Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah wasiat yang dibuat oleh peninggal waris saat dirinya di tempatkan dalam pengampuan yang cacat prosedur, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan wasiat tersebut. Isi wasiat yang memberikan seluruh harta hanya kepada salah satu anak juga menimbulkan permasalahan Legitieme Portie. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan Akta Wasiat orang dibawah pengampuan (pada saat pembuatan wasiat) yang penetapan pengampuannya dicabut dan hak ahli waris Legitieme Portie terhadap akta wasiat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh simpulan terkait keabsahan Akta Wasiat orang dibawah pengampuan pada saat pembuatan wasiat lalu penetapan pengampuan tersebut dicabut, akta wasiatnya tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan sebuah wasiat dan penetapan pengampuan peninggal waris tersebut cacat prosedur sehingga penetapan pengampuan tersebut kemudian dicabut. Penetapan Pengampuan tidak sesuai dengan kondisi yang termaktub dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan dalam proses pembuatannya melanggar prosedur-prosedur dalam Pasal 436, 437 dan 438 KUHPerdata. Terkait Legitieme Portie pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/Pdt/2022 tuntutan Legitieme Portie seharusnya dikabulkan dan dipenuhi. Majelis hakim pada tingkat banding dalam kasus ini menyatakan tidak ada Legitieme Portie karena harta peninggal waris berasal dari warisan dan bukan merupakan harta gono gini, padahal harta warisan baik itu dari harta bersama maupun harta bawaan tidak bisa menghindar dari ketentuan Legitieme Portie. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak LP Nyonya LN berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata sebesar 3/20 bagian. Pemenuhan Legitieme Portie bisa dilakukan dengan cara Inkorting sebagaimana Pasal 920 KUHPerdata. Penerima wasiat harus Legitieme Portie Nyonya LN sebagai ahli waris legitimaris yang mempunyai hak Legitieme Portie.

---

Last will was made by a person while they were placed under guardianship that has procedural defects raises issues regarding the validity of her last will. The content of the last will, which grants all assets to only one child this also raises issues about Legitieme Portie. The research problem in this study is the validity of the Testament Act of a person under guardianship at the time of making the will, and then the revocation of the guardianship and the Legitieme Portie rights of the heirs in relation to the will in the case of Supreme Court Decision Number 403 PK/Pdt/2022. The research method used in this study is doctrinal legal research. Based on the research conducted, it is concluded that the Testament Act of a person under guardianship at the time of making the will, and then the revocation of the guardianship, remains valid because it has fulfilled the requirements for the validity of a will, and the appointment of the deceased heir's guardianship was flawed in procedure, leading to its revocation. The appointment of guardianship does not comply with the conditions stipulated in Article 433 KUHPerdata, and in its creation, it violates the procedures set forth in Articles 436, 437, and 438 of the KUHPerdata. Regarding Legitieme Portie in the case of Supreme Court Decision Number 403 PK/Pdt/2022, the Legitieme Portie claim should be granted and fulfilled. The appellate panel in this case stated that there is no Legitieme Portie because the deceased heir's assets come from inheritance and not from joint property, even though inherited assets, whether from joint assets or separate assets, cannot escape the provisions of Legitieme Portie. The research results state that the Legitieme Portie rights of Mrs. LN, based on Article 914 KUHPerdata, amount to 3/20 of the estate. The fulfillment of Legitieme Portie can be done through Inkorting as stipulated in Article 920 KUHPerdata. The recipient of the will must be Legitieme Portie Mrs. LN as the legitimate heir who has the right to Legitieme Portie."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang merangkap sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam tesis ini berkaitan dengan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan pada suatu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Notaris dapat dikategorikan telah melakukan rangkap jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan tersebut tetap merupakan akta autentik selama Notaris tersebut belum diberhentikan oleh Menteri serta tetap memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya apabila Notaris tersebut dibuktikan telah merangkap jabatan sesuai dengan prosedur pembuktian yang berlaku maka Notaris tersebut diberikan sanksi berupa pemberhentian baik pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dan seharusnya terdapat ketentuan bagi siapapun yang akan menjadi Dosen Tetap untuk menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang merangkap jabatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

---

This thesis discussed the violation of notarial role whereas a public notary held another position as the Head of Master of Notarial Study Program at a private university. In order to conduct this research, writer used literature research method which was normative-juridical and with a descriptive-analytic typology. The issue within this thesis was the Head of Notarial Study Program at a private university in East Java who was also a public notary, can be categorized as conducting a double role and the legal consequences of the notarial deeds made before such public notary. The result to this research was the public notary which conducted a double role as the Head of Notarial Study Program at a private university has violated Article 17.1.f and Article 16.1.a Law Number 2 Year 2014 juncto Article 3.4 Public Notary Ethic Code and Article 4.2 Law Number 30 Year 2004. Deeds made before public notary who conducted a double role, to be deemed as authentic deeds as long as said public notary has not yet been dismissed by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and to remain compliant to Article 38 Law Number 2 Year 2014, Article 1320 Civil Code, and other prevailing regulations. This research suggested that said public notary should be dismissed whether if it is temporarily or without honor, should the legal procedure shown that the public notary has indeed conducted a double role. Furthermore, it should be regulated for anyone who would like to proceed as a full-time lecturer to submit a declaration letter which mentioned that they do not conduct a double role as specifically prohibited by the laws and regulations."

"Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri dimungkinkan. Pewaris, ahli waris, maupun kuasanya dapat mendaftarkan wasiat tersebut melalui notaris dalam jangka 1 bulan sejak wasiat tersebut dibuat. Kemudian, notaris dapat membuat SKHWnya berdasarkan permintaan para ahli waris. Namun, berdasarkan hasil penelitian non-doktrinal, ternyata pembuatan dan pendaftaran SKHW atas wasiat yang dibuat oleh WNI tidak dimungkinkan.

---

This thesis analyzes the drafting and registration of Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) for a testament made by Indonesians abroad. The analysis was carried out on a study case of Mr. SYS who had written his testament in Texas, which was legalized by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Texas, before he passed away in Indonesia. The heirs came to several notaries in Indonesia to ask for the testament to be registered and the SKHW to be made. This paper engages with doctrinal and non-doctrinal research methods.Article 945 of KUHPerdata and Article 8 (c) of Regulation of Minister of Foreign Affairs Number 5 of 2018 indicates that it is possible for Indonesians abroad to make testaments. The testator, heirs, or proxies can register the testament through a notary within a month after the testament is made. Then, a notary can make the SKHW based on the heirs’ request. However, based on the results of non-doctrinal research, drafting and registering a SKHW based on a testament made by Indonesians abroad is not doable."

"Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal dua orang atau lebih mengadakan perjanjian utang piutang maka sebagai bentuk untuk menghindari adanya cidera janji dari salah satu pihak, dibentuklah klausa tambahan berupa perjanjian jaminan yang sifatnya accessoir atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang perjanjian utang piutang yang menggunakan kuitansi kosong tanpa adanya perjanjian penjaminan serta keabsahan jual beli yang terjadi akibat perjanjian utang piutang tersebut pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang memfokuskan penelaahan dan analisa terhadap norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik nyata. Hasil dan kajian penelitian menunjukkan bahwa kuitansi kosong tidak menjadi alat bukti pembayaran yang sah karena tidak memenuhi unsur-unsur agar kuitansi menjadi alat bukti pembayaran yang sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut, kuitansi tidak dapat dijadikan alat bukti pembayaran dari jual beli tanah yang sah karena pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Dalam hal ini, Penulis sepakat atas Putusan No. 149/PDT/2019/PT MND Putusan Mahkamah Agung No. 448/Pdt/2021 yang membatalkan Putusan No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm tersebut.

---

Agreement in Civil Code is defined as an action taken by a person whose purpose is to bind himself with one or more people for a certain matter. In the event that two or more people enter into a debt and credit agreement, as a form of avoiding a cider promise from one of the parties, an additional clause is formed in the form of a guarantee agreement which is accessoir or related to the main agreement. Based on this, this research examines a debt and credit agreement that uses blank receipts without a guarantee agreement, as well as the validity of the sales and purchase that occurred as a result of the debt and credit agreement Case Study of Supreme Court Decision Number: 448K/Pdt/2021. This research uses a doctrinal method that focuses on examining and analyzing the applicable legal norms and their implementation in real practice. The results and research studies show that blank receipts do not become valid proof of payment because they do not fulfill the elements for receipts to be valid proof of payment and fulfill the legal requirements of the agreement. Furthermore, receipts cannot be used as proof of payment for legal land sales and purchases because land rights must be confirmed before the PPAT. In this case, the author agrees with Decision No. 149/PDT/2019/PT MND Supreme Court Decision No. 448/Pdt/2021 which cancels Decision No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat seorang PPAT tanpa melalui proses pemeriksaan MP3W, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa PPAT harus bisa kembali menjalankan jabatannya seperti sebelum adanya berita acara pengambilan keputusan yang menyatakan pemberhentian tidak hormat, dan harus dilakukan rehabilitasi agar nama PPAT tersebut menjadi baik kembali. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT yang dalam kenyataannya tidak terbukti beirsalah dan peirlinduingan dalam uipaya hukum PPAT menyikapi ketidakpatuhan MP3D yang tidak meinjalankan Putusan a quo. Penelitian doktrinal ini dikerjakan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Guna memperkuat data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder yang didukung oleh wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dirugikan karena adanya pemblokiran akses sebagai PPAT yang dilakukan pasca penetapan surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri ATR/BPN. Hingga saat ini akses sebagai PPAT belum dibuka sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung 337K/TUN/2021 telah menegaskan agar PPAT tersebut dikembalikan ke jabatannya. Perlindungan dalam upaya hukum PPAT (RN) menyikapi ketidakpatuhan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021 adalah bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada RN melalui pemberian Putusan a quo kepada Menteri ATR/BPN dan Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Riau, untuk selanjutnya dapat dieksekusi.

---

Disrespectful dismissal of the Land Deed Making Official (PPAT) based on the Minutes of Decision Making of the Rokan Hulu District Board of Trustees and Supervisors (MP3D) Number 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 has caused material and immaterial losses to the PPAT in question. Supposedly, based on the provisions of Article 38 of Permen Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Officials for Making Land Deeds, a dismissal of disrespect for a PPAT can only be carried out if it has gone through an inspection process by the Regional Supervisory and Supervisory Board (MP3W) and is declared proven to have committed a serious violation. The case in the Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021 relates to the dishonorable dismissal of a PPAT without going through the MP3W inspection process, in which the decision affirmed that the PPAT must be able to return to carrying out his position as before there was an official decision-making report stating the dishonorable discharge, and rehabilitation must be carried out so that the PPAT's name will become good again. Therefore the issue raised in this study is regarding the legal consequences of dishonorable dismissal of the PPAT which in reality has not been proven guilty and protection in the PPAT's legal efforts in responding to the non-compliance of the MP3D which does not carry out the a quo decision. This doctrinal research is carried out through document studies to collect legal materials which are secondary data. To strengthen the data, interviews were conducted with sources relevant to the research problem. Furthermore, secondary data supported by interviews were analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPAT in question was disadvantaged because of the blocking of access as a PPAT which was carried out after the issuance of a dishonorable dismissal decision by the Minister of ATR/BPN. Until now, access as a PPAT has not been opened, while the Supreme Court Decision 337K/TUN/2021 has confirmed that the PPAT is returned to its position. Protection in PPAT (RN) legal efforts in response to the non-compliance of the Regional Advisory and Supervisory Board (MP3D) which does not implement the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 337 K/TUN/2021 is repressive. This legal protection is given to RN through the awarding of a quo decision to the Minister of ATR/BPN and the President by the State Administrative Court (PTUN) in Riau, for further execution."

"Tulisan ini menganalisis keabsahan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang di-waarmerking dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan peran serta tanggung jawab notaris atas perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang dibuat dibawah tangan dan di-waarmerking. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kasus pada penelitian ini, developer sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg dan karenanya seluruh harta milik developer masuk ke dalam boedel pailit termasuk unit satuan rumah susun yang telah dibayar lunas oleh para pembeli. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 hakim menyatakan dengan adanya PPJB yang disertai surat keterangan lunas, maka unit satuan rumah susun sudah beralih menjadi milik pembeli dan karenanya dikeluarkan dari boedel pailit. Namun sesuai dengan aturan perundang-undangan, terhadap PPJB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun jo. Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 617 ayat (1) KUHPerdata adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sehingga apabila developer tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan dalam PPJB, PPJB tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi pembeli untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi. Namun, pembeli dapat mengajukan gugatan kepada developer karena melakukan perbuatan memperkaya diri tanpa adanya alas hak. Sehingga developer wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pembeli dan developer dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 110 UU Rumah Susun. Sedangkan notaris yang melakukan waarmerking terhadap PPJB tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

---

This paper analyzes the validity of the Waarmerking Apartments Sale and Purchase Agreement concerning the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and the roles and responsibilities notary regarding the Waarmerking of Sale and Purchase Agreement for condominium. This paper is using doctrinal research methods. In the case of this research, the developer has been declared bankrupt based on the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2020 PN.Niaga.Smg and therefore all of the developer's assets are included in the bankruptcy court including the apartment units which have been full paid by the buyers. In the Decision of the Supreme Court Number 1347 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, the judge stated that with the existence of a Sale and Purchase Agreement accompanied by a certificate of full payment, the apartment units have transferred into the ownership of the buyer and are therefore excluded from the bankruptcy court. However, in accordance with statutory regulations, Sale and Purchase Agreement that not comply with the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Condominium Law jo. Article 1320 Code of Civil Law and Article 617 paragraph (1) Code of Civil Law are invalid and null and void by law. If the developer cannot fulfill the achievements promised in the Sale and Purchase Agreement, the Sale and Purchase Agreement cannot be used as a basis for the buyer to sue for fulfillment of the achievements. However, buyers can file a lawsuit against the developer for committing acts of illicit enrichment. The developer is obliged to return the money given by the buyer and the developer may be subject to criminal sanctions based on Article 110 of the Condominium Law. Meanwhile, the notary who carried out the waarmerking of the Sale and Purchase Agreement cannot be held responsible."

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."