Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pada aktivitas kejahatan lintas negara seperti human trafficking sebagai transnational organized crimes. Di Eropa Tenggara, daerah ini telah lama menjadi pusat perhatian terkait kejahatan lintas negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan angka Human Trafficking sebagai Transnational Organized Crimes (TOC) di Eropa Tenggara, studi atas negara Turki dan Yunani selama masa pandemi COVID-19 dari tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori regional security complex, konsep transnational organized crime dan konsep resolusi konflik. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian data sekunder. Teknik analisis deskriptif dan naratif melalui analisis dokumen terkait, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Pendekatan teori ini membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika kejahatan lintas negara dengan memperhatikam hubungan antara Turki dan Yunani, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 meningkatkan kerentanan terhadap human trafficking di Turki dan Yunani, terutama pada kelompok migran dan pengungsi. Penelitian ini juga membahas upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi korban dan menangani human trafficking secara komprehensif.

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on many aspects of human life, including transnational organized crimes such as human trafficking. In Southeast Europe, this region has long been the center of attention regarding these transnational crimes. This research aims to analyze the increasing number of human trafficking as Transnational Organized Crimes (TOC) in Southeast Europe, a study of Turkey and Greece during the COVID-19 pandemic from 2019-2022. This research uses qualitative research methods with a regional security complex theory approach, the concept of transnational organized crime and the concept of conflict resolution. In this study, secondary data research was used. Descriptive and narrative analysis techniques through analysis of related documents, government reports, and related literature. This theoretical approach helps in understanding the complexity and dynamics of transnational crime by considering the relationship between Turkey and Greece, as well as the impact of the COVID-19 pandemic on these crimes. The results show that the COVID-19 pandemic has increased vulnerability to human trafficking in Turkey and Greece, especially among migrants and refugees. This research also discusses the efforts of the government and civil society organizations in protecting victims and dealing with human trafficking comprehensively."

"Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan kriminal di negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Bermula dari fakta yang menggambarkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap ancaman transnational organized crimes atau yang selanjutnya disebut sebagai TOCs, terutama dalam bentuk perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Dalam lalu lintas perdagangan manusia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini tak hanya sebagai negara transit sebagaimana yang umum diketahui selama ini, namun juga sudah mengarah ke negara asal dan negara tujuan. Begitu pula dengan perdagangan narkoba dunia yang sudah mengidentifikasi keberadaan Segitiga Emas Asia Tenggara yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai salah satu kawasan penghasil narkoba khususnya yang berjenis opium terbesar di dunia.Menanggapi segala permasalahan itu, setiap negara anggota ASEAN merumuskan kebijakan kriminal pada taraf nasionalnya. Pembuatan kebijakan kriminal tak lepas dari lingkungan kebijakan itu sendiri seperti tingkat ekonomi dan demokrasi di samping juga ancaman TOCs terkait. Setelah kebijakan kriminal dibentuk, substansinya diimpelementasikan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) yang termasuk di dalamnya adalah polisi sebagai agen penegak hukum.

---

This research is about criminal policy on human trafficking and drug trafficking in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam as the country members of ASEAN. It starts with the fact that the South-East Asia is the vulnerable region to transnational organized crimes threat, particularly human trafficking and drugs trafficking. In human trafficking cases, country members of ASEAN not only happen to be the transit countries but also as the origin and destination countries. Furthermore, countries in South-East Asia are also identified as the significant drugs producers. As we know, South-East Asia possed the infamous Golden Triangle which consists of Laos, Myanmar, and Thailand as the world major opium producers.

Regarding the situation, each of ASEAN country members has their own criminal policy. The national criminal policy making is influenced by many factors such as economic and democracy rate within a country. Whenever the criminal policy is completely formed, there are stakeholders who implement it and police officers are one of the criminal policy stakeholders."

"Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Perdagangan Orang. Penelitan ini adalah penelitian yuridis. Penelitian ini meneliti mengenai penanggulangan dari aparat penegak hukum mulai dari pihak Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi belum memadainya perundang - undangan spesifik yang menyangkut perdagangan orang, kepemilikan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang. Dalam aspek struktur hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi penegak hukum, sumber daya manusia para penegak hukum, sarana dan prasarana, serta dana / anggaran. Selain itu, dalam aspek kultur hukum, yang meliputi kondisi kultur aparat penegak hukum dan kultur masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum, yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif.

---

This thesis discussed the prevention of the Acts of Trafficking in Persons. This research is juridical research. This study investigated the response of law enforcement officers from the police, prosecutor and judge to prevent of the Acts of Trafficking in Persons. The conclusion in this study, The factors that affect law enforcement on the eradication of human trafficking is associated with the substance of the legal aspects, including inadequate specific legislation concerning of human trafficking, ownership and understanding of legislation and policies on trade people. In the aspect of the legal structure that includes the circumstances of law enforcement organizations, human resources law enforcement, facilities and infrastructure, and funding / budget. In addition, the aspect of legal culture, which includes law enforcement culture conditions and culture of the community that has not been fully able to support the operational activities of law enforcement officers, which led to the implementation of law enforcement are not fully effective."

"Millions of people around the world are forced to work without pay and under threat of violence. These individuals can be found working in brothels, factories, mines, farm field, restaurants, construction sites and private homes: many have been tricked by human traffickers and lured by false promises of good jobs or education, some are forced to work at gunpoint, while others are trapped by phony debts from unscrupulous moneylenders. The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern-Day Slavery provides a comprehensive, interdisciplinary and global look at the diverse issues surrounding human trafficking and slavery in the post-1945 environment. Covering everything from history, literature and politics to economics, international law and geography, this Handbook is essential reading for academics and researchers, as well as for policy-makers and non-governmental organisations"

"Perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dunia. Juga pada masa Hindia-Belanda, ditemukan berbagai macam modus dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia. Pada tahun 1920-1939, dunia sedang gencar dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak demikian pula di Hindia-Belanda. Penelitian ini bertujuan memaparkan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan di Hindia Belanda khususnya di Jawa pada tahun 1920-1939. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan sumber primer berupa arsip, artikel majalah dan surat kabar sezaman. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan tahapan penentuan topik, heuristik (penelusuran dan pengumpulan data), verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan berbagai modus dan faktor melatarbelakangi praktik perdagangan manusia di Jawa. Juga ditemukan perhatian dari dunia internasional melalui konferensi yang diadakan di Bandung. Beberapa upaya pemerintah kolonial, kepolisian, serta asosiasi swasta seperti P.P.P.P.A (Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak) dan Ati Soetji ikut serta memerangi perdagangan manusia tersebut.

---

Trafficking in women and children is one of the world’s concern. Dutch East Indies era is not an exception, there were various kinds of methods and factors underlying the human trafficking. In the 1920-1939, the world was very active in fighting the trafficking in women and children, likewise in Dutch East Indies. This study aims to describe how trafficking of women and girls in the Dutch East Indies, especially in Java in the 1920-1939. This study is a historical research with primary sources in the form of archives, magazine articles and newspapers. This tudy uses historical method with the stages of determining the topic, heuristics (data searching and collecting), verification, interpretation, and histiriography. The results showed that there were various methods and factors underlying the practice of human trafficking in Java. Also found international attention through a conference held in Bandung. Several efforts by the colonial government, police, and private associations such as P.P.P.P.A (Perkoempoelan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak) and Ati Soetji participated in combating human trafficking."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang.

---

This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims."

"Penelitian ini mengkaji tentang gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah terhadap penyelesaian isu kerja paksa dan perdagangan manusia yang terjadi di sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia. Adanya laporan investigasi oleh beberapa media internasional telah mengungkap sisi gelap dari sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia terkait dengan isu praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Tidak terselesaikannya permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut membuat organisasi non-pemerintah (NGO) di Thailand dan Indonesia melaksanakan berbagai gerakan advokasi dalam mendorong penyelesaian permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia. Meskipun begitu belum banyak penelitian yang membahas gerakan advokasi organisasi non-pemerintahan yang ada di Thailand dan Indonesia terkait isu perbudakan modern. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana gerakan advokasi yang dilakukan NGO di Thailand dan Indonesia dalam mendorong diselesaikannya permasalahan perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink (1999), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis, peneliti menemukan adanya berbagai bentuk gerakan dalam advokasi transnasional yang dilakukan NGO untuk mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu perbudakan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan advokasi transnasional untuk mendorong penyelesaian isu mengenai kerja paksa dan perdagangan manusia, NGO Thailand dan Indonesia telah melakukan pembingkaian tentang isu tersebut yang kemudian disebarluaskan kepada publik dan organisasi lainnya agar terbentuk sebuah gerakan advokasi yang masif. Bersamaan dengan itu, NGO di Thailand dan Indonesia juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada para aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih, seperti pemerintah negara-negara importir produk perikanan maupun agensi-agensi PBB, untuk dapat memberikan dorongan kepada kedua pemerintah agar mengadopsi berbagai aturan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menghentikan praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan tangkap.

---

This study examines the advocacy movement of NGOs to enforced the settlement of forced labour and human trafficking issues in Thailand and Indonesia capture fisheries sector. The publications of investigation reported by some international medias revealed the dark side of Thailand and Indonesia fisheries sector regarding forced labour and human trafficking practices towards fishing workers on the fishing boats. The unresolved of forced labour and human trafficking issues has led NGOs in Thailand and Indonesia to carry out various advocacy movements in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues. Nonetheless, there are still lack of studies exploring the advocacy movement of NGO in combating forced labour and human trafficking practices. Hence, the research question of this study is how the advocacy movement of NGOs in Thailand and Indonesia in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues on the capture fisheries sectors. In this study, the author used transnational network advocacy theory by Keck dan Sikkink (1999), as well as qualitative research method. In the analysis, this study found various type of activities of NGOs transnational advocacy movement to enforce the improvement of governments policies to end forced labour and human trafficking practices in fisheries. This study concluded that in the transnational advocacy movement to enforce the settlement of forced labour and human trafficking issues, Thailand and Indonesian NGOs have framed the issues which was then shared to public and other organizations, in order to form a massive advocacy movement. At the same time, NGOs in Thailand and Indonesia also approached other actors who had more power, such as the government of the fisheries importing country and UN agencies, to enforce those two governments to adopt various international regulation as an effort to resolve and diminish the forced labour and human trafficking practices in catch fisheries sector."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"Studi dalam penelitian ini mengenai model pencegahan prostitusi yang berbentuk perdagangan perempuan (studi kasus pada dua spa di Jakarta). Keberadaan para perempuan yang direkrut, bagaimanapun caranya untuk kemudian diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial ini sungguh memprihatinkan karena para perempuan tersebut menjadi korban dari sebuah sistem tak terlihat atau barang dagangan semata. Untuk memenuhi kebutuhan akan pekerja seks dalam bisnis prostitusi, para mucikari akan memainkan peran penting sebagai faktor utama.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan perempuan melalui prostitusi untuk tujuan komersial dan seksual merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak faktor (ekonomi, sosial, dan budaya) yang telah dimanfaatkan untuk tujuan mengekploitasi, dan perdagangan perempuan ini mencakup wilayah dan isu yang luas dan rumit yang menyangkut jaringan antar negara, antar pulau dan jaringan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada prostitusi sebagai bentuk Organized Crime. Pada penelitian ini untuk mencari alternatif penanganan atas kejatahan terorganisir pada bisnis prostitusi dan sekaligus mencegah warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia sebagai pekerja seks. Peneliti melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur dengan para informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.Analisis faktor penyebab prostitusi sebagai bentuk perdagangan perempuan yakni bahwa penyebab utama bagi seseorang menjadi korban adalah kemiskinan yang tidak hanya dari aspek ekonomi saja melainkan juga mencakup aspek sosial- budaya, hukum dan politik. Salah satu faktor lain penyebab kegiatan perdagangan perempuan yang semakin menjamur dan berkembang dengan cepat adalah nafsu konsumerisme atau kepemilikan materi, uang, dan kebutuhan seks yang mengatasi kewarasan akal manusia, di mana perempuan-perempuan yang diperdagangkan dipaksa atau ditipu untuk menjadi pekerja seks. Di samping itu, faktor-faktor lain turut yang mempengaruhi terjadinya perdagangan perempuan adalah pendidikan yang rendah, keterampilan yang dimiliki sangat rendah, ketidaktahuan atau minimya informasi serta daya tarik standar hidup di tempat atau negara lain yang lebih menjanjikan, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kesempatan bekerja di negeri sendiri kurang, serta penegakan hukum yang lemah.Faktor lain yang cenderung membuat orang tergantung dan rentan terhadap perdagangan orang adalah etnis atau diskriminasi sosial. Selain itu, banyak orang tidak mengetahui hak-hak mereka, atau tidak percaya bahwa mereka akan diperlakukan secara bebas.

---

The study in this research is explaining about the model of the prevention of prostitution in the form of women trafficking (the case of two place spa in Jakarta). The existence of the women which have been chosen to be commercial sex workers, is a kind of poorness because all the women are the victims of a shadow system or just selling. To fulfill the needs of the commercial sex workers in this trafficking, the pimps are the main actor in this role.

The problem in this research is about the women trafficking in the prostitution thay aiming for commercial and sexual life which are the complex problem because of the many factors (economy, social and culture) that have been used for exploitating and this women complex issues about the state networking in international system.

The research are explained with the qualitative model which focused on the prostitution as an organized crime. The purpose of this research are to find the alternative prevention of this prostitution as an organized crime and also to prevent the foreigners become the commercial sex workers in Indonesia. The researcher did the interview with the informants that have been choosen which are fit in this research.

The factors of the prostitution as the women trafficking in this study showed that the main factor that the women becomes the commercial sex workers because of the proverty problem and include the social problem, culture, law and politics. Another factor that make this prostitution developed so fast because the form of consumericm behavior, need of money, and the need of sex life where the women in this trafficking are beed forced and treated a commercial sex workers.

The other factor that put the people depending on the trafficking is about the etgnicity or the social discrimination. The commercial sex workers didn't believe that they will be treated independently."