Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah entitas yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan ultra mikro, BLU PIP memiliki beberapa kompetitor yang berdampak padakondisi persaingan yang tinggi. Kompetitor sebagaimana dimaksuddapat berbentuk Badan Layanan Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),maupun platformFintech Peer-to-Peer Lending. Berkenaan dengan kondisi persaingan tersebut, BLU PIP juga dihadapkan pada ancaman baru yaitu implementasi holdingultra mikro yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui analisis strategi serta implementasi strategi dari BLU PIP dalam menghadapi holdingultra mikro. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Porter’sFive Forces. Adapun data diperoleh dari telaah dokumen dan in-depth interview. Dari hasilpenelitian menggunakan Lima Analisis Porter, disimpulkan bahwaBLU PIP memiliki persaingan pada industri sejenis cukup tinggi, ancaman pendatang baru cukup tinggi, daya tawar pemasok cukup tinggi, daya tawar pembeli juga cukup tinggi, dan untuk ancaman produk pengganti tidak ada.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada BLU PIP yaitu,lebih fokus pada inisiasi kerjasama dengan koperasi baru dengan skema penyaluran langsung, melakukan diferensiasi terhadap aspek pendampingan kepada debitur, serta menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme direct lending."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah host countries national culture atau home countries national culture yang lebih mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan foreign affiliates banks. Penelitian ini menggunakan sampel foreign affiliates banks global dengan periode penelitian 2009-2015. National culture diukur dengan menggunakan 4 dimensi Hosftede rsquo;s framework of national culture, yaitu: uncertainty avoidance, individualism, masculinity v.s femininity dan power distance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa national culture of home country lebih mempengaruhi perilaku foreign affiliates banks daripada national culture of host country. Lebih spesifik, pengambilan risiko pada foreign affiliates banks akan lebih tinggi ketika national culture of home country memiliki nilai individualism yang tinggi dan power distance yang rendah.

---

This study aims to determine whether national culture of host or home country which has more influence on risk taking behavior of foreign affiliates banks. This study uses samples of foreign affiliates banks operating globally with period of observation from 2009 to 2015. National culture is measured by using 4 dimensions of Hofstede rsquo s framework of national cultures uncertainty avoidance, individualism, masculinity v.s femininity, and power distance. This study finds that risk taking behavior of foreign affiliates bank is dominated by the culture of home country. Specifically, they take more risks when the national culture of home country has high individualism and high power distance cultural values."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran risiko sistemik dengan menggunakan metode network analysis untuk mendapatkan peringkat SIFI bank-bank di Indonesia. Dengan menggunakan data penempatan antar bank periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara empiris ditemukan bahwa interkoneksi pasar uang antar bank semakin meningkat. Namun demikian kondisi yang signifikan berbeda terjadi pada tahun 2013, di mana pola interkoneksi jaringan antar bank mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari nilai degree centrality, bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta nasional cenderung bersifat in-degree. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh bank swasta asing, di mana sebagian besar cenderung bersifat out-degree. Selain itu, bank yang memiliki nilai betweenness centrality yang tinggi cenderung akan memiliki nilai closeness centrality yang tinggi pula.

---

ABSTRACTThis study aimed at measuring systemic risks using network analysis method to obtain the SIFI rating of banks in Indonesia. Using the 2011 2015 interbank placement data, it is empirically found thon interbank money market interconnection increased. However, a significantly different condition was found in 2013 in which the interbank network interconnection pattern went downwards compared to the previous year. From the degree centrality score, government owned and national private banks tend to be in degree while foreign private banks tend to be out degree. In addition, bank with higher betweenness centrality score will have higher closeness centrality score as well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan Automatic Exchange of Information yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan khususnya pada PT Bank XYZ.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan Bank XYZ sebagai Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan untuk menerapkan ketentuan standar pelaporan internasional yaitu Common Reporting Standard (CRS) yang digunakan untuk mengklasifikasiakan data sesuai dengan tujuan pelaporannya. Beberapa kendala yang ditemukan yakni perlu adanya guidance lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak berwenang (competent authority) yang mengatur secara lebih rinci mengenai petunjuk pengisian laporan yang akan dilaporkan pada saat pelaporan data informasi keuangan, dan juga Direktorat Jenderal Pajak harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala terkait saat dilakukan pelaporan oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

---

This studi aims to analyze the implementation of Automatic Exchange of Information by Financial Institution especially at PT Bank XYZ. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field research conducted by interviews with related parties. The results of the study show that Bank XYZ as a Reporting Financial Institution is required to implement the provisions of international reporting standards, namely Common Reporting Standard (CRS), which is used to classify data in accordance with its reporting objectives. Some obstacles were found, namely the need for further guidance issued by the Directorate General of Taxes as a competent authority that regulates in more detail the instructions for filling in reports to be reported when reporting financial information data, and also the Directorate General of Taxes must anticipate the possibility related problems when reported by the reporting financial institution."

"ABSTRAKFinancial Technology Fintech merupakan sebuah fenomena yang baru berkembang satu dekade terakhir, yang menggabungkan antara penyediaan jasa keuangan dan kemajuan teknologi.. Penggunaan teknologi digital pada kegiatan usaha Fintech dinilai merupakan solusi yang efisien dari permasalahan lembaga keuangan formal, namun penggunaan teknologi digital pada setiap tahap pelaksanaan jasa keuangan tidak selamanya sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbeda hal nya dengan India yang berkat kemajuan teknologinya telah berhasil menyeimbangkan antara efisiensi dan legalitas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, dimana Indonesia merupakan negara yang mengadopsi ketentuan dari rekomendasi FATF tersebut. Indonesia yang sempat dinyatakan sebagai negara yang rawan tindak pidana pencucian uang, mengalami penrubahan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dua dekade terakhir. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai perkembangan pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa dan perbandingan pengaturannya di masa sekarang antara Indonesia dengan India. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penemuan ini adalah identifikasi perubahan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia dari masa ke masa, dalam hal perbandingan pengaturan antara Indonesia dengan India, persyaratan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan dimana perbedaan yang paling mencolok adalah pada persebaran peraturan serta pada proses verifikasi data nasabah. Berdasarkan hasil tersebut, BI harus membentuk peraturan terintegrasi serta bekerjasama dengan pihak lembaga pemerintahan maupun swasta dalam membentuk sistem.

---

ABSTRACTFinancial Technology commonly called as Fintech is an uprising phenomenon during the last decade which combine the provision of financial services and technology advancement. The usage of digital technology in Fintech is seen as a solution for the problems faced by formal financial institution, but it doesn rsquo t always comply with the regulating law in Indonesia such as the regulation of know your customer. On the other side, India has succeed to balance between economic efficiency and the regulation. Know Your Customer Principle is one of the recommendation issued by the FATF to combat money laundering practices, where Indonesia is listed as one of the country that comply with the FATF recommendations. Indonesia which was listed as a non cooperative country on combating money laundering, have several changes of law on know your customer principle during last couple of decade. This thesis discusses about the changes of law on know your customer principle from time to time in Indonesia and the comparation of its regulating law between Indonesia and India. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The result of this thesis research is an identification of the changes of law in Indonesia regarding to the application of know your customer principle, and the similarities as well as differences between Indonesia and India. The biggest distinction between the two is the regulation regarding the customer verification process. Based on that results, Bank Indonesia should issue an integrated regulation and cooperate with other institution as well as private company to make a digital identity system for application of electric digital customer due diligence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks inklusi keuangan syariah (IIKS), pada sektor perbankan syariah, serta menganalisis pengaruh variabel daerah, yaitu PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, rasio gini, persentase penduduk yang menggunakan internet, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap IIKS. Data yang digunakan adalah data panel 33 Provinsi di Indonesia, selama periode 2016 – 2020. Model regresi dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dengan program statistik Eviews 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencapaian IIKS secara nasional dikategorikan ke dalam pencapaian kategori rendah dengan rata-rata sebesar 0,17. Provinsi DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam, masing-masing mencapai nilai IIKS sebesar 0,70 dan 0,66 (kategori tinggi), sedangkan Provinsi DI Yogyakarta, mencapai nilai sebesar 0,35 (kategori medium). Sementara itu, 30 provinsi lainnya di Indonesia, termasuk kategori nilai IIKS rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel persentase penduduk miskin dan persentase penduduk pengguna internet berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pencapaian IIKS. Variabel lainnya, yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpengaruh tidak signifikan terhadap pencapaian IIKS di Indonesia.

---

This study aims to measure the Islamic Financial Inclusion Index (ISFI), in the Islamic banking sector, and analyze the influence of regional variables, namely GRDP per capita, percentage of the poor people, human development index, Gini ratio, percentage of the population using the internet, and the amount of Kredit Usaha Rakyat against ISFI. The data used are panel data from 33 provinces in Indonesia, during the period 2016 – 2020. The regression model in this study uses the Fixed Effect Model (FEM) with the Eviews 11 statistical program. The results of the study show that, the achievement of ISFI nationally is categorized into the low category, with an average of 0.17. The Provinces of DKI Jakarta and Nangroe Aceh Darussalam, respectively, achieved an ISFI score of 0.70 and 0.66 (high category), while DI Yogyakarta Province achieved a score of 0.35 (medium category). Meanwhile, 30 other provinces in Indonesia are in a low category of ISFI. The results showed that the variable percentage of the poor population and the percentage of the population using the internet have a significant and negative effect on the achievement of ISFI. Other variables, namely GRDP per capita, human development index, Gini ratio, and the amount of Kredit Usaha Rakyat have no significant effect on the achievement of ISFI in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah. Studi kasus dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daarut Tauhiid (DT) Bandung dengan mempergunakan data dari periode September 2004 sampai dengan Mei 2007. Untuk menganalisis data digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel yaitu pendapatan pembiayaan, dana pihak ketiga, biaya operasional, NPF dan pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan. Kelima variabel tadi dapat menjelaskan variabel terikatnya (dependent variable) sebesar 93.3% dan sisanya 6.7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model.

---

This thesis elaborates the results of research, which purposed to know factors that affect the financing side at shari?a micro financial institution - as a case study in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daarut Tauhiid in Bandung using a time series data from September 2004 until May 2007. By using linier multiple regression, this research conclude that all of independent variables are significantly affect the financing side. These all variables are: financing income, funds, operational cost, non performing financing (NPF), and profit-loss sharing income from BMT?s fund allocation at shari?a bank. All independent variable could explain or influence dependent variable equal to 93.3%, whereas equal to 6.7% influenced by other variables which do not enter in the model."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh dari modal sosial dan religuisitas di tingkat individu masyarakat muslim di Indonesia terhadap kerelaan besar pemberian pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder dari IFLS yaitu sebanyak 663 responden. Menggunakan metode Partial Least Square Structured Equation Modeling, didapatkan hasil bahwa modal sosial dam religiuisitas positif signifikan berpengaruh langsung dalam kerelaan memberikan pinjaman tanpa bunga. Religiusitas juga terbukti mampu mempengaruhi efek dari modal sosial, dimana religiusitas tinggi akan memperkuat efek modal sosial, sementara religiusitas rendah akan memperlemah efek modal sosial. Dari hasil analisis multi-grup kelompok sampel yang bersifat risk-averse dan tidak risk-averse, dapat diasumsikan bahwa kerelaan pemberian pinjaman tanpa bunga yang didorong oleh religiusitas dan modal sosial umumnya dianggap sebagai perilaku yang altruistik dan tidak mencari profit material. Implikasinya, pemberian pinjaman tanpa bunga yang dimotivasi oleh aspek religiusitas dan modal sosial seseorang cenderung dianggap sebagai bentuk perilaku altruistik dikarenakan alasan meminjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa pinjaman tanpa bunga dapat dimanfaatkan oleh institusi formal untuk meningkatkan inklusi finansial dengan memposisikan pinjaman tersebut sebagai bentuk CSR dan bukan sebagai bentuk kegiatan usaha dan menjadi produk keuangan"

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada PT ALIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk berdasarkan akad IMBT, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 tentang 'Akuntansi Ijarah' serta peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa dan PSAK. Ketidaksesuaian tersebut berada pada pengakuan beban pemeliharaan yang dilakukan oleh penyewa (musta'jir) sedangkah seharusnya beban tersebut merupakan tanggung jawab pemberi sewa (mujjir).

---

This study explains the practice of ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) financing in PT ALIF as one of Islamic financial institution who has a product based on ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) contract, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, PSAK 107 and BAPEPAM-LK Regulation No. PER-04/BL/2007. The result shows that mostly of the practice of the IMBT financing is appropriate to those rules and policies, although it could not be stated as the best. There is a discrepancy at maintenance expense recognition which is as lessor's responsibility. Maintenance expense is recognized by lessee (musta'jir)."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan menggunakan konsep difusi inovasi. Tujuan dari studi adalah menganalisis strategikomunikasi untuk mensosialisasikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mendeskripsikanfaktor-faktor pendukung tercapainya optimalisasi strategi komunikasi yang dilakukan BPKPuntuk mensosialisasikan SPIP. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif didapatkanhasil temuan penelitian bahwa strategi komunikasi sosialisasi SPIP lebih optimalmenggunakan saluran komunikasi interpersonal karena komunikan bersifat homophily,menggunakan metode persuasif, dan para partisipan yang merupakan early adopter.

---

AbstractThis study analyzed the communication socialization strategy of Government InternalControl System (SPIP) by Board of Supervisory Financial and Development (BPKP) by usinginnovation diffusion concept. The purpose of this study is to analyze the communicationstrategies for socializing the PP 60 of 2008 on SPIP and to describe the supporting factors inachieving the optimization communication strategy performed by BPKP to socialize SPIP. Byusing qualitative research method, research finding shows communication socializationstrategy SPIP is more optimal using interpersonal communication channels. The main reasonis that communicant is homophily, using persuasive methods, and the participants are earlyadopters."