"Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk diantara negara yang terburuk dalam hal implementasi corporate governance, karena itu tidak mengherankan jika krisis ekonomi di Indonesia termasuk yang paling berat.
Perbankan nasional sebagai garda terdepan dalam menghadapai volatilitas nilai tukar justru telah menjadi pendorong memburuknya perekonomian akibat sangat minimnya penerapan prinsip - prinsip corporate governance terutama dalam pengelolaan risiko.
Tidak berbeda dengan bank lainnya, implementasi corporate governance dalam pengelolaan Bank BNI juga lemah. Karena itu dalam proses rekapitalisasi Bank BNI, negara-negara donor yang diwakili oleh IMF sangat concern akan pelaksanaan implmentasi corporate governance di Bank BUMN tersebut.
Bahkan akibat ketidak sepahaman antara Bank BNI di satu pihak dan IMF di pihak lain dalam mendefinisikan corporate governance secara operasional, Rekapitalisasi Bank BNI sempat mengalami beberapa kali penundaan. Hal ini dapat terjadi akibat belum adanya rumusan ideal dari implementasi corporate governance di Indonesia serta berbagai kendala lapangan yang dihadapi.
Luasnya cakupan yang dapat dikatagorikan kedalam corporate governance, menyebabkan sudut pandang masing-masing pihak terhadap implementasi corporate governance juga berbeda-beda. Oleh karena itu guna memudahkan manajemen perusahaan di Indonesia dalam merumuskannya dipandang perlu untuk membuat pendekatan yang mudah di pahami.
Salah satu pendekatan yang cukup representatif dan telah teruji baik secara teori maupun praktek dalam manajemen perbankan intemasional adalah melalui pendekatan peran stakeholders.
Untuk itu, dengan fokus penelitian pada peran masing-masing stakeholders dalam pengelolaan risiko di Bank BNI, penulis mencoba untuk merumuskan bagaimana sebenarnya implementasi corporate governance di Indonesia, serta berbagai kendala yang dihadapi jika peran tersebut diimplementasikan. Pemilihan pengelolaan risiko sebagai area implementasi di dasari oleh pengalaman perbankan dalam menghadapi volatilitas pasar pada tahun 1997.
Untuk memudahkan pelaksanaan analisa, maka terlebih dahulu dirumuskan seperti apa peran yang dianggap ideal. Perumusan ini dilakukan dengan mencontoh pelaksanaan corporate governance pada perbankan di negara-negara maju dengan melakukan berbagai penyesuaian agar sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Pelaksanaan analisa sendiri dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah membandingkan partisipasi stakeholders di Bank BNI dengan peran ideal seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan berikutnya di analisa bagaimana sebaiknya pengambilan keputusan dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di samping faktor yang controlable oleh manajemen, masih terdapat banyak kendala/permasalahan yang diluar kemampuan perusahaan untuk mengatasinya, kondisi ini tentunya tidak hanya menghambat pelaksanaan corporate governance di Bank BNI namun juga seluruh perbankan. Sebagai contoh misalnya adalah permasalahan perundang-undangan. Guna memperbaiki posisi Indonesia agar tidak lagi menjadi negara yang buruk dalam implementasi corporate governance maka diharapkan pemerintah (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) dapat mendorong terciptanya infrastruktur seperti yang dibutuhkan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
