Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil.

---

The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena Notaris membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham secara fiktif, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT dan tanggung jawab Notaris terhadap akta berita acara RUPS tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta undang-undang jabatan Notaris bukan serta merta mengabulkan keinginan para pihak.

---

This thesis discusses a general shareholder's meeting minutes made by a Notary which is contradictory to the law of the republic of indonesia No. 40 concering limited liability company 2007 (company law), in which the notary produces a deed based on a fictional shareholder's meeting or in a other words a non existant meeting. The problem statement of this research regards to the validity of the minutes of meeting which does not comply by company law, and the responsibility and liablity of the notary itself. The method used in this research is normative legal research that is done by exploring library materials.

This research is analytical descriptive, which strengthens existing theories. In conclusion, the minutes of meeting in this case is invalid or in other words null and void, and the notary is subjected to administrative, civil, and criminal liability. Therefore, it is compulsory to comply and abide by the law and regulations binding the notary's legal actions and not just simply fulfilling the wishes of the parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena Notaris memberikan akta yang belum ditandatanganinya kepada penghadap untuk ditandatangani oleh penghadap lainnya tanpa di hadapan Notaris Kemudian timbul permasalahan mengenai keabsahan akta tersebut Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta tersebut menjadi tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian evaluatif Kata kunci Pembuatan Akta Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about making of notary rsquo s deed which not be signed in front of notary The problem of this case occurs because notary giving deed that have no signed to the appearer to be signed by the other appearer without presence of notary Then raised the question as to the authenticity of the deed The result of this thesis namely the mentioned notary rsquo s deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an evaluative research Keywords Deed was not signed in front of Notary"

"Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban notaris atas pelaporan komposisi saham kepada Kemenkumham yang didasarkan pada Akta PKR yang tidak berisi keputusan RUPS tentang perubahan susunan pemegang saham, serta tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS. Penelitian didasarkan pada Putusan Nomor 89/G/2021/PTUN-JKT, yang memeriksa pembatalan SK Menkumham nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 berisi Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar, dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan. Isu pokok pembatalan dikarenakan Menkumham menerbitkan surat tidak sesuai dengan Akta PKR yang dijadikan dasarnya, yaitu pada Akta PKR tidak terdapat keputusan RUPS tentang pemberitahuan perubahan komposisi saham kepada Menkumham, namun pada SK yang dikeluarkan oleh Menkumham terdapat penjelasan komposisi saham yang terbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari studi literatur dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian yang didapatkan ialah pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris DW adalah pertanggungjawaban dari sisi administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban dari sisi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggungjawaban secara perdata dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, dan sanksinya dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana dapat diberikan kepada Notaris DW apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dapat membuktikan unsur niat jahat (mens rea) terpenuhi, dikarenakan unsur pidana lainnya yaitu perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Sebagai tindak lanjut atas pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TTAS, direksi PT TTAS dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, sehingga Menkumham dapat mengelola perubahan pada daftar perseroan dan susunan pemegang saham dari PT TTAS akan kembali seperti sebelum dilakukannya perubahan.

---

This research analyzes the accountability of notary to reporting changes the composition of shareholders to the Ministry of Law and Human Rights, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions that does not contain an agenda for changing the composition of shareholders. It also examines the follow-up actions to the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 concerning the Approval of Adjustment to the Articles of Association of PT TTAS. The study is based on Decision Number 89/G/2021/PTUN-Jkt, which reviewed the cancellation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019. This decree includes the Approval of Adjustment to the Article of Association, Receipt of Changes to the Article of Association and Receipt of Corporate Data Changes. The core issue of the cancellation arose because the Minister of Law and Human Right issued a decree inconsistent with the PKR Deed that served as its basis. Specifically, the PKR Deed did not include a decision to notify changes in the composition of shareholders to the Minister, yet the decree issued by the Minister contained an explanation of the latest shareholder composition. The research is doctrinal, utilizing secondary data obtained through literature review and interviews with informants. The study found that the accountability applicable to Notary DW is administrative, civil, and criminal liability. Administrative accountability may involve verbal warnings, written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Civil liability can be imposed if the court determines that the elements of Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled, with sanctions including reimbursement of costs, compensation, and interest. Criminal liability can be applied if the court proves the presence of intent (mens rea), as the element of unlawful action (actus reus) has already been fulfilled. As a follow-up to the revocation of the Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-0009104.AH.01.10 Year 2019 regarding the Approval of Adjustment to the Article of Association of PT TTAS, the Board of Directors of PT TTAS may file a request to annul the Receipt of Notification of Corporate Data Changes. This would allow the Minister of Law and Human Rights to manage the changes in the company’s registry and restore PT TTAS’s shareholder composition to its state prior to the changes."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"Penelitian ini berfokus pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani tanpa surat kuasa karena dalam kenyataannya sering memunculkan sengketa. Sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, di mana ditemukan penggunaan kuasa dibawah tangan oleh perusahaan yang mengatasnamakan direksi yang kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian kerjasama yang ditanda tangani tanpa adanya surat kuasa direksi dan tanggung gugat direksi perusahaan dan notaris atas perjanjian kerjasama tanpa surat kuasa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen (kepustakaan) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dikemukakan bahwa akta yang ditandatangani tanpa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat subjektif di mana suatu akta diharuskan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan. Selain itu mengenai tanggung gugat direksi dan notaris ditemukan bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan notaris dapat diminta pertanggungjawaban berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This study focuses on cooperation agreements signed without a power of attorney because in reality they often lead to disputes. As is the case in Supreme Court Decision No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, where it was found that the use of power under the hands of a company on behalf of the board of directors was later misused by irresponsible persons. The problem raised in this study is the position of the cooperation agreement deed which was signed without a power of attorney of the board of directors and the accountability of the company's directors and notaries for the cooperation agreement without a power of attorney according to the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT) and the Notary Position Act (UUJN). This normative juridical research was conducted to collect secondary data through document study (library) which was then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the deed signed without a power of attorney does not meet the subjective requirements where a deed is required to have perfect evidentiary power, therefore the deed is invalid and non-binding which causes the deed to be cancelled. In addition, regarding the accountability of the directors and notaries, it was found that the directors have full personal responsibility for the company's losses if proven guilty or negligent in carrying out their duties and the notary can be held accountable in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"Investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum yang baru atau membeli saham perseroan berbadan hukum yang sudah beroperasi, akan tetapi semua itu harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksananya.Pendirian Perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau badan lain yang telah ditetapkan untuk itu. Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peran notaris adalah membantu pernerintah memberikan konsultasi hukum bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing dan membuatkan Akta Pendirian perseroan terbalas penanaman modal asing.Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normative dan empiris terhadap prosdur yang diberlakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibualnya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau pemyataan keputusan rapat, dan mencocokan joint venture agreement (kalau ada) dan Surat Persetujuan BKPM serta menuangkan kehendak para pihak kedalam akta pendirian sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh pengesahan dari Menteri.

---

Foreign investors interested in investing their capital in Indonesia generally can invest by means of establishing new legal entities or by means of purchasing shares of companies having legal entity status which have already operated, however, all of those methods must referred to the prevailing provisions or regulations which are Capital Investment Law and Limited Liability Company Law together with their implementing regulations.

The establishment of such foreign capital investment limited liability company can be conducted by following the procedures which have been stipulated by the Capital lnvestrnent Coordinating Board and/or other institutions which have been stipulated for such purpose. The tirst procedure which must be conducted is the submission of proposal to the Capital Investment Coordinating Board by completing all requirements which have been stipulated. In relation to such matter, the roles of notary for the parties who wish to establish such foreign capital investment limited liability company are helping the government to provide legal consultancy in accordance with the prevailing statutory regulations as a form of consent of the parties and preparing Deed of Establishment of foreign capital investment limited liability Company.

The composing method of this thesis is descriptive, normative and empiric towards the procedures implemented in the establishment of foreign capital investment limited liability Company.

From such research, has been obtained conclusion that the roles of notary in he establishment of foreign capital investment limited liability company are providing legal consultancy, preparing agreement, and setting out the intention of the parties into the deed of establishment, preparing Minutes of General Meeting of Shareholders or Statement of Resolutions of Meeting for the change of status from ordinary limited liability company to become foreign capital investment limited liability company in accordance with the prevailing provisions and obtaining legalization from the Minister."

"Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Metode penelitian dengan bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dengan eksplanatoris, dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya.

---

The cancellation of the Statement of Meeting Resolutions by the Court because of false information inputted by the appellants/claimant in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at the hands of committed without the knowledge of the Notary, which is contained in Court Decisions Number 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk. The problem raised in this research are about the analysis of the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions and the Notary's responsibility for the Deed which was declared null and void by the Court. The method of this research is normative juridical research. This research is explanatory, with a qualitative approach method. The results of this research are, that the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions is declared legally invalid and has no binding legal force and is void with all legal consequences and the responsibility of the Notary for the Deed of Statement of Meeting Resolution made by him."