Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam jaminan fidusia, terdapat pihak memberi jaminan (pemberi fidusia), pihak yang menerima jaminan (penerima fidusia), dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktek jaminan fidusia, dikarenakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan fidusia, benda tersebut harus benar-benar diserahkan ke dalam kepemilikan penerima fidusia. Untuk melakukan penyerahan ini, yang menyerahkan benda tersebut harus memiliki kewenangan untuk bertindak. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pihak pemberi fidusia adalah pemilik dari benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyerahkan hak kepemilikan benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik benda. Namun pada prakteknya, dapat terjadi penyelewengan pada penjaminan fidusia dimana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan jaminan fidusia oleh orang lain dalam suatu perjanjian fidusia. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia bukan milik pemberi fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 9/PDT/2022/PT BJM; dan perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminan nya bukan milik pemberi fidusia adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 huruf (a) UUJF.

---

In fiduciary guarantee, parties included is the grantor of the fiduciary, the recipient of the fiduciary, and fiduciary guarantee object. Trust is important between parties in the practice of fiduciary guarantees, due to fiduciary guarantee remains in the control of the grantor of the fiduciary, and to make an object as fiduciary guarantee, it must be transferred into the ownership of the recipient of the fiduciary. The person who handed over the object must have the authority to act. According to that, it’s defined that the grantor of the fiduciary is the owner of the guarantee object, due to the authority to hand over ownership rights is only owned by the owner. However, in practice, fraud can happen where the owner of the object doesn’t know that his object used as fiduciary guarantee by someone else in a fiduciary agreement. The problem focus raised in this research is the legal consequences of a fiduciary guarantee deed with the object of the fiduciary guarantee not owned by the grantor of the fiduciary based on High Court Decision 9/PDT/2022/PT BJM; and legal protection for owners of objects whose objects are guaranteed as fiduciary collateral. This research was conducted using doctrinal research, by perform further analysis of secondary data. The data collection tool is a literature study, by collecting data from books, articles, journals, and regulations related to fiduciary guarantees. The analysis results in this research concluded that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed whose identity of ownership of the collateral object does not belong to the grantor of the fiduciary is null and void. Because it is not fulfilled terms of validity of the agreement according to Article 1320, which is a lawful cause, on the account of violating Article 1 section (5) and Article 6 letter (a) UUJF."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan jabatan harus berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatan, ada peraturan yang mengatur mengenai batas jumlah kewajaran dalam pembuatan Akta. Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan peraturan mengenai jumlah batas kewajaran pembuatan Akta perhari yaitu sebanyak 20 dua puluh Akta. Seiring berkembangnya pembangunan nasional, banyak masyarakat yang membutuhkan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan. Jaminan fidusia banyak diminati oleh masyarakat. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam Akta Notaris yaitu Akta Jaminan Fidusia. Sehingga banyak Notaris yang membuatkan Akta Jaminan Fidusia. Terkait dengan adanya pembatasan jumlah kewajaran dalam pembuatan akta, Notaris mencari solusi yaitu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia Kolektif. Penelitian ini membahas mengenai legalitas dari Akta Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia Kolektif. Serta menganalisis tanggung jawab dari pemberi fidusia kolektif apabila terjadi eksekusi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Selanjutnya terhadap data-data yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian, terkait dengan Akta Jaminan Fidusia dengan pemberi fidusia kolektif adalah sah karena telah telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 UUJN dan Pasal 5 UUJF. Berkaitan dengan tanggung jawab dari Pemberi Fidusia Kolektif ini merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing Pemberi Fidusia. Sehingga apabila terjadi wanprestasi maka yang akan di eksekusi adalah Pemberi Fidusia yang wanprestasi saja.

---

ABSTRACT Notary public in running the Office should hold fast to the notary public code of ethics and UUJN. In the run position, there are regulations governing the reasonableness of amount limit in making the deed. The Honorary Council of the Centre issued a regulation on the amount of the limits of reasonableness of Certificate creation per day that is as much as 20 twenty Certificate. Along with the development of national development, many people who need credit. In granting credit require a guarantee. Fiduciary guarantee of the great demand by the public. The imposition of fiduciary guarantee body poured in notary deed i.e. Fiduciary Guarantee Deed. So a lot of the Notary deed of Guarantee makes the Fiduciary. Associated with the existence of a restriction of the number of fairness in making the deed, notary, i.e. find a solution created with the Fiduciary Guarantee Deed Giver Collective Fiduciary. This research deals with the legality of the Fiduciary Guarantee Deed with Collective Fiduciary Giver. As well as analyzing the responsibilities of collective fiduciary giver in case execution. The method of the approach used in this study is the juridical normative. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from the study of librarianship and supported with interviews to some of the interviewees who are competent in their jobs. Further data data that is descriptive analytical. Based on research associated with the Fiduciary Guarantee Deed with collective fiduciary giver is legitimate because it has been fulfilling the conditions in article UUJN and article 38 5 UUJF. With regard to the responsibility of the giver of this Collective Fiduciary is the personal responsibility of each of the giver of the Fiduciary. So in case of tort would execute the Fiduciary Giver is tort only."

"Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.

---

This research discusses civil cases that were examined and tried at the North Jakarta District Court with case Number 305 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. The Plaintiff is a company engaged in leasing financing, while the Defendant is an individual who has obtained a credit facility from the Plaintiff. Then in the course of the Defendant's default in the case of delinquent payments, it was discovered that the Defendant was in a narcotics crime case and the object of fiduciary security was confiscated by the North Jakarta District Prosecutor's Office for destruction. The Plaintiff filed a lawsuit and confiscated guarantees which based on the decision of the District Court Number 305/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr., The Plaintiff was won and then confiscated the vehicle guarantees of the Defendant's property to be submitted to the Plaintiff. The problems raised in this research are regarding the limitations of the criminal court's decision to abolish the fiduciary property rights of the fiduciary, legal remedies that the fiduciary can take against the confiscation of collateral objects and the role of the notary in protecting the interests of third parties. To answer these problems used normative juridical legal research methods and descriptive evaluative research typology. The result of this research is that confiscation can be carried out against the guilty person who is handed over to the government, but only for the goods that have been confiscated. Legal remedies that can be taken by fiduciary holders can be done with resistance or lawsuits. The role of the notary in protecting the interests of third parties by ensuring that the parties are authorized persons, the object of guarantee is the true property of the fiduciary and by adding a voluntary submission clause to the fiduciary guarantee deed."

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."

"Tesis ini membahas mengenai kuasa menjual yang seringkali disalahgunakan untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara melawan hukum, terutama jika kuasa tersebut mengandung unsur cacat kehendak seperti kekeliruan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/PDT/2022, Nomor 3176 K/PDT/2020, dan Nomor 3324 K/PDT/2019 menggambarkan sengketa kepemilikan tanah yang bersumber dari kuasa menjual atau perjanjian peralihan hak yang diduga mengandung unsur cacat kehendak. Dalam kasus-kasus tersebut, para pihak bersengketa mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah serta tuntutan ganti rugi akibat penyalahgunaan kuasa menjual. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal dan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pembuatan kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak seringkali dimanfaatkan sebagai modus operandi penjualan objek jaminan secara melawan hukum. Untuk mencegahnya, diperlukan kehati-hatian dari pemberi kuasa, integritas penerima kuasa, serta peran aktif notaris dalam menggali kehendak para pihak. Akibat hukum dari kuasa menjual yang cacat adalah pembatalan kuasa beserta perjanjian turunannya, pengembalian objek kepada pemilik semula, serta kewajiban ganti rugi bagi penerima kuasa yang beritikad buruk. Kuasa menjual yang mengandung unsur cacat kehendak merugikan kepentingan pemberi kuasa dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran notaris, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar kuasa menjual dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai instrumen pendukung transaksi yang sah. Putusan-putusan pengadilan dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan kuasa menjual.

---

This thesis discusses the power of sale that is often misused to execute collateral objects unlawfully, especially if the power of sale contains elements of will defects such as mistake, coercion, fraud, or abuse of circumstances. Supreme Court Decisions No. 22 K/PDT/2022, No. 3176 K/PDT/2020, and No. 3324 K/PDT/2019 illustrate land ownership disputes stemming from power of sale or title transfer agreements that allegedly contain elements of will defects. In these cases, the parties disputed the validity of the transfer of land rights and the claim for compensation due to misuse of the power of sale. This research uses a form of doctrinal research and focuses on literature research to examine legal principles, legal systematics, and legal synchronization related to the power of sale containing elements of will defects. The data obtained is analyzed descriptively qualitatively. The making of power of attorney to sell containing elements of defective will is often used as a modus operandi for the sale of collateral objects unlawfully. To prevent this, caution is required from the grantor, the integrity of the power of attorney recipient, and the active role of the notary in exploring the will of the parties. The legal consequences of a defective power of attorney to sell are the cancellation of the power of attorney and its derivative agreements, the return of the object to the original owner, and the obligation to compensate the recipient of the power of attorney for bad faith. Power of attorney to sell that contains elements of defective will harms the interests of the grantor and creates legal uncertainty. For this reason, it is necessary to strengthen regulations, increase the role of notaries, educate the public, and consistently enforce the law so that the power of sale can be used according to its function as a supporting instrument for legal transactions. Court decisions can serve as a guideline in providing optimal legal protection for parties harmed by misuse of the power of sale."

"Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditor yang mana dalam hal ini adalah penerima fidusia. Pengalihan yang terjadi mengharuskan hakim menciptakan pertimbangan dan memberikan putusan yang terbaik yang dapat memberikan efek jera dan juga agar dapat sesuai dengan tiga prinsip dasar hukum pertama keadilan, kedua kepastian, dan ketiga kemanfaatan. Mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 303 K/Pid.Sus/2022 dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Tata Sasmita terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam melakukan tindakan pengalihan benda yang menjadi objek fidusia, namun dalam poin selanjutnya penjatuhan pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sebesar lima juta rupiah tidak usah dijalani dikarenakan hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama satu tahun kepada terdakwa. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat tentang analisis terhadap putusan hakim mengenai hukuman percobaan tersebut apakah akan memberikan solusi efektif untuk hakim dalam memutuskan hukuman, khususnya terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang menjadi inti penelitian ini. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Selanjutnya dapat dikemukakan 3 (tiga) hasil analisis dari penelitian, yaitu: Pertama, untuk memudahkan hakim dalam memutus terkait UU Jaminan Fidusia, maka pemerintah dan Mahkamah Agung harus menetapkan pedoman pemidanaan. Kedua, hakim harus menjadikan asas efisiensi sebagai landasan pengambilan keputusan mengenai tuntutan pidana setelah menilai dampak tindak pidana terhadap pemerintah, masyarakat, korban, dan pelaku. Ketiga, penjatuhan pidana oleh hakim harus dilakukan berdasarkan nilai perbuatan pelakunya, tidak hanya pada saat kejahatan itu dilakukan, tetapi juga ketika banyak kerugian dan keuntungan yang timbul setelah putusan itu diambil.

---

Without the creditor's beforehand consent, which in this instance is the fiduciary recipient, objects designated as fiduciary collateral are transferred. The judge is obligated to formulate deliberations and render an optimal decision that not only serves as a deterrent but also adheres to the three fundamental legal principles—first justice, second certainty, and third benefit—in light of the transfer that takes place. In its decision number 303 K/Pid.Sus/2022, the Supreme Court recognised that Tata Sasmita, a criminal who committed acts of interference with fiduciary objects, had been legally and convincingly proven guilty. However, Sasmita was sentenced to six months in prison and a fine of five million rupiah; service of the fine was not mandatory because the judge imposed probation for one year. Hence, this study was conducted by examining the judge's ruling on the trial and its potential efficacy in aiding the judge in sentencing, with a particular focus on the subject of fiduciary guarantees, which forms the fundamental basis of this research. The collection and analysis of primary and secondary legal materials via document studies constitutes this doctrinal legal research. Furthermore, three (three) analysis results from the research can be stated: First, the government and the Supreme Court must establish sentencing guidelines to facilitate judges' decision-making regarding the Fiduciary Guarantee Law. Furthermore, in determining criminal charges, justices ought to be guided by the principle of efficiency subsequent to evaluating the repercussions of criminal activities on the government, society, victims, and offenders. Furthermore, in addition to the monetary worth of the perpetrator's actions at the time the crime was conducted, the judge must also consider the financial repercussions and advantages that accrue subsequent to the verdict."

"Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat seorang PPAT tanpa melalui proses pemeriksaan MP3W, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa PPAT harus bisa kembali menjalankan jabatannya seperti sebelum adanya berita acara pengambilan keputusan yang menyatakan pemberhentian tidak hormat, dan harus dilakukan rehabilitasi agar nama PPAT tersebut menjadi baik kembali. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT yang dalam kenyataannya tidak terbukti beirsalah dan peirlinduingan dalam uipaya hukum PPAT menyikapi ketidakpatuhan MP3D yang tidak meinjalankan Putusan a quo. Penelitian doktrinal ini dikerjakan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Guna memperkuat data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder yang didukung oleh wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dirugikan karena adanya pemblokiran akses sebagai PPAT yang dilakukan pasca penetapan surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri ATR/BPN. Hingga saat ini akses sebagai PPAT belum dibuka sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung 337K/TUN/2021 telah menegaskan agar PPAT tersebut dikembalikan ke jabatannya. Perlindungan dalam upaya hukum PPAT (RN) menyikapi ketidakpatuhan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021 adalah bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada RN melalui pemberian Putusan a quo kepada Menteri ATR/BPN dan Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Riau, untuk selanjutnya dapat dieksekusi.

---

Disrespectful dismissal of the Land Deed Making Official (PPAT) based on the Minutes of Decision Making of the Rokan Hulu District Board of Trustees and Supervisors (MP3D) Number 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 has caused material and immaterial losses to the PPAT in question. Supposedly, based on the provisions of Article 38 of Permen Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Officials for Making Land Deeds, a dismissal of disrespect for a PPAT can only be carried out if it has gone through an inspection process by the Regional Supervisory and Supervisory Board (MP3W) and is declared proven to have committed a serious violation. The case in the Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021 relates to the dishonorable dismissal of a PPAT without going through the MP3W inspection process, in which the decision affirmed that the PPAT must be able to return to carrying out his position as before there was an official decision-making report stating the dishonorable discharge, and rehabilitation must be carried out so that the PPAT's name will become good again. Therefore the issue raised in this study is regarding the legal consequences of dishonorable dismissal of the PPAT which in reality has not been proven guilty and protection in the PPAT's legal efforts in responding to the non-compliance of the MP3D which does not carry out the a quo decision. This doctrinal research is carried out through document studies to collect legal materials which are secondary data. To strengthen the data, interviews were conducted with sources relevant to the research problem. Furthermore, secondary data supported by interviews were analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPAT in question was disadvantaged because of the blocking of access as a PPAT which was carried out after the issuance of a dishonorable dismissal decision by the Minister of ATR/BPN. Until now, access as a PPAT has not been opened, while the Supreme Court Decision 337K/TUN/2021 has confirmed that the PPAT is returned to its position. Protection in PPAT (RN) legal efforts in response to the non-compliance of the Regional Advisory and Supervisory Board (MP3D) which does not implement the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 337 K/TUN/2021 is repressive. This legal protection is given to RN through the awarding of a quo decision to the Minister of ATR/BPN and the President by the State Administrative Court (PTUN) in Riau, for further execution."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Wno dimana Putusan tersebut menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Para Pihak dibuat Secara Melawan hukum dan membuat status hukum Akta Jual Beli tersebut menjadi Akta Di bawah Tangan dan bagaimana akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta peran dari Notaris dan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari Penelitian ini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Wno dimana Ratio decidendi hakim sebagai dasar dalam memberikan putusan atas gugatan konvensi telah tepat. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta materiil yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi II telah tepat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena membuat AJB Nomor 17-2018 secara bertentangan dengan norma hukum serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Selanjutnya saran dari Penelitian ini adalah PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli perlu memperhatikan syarat sah pembuatan akta jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hakim dalam memberikan amar putusan sepatutnya didasari atas ratio decidendi yang disusun secara sistematis, sehingga suatu putusan memiliki nilai yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.

---

This research discusses the Wonosari District Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.Wno in which the Decision states that the Sale and Purchase Deed signed by the Parties was made unlawfully and made the legal status of the Sale and Purchase Deed a Deed Under Hand and what are the legal consequences of a deed made unlawfully as well as the role of Notary and PPAT. This research uses doctrinal method, using analytical descriptive research typology. The conclusion of this research is that the Wonosari District Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.Wno where the judge's Ratio decidendi as the basis for giving a decision on the convention lawsuit is correct. The judge's consideration is based on material facts linked to relevant legal provisions. Therefore, the actions taken by the Defendant Convention II are appropriate to be declared as an unlawful act because they made AJB Number 17-2018 contrary to legal norms and violations of the formal truth of the deed have the legal effect of the authentic deed losing its authenticity. Furthermore, the suggestions from this research are that the PPAT in making a Sale and Purchase Deed needs to pay attention to the legal requirements for making a sale and purchase deed as stipulated in the provisions of laws and regulations and the Judge in giving a verdict should be based on a ratio decidendi that is systematically arranged, so that a decision has a value that contains justice and legal certainty."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini harus diperhatian setiap Notaris agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat dalam kasus putusan pengadilan tinggi Bandung (no. 116/pdt/2016/ptbdg). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembuatan akta hibah wasiat dalam bentuk wasiat umum, Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama akta ini harus memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UUJN-P) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu syarat-syarat suatu akta otentik apabila tidak terpenuhinya ketentuan ini maka akta ini menjadi non exsistent dikarenakan perbuatan dalam akta ini merupakan tindakan sepihak dan Notaris tersebut dikenai sanksi Pasal 16 ayat 11 dan 12 UUJN-P.

---

Notaries in performing their obligations shall act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and safeguard the interests of the parties concerned in a legal act. It should be the concern of every Notary in order to avoid the problems which can be detrimental to the parties or Notary concerned.In this study the author discusses the responsibility of Notary to the legal effect of the making of deed of grant of wills in case of decision of high court of Bandung (No. 116 / pdt / 2016 / ptbdg).The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation.The result of this research is the making of deed of donation grant in the form of general testament (openbaar statement), Notary must pay attention to the applicable provisions especially this deed must fulfill Article 1868 Book of Civil Law (UUJN-P) and Article 38 Law Number 2 Year 2014 on the Notary's Office is the requirement of an authentic deed if it is not fulfilled this provision then this deed becomes non exsistent because deed in this deed is a unilateral action and the Notary is subject to sanction of Article 16 paragraph 11 and 12 UUJN-P."