Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"So far, the trade and spice route historiography has focused on social, political, and economic aspects. This discussion is also fragmentarily or is part of another focus. No studies have discussed the relationship between local knowledge practices, spice routes, power networks, and Islamization. However, the spice trade and Islamization are two intersecting events important for their connection with the local culture. This article assumes that there was a local knowledge used as a strategy by the Banten rulers as a response to trade, Islamization, and power networks in the sixteenth and seventeenth centuries. It finds that Sultan Maulana Yusuf’s policy, known as “gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis”, was a local knowledge that continued to be used by Banten rulers throughout the sixteenth-seventeenth centuries. This local knowledge was transformed from its literal meaning of “building cities and fortresses from bricks and corals” into a metaphor representing development that considered the duality of Banten’s potential. This local knowledge became the foundation stone for the strategies of Banten’s rulers until Sultan Ageng Tirtayasa to respond the challenges posed by the trade, power network, and Islamization. This application of the local knowledge carried the Banten Sultanate to its peak of advancement during the reign of Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). In his sponsorship of this local knowledge, the ruler of the Banten appears as a technocrat, trader, scholar, leader, and ruler who paved the way for the expansion of the Banten Sultanate. This local knowledge was passed down from generation to generation and remains the local knowledge of the Banten people today. This study reconstructs the historiography of the existing spice route by according local knowledge (gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis), the leading role in shaping the expansion of the Banten Sultanate in the century of the spice trade and the extension of the spice route."

"ABSTRACTDi era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACTIn the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties. "

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pada konsumen yang berkonsentrasipada kecantikan dan make-up di Indonesia, apakah local presence pada situs toko onlinemake-up merek lokal yang diukur terdiri dari interactivity dan vividness memilikipengaruh signifikan terhadap pembelian online secara impulsif, dan juga menemukandimensi apa dari local presence tersebut yang memiliki signifikan paling besar terhadapkecenderungan pembelian online secara impulsif. Dalam penelitian ini, model desain penelitian yang digunakan yaitu penelitianeksperimen yang berusaha mencari pengaruh variabel local presence terhadap variabelpembelian impulsif secara online kondisi yang terkontrol secara ketat. Model penelitian yang digunakan adalah adanya pengaruh Interactivity dan Vividnessterhadap Local Presence. Dari Local Presence akan hadir Product Risk dan ProductAffect karena adanya risiko dan pengaruh yang dibawa situs web untuk berbelanjaonline yang akhirnya akan membentuk Urge to buy Impulsively, yaitu dorongan untukmembeli online secara impulsif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebar kuesioner secaraonline google forms kepada 200 responden wanita berumur 19-40 tahun yang senangberbelanja make-up secara online.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the consumers who concentrate on beauty andmake up in Indonesia, whether local presence on the local store make up online storesite measured consisting of interactivity and vividness have a significant influence onimpulsive online purchase, and also find what dimensions of local presence are themost significant to the impulsive tendency of online purchases. In this study, the research design model used is experimental research that seeks to findthe effect of local presence variables on online impulse purchase variables in strictlycontrolled conditions. The research model used is the influence of Interactivity and Vividness to LocalPresence. From Local Presence will present Product Risk and Product Affect becauseof the risks and effects that brought web sites to shop online that will eventually formUrge to buy Impulsively, the impulse to buy impulsive online. Data collection method used is to spread the questionnaire online google forms to 200female respondents aged 19 40 years who enjoy shopping make up online. "

"Tulisan ini mengkaji tahapan diplomasi ekonomi Indonesia terkait aktifnya ekspansi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Afrika. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep kapitalisme negara dan tipologi diplomasi ekonomi (traditional, niche-focused, evolving, inovatif) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2007). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Keaktifan ekspansi WIKA dapat dikaji sebagai bagian dari praktik kapitalisme negara di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan tulisan ini mengidentifikasi tiga praktik kapitalisme negara dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, perencanaan tersentral dalam menentukan tujuan dan lokasi ekspansi. Kedua, bantuan permodalan, mengingat posisi pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Ketiga, diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar dan menjaga hubungan dengan pemerintah di negara tujuan. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berargumen bahwa internasionalisasi WIKA tidaklah semata-mata dilakukan dalam upaya mencari keuntungan, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan dorongan negara untuk memenuhi kepentingan nasional, termasuk perluasan pengaruh ke pasar baru dan kepentingan elektoral. WIKA menjadi ujung tombak bagi sektor konstruksi dan infrastruktur yang dianggap sebagai sektor unggulan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lebih jauh, terkait tahapan diplomasi ekonomi sebagai bagian penting dari praktik kapitalisme negara, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam ekspansi WIKA ke Afrika berada dalam tahap transisi dari evolving menuju inovatif. Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan terminologi departing atau tinggal landas untuk menyebut tahap transisi ini.

---

This study analyses the state’s application of economic diplomacy phases in the active expansion of PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), a state-owned enterprise, to Africa as a part of Indonesia’s practice of state capitalism. Based on literature reviews, this study has identified the concept of state capitalism practiced by the Joko Widodo regime, i.e., (1) Centralized planning for the determination of expansion objectives and locations, (2) Economic diplomacy to open markets and maintain relations with destination countries, and (3) Capital assistance, considering the government’s status as the majority shareholder. Based on these findings, this thesis argues that the internationalization of WIKA is not driven exclusively by profit, but also influenced by political factors as well as the state’s push to meeting national interests, which includes influence expansion to new markets and electoral interests. WIKA has become the spearhead of the construction and infrastructure sectors, the champion sectors for the Widodo regime. Further, this thesis explores Indonesia’s economic diplomacy phases—a vital part of state capitalism—through qualitative method, utilizing the developing countries’ economic diplomacy typology offered by Kishan Rana (2007): traditional, niche-focused, evolving and innovative. Based on these case studies, this thesis has determined that Indonesia’s economic diplomacy in the WIKA expansion to Africa is a transition from the evolving to inovatif phases. This thesis recommends the use of the term ―departing‖ or ―taking off‖ to define this transition phase."

"As a country that prone to disasters especially tsunami, Indonesia did not have good tsunami early warning instrument that functioned. Last tsunami that happened in Sunda Strait shows that the urgency for the existency of  a tsunami early warning instrument and can not be relied only to BMKG prediction. Thus, LIPI introduced a tsunami warning systems that claimed to be better than any other tsunami warning systems Indonesia ever had called LTS. But, to install and build the device may cost a lot of money. So this study aims to find out whether it is possible for Banten Governement to fund themselves by increasing the beach retribution. Thus, this study wants to find out the WTP of the local beach tourist for the increasing beach entry ticket using single-bound dichotomous question and open-ended question and compare one with another. Mean WTP with single bound dichotomous question is Rp 26,296 with CS amounting Rp 56/person and TWTP totaling Rp 118 billion/year. Meanwhile mean WTP with open-ended question is Rp 29,388 with CS amounting Rp 64/person and TWTP totaling Rp 150 billion/year. All of the estimation resulting higher estimates for open-ended question, which may be caused by anchoring bias but both of them showing similar pattern that the bigger bids offered to the tourist then the less likely they accept the bids offered. With TWTP is calculated, we get the estimation of benefits for installing LTS amounting Rp 339 billion in 3 years. These numbers considered to be very high and can be lead to government failure. Based on the findings in the study, it is recommended that Banten government build and estabilish LTS for reducing tsunami hazard in Sunda Strait. To cover the cost the government can charge entrance fee by Rp 2,000 per person, this amount is sufficient to cover and sustain the installation of LTS.

---

Sebagai negara yang rawan bencana terutama tsunami, Indonesia tidak memiliki alat pendeteksi dini tsunami yang berfungsi dengan baik. Tsunami terakhir yang terjadi di Selat Sunda menunjukkan bahwa adanya urgensi keberadaan alat pendekteksi dini tsunami dan tidak bisa hanya mengandalkan prediksi BMKG. Karena itu, LIPI memperkenalkan sistem peringatan tsunami yang diklaim lebih baik daripada sistem peringatan tsunami lainnya yang pernah dimiliki Indonesia bernama LTS. Tetapi, menginstal dan membangun LTS membutuhkan banyak uang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mungkin bagi Pemerintah Banten untuk membiayai diri mereka sendiri dengan meningkatkan retribusi pantai. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui WTP wisatawan pantai untuk kenaikan tiket masuk pantai dengan menggunakan pertanyaan dikotomis terikat tunggal dan pertanyaan terbuka serta membandingkan hasil keduanya. Rata-rata WTP dengan pertanyaan dikotomi terikat tunggal adalah Rp 26.296 dengan CS sebesar Rp 56/orang dan TWTP sebesar Rp 118 miliar/tahun. Sementara itu WTP rata-rata dengan pertanyaan terbuka adalah Rp 29.388 dengan CS sebesar Rp 64/orang dan TWTP total Rp 150 miliar/tahun. Semua estimasi menghasilkan estimasi yang lebih tinggi untuk pertanyaan terbuka, yang mungkin disebabkan oleh anchoring bias tetapi keduanya menunjukkan pola yang sama bahwa semakin besar bids yang ditawarkan kepada wisatawan maka semakin kecil kemungkinan mereka menerima penawaran bids. Dengan menghitung TWTP, kami mendapatkan estimasi manfaat untuk menginstal LTS sebesar Rp 339 miliar dalam 3 tahun. Angka-angka ini dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan kegagalan pemerintah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, direkomendasikan bahwa pemerintah Banten membangun dan membangun LTS untuk mengurangi bahaya tsunami di Selat Sunda. Untuk menutup biaya, pemerintah dapat mengenakan biaya masuk sebesar Rp 2.000 per orang, jumlah ini cukup untuk menutup dan mempertahankan pemasangan LTS."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dampak partisipasi dalam pemngambilan keputusan dan Psychological Ownership terhadap komitmen organisasi dan perilaku berbagi pengetahuan antara anggota. Data penelitian dikumpulkan dengan metode random sampling dengan 153 responden. Penelitian dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan organisai dan Psychological Ownership anggota terhadap organisasi dan kemudian mengukur komitmen mereka terhadap organisasi dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan tingkat komitmen anggota sebagai hasil Participative Decision Making serta dampaknya terhadap perilaku berbagi pengetahuan.Keywords: Knowledge Sharing, Participative Decision Making, Organizational Commitment, Psychological Ownership.

---

The purpose of this paper is to find the impact of participation in decision making and psychological ownership on organizational commitment which can lead to employee knowledge sharing. The data was collected using the random sampling to 153 people. Methodology approach of this paper is measuring employee participation in decision making and their sense of belonging to the organization, then measuring their commitment to the organization using quantitative method to elaborates questionnaires earn the level of employee rsquo s commitment as the result of Participative Decision making and Psychological Ownership also the impact to knowledge sharing behavior.Keywords Knowledge Sharing, Participative Decision Making, Organizational Commitment, Psychological Ownership."

"Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yang menargetkan AKB tahun 2019 sebesar 24/1000 kelahiran hidup, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB tahun 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan anak di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup anak di Indonesia. Selain itu, menurut Bank Dunia, pengalokasian anggaran bidang kesehatan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel yaitu pengeluaran kesehatan, jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan, pendidikan wanita, pemberian vaksin tetanus toksoid serta jumlah penduduk perdesaan. Hasil penelitian diketahui pendidikan wanita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan merupakan faktor yang signifikan terhadap kematian bayi. Penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran kesehatan pemerintah berfokus pada program kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs. Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan di perdesaan.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012, IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia was 32 deaths per 1000 live births. This number was still far from the 2015 - 2019 RPJMN goals that mention IMR dropped to 24/1000 live births by 2019, and the Sustainable Development Goals (SDGs) targeted the IMR reduced to 12/1000 live births by 2030. The IMR shows that improving children's health status in Indonesia is not as expected, and can threat the survival of children in Indonesia. In addition, according to the World Bank, the allocation of health budget has not been maximized. This research was conducted to influence the realization of health expenditure of local government to infant mortality rate in Indonesia.

The study also involved several variables namely health expenditure, number of deliveries assisted by health personnel, female education, tetanus toxoid vaccine and the number of rural population. The results of the research that female education and childbirth assisted by health personnel are significant factors to degrade infant mortality rate. This study suggests that government health budget allocations are focusing on health programs to achieve the objectives of the SDGs. In addition, improvement of health infrastructure in rural areas needs to be develop."

"Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah dengan meningkatkan pelayanan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini pada umumnya pemerintah daerah sangat bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat baik DAK maupun DAU. Dalam periode tahun 2011-2020 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 17% terhadap Pendapatan Daerah. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang juga dikenal dengan sistem pencegahan korupsi dengan salah satu areanya berupa Optimalisasi Pajak Daerah berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Dari 542 Pemerintah Daerah dengan rincian 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota yang diteliti pada tahun 2018-2020 dengan variabel independen yaitu Sistem Pencegahan Korupsi serta varaibel kontrolnya adalah PDRB harga berlaku, nilai IPM dan skor database wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Begitu pula dengan PDRB harga berlaku memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah, sedangkan variabel IPM dan database wajib pajak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance

kunci: pemerintah daerah, sistem pencegahan korupsi, pajak daerah

---

Regional autonomy aims to improve the regional economy by improving services in order to create a just and prosperous society. However, the reality is that up to now, in general, local governments are very dependent on funds transfered from the central government, both DAK and DAU. That the percentage of Regional Original Income (PAD) in 2010-2020 is not more than 17% compared to Regional Revenue. KPK, through the Monitoring Center for Prevention (MCP) program, which is also known as the corruption prevention system, with one of its areas in the form of Optimizing Regional Taxes, seeks to make local governments able to increase local taxes. The method used is multiple linear regression with fixed effect. Of the 542 Regional Governments with details of 34 Provinces, 415 Regencies and 93 Cities studied in 2018-2020 with the independent variable, namely the Corruption Prevention System and the control variables are GRDP at current prices, HDI values and taxpayer database scores. The results showed that the Corruption Prevention System represented by the MCP score had a positive and significant relationship with local tax revenues. Likewise, GRDP at current prices has a positive and significant relationship with local tax revenues, while the HDI variable and the taxpayer database have a positive but not significant relationship. This shows the importance of a corruption prevention system in all local governments by implementing good corporate governance."