Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2022, Pemerintah menaikkan harga BBM jenis tertentu dan jenis khusus Penugasan. Keputusan ini membuat masyarakat turun kelapangan untuk melakukan demo yang artinya keputusan yang di ambil ini masih menuai kritik dari masyarakat. Penelitian ini di lakukan untuk menganalisa kesesuaian antara Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan harga jual eceran BBM dan peraturan perundang–undangan yang berlaku, manfaat dari dikeluarkannya keputusan tersebut, pendapat dan tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap kenaikan BBM tersebut dengan menggunakan penelitian sosio legal, dengan bahan analisa yang terdiri dari bahan primer berupa wawancara dengan pengemudi ojek online, dan wawancara dengan pegawai Kementerian ESDM, serta bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber sekunder lainnya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa keputusan terkait penetapan harga didasarkan 3 pertimbangan yakni pertama, harga minyak dunia yang melambung jauh dari perkiraan Kementerian ESDM yakni ICP Januari - Agustus USD$ 103,25 per barrel, kedua, pada realitanya BBM tertentu dan BBM jenis khusus penugasan sulit pengawasannya untuk tepat sasaran, dan ketiga, kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dengan cara Pemerintah mengalihkan dana APBN untuk Subsidi tersebut ke bantuan langsung tunai atau bantuan sosial. Serta, Surat keputusan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, pengemudi ojek online merasa lebih banyak penderitaan akibat dampak kenaikan harga BBM ini, sehingga berdasarkan teori utilitarianism of rule, Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan rule dalam utilitarianism of rule. Pendapat pengemudi ojol terkait keputusan ini adalah 5 dari 10 mereka berpendapat bahwa kebijakan ini tidak memiliki manfaat sama sekali dan 5 dari 10 lainnya berpendapat bahwa kebijakan ini hanya bermanfaat bagi sebahagian orang saja. Tindakan yang dilakukan pengemudi ojek online terbagi 2 yaitu ada yang melakukan demonstrasi dan ada juga yang tidak melakukan demonstrasi. Kedua tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan teori utilitarianism of rule.

---

In 2022, the Government will increase the price of certain types of fuel and special types of duty. This decision made the public hold demonstrations which mean that the decision taken is still receiving criticism from the public. This study was conducted to analyze the conformity between the Minister of Energy and Mineral Resources' Decree regarding the determination of retail fuel pricing and the applicable laws and regulations, the benefits of the issuance of the decision, opinions and actions taken by the community regarding the increase in fuel using socio-legal research. Moreover, analytical materials consisted of primary materials in the form of interviews with online motorcycle drivers, and interviews with employees of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Meanwhile, secondary materials are in the form of statutory regulations, books and other secondary sources. The result shows that decisions regarding price setting are based on 3 considerations that are first, world oil prices which have soared far from the estimates of the Ministry of Energy and Mineral Resources, namely ICP January - August USD$ 103.25 per barrel; second, In fact, certain types of fuel and special types of fuel for assignments are difficult to monitor on target; and third, the increase in fuel prices is conducted to support people's purchasing power by diverting APBN funds for subsidies into direct cash assistance or social assistance. However, online motorcycle taxi drivers feel more suffering due to the impact of this increase in fuel prices, so based on the theory of utilitarianism of rule, this decision does not fulfill the provisions of the rule in utilitarianism of rule. The opinion of online motorbike taxi drivers regarding this decision is that 5 out of 10 of them believe that this policy has no benefits at all while other 5 out of 10 believe that this policy is only beneficial for some people. In addition, the actions taken by online motorcycle taxi drivers are divided into 2 that are those who demonstrate and those who do not demonstrate. Both actions taken are in accordance with the theory of utilitarianism of rule."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan harga jual bahan bakar minyak jenis Pertamax yang ditetapkan oleh Pertamina di seluruh SPBU. Penetapan yang dilakukan Pertamina selaku produsen kepada Mitranya diperkuat dengan adanya kewajiban Mitra SPBU untuk menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan Pertamina sebagaimana tertuang dalam kontrak. Dalam menetapkan harga terdapat berbagai faktor-faktor yang digunakan Pertamina untuk melahirkan harga jual eceran di pasaran. Penetapan harga tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan meninjau dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan kedua pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis analyzes the presumption of the price fixing of Pertamax fuel oil set by Pertamina at all gas stations. The presumption made by Pertamina as a producer to the partners is reinforced by the obligation of SPBU rsquo s Partners to sell it with the price which already set by Pertamina based on the contract. In determining the price there are various factors used by Pertamina to retail price in the market. The prices may raise unfair business competition for all. Therefore, this thesis uses normative legal research methods with the aim of reviewing and analyzing whether there are violations committed by both parties based on Indonesian Antitrust Law No.5 1999. "

"Diare pada balita masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku merupakan tiga provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kejadian diare dari tahun 2007 hingga 2013 dan balita menjadi populasi yang paling berisiko untuk mengalami diare. Fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan diketahui menjadi faktor risiko kejadian diare.Studi ini menggunakan desain potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI 2012 untuk mengetahui hubungan antara fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Sampel penelitian adalah balita berusia 0-59 bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang menjadi sampel SDKI 2012.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diare tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan 20,5 dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 6,4 . Selain itu, ditemukan hubungan yang signifikan antara fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai P=0,026 . Sumber air minum juga ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diare pada balita di Sulawesi Selatan nilai P=0,007 . Fasilitas cuci tangan pun berhubungan dengan signifikan dengan kejadian diare pada balita di Maluku nilai P=0,010 . Walaupun beberapa variabel tidak berhubungan dengan signifikan, variabel-variabel tersebut dapat meningkatkan risiko balita untuk mengalami diare. Oleh karena itu, pencegahan terhadap faktor risiko perlu dilakukan seperti menggunakan jamban yang memenuhi syarat, menggunakan sumber air minum yang layak, mengolah air minum sebelum dikonsumsi, dan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai.

---

Diarrhea in under five children is still one of the public health problems in Indonesia. The Special Region of Yogyakarta, South Sulawesi, and Maluku are the three provinces of several provinces in Indonesia which experienced an increase in the incidence of diarrhea from 2007 to 2013 and under five children became the most at risk population for diarrhea. The latrine facility, drinking water source, drinking water treatment and hand washing facilities are known to be risk factors for diarrhea.This study used a cross sectional design using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey IDHS 2012 to determine the association between latrine facilities, drinking water sources, drinking water treatment and hand washing facilities with diarrhea occurrences among under five children. The sample of the study was 0 59 months old children in Yogyakarta, South Sulawesi and Maluku which were samples of the IDHS 2012.The results showed that the highest prevalence of diarrhea was found in South Sulawesi 20.5 and the lowest was found in Yogyakarta Special Region 6.4 . In addition, there was a significant association between hand washing facilities and the incidence of diarrhea among under five children in the Special Region of Yogyakarta P value 0.026 . Drinking water sources were also found to be significantly related to the incidence of diarrhea among under five children in South Sulawesi P value 0.007 . Hand washing facilities were significantly associated with the incidence of diarrhea among under five children in Maluku P value 0.010 . Although some variables do not have significant association, these variables may increase the risk of under five children suffering from diarrhea. Therefore, prevention of risk factors needs to be done such as using improved latrines, using improved drinking water sources, treating drinking water before consumption, and having adequate handwashing facilities."

"Keberadaan lembaga pengawas dalam bidang persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persainga Usaha (KPPU), merupakan kemajuan di bidang bisnis khususnya terhadap perlindungan bagi konsumen dan para pelaku usaha dalam aktivitas bisnis persaingan yang sehat. Adapun perihal pembuktian terhadap perkara tentang perjanjian penetapan harga / sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengalami pergeseran dalam pembuktiannya. Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan KPPU dalam memeriksa perkara, selain yang diatur dalam undang-undang, dikeluarkanlah Peraturan Komisi sebagai pedoman penerapan/penggunaan Pasal 5 tentang Perjanjian Penentapan Harga ini yang dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat dengan lembaga pengawas sebagai penegak. Penulis mengangkat beberapa putusan KPPU tentang perkara penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha sebagai terlapor, agar pembaca dapat memahami beberapa bentuk dan ragam pembuktian yang dilakukan KPPU di tahun 2003, 2007 dan 2009. Teori kemanfaatan penulis gunakan dalam kajian penulisan ini agar dapat dipahami bahwa tujuan hukum diciptakan ditengah masyarakat bukan hanya untuk mencapai keadilan semata, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

---

The existence of an agency in business competition law, known as Commission for Supervision of Business Competition (KPPU) such an improvement in business, especially on consumer protection and businessman / business-actor in a healthy competition of business activity. Proofing the subject matter of the price fixing agreement / as set forth in Article 5 of Law Number 5 Year 1999 about Anti Monopoly and Unfair Business Competition, a shift in approach to the concept of proof.

Evidence relating to the use of the Commission in examining the case, the Commission issued regulations to guide the implementation / use of Article 5 of this Price Fixing Agreement which are intended to enable the understanding between the community and regulatory agencies for enforcement.

The author raises several Commission judgements on price fixing case made by some business as reported, so that readers can understand some of the forms and kinds of evidence which the Commission conducted in 2003, 2007 and 2009. The theory used in this study is ulitily theory, in order to be understood by readers that the purpose of the law was created in the community not only to achieve justice, but also give benefit for the community."

"Skripsi ini membahas tentang praktek kartel dan penetapan harga yang diduga dilakukan oleh delapan perusahaan semen di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga jual akan produk semen semen di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan kartel tersebut tidak terbukti. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, tidak terdapat adanya petunjuk perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan pemasaran dan perjanjian kartel dalam kasus ini. Alhasil, dugaan terjadinya praktek kartel dan penetapan harga tidak terbukti. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010.

---

This thesis analyzes the presumption of cartel practices and price fixing by the eight cement company in Indonesia. This presumption is being strengthened by supply barrier which caused scarcity and raise the sell price of the cement product. KPPU couldn't prove that cement industry participants were breaking the article 5 and article 11 Regulation Number 5 Year 1999. Beside that, there is no evidences and indication about price fixing agreement, market sharing agreement and cartel agreement. As a result, this cartel and price fixing practices presumption hasn't proven. In process of writing this thesis, writer is using legal research methode to analyzing KPPU decision Number 01/KPPU-I/2010 based on the Law Number 5 Year 1999 and Comission Regulation Number 4 year 2010. "

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry."

"Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court.

On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia."

"ABSTRAKLatar Belakang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kebijakan harga Bahan BakarMinyak (BBM) yang murah, yaitu tingkat harga jual yang lebih rendah dan harga pasar, rata-rata biaya pokok BBM atau harga jual di negara tetangga. Namun dengan persetujuan DPR,Pemerintah pada tahun 2000 telah sepakat babwa kebijakan subsidi BBM di masa mendatangtidak akan dipertahankan lagi, karena besaran subsidi yang menjadi beban APBN dirasakansemakin berat. Pengbapusan subsidi BBM ini memang tidak akan dilakukan sekaligus,melainkan berangsur-angsur dikurangi untuk meminimalisasi guncangan sosial, ekonomi danpolitik di masyarakat. Dengan demikian kenaikan harga memang tidak dapat dihindarkan lagi.Persoalannya kini adalah seberapa besar kenaikan itu dan pada jenis BBM apa saja kenaikanlayak dilakukan. Kebijakan harga BBM sebelum penghapusan subsidi secara penuh diperkirakan akanditetapkan secara spesifik untuk setiap jenis BBM, artinya kebijakan harga suatu jenis BBMmungkin berbeda dengan jenis BBM lainnya, Bahkan harga jual suatu jenis BBM mungkinakan berbeda, bisa dijual dengan harga pokok, harga subsidi atau harga pasar, sesuai dengankondisi konsumen. Sebelum pemerintah bisa memutuskan besarnya kenaikan itu dan padajenis BBM apa saja, salah satu informasi yang sangat penting sebagai dasar pengambilankeputusan adalah berapa barga pokok masing-masing jenis BBM dan bagaimana formulaharga jual BBM yang bisa dipakai. Dari survei pendahuluan yang dilakukan, tampaknya pemerintah tidak memilikiinformasi harga pokok masing-masing jenis BBM dan formulasi harga jual masing-masingjenis BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Tujuan studi ini adalah untuk mengkajikemungknan perhitungan biaya pokok masing-masing jenis BBM dan penetapan formulaharga jual produk BBM yang bersangkutan, yang bisa dipilih sebagai pola dalam memasukiera perdagangan bebas. Definisi Permasalahan Berlatar belakang kondisi yang diuraikan di atas, penulis melihat permasalahansebagai berikut: 1. Apakah perhitungan biaya pokok prnduksi masing-masing jenis BBM bisa dilakukan?2. Bagaimana formula harga jual untuk masing-masing jenis BBM yang bisa menjadi acuanbagi pemerintah dalam menetapkan harga jual masing-masing produk BBM di dalamnegeri. Arena Studi Sebagai arena studi yang dilakukan, penulis memilih Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMENA), sebagai pelaksana misi pemerintah untukmenyediakan kebutuhan energi BBM di dalam negeri sesuai Undang Undang No.8 tahun1971. Kemudian sebagai sampel di Pertamina untuk kegiatan pengilangan, penulis memilihKilang Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, karena merupakan kilang terbesar yangdimiliki Pertamina dengan kapasitas pengolahan 300.000 barrel per han. Untuk sampel datakeuangan yang digunakan dalam kalkulasi, penulis menggunakan data keuangan tahunanggaran 1998/1999. Metode penelitian Penelitian pustaka (library research) dilakukan untuk menelaah tulisan terdahulu dari artikelyang sesuai dengan topik ruang lingkup studi yang dimuat dalam surat kabar, jurnal atau bukureferensi yang sesuai. Penelitian lapangan (field research) dilakukan berupa wawancara dengan beberapanarasumber diantaranya Tim Subsidi BBM Pertamina dan pihak lain yang dapat memberikaninformasi yang relevan Temuan penting Dari studi yang dilakukan, penulis menemukan hal-hal sebagal berikut:1. Pertamina sebagai pelaksana tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan BBM diseluruh wilayah Republik Indonesia, tìdak mendapatkan keuntungan dari operasi BBM.,karena setiap keuntungan yang diperoleh harus diserahkan kepada pemerintah. Demikianpula bila mengalami kerugian akan diganti secara penuh oleh pemerintah. 2. Sistem akuntansi yang berlaku di Pertamina belum dapat menghasilkan perhitungan hargapokok penjualan per jenis produk BBM yang dihasilkan. Informasi akuntansi biaya padaPertamina hanya menyediakan laporan biaya pokok BBM secara total yang terpisah danoperasi Non BBM. 3. Jenis produk yang dihasilkan oleh Pertamina baik BBM maupun Non BBM merupakanhasil dari serangkaian proses kilang yang teijadi secara simultan sesuai desain kilangPertamina anggaran 1998/1999. 4. Sebagai dasar penetapan harga yang dibebankan secara sama kepada konsumen di seluruhwilayah Indonesia, pemerintah selama ini lebih menggunakan pertimbangan aspek politikdan aspek sosial melalui kebijaksanaan subsidi BBM. 5. Dengan menggunakan data akuntansi yang ada, perhitungan harga pokok produksi perjenis produk BBM bisa dilakukan oleh Pertamina dengan melakukan alokasi biayamenggunakan metode Market /Sales Value Methoa Average Urnt Cosi Methoa WeightedAverage Method, atau Quantitative Unit Method 6. Dengan menggunakan harga pokok produksi masing-masing jenis BBM yang telahdihitung, pemerintah bisa menetapkan harga jual produk BBM yang menampungkepentingan produsen untuk dapat membayar kembali biaya-biaya yang dikeluarkansesuai alternatif formula harga jual yang penulis ajukan. Untuk melindungi kepentingankonsumen, kebijakan penetapan harga BBM bisa dipelajari pemerintah dan praktikpenetapan harga BBM di beberapa negara. Kelemahan studiUntuk mendapatkan besaran harga jual yang pkpn diterapkan di masyarakat kiranyaperlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai dampak kenaikan harga BBM di Indonesia secararnakro maupun sektoral baik mengenai aspek ekonomi, sosial maupun politik yang belumtercakup dalam studi yang dilakukan"

"Industri sepeda motor merupakan salah satu sektor usaha yang sangat rawan untuk terjadinya praktik penetapan harga mengingat bentuk struktur pasarnya yang oligopoli dimana struktur pasar tersebut akan mempermudah jalannya kesepakatan diantara para pelaku usaha dalam pasar. Apalagi melihat perkembangan industri sepeda motor dewasa ini yang semain berkembang, dengan pangsa pasar yang semakin luas, karena semakin tingginya permintaan masyarakat dan banyaknya pengguna sepeda motor di Indonesia. Sepeda motor banyak diminati karena merupakan sarana transportasi yang efisien dan ekonomis sesuai dengan kondisi masyrakyat Indonesia yang sebagain besar menengah kebawah. Salah satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah jenis skuter matik yang berkapasitas mesin 110-125cc, sepeda motor ini lebih mudah digunakan sehingga menjadi idola masyarakat Indonesia. Pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar sepada motor skutik ada dua yaitu YIMM dan AHM dimana kedua perusahaan ini menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Tingginya pangsa pasar mereka dan adanya bukti yang diduga sebagai bentuk komunikasi berupa email yang dikirimkan oleh Yoichiro Kojima, Presiden Direktur YIMM kepada bawahannya dalam internal perusahan yang isinya menginstruksikan supaya Yamaha mengikuti kenaikan harga motor Honda telah memunculkan dugaan KPPU mengenai adanya praktik penetapan harga diantara dua pelaku usaha dominan dipasar sepeda motor skutik tersebut, sampai akhirnya kasus tersebut berhasil dibawa ke tahap pemeriksaan lanjutan oleh KPPU. Namun, selama proses pemeriksaan lanjutan, Investigator masih kekurangan alat bukti untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara kedua terlapor yaitu AHM dan YIMM untuk menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik berkapasitas mesin 110-125cc.

---

The motorcycle industry is one sector that is highly vulnerable to the practice of price fixing because of its oligopoly market structure which leads to facilitate the course of the agreement between the businesses in the market. Furthermore, according to the development of the motorcycle industry today who semain growing, with a market share that is more widespread, motorcycles have a high demand as a means of transportation that is most efficient and economical in accordance with the conditions of the majority of the Indonesian people that is emerging middle class. The consumer most favorite kind of motorcylcle is automatic scooter with capacity 110-125cc engine, because this kind of motorcycle is easier to use. There are two market leaders in automatic scooter market, that is YIMM and AHM who control more than 70% of market share in Indonesia’s market. The high share of their market and their email that allegedly as an evidence of communication between YIMM and AHM which sent by Yoichiro Kojima, President YIMM to his subordinates in the company's internal contents that instructed Yamaha to follow the price increase of Honda has bring out allegations of the KPPU regarding the existence of the practice of price fixing between the two businessmen that dominant in the motor scooter market, until the case is brought to the stage of further investigation by the Commission. However, during the process of further investigation, investigators still lack evidence to prove the existence of an agreement between the two reported that are AHM and YIMM to set the price of automatic scooter type motorcycle with engine capacity 110-125cc."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terhadap perilaku pelaku usaha dalam perjanjian penetapan harga dan kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan suatu harga terutama dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat dan perkara penetapan harga kendaraan bermotor jenis skuter matik 110-125 CC. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dalam hukum persaingan usaha, para pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan suatu harga untuk mempengaruhi pasar. Para pelaku usaha tersebut tidak membuat perjanjian secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU harus membuktikan adanya perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI serta adanya pertemuan antara pelaku usaha Yamaha-Honda dan bukti komunikasi melalui e-mail.

---

This thesis aims to know and analyze the prohibited agreement in competition law according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, especially to, business actor behavior in price fixing agreement and cartels in resulting unfair business competition. The agreement made by business actors to set a price, especially in the four wheeled motorcycle tire industry and price fixing agreement in motorcycle type scooter matic 110 125 cc.

The writing of this thesis is a legal research that is normative juridical law using secondary data, such as legislation and books. In competition law, business actors are prohibited from making an agreement with their competitors to set a price to influence the market. The business actor do not enter into a written agreement so that the Business Competition Supervisory commission KPPU had to prove the prohibited agreement made by business actors who incorporated in APBI and meeting between business actors Yamaha Honda and proof of communication by e mail."