Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 109933 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rifki Eko Wahyudi
"Artikel ini membahas mengenai peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan idealisme wartawan Indonesia pada tahun 1994-1999. Pembahasan dimulai dengan kondisi dinamika pers pada masa Orde Baru, proses terbentuknya AJI sebagai organisasi alternatif wartawan, respon pemerintah terhadap kelahiran AJI, langkah-langkah AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan, dan perannya dalam memperjuangkan idealisme wartawan pada rentang 1994-1999. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang AJI lebih membahas tentang surat kabar terbitan AJI dan sepak terjang AJI cabang. Pembahasan mengenai sumbangsih AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan dan terwujudnya Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Selama masa Orde Baru pers mengalami pengekangan dan rawan terjadi pembredelan. AJI hadir sebagai wadah alternatif organisasi wartawan yang saat itu dikendalikan oleh pemerintah, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan Heuristik, Verifikasi, Intepretasi, Historiografi. Pada tahap heuristik peneliti mengambil sumber berupa wawancara tokoh AJI yang memiliki peran penting pada era 1994-1999, koran sezaman, buku, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa AJI mengemban peran yaitu menolak kooptasi dan intimidasi negara, menolak politik perizinan untuk pers, dan menegakkan prinsip jurnalisme. AJI berhasil mewadahi proses perjuangan idealisme para wartawan Indonesia untuk mencapai kebebasan pers dimana prosesnya ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 1999.

This article discusses about the role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) in fighting for the idealism of Indonesian journalist in 1994-1999. This paper present the ups and down conditions in the New Order Era, the process of the establishment AJI as an alternative organization for journalist, the government's response through the incipience of AJI, AJI's ways to actualize journalist’s idealism, and their role in fought for journalist’s idealism at 1994-1999. Previous research about AJI  only  discussed  newspapers published by AJI and the actions of AJI subsidiory. The discussion regrading the contribution of AJI in realizing  journalistic ideals and the realization of the press law number 40 of 1999 has’nt been discussed in previous research. During the New Order era, the press was restrained and proned to be banned. AJI was present as an alternative forum for the journalist organization that controlled by the government, namely the Indonesian Journalists Association (PWI). This article use the historical method which consists of the stages of Heuristics, Verification, Interpretation, Historiography. At the heuristic stage, the researcher takes the source by obtained sources through interviews with AJI figures who had an important role in the 1994-1999 era, contemporary newspapers, books, and journals. The results prove that AJI had a role to refused the co-optation and state intimidation, declined political press license, also sustained the principles of journalism. AJI was succeeded to accommode the idealism of journalists with all their struggles to fought for freedom of the press, the journalist’s prosperity, and the escalation of journalist’s professionalism."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Husni Mubarok
"Kajian ini berusaha menganalisis peran aktor individu dalam negosiasi pembebasan sandera (hostage crisis negotiation) pada kasus penculikan dua wartawan Indonesia bernama Meutya Hafid dan Budiyanto oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak tahun 2005. Dengan menggunakan teori Interpersonal Communication dan Negotiation, kerangka The Legitimacy Issue dan Relational Development serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Kajian ini berusaha menjelaskan keberhasilan negosiasi pembebasan sandera oleh aktor individu yakni mantan Presiden RI ke-empat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan komunikasi interpersonal Gus Dur sebagai negosiator. Analisis kajian ini menunjukkan upaya negosiasi pembebasan sandera oleh Gus Dur yang memiliki kapabilitas lebih dalam negosiasi dengan membangun relasi dan legitimasi terhadap penyandera. Dengan demikian upaya operasi negosiasi pembebasan sandera kasus dua wartawan nasional Indonesia berhasil dibebaskan.

This study attempts to analyse the role of individual actors in hostage crisis negotiations in the kidnapping case of two Indonesian journalists named Meutya Hafid and Budiyanto by the Iraqi Mujahideen Army Faction in 2005. Using the theory of Interpersonal Communication and Negotiation, the framework of The Legitimacy Issue and Relational Development and qualitative research methods with a deductive approach. This study seeks to explain the success of the negotiation for the release of hostages by individual actors, He is the fourth former President of the Republic of Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). This success was influenced by Gus Dur's interpersonal communication skills as a negotiator. The analysis of this study shows that Gus Dur's efforts to negotiate the release of hostages are more capable in negotiating by building relationships and legitimacy against the hostages. Thus, the negotiation operation for the release of the hostages in the case of two Indonesian national journalists was successfully released"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riska Anneli Septovia
"Skripsi ini membahas tentang terciptanya gerakan perlawanan terhadap penyumbatan arus informasi, yakni dengan menerbitkan pers alternatif yang lahir sebagai dampak langsung dari pembredelan pers 1994 di bawah rezim Orde Baru. Adapun, terbitan pers alternatif yang diangkat dalam penelitian ini adalah Suara Independen dan Xpos yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen. Substansi isi Suara Independen dan Xpos menjadikan pemerintah Orde Baru sebagai sasaran kritik utama mereka dengan mencoba mengangkat isu-isu sensitif melalui penyajian yang berbeda dengan terbitan pers arus utama. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberanian terbitan pers alternatif untuk membuka indikasi sesuatu yang buruk bagi upaya perwujudan good governance ini turut memiliki peran bersama-sama gerakan reformasi lainnya dalam melemahkan legitimasi pemerintah Orde Baru di tahun 1998.

This thesis discusses the creation of the resistance movement against the blockage of information flow, there is the alternative press publishing which born as a direct result of the banning press in 1994 under the New Order regime. Meanwhile, the objects of alternative press publications in this study are Suara Independen and Xpos that managed by the Alliance of Independent Journalists. The substance and contect of the Suara Independen and Xpos focus on New Order regime as their main target of criticism by trying to blow up the sensitive issues with their own way through the presentation of different from the other mainstream news publications. The results showed that the alternative press publications’ courage to open an indication of something that is bad for the realization of good governance basically claiming that they have their own role along with the other reform movements on undermining the legitimacy of the New Order regime in 1998."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S45260
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setyo Mukti Qoni’ah
"Penelitian ini membahas tentang peran Bank BRI dalam penyaluran KUT kepada petani di Kediri Jawa Timur tahun 1994-1999. Bank BRI memiliki tugas utama dalam memberikan kredit kepada sektor pertanian, koperasi, dan nelayan. BRI juga harus membantu upaya negara untuk menerapkan politik agraria dan membangun masyarakat desa yang diwujudkan melalui program penyaluran KUT di Kediri. Kediri merupakan sebuah kawasan terpilih dalam program Kredit Usaha Tani (KUT) melalui pemberian modal dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mencapai swasembada pangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber utama penelitian ini adalah Arsip Undang-Undang No. 21 tahun 1968 tentang Pendirian Bank Rakyat Indonesia dan Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 yang disandingkan dengan sumber lainnya seperti surat kabar sezaman, jurnal, buku, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menggambarkan meningkatnya pemahaman petani terhadap fasilitas keuangan formal berupa pemberian modal oleh Bank BRI yang disalurkan kepada KUD. Akan tetapi dalam aspek peningkatan pendapatan hasil panen belum banyak dirasakan oleh para petani. Sebab rantai pemasaran hasil panen para petani KUT masih dikuasai oleh tengkulak dan dihadapkan dengan anjloknya harga di pasaran.

This research discusses the role of Bank BRI in the distribution of KUT to farmers in Kediri, East Java in 1994-1999. Bank BRI has the main task of providing credit to the agricultural sector, cooperatives, and fishermen. BRI also had to assist the state's efforts to implement agrarian politics and build rural communities which was realized through the KUT distribution program in Kediri. Kediri is a selected area in the Farmer Business Credit (KUT) program through the provision of capital and counseling to increase agricultural production and achieve food self-sufficiency. This research uses historical methods which include heuristics, criticism, interpretation and historiography. The main sources of this research are the Archives of Law No. 21 of 1968 concerning the Establishment of Bank Rakyat Indonesia and the Financial Memorandum and State Budget for the 1999/2000 Fiscal Year which are juxtaposed with other sources such as contemporaneous newspapers, journals, books, and interviews. The results of this study illustrate the increasing understanding of farmers towards formal financial facilities in the form of capital provision by Bank BRI channeled to KUD. However, in the aspect of increasing crop income has not been much felt by the farmers. Because the marketing chain of KUT farmers' crops is still controlled by middlemen and faced with falling prices in the market.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Hill, David, 1951-
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1999
070 DAV l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alice Armini
"BAB I PENDAHULUAN
1.1. Drama Klasik di Perancis, dan Konteks Sejarah Abad Ke--17.
Kiasisisme sebagai aliran sastra berkembang di Perancis selama abad ke-17, dan dirumuskan melalui peraturan-peraturan penu1isan yang ketat. Yang berkuasa menentukan peraturan tersebut adalah Academia, Francaise yang didirikan oleh, Richelieu pada tahun 1635 dengan tujuan mengarahkan kehidupan sastra. Sastra harus menggambarkan kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat (Vraisemb1able). Yang dituntut adalah kewajaran dan kebenaran dalam bentuk dan isi (Mieke Bal, 1987:158).
Drama Klasik abad ke-17 juga memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, yang dikenal dengan les trois Unites (tiga kesatuan), yaitu unite d? action (kesatuan lakuan), unite de temps (kesatuan waktu), dan unite de lieu (kesatuan tempat) : cerita yang dipentaskan hanya boleh terjadi dalam satu hari, di satu tempat, dan lakuan harus sederhana, artinva terdiri dari satu alur saja dengan struktur dari paparan sampai selesaian. Selain aturan tersebut dituntut juga adanya kepatuhan akan konvensi moral, sosial dan bahasa (bienseance), yang telah disepakati masyarakat jaman itu.
Perkembangan drama klasik sesuai dengan rejim politik dan situasi social budaya, dibagi tiga periode yang berhubungan dengan tiga zaman yaitu :
1. Masa pemerintahan Ratu Marie de Medicis dengan Perdana Menterinya Kardinal Richelieu, yang mewakili kekuasaan anaknya Louis XIII, yang baru berusia 9 tahun ketika harus naik tahta.
2. Masa Pemerintahan Perwalian berikutnya setelah kematian Louis XIII dan Richelieu pada tahun1643, adalah pemerintahan Anne d' Autriche, ibu Louis XIV, yang pada masa itu masih berusia 5 tahun. masa itu ditandai oleh meletusnya La Fronde, yakni pemberontakan kaum bangsawan dan sekelompok pemuka dalam parlemen Peraneis yang ingin pula berkuasa.
3. Setelah Mazarin wafat pada tahun 1661 Masa pemerintahan Monarki Absolut oleh Louis XIV ini merupakan masa kejayaan klasisisme sebagai paham yang mengagungkan keteraturan tatanan di segala bidang.
Pada akhir masa pemerintahan raja Henri IV kondisi teater dan drama dianggap kurang baik, karena belum mendapat perhatian dan bantuan keuangan dari pemerintah, dan dianggap kurang pantas bagi kaum intelektual dan dipertunjukkan di hadapan Pemuka Istana. Baru pada awal pernerintahan Richelieu, kondisi drama mulai berubah dan membaik. Perhatian Richelieu pada karya seni sangat besar, dia memberi semangat dan sekaligus perlindungan pada pengarang dan pemain drama, juga mendirikan sebuah tempat pertunjukan teater.
Berkat dorongan dari Richelieu, banyak pengarang drama mulai mengarahkan perhatiannya pada peraturan bentuk drama. Pada tahun 1629, para pemain drama Raja (Les Comediens du roi) menetap di Hotel de Bourgogne1. Untuk pertama kali drama menjadi genre sastra yang sangat dihargai dan mulai dipentaskan di hadapan kalangan bangsawan dan kalangan istana; jenis sastra ini mulai menghormati konvensi-konvensi klasik seperti Bienseance, agar para penonton tidak merasa khawatir atau tersinggung pada waktu menyaksikan sebuah adegan drama (Scherer, 1986:426)."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Samuel Parulian
"Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah salah satu bentuk operasi militer yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. OMSP dilakukan oleh TNI untuk menghadapi ancaman yang sangat kompleks, dilaksanakan secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman nonmiliter yang diidentifikasikan berdasarkan analisa kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap salah satu gatra dalam panca gatra, yakni ekonomi. Terwujudnya ketahanan pangan berakibat langsung pada terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dan terpenuhinya human security.
Dalam pandangan United Nations Development Programs (UNDP) ada dua aspek utama dalam human security, salah satunya adalah bebasnya manusia dari kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, dan tekanan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Presiden menugaskan TNI AD untuk ikut serta berperan dalam program tersebut. Bagi TNI AD tugas ini merupakan sebagian bentuk pengembanan perintah dari Undang-Undang TNI dalam hal memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas inilah yang sedang diemban oleh Kodim 1681/TTU dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dengan tehnik deskriptif analisis, selanjutnya data yang digali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai institusi yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, Kodim 1618/TTU melaksanakan tugas dan perintah dengan maksimal. Namun disisi lain dihadapkan dengan UU maka seharusnya penugasan TNI dalam mendukung institusi sipil yakni Kementan dan Pemda guna mewujudkan ketahanan pangan melalui OMSP harus dengan kebijaksanaan dan keputusan politik negara. Selanjutnya dengan melihat letak geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam diwilayah TTU maka strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten TTU sebaiknya diikuti dengan melaksanakan usaha peternakan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang baru khusus bagi Kodim 1618/TTU dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan menggiatkan usaha peternakan bagi masyarakat TTU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Military Operations Other Than War (MOOW/OMSP) is a form of military operation carried out in the context of carrying out the main tasks of the TNI. The MOOW/OMSP is carried out by the TNI to deal with very complex threats, carried out actively in solving various problems faced by the Indonesian nation. The threat in question is a non-military threat identified based on an analysis of the strategic environmental trends that occur in the face of the main tasks of the TNI. The threat to food security is a threat to one of the the five gatra, namely the economy. The realization of food security has a direct effect on the realization of social stability in the community and the fulfillment of human security.
According to the United Nations Development Programs (UNDP), there are two main aspects in human security, one of which is human freedom from hunger, malnutrition, disease, and pressure. In order to realize food security, the President assigned the Indonesian Army to take part in the program. For the Army the task is part of the development of orders from the TNI Law in terms of empowering defense areas. This task is being carried out by Kodim 1681 / TTU to execute the food security program. This study uses qualitative research where the presentation of the data with descriptive analysis techniques, then the data is extracted using in-depth interviews and field observations.
The results of the study showed that as an institution that held firm to the Soldier’s Oath and Seven Fundamental Commitments, Kodim 1618 / TTU carried out their duties and orders to the maximum. However, on the other hand, faced with the Law, the assignment of the TNI in supporting civil institutions, namely Ministry of Agriculture and Regional Government in order to realize food security through MOOW/OMSP, must be based on state policies and political decisions. Furthermore, by looking at the geographical location, demographics, and natural resources in the TTU region, the strategy in realizing food security in TTU Regency should be followed by implementing livestock business. For this reason, it is necessary to make a new policy specifically for Kodim 1618 / TTU in order to realize food security by intensifying livestock business for TTU communities based on legislation.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T52415
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julia Eka Ananda
"Karya ilmiah ini fokus pada proses kebangkitan Superego dua tokoh Katyu?a dan Nekhlyudov dalam novel Rusia, Kebangkitan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran kedua tokoh yang saling memicu proses kebangkitan Superego. Kebangkitan Superego ini diasosiasikan kebangkitan moral menurut Tolstoy. Superego merupakan salah satu komponen psikis yang terdapat dalam teori psikoanalisi sastra oleh Sigmund Freud yang memiliki nilai moral dalam jiwa manusia.
Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah novel Воскресение, 1899 (Voskresenye)? Kebangkitan karya Лев Николаевич Толстой/Lev Nikolaevic Tolstoj.

This journal focuses on the process of resurrection Superego in two characters in Russian novel ?Resurrection? Katyu?a and Nekhlyudov. Superego is one part of psyche structures in Sigmund Freud?s psychoanalytic which contain moral value in human soul. The purpose this thesis is to analyse the role of two characters that trigger the process of resurrection Superego. The Superego resurrection associated moral awakening according to Tolstoy.
The writing method in this thesis uses descriptive-analytic method. This thesis uses novel Resurrection or in Russian word is Воскресение, Voskresenye, 1899 written by Russian novelist Leo Tolstoy."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S62386
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: AJI, 2003
345.023 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Widdy Nuril Ahyar
"Penelitian ini membahas peran Thomas Karsten dalam pengembangan permukiman Eropa di Buitenzorg pada 1903 hingga 1942. Bangunan dan kawasan permukiman Eropa berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kedatangan orang Eropa ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20 akibat desentralisasi yang diterapkan pada 1903. Oleh karena itu, dirancanglah kawasan permukiman Eropa di Buitenzorg yang memiliki keunikan tersendiri sejalan dengan status Kota Bogor sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Di Buitenzorg permukiman Eropa menempati lokasi yang strategis. Dalam pengembangan permukiman Eropa di Buitenzorg, Thomas Karsten menyusun paket lengkap untuk membangun kota yang berisi rencana kota, rencana rinci dan peraturan bangunan. Beberapa rumusan masalah yang diangkat adalah: apa peran Thomas Karsten dalam pengembangan permukiman Eropa di Buitenzorg. Beberapa kajian terdahulu yang membahas peran Thomas Karsten dalam pengembangan tata kota di Hindia Belanda, ditulis oleh Joost Cote, Huge O’Neill dan Pauline Roosmalen. Namun sebagian besar difokuskan pada karya Thomas Karsten di Kota Semarang, Malang dan Bandung. Sumber-sumber primer dalam bentuk arsip kolonial Hindia Belanda, seperti staatsblad,gemeenteblad, verslag, gedenboek dimanfaatkan dalam penelitian ini. Melalui metode historis dan Teori Strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens, ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Thomas Karsten berperan merancang suatu pengembangan permukiman Eropa di sebelah timur Buitenzorg sejak 1917 dengan membuat rancangan perluasan kota dan mulai dilaksanakan pada 1920 hingga 1942 berdasarkan konsep Garden City.

This study discusses the role of Thomas Karsten in the development of a European settlement in Buitenzorg from 1903 to 1942. European buildings and residential areas developed rapidly along with the increasing arrival of Europeans to the Dutch East Indies in the early 20th century due to decentralization implemented in 1903. Therefore, a European residential area was designed in Buitenzorg which has its own uniqueness in line with the status of Bogor City as the center of the Dutch East Indies government. In Buitenzorg European settlements occupy a strategic location. In the development of European settlements in Buitenzorg, Thomas Karsten put together a complete package for building cities containing city plans, detailed plans and building regulations. Some of the problem formulations raised are: what is the role of Thomas Karsten in the development of European settlements in Buitenzorg. Several previous studies that discussed the role of Thomas Karsten in the development of urban planning in the Dutch East Indies, written by Joost Cote, Huge O'Neill and Pauline Roosmalen. But most of it is focused on the work of Thomas Karsten in the cities of Semarang, Malang and Bandung. Primary sources in the form of Dutch East Indies colonial archives, such as staatsblad, gemeenteblad, verslag, gedenboek are used in this research. Through the historical method and Structuration Approach put forward by Anthony Giddens, evidence was found showing that Thomas Karsten played a role in designing a European settlement development to the east of Buitenzorg since 1917 by making plans for the expansion of the city and began to be carried out from 1920 to 1942 based on the "Garden City" concept."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>