriksaan sengketa di Mahkamah Agung, dan kurangnya sarana di Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadakan kebijakan sistem kamar, melaksanakan sistem pembacaan berkas serentak, melakukan koreksi bersama, meminta penyertaan data elektronik, dan melakukan perekrutan sumber daya manusia.

---

Judicial review is an extraordinary legal act that may be submitted by parties who are in the case of tax dispute to the Supreme Court. However, for the judicial review, the Supreme Court has the problem of accumulation of tax disputes. This research intends to analyze about the factors that cause the accumulation of tax disputes in the Supreme Court and the efforts made by the Supreme Court to overcome the problem. This research uses qualitative approach with descriptive type and the data collection techniques are interview and literature study.

The results of research indicate that the factors that led to the accumulation of tax disputes in the Supreme Court are the number of incoming tax dispute files, the absence of sanctions against incompatible legislation, the lack of human resources, the lack of simplicity in the dispute examination process, and the lack of tools in the Supreme Court. The efforts made by the Supreme Court are conducting chamber system policies, implementing simultaneous readout files, performing corrections together, requesting inclusion of electronic data, and recruiting more human resources."

"Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undangundang. Juga telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dengan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer) kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan leg islatif (kekuasaan membentuk undangundang). Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, banyak RUU yang berasal dari pemerintah, sementara RUU usul inisiatif DPR hampir tidak dijumpai, hal ini mungkin disebabkan dalam realitasnya pihak pihak pemerintah (Presiden) yang Iebih banyak mengetahui persoalan-persoalan kongkrit dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini mengingat paham negara hukum, kesejahteraan menghendaki agar pemerintah lebih berperan sebagai peiayan masyaralcat, juga melihat bahwa pemerintah mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang pembangunan dan kehidupan kenegaraan dan kemudian prosedur.untuk membicarakan RUU usul inisiatif lebih berat bila dibandingkan dengan membicarakan RUU dari pemerintah. Rancangan undang-undang dapat pula dimajukan oleh anggota DPR (hak inisiatif anggota dewan). Rancangan ini meskipun datangnya dari anggota dewan kemudian dapat persetujuan dari anggota dewan masih memerlukan pengesahan dari Presiders (Pasal 21 UUD 1945). Dengan demikian dalam pembuatan undang-undang antara Presiden dan DPR mempunyai kekuasaan yang berimbang, meskipun dalam kenyataan datangnya rancangan undang-undang lebih banyak dari pemerintah. Menurut penulis untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lemahnya DPR dalam pembentukan undang-undang perlu dilihat dari faktor-faktor sistem politik, faktor tata tertib, faktor merekruit anggota DPR, faktor sosial budaya, faktor kualitas anggota DPR, faktor-faktor kewenangan anggaran dan faktor staf ahli dan faktor komitmen politik dan komitmen moral. Konkristasi penelitian ini adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dimana disebabkan oleh faktor sistem folitik, tata tertib, kruitmen anggota, sosial budaya. staf ahli, kualitas anggota DPR, kewenangan anggaran, komitmen politik dan komitmen moral. Matra menurut hemat penulis perlu dipenuhi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diamanatkan oieh UUD 1945 dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga sebagai wakil rakyat dapat menampung dan menyelesaikan persoalanpersoalan yang semakin mengglobal di dalam kehidupan masyarakat sehingga tercerminlah suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur."

"Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang sangat merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan.Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara pribadi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan.Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that every community will always with the implementation of the tasks of the agency or official. Therefore always different forms of government action variations both factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in the frame work of development.

In this research found that the interest of plaintif urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ nation as whole Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of compensation from the time the guilty officials."

"Banyuawangi merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur provinsi Jawa Timur. Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. , di sebalah barat Kabupaten Jember dan Bondowoso , sebelah Timur selat Bali dan disebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia"

"Keistimewaan dari bangsa Indonesia salah satunya adalah kekayaannya akan budaya, yaitu banyaknya sukubangsa yang tersebar dari Sabang Sampai Merauke...."

"In this paper, a method of location analysis for smart house is proposed. The proposed method uses projective transformation to process the input from visual sensor for determining coordinate of resident and also the entire device inside the smart house. With a good calculated coordinate, each device function in the smart house can be optimized for the good of the resident. From the experiment results, the proposed method successfully maps all coordinates of any device in the smart house up to 81% accuracy.Pada publikasi ini diajukan sebuah metode analisis lokasi yang digunakan pada rumah cerdas. Metode yang diajukan menggunakan transformasi proyektif terhadap masukan dari sensor visual untuk menentukan koordinat penghuni dan setiap benda yang ada pada rumah cerdas. Dengan penentuan koordinat yang baik, fungsi setiap benda dalam rumah cerdas dapat dioptimalkan untuk kebaikan penghuni. Dari uji coba yang dilakukan, metode ini berhasil memetakan koordinat benda-benda pada rumah cerdas dengan akurasi kebenaran 81%."

"ABSTRAKTujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penetapan harga pasar dari rumahsejahtera tapak dibawah plafon ceiling price yang telah ditetapkan olehpemerintah.Dengan menggunakanpendekatankuantitatifdanmetoderegresi linearbergandadari data panel, hasil dalam penelitian ini bahwa Faktor – factordeterminan yang berpengaruh dalam perhitungan harga rumah sejahtera tapakdibawah plafon ceiling price pemerintah adalah harga tanah, indek kemahalankonstruksi, serta biaya penyediaan fasilitas umum. Pengaruh yang diberikan olehmasing masing factor determinan tersebut cukup relevan secara individu yangdiartikan padasetiap kenaikan harga rumah sejahtera tapak, ketiganya memberkontribusi nilai yang berbeda setiap tahunnya. Sementara untuk factor determinanlainnya yakni biaya penyediaan PSU dari hasil penelitian ini menunjukanperubahan searah namun tidak signifikan, sehingga kenaikan harga rumah tapaksejahtera tidak terpengaruhi oleh keberadaan pembiayaan penyediaan PSU. Halini diasumsikan bahwa pembiayaan penyediaan PSU tidak seluruhnya dibebankan kepada penyedia jasa bidang perumahan namun dibiayai oleh bantuanstimulan PSU yang telah diberikan pemerintah sebagai bentuk subsidi bagipenyedia jasa bidang perumahan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to examine the market pricing of the prosperous treadbelow the ceiling price by the government. By using a quantitative approach andthe method of multiple linear regression of panel data, the results in this study thatthe factors - factors that influence the calculation of the determinant of houseprices prosperous tread below the ceiling price ceiling is a government land price,construction cost index, as well as the cost of providing public facilities. Influenceexerted by each factor is quite relevant determinants are defined individually oneach rising landed house price prosperous, contributing three different values eachyear . As for the other determinant factors namely cost of providing the PSU fromthe results of this study showed changes in the same direction but not significant,so the rise of landedhouse price prosperous unaffected by the presence offinancing the provision of PSU . It is assumed that the financing of the provisionof the PSU is not entirely in charge to providers of housing financed by astimulant but a PSU that has been given by the government as a form of subsidyfor the housing sector service providers ."