Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan dan proses pengangkatan anak di Indonesia, baik yang dilakukan antar WNI maupun pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Tak hanya itu, dianalisis juga bagaimana pembatalan pengangkatan anak, khususnya terhadap Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak kepada kekuasaan orang tua angkat melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, tak jarang ditemukan kesalahan prosedur pengangkatan anak WNA oleh WNI di Pengadilan. Hal ini dikarenakan Hakim kurang memerhatikan masalah status kewarganegaraan anak angkat seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Padahal, pedoman Hakim untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya telah diatur oleh SEMA tentang Pengangkatan Anak. Kini, sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, belum satu pun peraturan yang mengatur secara khusus pembatalan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, Hakim dalam pertimbangan hukum masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara pembatalan pengangkatan anak. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak

---

This paper analyzes the regulations and processes of child adoption in Indonesia, both among Indonesian citizens and between Indonesian citizens and foreigners. Moreover, this paper also analyzes how the annulment of child adoptions, especially District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. This paper is compiled using the doctrinal legal research method. Child adoption is a legal action that transfers the rights of a child from the authority of the biological parents to the authority of the adoptive parents through a court decision or court decree. In practice, the procedure of adoption foreign child by Indonesian citizens frequently were not in accordance. This because, the Judges were less concerned regarding the adopted child’s citizenship status, as found in District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Meanwhile, the Judge's guidelines of child adoption in Indonesia have actually been regulated by the SEMA regarding Child Adoption. Recently, there is also Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/HUK/2009. However, neither regulation specifically regulates the annulment of child adoption in Indonesia. In District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., the Judges referred to the regulations that were relevant to the case of annulment of child adoption. This is the obligation of the Judge to examine and decide cases of annulment of child adoption."

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, Pemohon juga menuliskan identitas anak angkatnya sebagai anak kandung pada pencatatan sipil setempat. Hakim dalam mengadili perkara mengabulkan permohonan tetapi tidak banyak memberikan pertimbangan hukum terkait status keperdataan sang anak angkat yang telah memiliki status sebagai anak kandung tersebut. Pemerintah sendiri telah membuat ketentuan mengenai proses pengangkatan anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak angkat. Adapun aturan pengangkatan anak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, dalam beberapa hal seperti pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur dalam ketentuan apapun. Sedangkan mengenai pencatatan status anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini menyatakan bahwa pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut, maka peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dianggap tidak terjadi. Status anak tersebut juga tetap menjadi anak kandung dari orang tua biologisnya

---

This thesis analyzes Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp that accept the Applicant’s request to cancel the adoption of their child who already has the status as a biological child. The adoption of the child done by private adoption without any decision or court decree so there is no legal basis that can be given to cancel the adoption. Moreover, the Applicant also stated the identity of their adopted child as their biological child in the civil registry. The Panel of Judges accepted the request but did not give any legal consideration about the civil status of the adopted child who has the status as their biological child. The government itself has made provisions regarding the adoption process as a form of protection for adopted children. The rules for adopting children are regulated in Government Regulation Number 54 of. 2007 and Ministry of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. However, in some cases, such as the cancellation of child adoption it is still not regulated in any provisions. Meanwhile, the registration status of adopted children is regulated in Law on Population Administration, which in this law states that the adoption required a decision or court decree. In the absence of a decision or court decree of the adoption of the child, the adoption by the Applicant is deemed not to occurred. The status of the child also remains the biological child of their biological parents."

"Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Maka dari itu, perlu ada upaya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak luar kawin. Salah satu upaya hukum perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yakni pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin bertujuan agar anak luar kawin mendapatkan hak-haknya sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Pengakuan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil setempat guna mendapatkan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaanya, yang dapat melakukan pengakuan anak luar kawin yaitu ayah kandung, hal tersebut dikarenakan ibu kandung secara langsung telah memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Namun, persetujuan ibu kandung merupakan hal wajib yang diperoleh ayah kandung untuk melakukan suatu pengakuan anak luar kawin. Pengaturan terbaru mengenai pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, ketentuan pada pengaturan tersebut terdapat kejanggalan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengakuan anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan kesimpulan bahwa Pasal 49 ayat ke- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki berbagai kelemahan pada Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/Jkt.Pst dengan pembuktian bahwa ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku seluruhnya.

---

Child born out of wedlock does not have the same rights as a legal child. Child born out of wedlock does not have a civil relationship between them and their biological father. Therefore, they need a legal protection for the fulfillment of the rights of an out-of-wedlock child. One of the legal protection for an out-of-wedlock child is recognition of child. This kind of recognition of child aims to make an out-of-wedlock child to get their rights as an out-of-wedlock child that is recognized as legitimate. The Recognition of child is an important vents in Indonesia that must be recorded with the Local Civil Registration Office in order to obtain a written evidence that has the legal force of law. In practice, someone who can do recognize an out-of-wedlock child is the biological father, is it because the biological mother has directly had a civil relationship with the out-of-wedlock child. The consent of the biological mother is mandatory for the biological father to carry out a recognition of an out-of-wedlock child. The latest arrangements regarding the recognition of an out-of-wedlock child are regulated in Article 49 of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Population Administration Law. The article has a discrepancy because it is contrary to the provisions regarding the recognition of children in the Civil Code which results in losses for an out-of-wedlock child. The research method used in this study is normative juridical which is descriptive analysis. The results of this study will present the conclusion that Article 49 paragraph (2) of Law Number 24 of 2013 does not have strong legal force in Determination Number 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst with proof that the provisions regarding the recognition of extramarital children in the Civil Code are still in full force."

"[ABSTRAKAdanya gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak menimbulkan suatu permasalahan, karena belum ada peraturan perundang ? undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibatnya terdapat masalah lain masalah terkait dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak ini yaitu akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak. Perlu dibuatkan suatu peraturan mengenai pengangkatan anak yang lengkap dan mengatur seluruh aspek dalam pengangkatan anak, salah satunya mengenai prosedur pembatalan pengangkatan anak beserta akibat hukumnya.ABSTRACTThe existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.;The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences., The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption’s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent’s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption’s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.]"

"Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masingmasing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masingmasing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law."

"Keberadaan seorang atau beberapa anak merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun. Keberadaan seorang atau beberapa anak merupakan dambaan bagi pasangan suami istri maupun seorang yang tidak memiliki pasangan. Hukum Perdata Barat mengenal sebuah lembaga untuk mewujudkan dambaan tersebut, yaitu adopsi. Namun, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menganut pluralisme di dalam sistem hukumnya yang menempatkan Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat sebagai sistem-sistem hukum yang sejajar dan dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana Hukum Adat mengatur mengenai lembaga adopsi yang dikenal di dalam Hukum Perdata Barat, bagaimana Hukum Adat mengatur mengenai adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal (single parent), bagaimana akibat hukum kekeluargaan dan kewarisan terhadapnya, dan bagaimana kedudukan anak perempuan dalam lembaga adopsi serta akibat-akibat hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara terhadap Kepala Adat dan Pemuka Agama yang dalam hal ini difokuskan pada pengaturan Hukum Adat Bali. Pengaturan mengenai adopsi pada Hukum Adat Bali bersumber pada Kitab Suci Veda dan kebijakan-kebijakan lokal yang tidak tertulis. Adopsi di dalam Hukum Adat Bali lebih dikenal dengan istilah “Memeras Pianak” yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan, sehingga memiliki akibat hukum berupa putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandung. Persyaratan utama dari pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali adalah dilakukan terhadap anak yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua yang hendak mengangkatnya, dalam artian anak yang hendak diangkat tidak boleh dilakukan terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali juga harus melalui suatu prosedur yang dinamakan sebagai upacara “Pemerasan” sebagai perwujudan asas terang dan tunai dalam Hukum Adat. Mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada Hukum Adat Bali diperbolehkan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua berpasangan, baik secara kekeluargaan maupun kewarisan. Hal menarik yang lain kemudian adalah pengangkatan anak bisa dilakukan terhadap anak perempuan yang kemudian memiliki akibat hukum yang tidak sama dengan pengangkatan anak terhadap anak laki-laki. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan bisa melalui “Nyentane” maupun “Pemerasan” yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

---

The existence of one or several children is the most beautiful gift from God that cannot be replaced by anything. The existence of one or several children is a dream for a husband or a single partner. Western Civil Law recognizes an institution to realize this dream, namely adoption. However, it is known that Indonesia adheres to pluralism in its legal system which places Western Civil Law, Islamic Law and Customary Law as parallel legal systems and is used in social life. Then, the question arises about how the Adat Law regulates regarding adoption institutions known in the Western Civil Law, how the Adat Law regulates regarding adoption by single parents, what is the effect of kinship and inheritance law on it, and how Adat Law positions girls in adoption institutions and its legal consequences. To answer these questions, the author uses research methods in the form of library research, as well as conducting interviews with traditional heads and religious leaders, which in this case focuses on regulating Balinese Customary Law. Regulations regarding the adoption of Balinese Customary Law are based on the Vedic Scriptures and unwritten local policies. Adoption in Balinese Customary Law is better known as "Memeras Pianak" which aims to lineage, so it has legal consequences in the form of breaking the kinship between adopted children and biological parents. The main requirement for adoption carried out according to Balinese Customary Law is that it is carried out on children who are still related to their parents, in the sense that the adopted children cannot be against children whose origins are unknown. Adoption of children carried out according to Balinese Customary Law must also go through a procedure known as the "Pemerasan" ceremony as the embodiment of the principle of clear and cash in Customary Law. Regarding adoption by a single parent in Balinese Customary Law, it has the same legal consequences as adoption by paired parents, both by family and inheritance. The interesting thing then is the adoption of children that can be carried out against girls, which has a legal consequence that is not the same as adoption of children for boys. Adoption of children for girls can be done through “Nyentane” or “Pemerasan” which has different legal consequences. "

"Keberadaan seorang atau beberapa anak merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun. Keberadaan seorang atau beberapa anak merupakan dambaan bagi pasangan suami istri maupun seorang yang tidak memiliki pasangan. Hukum Perdata Barat mengenal sebuah lembaga untuk mewujudkan dambaan tersebut, yaitu adopsi. Namun, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menganut pluralisme di dalam sistem hukumnya yang menempatkan Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat sebagai sistem-sistem hukum yang sejajar dan dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana Hukum Adat mengatur mengenai lembaga adopsi yang dikenal di dalam Hukum Perdata Barat, bagaimana Hukum Adat mengatur mengenai adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal (single parent), bagaimana akibat hukum kekeluargaan dan kewarisan terhadapnya, dan bagaimana kedudukan anak perempuan dalam lembaga adopsi serta akibat-akibat hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara terhadap Kepala Adat dan Pemuka Agama yang dalam hal ini difokuskan pada pengaturan Hukum Adat Bali. Pengaturan mengenai adopsi pada Hukum Adat Bali bersumber pada Kitab Suci Veda dan kebijakan-kebijakan lokal yang tidak tertulis. Adopsi di dalam Hukum Adat Bali lebih dikenal dengan istilah “Memeras Pianak” yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan, sehingga memiliki akibat hukum berupa putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandung. Persyaratan utama dari pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali adalah dilakukan terhadap anak yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua yang hendak mengangkatnya, dalam artian anak yang hendak diangkat tidak boleh dilakukan terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali juga harus melalui suatu prosedur yang dinamakan sebagai upacara “Pemerasan” sebagai perwujudan asas terang dan tunai dalam Hukum Adat. Mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada Hukum Adat Bali diperbolehkan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua berpasangan, baik secara kekeluargaan maupun kewarisan. Hal menarik yang lain kemudian adalah pengangkatan anak bisa dilakukan terhadap anak perempuan yang kemudian memiliki akibat hukum yang tidak sama dengan pengangkatan anak terhadap anak laki-laki. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak perempuan bisa melalui “Nyentane” maupun “Pemerasan” yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

---

The existence of one or several children is the most beautiful gift from God that cannot be replaced by anything. The existence of one or several children is a dream for a husband or a single partner. Western Civil Law recognizes an institution to realize this dream, namely adoption. However, it is known that Indonesia adheres to pluralism in its legal system which places Western Civil Law, Islamic Law and Customary Law as parallel legal systems and is used in social life. Then, the question arises about how the Adat Law regulates regarding adoption institutions known in the Western Civil Law, how the Adat Law regulates regarding adoption by single parents, what is the effect of kinship and inheritance law on it, and how Adat Law positions girls in adoption institutions and its legal consequences. To answer these questions, the author uses research methods in the form of library research, as well as conducting interviews with traditional heads and religious leaders, which in this case focuses on regulating Balinese Customary Law. Regulations regarding the adoption of Balinese Customary Law are based on the Vedic Scriptures and unwritten local policies. Adoption in Balinese Customary Law is better known as "Memeras Pianak" which aims to lineage, so it has legal consequences in the form of breaking the kinship between adopted children and biological parents. The main requirement for adoption carried out according to Balinese Customary Law is that it is carried out on children who are still related to their parents, in the sense that the adopted children cannot be against children whose origins are unknown. Adoption of children carried out according to Balinese Customary Law must also go through a procedure known as the "Pemerasan" ceremony as the embodiment of the principle of clear and cash in Customary Law. Regarding adoption by a single parent in Balinese Customary Law, it has the same legal consequences as adoption by paired parents, both by family and inheritance. The interesting thing then is the adoption of children that can be carried out against girls, which has a legal consequence that is not the same as adoption of children for boys. Adoption of children for girls can be done through “Nyentane” or “Pemerasan” which has different legal consequences."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "

"Tesis ini membahas perihal ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa yang dilakukan seorang Notaris/PPAT untuk membantu agar harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh si Pewaris. Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

---

This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his position with a legitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers."