Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menjelaskan dinamika BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi menyebabkan perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi pandemi juga mengakibatkan mudahnya seseorang terdampak masalah mental. Di samping itu, pemerintah berfokus pada masalah kesehatan dan pergerakan mobilitas orang dan pergerakan barang melalui jalur ekspedisi tidak terdampak akibat pandemi. Peredaran narkotika semakin masif dengan dibuktikan oleh jumlah tangkapan barang bukti yang meningkat setiap tahunnya. Melihat fenomena tersebut, artikel ini akan menggambarkan bagaimana dinamika BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dan ditulis dengan analisa data dan sumber yang berasal dari BNNP DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika di masa pandemi mengalami hambatan besar karena terbatasnya mobilitas personil. Di samping itu, terdapat kendala struktural yang menjadi hambatan dari BNNP DKI Jakarta. Namun demikian, BNNP DKI Jakarta beradaptasi dengan tetap aktif mengumpulkan informasi melalui tim intelijen.

---

This article explains the dynamics of the DKI Jakarta BNNP in eradicating narcotics trafficking during the Covid-19 pandemic. The pandemic situation causes changes in the social and economic aspects of society. Pandemic conditions also make it easier for someone to be affected by mental problems. Apart from that, the government is focusing on health issues and the mobility of people and the movement of goods via expedition routes that are not affected by the pandemic. The circulation of narcotics is increasingly massive as evidenced by the number of confiscations of evidence which increases every year. Looking at this phenomenon, this article will describe the dynamics of the DKI Jakarta BNNP in eradicating narcotics trafficking during the pandemic. This article uses a historical method consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography stages and was written with analysis of data and sources originating from the DKI Jakarta BNNP. The results of this research are that the DKI Jakarta BNNP's efforts to eradicate narcotics trafficking during the pandemic experienced major obstacles due to limited mobility of personnel. Apart from that, there are structural obstacles that hinder the DKI Jakarta BNNP. However, BNNP DKI Jakarta adapted by continuing to actively collect information through the intelligence team."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic.

This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis.

The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index."

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah dampak bagi sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah di masa pandemi seperti pembatasan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Namun distribusi bansos di lapangan ternyata belum merata, tidak semua warga yang membutuhkan menerima bansos. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pendataan penerima bansos. Maka dari itu, untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Koalisi Pemantau Bansos melakukan advokasi serta audit sosial terkait distribusi bantuan sosial. Selain mendapat respons yang baik dari masyarakat yang telah dibantunya, upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah hingga akhirnya terjadi proses kolaborasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah DKI Jakarta dengan SPRI serta Koalisi pada masa pandemi dengan menggunakan teori collaborative governance. Teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) ini dijelaskan sebagai strategi dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di forum yang sama untuk membuat konsensus bersama. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika kolaborasi yang dilakukan Pemerintah DKI dengan SPRI terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemutakhiran sistem DTKS serta terbantunya warga yang membutuhkan untuk mendapat bantuan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sejarah interaksi yang minim konflik, adanya pandemi sebagai pendorong kolaborasi, hingga sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi kebutuhan kedua stakeholders

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's survival. One of them is the impact on the economic sector, where many people have lost their jobs due to government policies during the pandemic such as social restrictions. As a form of responsibility, the government finally provides social assistance (Bansos) for the community. However, the distribution of social assistance in the field is not evenly distributed, not all residents who need it receive social assistance. This problem is also related to data collection on social assistance recipients. Therefore, to ensure that citizens in need get their rights, the DKI Jakarta Indonesian People's Struggle Union (SPRI), which is also part of the Coalition for Social Assistance Monitoring, conducts advocacy and social audits regarding the distribution of social assistance. In addition to receiving a good response from the communities it has assisted, this effort received a positive response from the government, which led to a collaborative process. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration that exists between the Government of DKI Jakarta and SPRI and the Coalition during the pandemic by using collaborative governance theory. The theory put forward by Ansell and Gash (2007) is explained as a strategy in governance that involves various stakeholders in the same forum to create a common consensus. The data sources used in this study are primary and secondary data with qualitative methods. Data collection techniques were obtained from interviews and literature studies. The results of this study show that the collaboration carried out by the DKI Government and SPRI is going quite well with the updating of the DTKS system and assisting residents who need to get social assistance. This can happen due to a history of interaction that has minimal conflict, the existence of a pandemic as an incentive for collaboration, to a leader who can facilitate the needs of both stakeholders."

"Guru merupakan profesi yang penting, namun mereka memiliki tanggung jawab yang banyak serta keterikatan emosional dengan siswa yang diajar. Faktor tersebut membuat guru rentan akan stres dan burnout. Kerentanan tersebut meningkat oleh adanya masa perubahan COVID-19, yang mewajibkan guru untuk selalu siap mengadaptasikan metode pembelajarannya. Adaptasi tersebut memerlukan proses trial and error, sehingga tinggi kemungkinan guru mengalami kegagalan sebelum ia berhasil. Untuk membantu guru mengatasi stres dan kegagalan tersebut, diperlukan resiliensi. Untuk memastikan resiliensi dapat berfungsi dengan baik di tengah stres yang berlebih, dibutuhkan dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berasal dari significant other, keluarga, serta teman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari dukungan sosial dengan resiliensi pada guru DKI Jakarta. Dukungan sosial dan resiliensi pada guru DKI Jakarta (N=101) diukur menggunakan Multidimensional Scale of Perceived Social Support dan Brief Resilience Scale. Hasil analisis menemukan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan resiliensi. Dari ketiga sumber dukungan sosial, hanya dukungan sosial dari keluarga yang berhubungan positif dan signifikan dengan resiliensi, sedangkan sisanya tidak berhubungan signifikan.

---

Teacher is an important profession, yet they have a large amount of responsibility and emotional attachments with their students. These factors make teachers vulnerable to stress and burnout. This vulnerability is increased by the COVID-19 changing period, which requires teacher to constantly be ready in adapting their study methods. The adaptation requires a trial and error process, so it is highly likely for teachers to fail before they succeed. In order to help teachers cope with stress and failure, resilience is needed. To ensure resilience can function well in the midst of high stress, social support is needed. Social support may come from significant others, families, and friends. This study aimed to see the relationship of social support and resilience of DKI Jakarta teachers. Social support and resilience in DKI Jakarta teachers (N=101) were measured using the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and the Brief Resilience Scale. Analysis showed that social support had a positive and significant correlation with resilience. From the three sources of social support, only social support from family showed a positive and significant correlation with resilience, while the others do not."

"Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial, salah satunya pelayanan imunisasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kemendagri dan Kemenkes serta Juknis pelayanan imunisasi pada saat pandemi agar pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara aman pada saat pandemi. Penelitian ini memotret respon penyesuaian pelayanan imunisasi pada saat pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi penguatan kebijakan layanan program kedepan. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Telaah dokumen dan observasi dilakukan untuk mendukung analisis. Purposive random sampling digunakan untuk pemilihan lokasi penelitian. Pada saat pandemi, pelayanan imunisasi dasar lengkap di posyandu dan puskesmas terdisrupsi karena keterbatasan tenaga kesehatan dan penurunan minat masyarakat untuk imunisasi. Upaya pembukaan pos imunisasi di tingkat RT/RW, sweeping dengan mekanisme janji temu, dan penjadwalan dengan pelibatan kader memberikan kontribusi positif pada peningkatan cakupan imunisasi hingga lebih dari 1,6 kali lipat dibandingkan pada bulan sebelumnya pada semua jenis antigen imunisasi. Respon cepat dan fleksibel perlu diberlakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan, seperti imunisasi, pada saat pandemi berlangsung. Hal itu juga perlu dukungan dari berbagai aktor yang perlu terlibat.

---

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the continuity of essential health services, one of which is immunization services. The government has issued policies through the Minister of Home Affairs and the Minister of Health as well as technical guidelines for immunization services during a pandemic so that services an be carried out safely during a pandemic. This study captures responses to adjustments to immunization services during the COVID-19 pandemic and provides recommendations for strengthening future program service policies. A qualitative approach is used through interviews with stakeholders and service users. Document review and observation was conducted to support the analysis. Purposive random sampling was used for selecting research locations. During a pandemic, complete basic immunization service at community-based health and primary health care were disrupted due to limited health workers and decreased public interest in immunization. Efforts to open immunization posts at the district level, sweeping with an appointment mechanism, and scheduling with the involvement of cadres have made a positive contribution to increasing immunization coverage by more than 1.6 times compared to the previous month for all types of immunization antigens. A fast and flexible response needs to be implemented in the implementation of health services, such as immunization, during a pandemic. It also needs support from various actors who need to be involved."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja

---

This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field.

From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit."