Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas obat tradisional yang beredar di Indonesia, khususnya obat cina tradisional. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulisan ini memiliki pembahasan seputar, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha obat illegal menurut Undang-Undang, dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap obat tradisional yang diproduksi oleh toko obat tradisional. Obat tradisonal merupakan obat yang terbuat dari tumbuhan herbal dan menjadi alternatif pengobatan untuk sebagian masyarakat karena khasiat dan manfaat yang terkandung. Namun, obat tradisional nampaknya tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk dan juga tidak berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Perilaku pelaku usaha yang licik yang berdampak membahayakan konsumen. Pemerintah dalam hal ini sudah mengatur secara komprehensif, bukti nyata nya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentu saja sebagai pelaku usaha, harus bertanggung jawab atas produk yang mereka buat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab moral maupun criminal. Masalah konsumen yang timbul tidak hanya menjadi tanggungjawab pelaku usaha aja, namun menjadi tanggung jawab instansi terkait. Seperti dalam penulisan ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPOM memiliki 2 (dua) tahap pengawasan, yaitu Pre-Market dan Post-Market. Dalam menanggapi masalah ini, BPOM harus memaksimalkan fungsi pengawasan mereka agar sejenis obat yang membahayakan tidak dikonsumsi oleh konsumen.

---

This article analyzes how legal protection is for consumers of traditional medicines circulating in Indonesia, especially traditional Chinese medicine. This article was prepared using doctrinal research methods. This writing has a discussion based on the problem around, the form of liability of the related parties in connection with an illegal traditional Chinese medicine according to the laws, and the role of the government and BPOM in monitoring medicines prepared by traditional drug store. Traditional medicine is medicine made from herbal plants and is an alternative treatment for some people because of the efficiacy and benefits they contain. However, traditional medicine does not always seem safe for consumption. In practice, there are still many business actors who do not register their products and are also not guided by Good Traditional Medicine Manufacturing Methods (CPOTB). The behavior of cunning business actors that has the effect of endangering consumers. In this case, the government has regulated it comprehensively, by established Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As business actors, they must be responsible for the products they make. This responsibility can be in the form of moral or criminal responsibility. Consumer problems that arise are not only the responsibility of business actors, but also the responsibility of the relevant agencies. As in this writing is the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). In carrying out its supervisory function, BPOM has 2 (two) stages of supervision, namely Pre-Market and Post-Market. In responding to this problem, BPOM must maximize their monitoring function so that dangerous types of drugs are not consumed by consumers."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia, serta norma pengaturan yang ideal terhadap penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan Pengaturan yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen oleh pengembang dalam transaksi pembelian properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia. Idealnya terdapat pengaturan secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap dana konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan sampai dengan diterimanya barang atau jasa oleh konsumen sesuai yang disepakati dengan pelaku usaha, serta adanya perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 143 dan 160 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini masih bersifat limitatif. Diperlukan pula penerapan pencairan kredit secara bertahap berdasarkan penilaian perkembangan proyek oleh bank kepada pengembang guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh pengembang yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan proyek.

---

This research analyzes the legal protection for consumers from misappropriation of consumer’s fund in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system, as well the ideal regulatory norms for protecting consumer’s funds in property purchase transactions in order to give legal protection for consumers in Indonesia. This research uses normative research methods with a descriptive-analytical typology of research. The results of this research found that the current regulations have not been able to provide maximum protection for consumers from the practice of misappropriation of consumer funds by property developers in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system in Indonesia. Ideally, there is a regulation within the Indonesian Consumer Protection law that emphasizes that business actors are responsible of consumer funds in purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system until the consumer receives goods and services accordingly, as well as an expansion of the meaning of the provisions of Articles 143 and 160 of the Housing and Settlement Areas Law. It is also necessary to apply credit disbursement from bank to developers in stages based on the bank’s assessment of the project’s progress in order to minimize misappropriation of credit disbursement funds by developers which can cause problems in the project development."

"Tujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan. Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional dengan studi kasus terhadap kelalaian pelaku usaha praktik pembesaran alat vital yang berada di Menteng. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai pengaturan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia, tanggung jawab pengobat tradisional ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengobat tradisional, sehingga dapat diambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuknya peraturan/Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengobatan tradisional, dilakukannya pengawasan secara berkala dan berkelanjuatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap tempat-tempat praktik pengobatan tradisional, kemudian melakukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal penyelesaian suatu kasus/perkara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media cetak dan televisi terhadap lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

---

This undergraduate thesis examines the Law Protection on the Traditional Medication service consumer which is a case study on the negligence of the enlargement of sex agent practitioner where is located in Menteng. The purpose of this research could be attained by reviewing the issue of the traditional medication service regulation in Indonesia, the responsibility of the traditional physician regulated on the Consumer Protection Act, and the law effort who could be enforced by the consumer who suffered a loss by the action of the traditional physician. The research is a normative research with a descriptive research design.In the result of this research suggest that a particular act on the traditional medication should be formed and a gradual as well as suitable monitoring between the central government coordinate with the local government toward the traditional medical places. Afterwards, a well coordination between those related and appropriate parties in dealing with the settlement of this case, community socialization through the printed media and television about Board of Consumer Dispute Resolution. "

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Obat tradisional di Indonesia semakin banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat, Sementara kehalalan produk obat tradisional tersebut masih dipertanyakan. Pengaturan sertifikasi halal masih kurang melindungi konsumen muslim. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peraturan labelisasi halal sebelum dan sesudah keluarnya undang-undang Jaminan Produk Halal bagi obat tradisional dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan yuridis, serta bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya undang-undang jaminan produk halal konsumen muslim kurang terlindungi karena tidak adanya harmonisasi peraturan. Setelah dikeluarkannya undang-undang jaminan produk halal harmonisasi peraturan tercapai. Akibatnya pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal. Semakin banyak produk yang mencantumkan label halal beredar di Indonesia Dengan demikian konsumen muslim lebih terpenuhi haknya untuk mendapatkan perlindungan untuk mengkonsumsi obat tradisional yang halal.

---

Traditional medicines in Indonesia have become widely circulated and used by people, while halal status of traditional medicine products is still questionable. Halal certification arrangements are lack of muslim customer protection. The research objective of this thesis is to compare the halal labeling regulations before and after Law of Halal Product Assurance is release in order to provide protection for Muslim consumers of traditional medicine. The research method of this thesis is a normative study which explained by using literature research and juridical approach.

The results showed that before the Law of Halal Product Assurance is out Muslim consumers were less protected due to the absence of harmonization in regulations. The release of the Halal Product Assurance law achieve harmonization in regulations. Producer are required to perform halal certification. That cause many products have label halal in Indonesia. In conclusion the Muslim consumers get their right of protection to consume halal traditional medicine."

"Perkembangan teknologi dewasa ini mendorong banyaknya perubahan yang terjadi di berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya adalah pada industri pangan. Beragam jenis pangan baru bermunculan menyesuaikan kebutuhan konsumen yang cenderung menginginkan sesuatu yang cepat dan instan. Salah satu jenis pangan yang muncul akibat dari pergeseran gaya hidup dan minat konsumen tersebut adalah pangan olahan siap saji. Jenis pangan ini diminati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Akan tetapi, jenis pangan ini rentan tercemar dan mengalami kerusakan jika proses produksi dan distribusinya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen. Salah satu contohnya terjadi di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi di mana sejumlah siswa mengalami keracunan pasca mengonsumsi latiao yang merupakan produk pangan olahan khas Cina yang sedang populer di Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada pengaturan mengenai kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pangan olahan yang mengandung bakteri mikrobiologi tersebut. Pembahasan ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum batas cemaran mikroba pada pangan olahan seperti latiao sudah diatur dalam peraturan BPOM tetapi ditemukan fakta bahwa terdapat kandungan bakteri melebihi batas yang ditentukan tersebut yang ternyata jenisnya belum tercantum dalam peraturan yang berlaku. Akibatnya terjadi kasus keracunan salah satunya di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi. Rupanya produk latiao penyebab keracunan tersebut merupakan produk yang diimpor dari Cina oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia sehingga produk telah melalui proses peredaran yang panjang. Oleh karena itu, perlu diketahui dan ditentukan siapa pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab atas kasus tersebut. Di samping itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengawasan yang optimal oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menindaklajuti kasus tersebut.

---

The rapid advancement of technology in recent years has led to significant changes across various fields of knowledge, including the food industry. Numerous types of new food products have emerged to meet consumer demands, which increasingly favor convenience and instant solutions. One such product, resulting from shifting lifestyles and consumer preferences, is processed ready-to-eat food. This type of food is popular among a broad demographic, ranging from children to adults. However, processed ready-to-eat food is particularly susceptible to contamination and spoilage if its production and distribution processes fail to comply with prescribed standards, thereby posing risks to consumer safety. An example of such risks occurred at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency, where several students suffered food poisoning after consuming latiao, a popular processed food of Chinese origin in Indonesia. This discussion will focus on the regulatory framework governing microbiological bacterial content in processed ready-to-eat foods in Indonesia, the liability of business operators for microbiological bacterial content in such foods, and the government’s role in monitoring the circulation of processed foods containing microbiological bacteria. This analysis employs doctrinal research methods and a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, generally, limits on microbial contamination in processed foods, including latiao, are regulated under BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) standards. However, it was discovered that some products contain bacteria exceeding these permissible limits, with certain bacterial strains not explicitly listed in the applicable regulations. This regulatory gap contributed to incidents of food poisoning, such as the case at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency. Notably, the latiao product that caused the poisoning was imported from China by a business operator domiciled in Indonesia, indicating that the product underwent an extensive distribution process. Consequently, it is crucial to identify and establish the party responsible for this incident. Additionally, optimal preventive measures and monitoring by the government, as the competent authority, are required to address such cases effectively."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang refungsionalisasi Kementerian agama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga negara penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Refungsionalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum administrasi terhadap warga Negara penganut aliran kepercayaan, terutama untuk mengoptimalkan kewenangan pelayanan publik dibidang keagamaan yang diberikan oleh Negara. Hal demikian dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu perubahan Format kementerian agama yang strukturnya tidak dibuat berdasarkan agama mayoritas yang ada di Indonesia, mengembalikan kewenangan pembinaan terhadap aliran kepercayaan yang sebelumnya berada dalam direktorat pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi kementerian pendidikan dan kebudayaan, Serta mencabut kewenangan kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, untuk kemudian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan tersebut dikembalikan kedalam satu kementerian.

---

ABSTRACT

This thesis analysis about Recreate ministry of religious affairs as one effort to realizing legal protection for citizens which adherent traditional religion in Indonesia. Recreate ministry of religious affairs of the Republic of Indonesia is required as part of efforts to realize the protection of administrative law against citizens which adherents traditional religion, especially to optimize the religious authority in the field of public services provided by the State. This can be done through several ways: Format changes the structure of ministry of religious addairs is not made based on the majority religion in Indonesia, restore the authority of coaching against cult which had previously been in Ministry of Education and Culture, Revoke the authority of the prosecutor in conducting surveillance the adherents of traditional religion, for then the authority to conduct training and supervision were merged into a ministry."

"Tesis ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat bahan alam serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat bahan alam berbahan kimia obat yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat bahan alam berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat bahan alam terhadap peredaran obat bahan alam berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepeneur of natural medicine, and the authority and the responsibility of governemnt toward distribution of natural medicine produce from medicine entrepreneur of natural medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of natural medicine toward distribution of natural medicine produce from medicine chemistry."