Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery.

---

Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme. "

"Tesis ini membahas tentang kegiatan berinvestasi oleh perusahaan dana pensiun di Indonesia. Dengan banyaknya dana yang dihimpun dari para peserta dana pensiun dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa pensiun, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan imbal hasil yang diharapkan oleh peserta dana pensiun. Dengan menggunakan model risiko portofolio Markowitz, diharapkan perusahaan dapat mengelola risiko investasi dengan baik dan kemudian mendapatkan imbal hasil yang diharapkan.

---

This thesis discusses about investment activity by pension fund company in Indonesia. The abundance of funds collected from the participants of the pension fund with the purpose of obtaining benefits in retirement, then the company has a responsibility to give the expected return to participants. Using risk portfolio model by Markowitz, company will be expected to be able to manage investment risk and then get a good expected return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mendeterminasi tabungan secara signifikan, yakni dalam hal preferensi atau keinginan untuk menabung, kemampuan untuk menabung, dan fasilitas untuk menabung. Model estimasi dilakukan dengan meregresi kepemilikan tabungan dan saving rate sebagai variabel terikat dengan metode panel dan OLS. Respon dan preferensi menabung individu dianalisa dalam perspektif ekonomi mikro. Pendekatan kelembagaan dan perspektif ekonomi makro diaplikasikan saat menganalisa kapasitas individu dan fasilitas menabung. Pendekatan kelembagaan kedua dilakukan melalui pengukuran inklusi keuangan. Secara umum, hasil studi memperlihatkan faktor demografi sangat berperan dalam menentukan tabungan dalam perspektif ekonomi mikro. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, faktor kelembagaan dan pendapatan juga berperan dalam menentukan tabungan

---

This study seeks to find which factors can determine saving significantly, namely in terms of preferences or willingness to save, capacity to save, and facilities to save. The estimation model was carried on by regressing saving ownership and saving rate as dependent variables with panel and OLS methods. Individual’s responses and preferences to save were analysed with microeconomic perspectives. Institutional roles and macroeconomic perspectives were applied when analysing one’s capacity and facilities to save. The second institutional approach was carried on through financial inclusion measurement. In general, the results show that demographic factors have a significant role in determining savings in microeconomic perspective, whereas in macroeconomic perspective, institutional role and income can also determine saving as well."

"Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia, melalui BKPM, melakukan berbagai macam perencanaan untuk meningkatkan laju realisasi investasi, salah satunya melalui pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP PM). Pendirian PTSP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor dan kemudian meningkatkan kinerja pelayanan BKPM, kepuasan investor, dan reputasi BKPM di mata investor. Penelitian terhadap 243 responden investor menemukan bahwa tiga dimensi paling utama dalam membentuk kualitas pelayanan bagi investor adalah daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara positif terhadap kinerja pelayanan BKPM dan kepuasan investor. Selain itu, kinerja pelayanan juga memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan investor. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa reputasi BKPM dipengaruhi secara positif signifikan oleh kinerja pelayanan BKPM dan kepuasan investor. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak BKPM dapat melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKPM.

---

Investment has an important role in economic growth of a country. Government of Republic of Indonesia, through BKPM, has conducted many plans for boosting the rate of investment realizations, one of them is establishing Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal (one stop service for investment). The establishment of PTSP PM has a purpose to improve service quality for investors and then enhancing the service performance, investor satisfaction, and reputation of BKPM. From the research of 243 investors, this study showed that responsiveness, assurance, and emphaty are three main dimensions of service quality considered by investors. This study showed that service quality significantly affect service performance of BKPM and investor satisfaction. The service performance of BKPM has also a positive relationship towards investor satisfaction. Service performance and investor satisfaction does influence BKPM reputation in investor’s point of view. This thesis suggested that BKPM can develop the quality of human research so BKPM that can improve service quality for the investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiaman portofolio optimal saham-saham ESG terbentuk dari indeks ESG Leaders dan selanjutnya dibandingkan portofolio optimal saham-saham indeks LQ45 menggunakan dua metode, yaitu Model Single Indeks dan Model Markowitz, di mana Single Indeks Model menggunakan satu indeks sebagai dasar pembentukan portofolio optimal, sedangkan Model Markowitz mengoptimalkan diversifikasi portofolio dengan mempertimbangkan hubungan antara saham-saham yang ada. Hasil penelitian menunjukan, untuk portofolio ESG Leaders dalam Model Single Indeks, komposisinya terdiri dari TBIG (13,41%), BBCA (79,33%), dan TOWR (7,26%), dengan return yang diharapkan sebesar 1,23% per bulan atau 15,7% per tahun, dan standar deviasi sebesar 5,21% per bulan atau 18,0% per tahun. Nilai Sharpe Ratio adalah 0,1624. Sementara itu, komposisi portofolio LQ45 mencakup ICBP (2,85%), SSMS (3,69%), ADRO (10,94%), ITMG (11,71%), PTBA (8,66%), dan BBCA (62,15%), menghasilkan return yang diharapkan sebesar 1,27% per bulan atau 16,4% per tahun, dengan standar deviasi sebesar 5,16% per bulan atau 17,9% per tahun. Nilai Sharpe Ratio adalah 0,1729. Untuk Model Markowitz, portofolio optimal ESG Leaders memiliki komposisi BBCA (74,11%), TBIG (12,34%), dan TOWR (13,55%), dengan return yang diharapkan sebesar 1,212% per bulan atau 15,56% per tahun, dan standar deviasi sebesar 4,9% per bulan atau 15,6% per tahun. Nilai Sharpe Ratio adalah 0,167. Komposisi portofolio optimal LQ45 terdiri dari ADRO (5,1%), BBCA (69,0%), ICBP (5,6%), ITMG (12,0%), KLBF (4,8%), SSMS (1,7%), dan TPIA (1,8%), dengan return yang diharapkan sebesar 1,2225% per bulan atau 15,70% per tahun, dan standar deviasi sebesar 5,1% per bulan atau 17,7% per tahun. Nilai Sharpe Ratio adalah 0,165. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saham-saham ESG Leaders dan LQ45 memiliki komposisi portofolio yang berbeda dalam kedua model yang digunakan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kinerja portofolio, keduanya menunjukkan potensi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah adanya pilihan strategi investasi yang beragam bagi investor yang tertarik pada saham-saham ESG Leaders dan LQ45. Pemilihan model yang sesuai akan membantu investor dalam membentuk portofolio yang optimal sesuai dengan tujuan dan preferensi mereka.

---

This study aims to analyze how optimal portfolios of ESG stocks are formed from the ESG Leaders index and then compare them with the optimal portfolios of stocks from the LQ45 index using two methods, namely the Single Index Model and the Markowitz Model, where the Single Index Model uses a single index as the basis for forming the optimal portfolio, while the Markowitz Model optimizes portfolio diversification by considering the relationships between the stocks. The results of the study show that for the ESG Leaders portfolio in the Single Index Model, the composition consists of TBIG (13.41%), BBCA (79.33%), and TOWR (7.26%), with an expected return of 1.23% per month or 15.7% per year, and a standard deviation of 5.21% per month or 18.0% per year. The Sharpe Ratio value is 0.1624. On the other hand, the LQ45 portfolio composition includes ICBP (2.85%), SSMS (3.69%), ADRO (10.94%), ITMG (11.71%), PTBA (8.66%), and BBCA (62.15%), resulting in an expected return of 1.27% per month or 16.4% per year, with a standard deviation of 5.16% per month or 17.9% per year. The Sharpe Ratio value is 0.1729. For the Markowitz Model, the optimal ESG Leaders portfolio consists of BBCA (74.11%), TBIG (12.34%), and TOWR (13.55%), with an expected return of 1.212% per month or 15.56% per year, and a standard deviation of 4.9% per month or 15.6% per year. The Sharpe Ratio value is 0.167. The optimal LQ45 portfolio composition includes ADRO (5.1%), BBCA (69.0%), ICBP (5.6%), ITMG (12.0%), KLBF (4.8%), SSMS (1.7%), and TPIA (1.8%), with an expected return of 1.2225% per month or 15.70% per year, and a standard deviation of 5.1% per month or 17.7% per year. The Sharpe Ratio value is 0.165. Based on the results of the study, it can be concluded that ESG Leaders stocks and LQ45 stocks have different portfolio compositions in both models used. Although there are differences in portfolio performance, both show potential for achieving good performance. The practical implication of this research is the availability of diverse investment strategy options for investors interested in ESG Leaders and LQ45 stocks. Choosing the appropriate model will assist investors in forming an optimal portfolio according to their goals and preferences."

"Produksi migas Indonesia terus mengalami penurunan justru di saat kebutuhan domestik meningkat. Rendahnya minat investasi sektor migas dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan produksi yang berimbas secara langsung pada penerimaan negara. Selain itu, tingginya nilai cost recovery yang harus dibayar Pemerintaha kepada KKKS, juga sangat berpengaruh pada porsi bagi hasil migas yang akan diterima Pemerintah. 2015 menjadi tahun terburuk dengan catatan cost recovery yang sangat tinggi dan membuat penerimaan negara dari sektor migas defisit hingga USD1,7 Miliar. Pemerintah akhirnya menetapkan perubahan cost recovery menjadi gross split untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas sekaligus menarik minat investasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Permen ESDM 8/2017 kemudian mengalami perubahan melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 yang memuat lebih banyak aturan fiskal atraktif yang menguntungkan baik bagi Pemerintah maupun KKKS. Penelitian ini akan melihat bagaimana sistem gross split kemudian berpengaruh pada peningkatan investasi migas hingga akhir tahun 2018. Tinjauan analisis didasarkan pada teori dan dasar aturan investasi migas yang diatur khusus dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai sistem Production Sharing Contract (PSC) dengan melihat perbandingan aturan fiskal antara cost recovery dengan gross split. Penelitian dilakukan dnegan menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melakukan analisis pada aturan hukum terkait pengusahaan migas, investasi dan gross split, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri ESDM. Jadi, data yang akan diperoleh berupa data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan melalui document study dan wawancara langsung pada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan KKKS Nasional yang telah menandatangani kontrak dengan sistem gross split. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah: Pertama, dasar penerapan aturan gross split adalah Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 beserta perubahannya pada Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Bagi Hasil Gross Split. Penerapan gross split mengakar pada Pasal 1 ayat 19 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan tidak menghilangkan kendali negara atas pengusaan sumber daya alam dan pemegang kuasa pertambangan. Kedua, peneraan gross split yang disertai deregulasi perizinan investasi berhasil meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2018 dengan peningkatan hingga 14,9% dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem gross split menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan lebih baik, yaitu mengelola sumber daya alam yang hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

---

Indonesia's oil and gas production continues to decline precisely when domestic demand increases. The low interest in investment in the oil and gas sector is considered as one of the causes of the decline in production which impacts directly on state revenues. In addition, the high value of the cost recovery that the Government must pay to the KKKS also greatly influences the portion of oil and gas profit sharing that the Government will receive. 2015 became the worst year with a record of very high cost recovery and made state revenues from the oil and gas sector a deficit of up to USD1,7 billion.

The government finally determined changes in cost recovery to gross split to increase state revenues from the oil and gas sector while at the same time attracting investment interest in Indonesia through Minister Regulation of Energy and Natural Resources Number 8 Year 2017. Then, this one modified into Minister Regulation Number 52 Year 2017 which contains more attractive fiscal rules that benefit both the Government and the KKKS.

This study will look at how the gross split system influences the increase of oil and gas investment until the end of 2018. The analysis review is based on the theory and the basic rules of oil and gas investment specifically regulated in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas. Furthermore, it will also discuss the Production Sharing Contract (PSC) system by looking at the comparison of fiscal rules between cost recovery and gross split.

The research was carried out by using a normative research methodology, namely conducting an analysis of the legal rules relating to oil and gas exploitation, investment and gross split, referring to the Laws and Regulations, Government Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. So, the data will be obtained in the form of secondary data (primary and secondary legal materials). Data collection was carried out through a document study and direct interviews with the Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Natural Resources and the National KKKS who had signed a gross split system contract.

The conclusions obtained from this study are: First, the basis for the application of gross split rules is Minister Regulation of Energy and Natural Resources Number 8 of 2017 along with its amendments to Minister Regulation Number 52 Year 2017 concerning Gross Split Sharing System. The gross application of the split takes root in Article 1 paragraph 19 of Law Number 22 Year 2001 and does not eliminate state control over the natural resources and holders of mining rights. Second, the implementation of gross split accompanied by deregulation of investment licensing has succeeded in increasing investment realization in 2018 with an increase of up to 14.9% compared to 2017. Thus, it can be said that gross split systems carry out the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution better, namely managing natural resources whose results are used as much as possible for the prosperity of the Indonesian people."

"Integrasi ekonomi regional muncul antara lain karena keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang timbul dari pencapaian skala ekonomi dan keyakinan bahwa regionalisasi dapat memperluas pasar domestik sebagai persiapan bagi industri regional untuk menembus pasar dunia yang sangat kompetitif. Studi terhadap ekonomi regional seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara investasi regional dengan integrasi ekonomi.Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara investasi regional dengan proses integrasi ekonomi yang berlangsung di kawasan ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Investment Area (AlA). Terhadap investasi sektor industri, ingin diketahui pertumbuhan sektor industri pada periode pembentukan AFTA dan masa krisis serta pengaruh kebijakan investasi yang dilakukan masing-masing negara anggota ASEAN terhadap perkembangan investasi sektor industrinya.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian secara statistik atas data investasi langsung regional ASEAN dan data investasi regional sektor industri antara periode sebelum dan sesudah pembentukan AFTA. Di samping itu, diuji efek dari krisis ekonomi dan keuangan (1998-2000) terhadap pertumbuhan investasi di ASEAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran investasi ke ASEAN meningkat secara nyata pada periode sesudah pembentukan AFTA dibandingkan dengan sebelum AFTA terbentuk. Namun, krisis ekonomi yang berlangsung pada periode 1998-2000 menyebabkan penurunan aliran investasi ke ASEAN. Pada investasi regional sektor industri, menunjukkan sebagian besar sub-sektor industri pada periode sesudah pembentukan AFTA investasi dan porsinya terhadap total industri meningkat. Namun pada masa krisis, kebanyakan dari sub-sektor tersebut porsi investasinya menurun. Kebijakan investasi yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap perkembangan sektor industrinya, menunjukkan bahwa kebijakan suatu pemerintah yang memprioritaskan pada suatu sektor industri tidak selalu berarti akan mengembangkan industri tersebut."

"Intensitas emisi GRK dari kegiatan produksi migas cenderung meningkat. Penelitianbertujuan untuk menganalisis emisi GRK, menganalisis biaya pengurangan emisi,menganalisis perilaku KKKS migas serta menyusun mitigasi emisi pada kegiatanproduksi migas. Perhitungan emisi menggunakan metoda IPCC Tier-1, perilaku KKKSdianalisis dari Laporan Keberlanjutan, analisis biaya pengurangan emisi menggunakanmetoda marginal abatement cost (MAC), dan mitigasi emisi disusun berdasarkan KurvaMAC. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sumber pembakaran bahan bakar sebesar354.487 ton CO2e/tahun, sedangkan emisi dari sumber fugitive sebesar 125.476 tonCO2e/tahun. Sumber emisi GRK terutama berasal dari pembakaran pada turbinpembangkit listrik dan kompresor gas. Perilaku KKKS termasuk kategori cukup baiktetapi perlu peningkatan pada perilaku penggunaan energi terbarukan. Beberapa pilihanmitigasi bernilai MAC negatif sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomibagi KKKS. Mitigasi emisi disusun melalui peningkatan perilaku KKKS dan pemilihanaksi mitigasi yang memberikan penurunan emisi GRK terbesar dengan biayapengurangan emisi terkecil.

---

The GHG intensity from O&G production activity is continue increasing. This research

aims to analyze the GHG emission, the emission reduction cost, the mitigation behavior

of O&G company, and to develop emission mitigation. The GHG emission is calculated

by IPCC Tier-1 method, company behavior is analyzed thru Sustainability Report, the emission reduction cost is analyzed by marginal abatement cost (MAC), and emission mitigation is developed by MAC Curve. The results showed that emissions from fuel combustion were 354,487 tons CO2e/year, while emissions from fugitive were 125,476 tons CO2e/year. The source of GHG emissions mainly from fuel combustion in power generator equipment and gas compressor. The O&G company behavior is categorized as quite good but need improvement in using renewable energy. Several mitigation options

have found economically beneficial. Emission mitigation is developed thru increasing mitigation behaviour and de"