Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola yang baik bagi sebuah perseroan dan wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian tesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsep Good Corporate Governance pada pertanggungjawaban eks direktur utama PT Garuda Indonesia yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst. PT Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan milik negara yang tergolong besar dalam industri penerbangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemegang saham, stakeholder, dan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi konsep GCG dapat berdampak signifikan pada pertanggungjawaban eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Prinsip-prinsip GCG yang efektif seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi pemegang saham, dapat membantu meciptakan lingkungan perusahaan yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara GCG dan pertanggungjawaban eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia . hasilnya dapat menjadi panduan bagi PT Garuda Indonesia dan perusahaan lain dalam upaya mereka untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap pemegang saham, stakeholder, dan masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur yang lebih luas tentang praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban dalam konteks perusahaan milik negara di Indonesia.

---

The Board of Directors as a company organ has an important role in carrying out good governance for a company and authority in making business decisions. This thesis research discusses the influence of the Good Corporate Governance concept on the accountability of the former main director of PT Garuda Indonesia who was proven guilty of committing a criminal act of corruption based on the decision of the Central Jakarta District Court Number 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt. Pst. PT Garuda Indonesia as one of the largest state-owned companies in the aviation industry has a big responsibility towards shareholders, stakeholders and the community. The approach method used in this research uses doctrinal research with secondary data in the form of examining library materials and primary data in the form of interviews. The results of this research show that the implementation of the GCG concept can have a significant impact on the accountability of the former President Director of PT Garuda Indonesia. Effective GCG principles, such as transparency, accountability, information disclosure and shareholder participation, can help create a more accountable and responsible corporate environment. This research provides important insight into the relationship between GCG and the accountability of the former President Director of PT Garuda Indonesia. the results can serve as a guide for PT Garuda Indonesia and other companies in their efforts to improve good corporate governance and ensure better accountability to shareholders, stakeholders and society in general. In addition, this research also contributes to the broader literature on good corporate governance practices and accountability in the context of state-owned companies in Indonesia."

"ABSTRAKGood Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tentang penerapan GCG pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Assessment terhadap penerapan GCG menjadi relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG disamping untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Hasil assessment dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dibidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat dari diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal. Didasari oleh alasan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya pengukuran sampai sejauhmana penerapan GCG dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja dengan menggunakan suatu metode pegukuran yang praktis, sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak internal perusahaan sehingga pengukuran tersebut dapat secara kontinyu dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT Pupuk Sriwidjaja untuk dapat melakukan perbaikan dalam praktik penerapan GCG pada waktu yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Sistem pengangkatan Komisaris agar dilakukan secara transparan melalui fit and proper test, seperti yang sudah dilakukan terhadap para anggota Direksi.b) Pemegang Saham agar dapat mengangkat 1 orang Komisaris Independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas serta praktik keadilan dan kewajaran menurut ketentuan yang berlaku. c) Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi agar dapat dilakukan secara individual selain secara kolektif. d) Selain Komite Audit yang sudah terbentuk, disarankan agar dibentuk komite penunjang yang saat ini masih ditangani langsung oleh komisaris sehingga fungsinya kurang optimal. Komite penunjang tersebut adalah Komite Renumerasi, Komite Nominasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha. e) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksternal dapat dilakukan secara transparan oleh Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Komite Audit. f) Komite Audit yang semuanya punya keterikatan dengan para pemegang kepentingan hendaknya ditambah dengan anggota yang independen. 7. Direksi agar dapat mensosialisasikan pedoman Corporate Governance dan Kode Etik ke seluruh jajaran perusahaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan. 8. Beberapa hal agar di dalam Laporan Tahunan berikutnya dapat dicantumkan mengenai: a) Ada tidaknya kepemilikan saham Direksi, beserta keluarga dekatnya pada perusahaan lain yang terafiliasi. b) Besarnya nilai kompensasi Direksi dan Komisaris, pekerjaan utama lainnya dari Komisaris. c) Potensi benturan kepentingan yang ada. d) Kasus yang sedang diselesaikan melalui jalur hukum.e) Jumlah dan tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Komisaris f ) Jumlah dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat Direksi g) Auditor eksternal yang terpilih 9. Adapun terhadap area dari berbagai aspek pengujian yang sudah baik mendekati atau mencapai praktik-pratik penerapan GCG untuk dipertahankan dan dioptimalkan."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"ABSTRAKSejak awal dekade 2000, ? modernisasi? telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ?good governance? dan ?pelayanan prima?kepada masyarakat demikian pula dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi stakeholder perpajakan. Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan, tingkat kepercayaan terhadapadministrasi perpajakan yang masih rendah, integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih rendah melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governance bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mengisi pundi-pundi negara dalam pembiayaan APBN. Dengan didasari oleh alasan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti sejauh mana penerapan GCG yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selaku unit vertikaldibawah Direktorat Jenderal Pajak serta mengukur keberhasilan GCG tersebut dengan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan GCG tersebut yakni dari perspektif pemerintah dan wajib pajak, reformasibirokrasi yang telah dilakukan telah berjalan secara efektif dan berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan namun penerapan GCG tersebut belum berhasil menumbuhkan kepatuhan administrasi perpajakannya meskipun tingkatkepercayaan kepada petugas pajak sudah mulai tumbuh. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak melakukan pengukuran dari semua aspekstakeholder dalam menilai keberhasilan penerapan GCG seperti tingkat kepuasan karyawan, tingkat pelanggaran kode etik yang dapat memperkuat manfaat diterapkannya GCG, sehingga untuk penyempurnaan penelitian dimasa yang akan datang akan lebih baik bila peneliti selanjutnya bisa mendapatkan data-data komprehensif tersebut. "

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi penerapan Good Corporate Governance pada program tanggungjawab sosial perusahaan di PT Antam Tbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatis dengan desiain deskriptif. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pada akhirnya menjadi salah satu prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance, dan PT Antam Tbk telah memperhatikan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan dibuatnya laporan keberlanjutan tanggungjawab sosial perusahaan setiap tahunnya secara transparan, akuntabel, independen, serta kewajaran dan kesetaraan.

---

This thesis discusses on the implications of the implementation of Good Corporate Governance on the corporate social responsibility program at PT Antam Tbk.This research was qualitative with design descriptive.Implementation of corporate social responsibility in the end become one of the principles of Good Corporate Governance,and PT Antam Tbk have noticed responsibility towards society and the environment so that business continuity can be maintained in the long term and to be recognized as a good corporate citizen with a built sustainability report social responsibility companies each year in a transparent, accountable, independent, and fairness."

"Good corporate governance merupakan pedoman untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik. Good corporate governance ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. PT Astra International Tbk. (Astra) dalam menjalankan perusahaannya telah melaksanakan prinsip good corporate governance sejak lama sebelum pemerintah mewajibkannya. Penerapan good corporate governance dilaksanakan Astra disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dari Astra sendiri. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana penerapan good corporate governance itu dilaksanakan oleh Astra. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder melalui Studi pustaka yang didukung dengan wawancara. Astra mempunyai program, sistem dan komite-komite yang dibentuk untuk menunjang penerapan good corporate governance. Kesimpulan yang diperoleh PT. Astra International Tbk telah melakukan penerapan good corporate Governance dengan baik."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"Tesis ini membahas dan menganalisis aspek transparansi Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan putusan dengan mendasari pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007, yang dilaksanakan dengan pelaksanaan agenda sidang tertutup. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa pelaksanaan agenda persidangan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun pada perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar diskresi untuk mengadakan sidang tertutup dari umum dengan landasan PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang saat itu tidak mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk umum. Padahal berkaca pada ketentutan praktik hukum lainnya, melalui Pasal 48 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya penutupan sidang dapat dilakukan bila menyangkut kerahasiaan negara, kesusilaan, maupun anak, namun atas sebab ketidakjelasan norma persoalan transparansi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilaksanakan tanpa pengecualian pada perkara tersebut tidak dilaksanakan dengan instrumen diskresi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal aspek transparansi tidak hanya diwajibkan pada lembaga eksekutif maupun legislatif saja. Aspek transparansi merupakan bagian integral modernisasi badan peradilan negara, untuk terus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi ketentuan transparansi telah jelas harus dilaksanakan dari tahapan pendaftaran hingga pengucapakan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dicabut dan diubah dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian diskresi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007 untuk melaksanakan agenda sidang tertutup merupakan intepretasi hakim yang berlawanan dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005.

---

This thesis discusses and analyzes aspects of the transparency of the Constitutional Court in carrying out its duties and functions, starting from the registration stage to the pronouncement of the decision based on Case Number 29/PUU-V/2007, which was carried out with a closed trial agenda. This thesis uses doctrinal research methods. Article 41 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has explained that the implementation of the trial agenda must be carried out openly to the public, however in this case the Panel of Judges used discretionary grounds to hold a trial closed to the public on the basis of PMK Number 6 of the Year 2005 which at that time did not regulate the holding of closed sessions to the public. Even though reflecting on other legal practice provisions, through Article 48 Paragraph (2) PMK Number 2 of 2021, the closing of the trial should be carried out if it concerns state secrecy, morality or children, but due to the unclear norms regarding the transparency of the Constitutional Court which should be implemented without exception in this case it was not carried out with the discretionary instruments possessed by the Constitutional Court. However, the transparency aspect is not only required by executive and legislative institutions. The transparency aspect is an integral part of the modernization of state judicial bodies, to continue to provide legal certainty to the public. Moreover, it is clear that transparency provisions must be implemented from the registration stage to the pronouncement of the decision, as stated in PMK Number 6 of 2005 which has been revoked and amended in the provisions of PMK Number 2 of 2021. Thus, the discretion of the Panel of Judges of the Constitutional Court in Case Number 29/PUU -V/2007 to carry out the closed trial agenda is the judge's interpretation which is contrary to Article 12 Paragraph (2) PMK Number 6 of 2005."