Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam proses jual beli terkait tanah yang belum memenuhi persyaratan jual beli, akan dilakukan terlebih dahulu akta pengikatan jual beli. Perjanjian tersebut dilakukan agar pada saat persyaratan jual beli sudah terpenuhi dapat dilakukan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal terkait dokumen-dokumen penting pada proses jual beli tersebut harus berada dalam penyimpanan Notaris sampai dengan diketahuinya pihak yang berhak atas dokumen tersebut, salah satu dokumen penting tersebut adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam perkara penelitian ini, akta pengikatan jual beli tidak mengatur penyerahan sertipikat hak atas tanah saat terjadinya sengketa sehingga menimbulkan kerancuan atas keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli dan menganalisis peran notaris terhadap sengketa akta pengikatan jual beli dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian berupa eksplanatoris. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum terhadap keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/K/Pdt/2023 yaitu berada pada penjual tanah. Penjual tanah sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan kembali sertipikat hak atas tanah setelah akta pengikatan jual beli tersebut batal. Bahwa Notaris tidak dapat menahan sertipikat tersebut karena tidak ada dasar hukum atau aturan yang jelas dalam akta pengikatan jual beli. Notaris baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan dengan menahan sertipikat hak milik dari pemegang hak atas tanah yaitu penjual tanah.

---

In the sale and purchase process related to land that has not fulfilled the sale and purchase requirements, a deed of sale and purchase binding will be carried out first. The agreement is carried out so that when the sale and purchase requirements have been met, a sale and purchase agreement can be carried out before an authorized official. In the case of important documents related to the sale and purchase process, they must be kept by a notary until the party entitled to the document knows, one of these important documents is the land title certificate. In the case of this research, the deed of sale and purchase does not regulate the delivery of the land title certificate when a dispute occurs, causing confusion over the existence of the land title certificate. This study aims to analyze the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase and analyze the role of notaries in disputes over deeds of binding sale and purchase in these cases. The research method used is doctrinal, qualitative data analysis method and explanatory research type. In this study it can be concluded that the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 630/K/Pdt/2023 is on the land seller. The seller of the land as the holder of the land title has the right to recover the land title certificate. The notary cannot withhold the certificate because there is no legal basis or clear rules in the deed of binding sale and purchase. The notary either intentionally or unintentionally crossed the line in carrying out his role as notary by withholding the certificate of title from the owner, namely the seller of the land."

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."

"Akta autentik adalah produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris UUNJP mengenai Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut yaitu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak, mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan Notaris yang dapat merugikan klien, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jasa Notaris. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Kenotariatan.

---

Original of the deed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minutes deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on the provisions of Article 1 point 9 of Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Position UUNJP on Copy of deed, word of word copies of all deeds at the bottom of the certified deed copy. The phrase is given as the same copy . The position of a copy of the notarial deed which was originally applicable to the perfect evidence becomes imperfect because the copy of the deed is not equal to the value of the deed so that it does not comply with the formal and material requirements of the deed making procedure. The juridical consequence of the agreement in the deed 39 s copy of the agreement can be declared null and void because it causes harm to the parties, contains the element of error and fraud and the notary has a sanction if the notary abuses his authority. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The purpose of this paper is to prevent and anticipate the actions of Notaries that can harm the client, but also to provide legal certainty for every Notary service users. While the benefits of this paper is expected to provide benefits for the development of science in the field of science Notary."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."

"Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnya ia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena akta PPJB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit. Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The notary as a public official authorities in making authentic deed has an important role in various legal relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is, as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one party. This error, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired by the seller. This thesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. This thesis is made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship, whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary is valid, but does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in accordance with the legislation Office of the notary, as well as civil liability with the construction deed against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code."

"ABSTRAKNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam rangka pemeriksaan keabsahan sertipikat hak milik serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Atas tindakannya tersebut, notaris dalam kasus tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 KUHP di pengadilan tingkat pertama, dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut dan bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil bentuk penelitian deskriptif-analitis. Dalam hal ini putusan hakim telah tepat dalam memutus perkara tersebut namun alangkah lebih tepat lagi apabila pasal 374 KUHP yang berhubungan dengan penggelapan berat ditambahkan oleh jaksa kedalam dakwaan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dalam pemeriksaan sertipikat oleh notaris yang memiliki itikad buruk, alangkah baiknya apabila data-data mengenai kepemilikan sertipikat disimpan di dalam sebuah database atau pangkalan data yang disimpan secara online dan hanya dapat diakses oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga selain melindungi penjual, hal tersebut dapat melindungi notaris dengan cara mengurangi kesempatan notaris untuk melakukan penggelapan sertipikat yang dititipkan kepada notaris.

---

ABSTRACTThe role of a notary is of vital importance in the event of a transfer of rights pertaining to high value objects, since a notary has the authority to create authentic deed which acts as a perfect instrument of evidence before the court. However, it is commonly found in practice that a notary commits an abuse of authority when their services are being used in transactions involving a transfer of rights, one such example of a notary rsquo s abuse of authority can be seen in Jakarta High Court Verdict Number 133 PID 2015 PT.DKI. In this case, a notary embezzled a certificate of ownership belonging to a client, which was entrusted to be withheld by the notary for the purpose of validity examination and the execution of its corresponding conditional sale and purchase agreement. For his wrongdoing, the notary in this case was found guilty by the district court for the criminal act of embezzlement as set out in Article 372 of the Indonesian Criminal Code, such decision was later strengthened in the court of appeals. The legal issue to be discussed in this article is on the abuse of authority by the notary the aforementioned case. The research method used is a normative juridical method, with is the result of a descriptive analytical research form. In this case, the decision of the judges was deemed appropriate, however it would be more suitable if Article 374 of the Indonesian Criminal Code relating to severe embezzlement was to be included in the indictment by the prosecutors and was taken into consideration by the judges presiding over the case. To reduce the occurrences of abuse of authority by notaries with bad faith during the examination of a certificate, the data related to the ownership of the certificate should be stored in an online database and should only be accessed by a notary and or land deed official. This will not only help protect sellers, but also reduce the chances a notary has to commit embezzlement withheld certificates. "

"Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Yuridis Normatif dan dianalisa secara kualitatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat dari tindakan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu aktanya menjadi batal demi hukum karena tidak memuat keterangan yang sebenarnya, sedangkan Notarisnya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur pemalsuan, sanksi perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sanksi kode etik dari Majelis Pengawas Notaris.

---

A Notary Public, being an official duly commissioned to draft and prepare authentic deeds, is under the duty to act honestly, in good faith, self-sufficiently, impartially, in favor of the interest of the relevant parties and with reasonable diligence. Failure to fulfill this duty will adversely affect the authenticity and validity of notarial deed, even the acting notary himself and the person or party in whose favor a notarial deed is drawn up. This research was conducted applying juridical normative method and has been analyzed on a qualitative basis.Based on the research conducted, it is identified that failure or negligence of a notary public to fulfill his/her duty to act with reasonable diligence will render a notarial deed null and void for not containing true and correct representations and consequently the notary public may be subjected to criminal liability for misrepresentation and civil liability for the loss suffered by other person or party and other penalty for violation of code on conduct imposed by the Supervisory Board."

"Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT membuat Akta Jual Beli untuk anggota keluarga. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana peran kode etik PPAT terhadap pelanggaran jabatan Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli untuk keluarga serta bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris selaku PPAT tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah telah dibuatnya kode etik PPAT terbaru 27 April 2017 dan di dalamnya disebutkan bahwa IPPAT telah membentuk badan/lembaga tersendiri bernama Majelis Kehormatan untuk mengurusi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris selaku PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli untuk keluarga dalam kasus ini yang tidak dikenakan sanksi maka akta tersebut tetap merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang menuntut. Walaupun hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

---

The existence of Notary PPAT is very important in public life. Because the Notary PPAT provides legal certainty to the public regarding the making of authentic deed required by the community. In their respective regulations, it is stipulated that it is not permissible to make a Deed of Sale if there is a family member in it. However, the authors found there were violations committed by Notary as PPAT made the Deed of Sale and Purchase for family members. So the problem presented in this thesis is how the role of the code of ethics of PPAT against violation of the position of Notary as PPAT in making the Deed of Sale and Purchase for the family and how the legal effect on the deed made by the Notary as PPAT. The research method used in this thesis is a type of normative juridical research with the type of descriptive analytical research.

The conclusion of the research in this thesis is the making of the latest PPAT code of ethics April 27, 2017 and in it is mentioned that IPPAT has established a separate body institution named Honorary Council to deal if there is a violation made by Notary as PPAT. And the legal consequences of the deed made by Notary as PPAT in the making of Deed of Sale and Selling for families that are not subject to sanction then the deed is still an authentic deed and has a strong strength of proof as long as no other party is demanding. "

"Penelitian ini menganalisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan secara lisan terhadap tanah yang masih dibebankan hak tanggungan sampai akhirnya calon penjual meninggal dunia dan belum dilaksanakannya jual beli di hadapan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Perjanjian pengikatan jual beli secara lisan dilakukan dihadapan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Suami Penggugat. Pengadilan Negeri Maumere Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mme, memutuskan untuk tetap menyatakan mengikat perjanjian pengikatan jual beli dan harus dilaksanakan pembuatan jual beli di hadapan PPAT bagi ahli waris dari calon penjual. Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara lisan dari keabsahannya telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian akan lebih kuat apabila dilakukan atau mendapatkan suatu pengakuan dari para pihak. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT dalam bentuk akta autentik akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

---

This study analyzes how the legal force of a oral sale and purchase agreement is for land that is still burdened with mortgage rights until the prospective seller dies and the sale and purchase has not been carried out before the PPAT. This study uses a doctrinal research method. The oral sale and purchase agreement was made before Co-Defendant I, Co-Defendant II and the Plaintiff's Husband. The Maumere District Court Number 39/Pdt.G/2021/PN Mme, decided to continue to declare the sale and purchase agreement binding and the sale and purchase must be carried out before the PPAT for the heirs of the prospective seller. The oral sale and purchase agreement from its validity has met the requirements for a valid agreement based on Article 1320 of the Civil Code. The power of proof will be stronger if it is carried out or gets an acknowledgement from the parties. An agreement made in writing and made before an authorized official in this case a Notary/PPAT in the form of an authentic deed will provide certainty and legal protection for the parties."