Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Kegiatan komunikasi krisis selama pandemi dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Kegagalan dalam mengelola kegiatan ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pemangku kepentingan (masyarakat) dan pemerintah. Untuk mencegah kegagalan ini, komunikasi yang efektif dari pemerintah selaku sumber pesan perlu dilakukan agar menciptakan perubahan perilaku yang efektif bagi masyarakat selaku penerima pesan sehingga tidak mudah teralihkan oleh fenomena infodemik. Terdapat empat elemen komunikasi yang dapat dikontrol oleh pemerintah demi mencapai komunikasi yang efektif, yakni pemilihan sumber pesan (source), pembentukan isi pesan (message), pemilihan saluran pesan (channel), dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan paradigma post-positivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi krisis pemerintah yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, selaku sumber pesan tertinggi di dalam penanganan krisis. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasaran elemen komunikasi yang diteliti dan kerangka konseptual yang disajikan, juru bicara pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan komunikasi krisis sesuai dengan rekomendasi para pakar krisis. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku, di mana seharusnya krisis kesehatan masyarakat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi keefektifan kegiatan komunikasi krisis juru bicara pemerintah.

---

The Government Spokesperson for COVID-19 response carries out crisis communication activities during the pandemic. Failure to manage these activities can result in severe losses for stakeholders (community) and the government. To prevent this failure, effective communication from the government as a source of messages needs to be done to create effective behavioral changes for the community as message recipients so that they are not easily distracted by the infodemic. There are four elements of communication that the government can control to achieve effective communication, they are the selection of the source, the construction of the message, the selection of the channel, and the strategy. This study uses a qualitative research method with a case study strategy and a post-positivist paradigm. This study aims to analyze and evaluate the government's crisis communication activities carried out by the Government Spokesperson for COVID-19 response as the highest source of messages in handling the crisis. The result of this study is, based on the elements of communication carried out and the conceptual framework presented, the spokesperson for the Indonesian government has carried out crisis communications by the recommendations of crisis experts. However, one thing is contradictory when compared to the applicable law, where the Ministry of Health should handle public health crises. Nevertheless, this does not reduce the effectiveness of the government spokesman's crisis communication activities."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014."

"Great Financial Crisis (GFC) pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 merupakan krisis yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, namun penelitian yang mempelajari hubungan antara ketakutan akibat ketidakpastian di saat krisis dengan performa pasar obligasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak faktor ekonomi makro dan faktor ketakutan yang ditimbulkan akibat dua krisis yang terjadi di Indonesia, yaitu GFC pada tahun 2008 dan Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) untuk menentukan hubungan setiap variabel secara jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, faktor ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi. Hanya variabel suku bunga the Feds yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Sentiment of Fear mempengaruhi yield obligasi Pemerintah Indonesia pada periode Great Financial Crisis Temuan lainnya adalah kedua model VECM yang dihasilkan hanya dapat menjelaskan 1,7% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa GFC, dan 34,4% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan variabel independen penelitian belum bisa menggambarkan nilai yield obligasi Pemerintah Indonesia pada saat krisis.

---

2008 Great Financial Crisis and the COVID-19 pandemic are crises that have occurred in the last 20 years, but research that studies the relationship between fear due to uncertainty during a crisis and bond market performance is still not widely done. This study focused on analysing the impact of macroeconomic factors and the fear factor caused by the two crises that occurred in Indonesia, namely the GFC in 2008 and the COVID-19 pandemic. This study uses the VECM (Vector Error Correction Model) method to determine the long-term relationship between each variable. The results show that in the long term, macroeconomic factors have a significant influence on bond yields. Only the Feds interest rate has a significant effect on the long-term and short-term Indonesian Government bond yields. The Sentiment of Fear variable affects the yield of Indonesian Government bonds during the Great Financial Crisis period. Another finding is that the two VECM models produced can only explain 1.7% of the 10-Year Indonesian Government bond yields during the GFC, and 34.4% of the 10-Year Indonesian Government bond yields. during the COVID-19 pandemic. These results indicate that the independent variables of the study have not been fully able to describe the yield value of Indonesian Government bonds during the crisis."

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."

"Covid-19 merupakan fenomena penyakit menular yang membuat kelompok-kelompok tertentu mengalami kerentanan. Adapun penyakit diabetes yang dikategorikan oleh para ahli kesehatan sebagai komorbid Covid-19, sehingga menjadikannya rentan secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan persepsi risiko Covid-19 pada penderita diabetes dalam pencegahan penularan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur sebagai data sekunder. Kasus ini menjelaskan bahwa penderita diabetes memiliki pengetahuan Covid-19 mencakup transmisi dan pencegahan penularan. Pengetahuan melalui proses memercayai, yang mana didapat melalui media dan pengalaman. Para penderita diabetes menganggap bahwa Covid-19 sebagai sesuatu yang berbahaya dan berisiko, dalam gejala yang dapat menjadi berat dan risiko kematian. Risiko Covid-19 salah satunya konsekuensi biaya perawatan Covid-19 dan tuntutan isolasi mandiri. Para penderita diabetes menganggap penting mengetahui pencegahan penularan serta risiko yang timbul sehingga tidak mengalami kerugian. Pengetahuan dan persepsi risiko pada penderita diabetes tidak terlepas dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi. Pengetahuan menjadi bagian dari pembentukan persepsi dalam melihat risiko.

---

Covid-19 pandemic is an infectious disease phenomenon that makes some certain communities become vulnerable. Diabetes found of health professionals belongs morbidity group of Covid-19, that makes diabetics physically vulnerable. This research discusses about knowledge and risk perception of Covid-19 among diabetics prevent of Covid-19 transmission. The methods used in this research were in-depth interviews and secondary data collection. This diabetic case explain that diabetics had prevention of transmission knowledge. Knowledge shaped by ways of knowing process which came from media and experience. Covid-19 consider be dangerous and risky by diabetics because the probabilities of getting severe symptoms and death. Some of those risks of Covid-19 is the cost of treatment and self-isolation. It was considered important to have knowledge, transmission, and risks of Covid-19 and diabetes to decrease loss. Knowledge and risk perception are inseparable from socioeconomic background. Knowledge become a part of perceiving risk."

"Latar belakang: COVID-19 menginfeksi semua kelompok umur, namun beban infeksi lebih tinggi dan lebih berbahaya pada kelompok usia lanjut. Pasien yang mengalami infeksi akut COVID-19 juga bisa mengalami gejala menetap yang disebut dengan Sindrom Pasca COVID-19, khususnya pada lansia. Belum ada data yang menunjukkan prevalensi Sindrom Pasca COVID-19 pada lansia di Indonesia dan juga faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Sindrom Pasca COVID-19 pada lansia.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar prevalensi Sindrom Pasca COVID-19 pada lansia di Indonesia serta meneliti hubungan antara faktor-faktor risiko dengan kejadian Sindrom Pasca COVID-19 dengan menggunakan definisi waktu >4 minggu, >8 minggu, dan >12 minggu.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kohort retrospektif yang menggunakan rekam medis dan wawancara untuk mendapatkan data terkait keberadaan faktor-faktor risiko dan gejala menetap pasca perawatan infeksi akut COVID-19.Hasil: Penelitian ini diikuti oleh 329 pasien lansia (≥60 tahun) yang sempat dirawat akibat COVID-19 di RSCM dan RS Mitra Keluarga Kalideres pada 1 Januari-31 Desember 2021. Prevalensi Sindrom Pasca COVID-19 pada lansia adalah sebesar 31%, 18,24%, dan 10,64% dengan menggunakan definisi waktu >4 minggu, >8 minggu, dan >12 minggu, secara berurutan. Clinical Frailty Scale rawat inap (OR 2,814 [IK 95% 1,172-6,758) dan imobilitas rawat inap (OR 4,767 [IK95% 2,117-10,734]) berhubungan dengan Sindrom Pasca COVID-19 >4 minggu. Selanjutnya, jumlah gejala awal (OR 2,043 [IK95% 1,005-4,153]), konstipasi rawat inap (OR 2,832 [IK95% 1,209-6,633]), imobilitas rawat inap (OR 2,515 [IK95% 1,049-6,026]), dan instabilitas rawat inap (OR 2,291 [IK95% 1,094-4,800) berhubungan dengan Sindrom Pasca COVID-19 >8 minggu. Gangguan pendengaran dan penglihatan follow-up (OR 2,926 [IK95% 1,285-6,665]) dan imobilitas rawat inap (OR 3,684 [IK95% 1,507-9,009]) berhubungan dengan Sindrom Pasca COVID-19 >12 minggu.Kesimpulan: Infeksi akut dengan ≥ 5 gejala, adanya frailty dan sindrom geriatri, khususnya imobilitas saat perawatan, berhubungan dengan Sindrom Pasca COVID-19 pada lansia.

---

Background: COVID-19 infects all age groups, but the burden of infection is higher and more dangerous in the elderly. Patients with acute COVID-19 infection can also experience persistent symptoms called Post-Covid-19 Syndrome, especially elderly. No data show the prevalence of Post-Covid-19 Syndrome in the elderly in Indonesia and the risk factors associated with the occurrence of Post-Covid-19 Syndrome in the elderly

Objective: This study aims to determine the prevalence of Post-Covid-19 Syndrome in the elderly in Indonesia and examine the relationship between risk factors and the incidence of Post-Covid-19 Syndrome by using the definition of time > 4 weeks, > 8 weeks. , and >12 weeks.

Methods: This study is a retrospective cohort study that uses medical records and interviews to obtain data regarding risk factors and persistent symptoms after treatment of acute COVID-19 infection.

Results: This study is followed by 329 elderly patients (≥60 years) who had been treated because of COVID-19 at Cipto Mangunkusumo Hospital and Mitra Keluarga Kalideres Hospital from January 1st until December 31st, 2021. the prevalence of Post COVID-19 Syndrome in the elderly was 31%, 18.24%, and 10.64% using the time definition of >4 weeks, >8 weeks, and >12 weeks, respectively. Clinical Frailty Scale during hospitalization scores (OR 2.814 [95% CI 1.172-6.758]) and immobility during hospitalization (OR 4.767 [95% CI 2.117-10.734]) were associated with Post-Covid-19 Syndrome >4 weeks. Furthermore, number of initial symptoms (OR 2,043 [CI95% 1.005-4.153]), constipation during hospitalization (OR 2.832 [CI95% 1.209-6633]), immobility during hospitalization (OR 2,515 [95% CI 1,049-6.026]), and instability during hospitalization (OR 2,291 [CI 95% 1,094-4,800]) was associated with Post-Covid-19 Syndrome >8 weeks. In addition, impairment of visual and hearing during follow-up (OR 2,926 [95% CI 1,285-6,665]) and immobility during hospitalization (OR 3,684 [95% CI 1.507-9,009]) was associated with Post-Covid-19 Syndrome >12 weeks.

Conclusions: Acute infection with ≥ 5 symptoms, frailty, and geriatric syndrome, especially immobility during hospitalization, were associated with Post-Covid-19 Syndrome in the elderly."