Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In 2019, the Indian parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA), which gives a fast-track citizenship for immigrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. The BJP, a populist party with Hindutva as the ideological foundation to establish a Hindu homeland in India, propelled communal rhetoric that triggered significant protests from Muslim groups, citing discrimination against Muslim immigrants. This article explores how the BJP politicizes religious identity within the context of the CAA. It delves into the involvement of Muslim and student groups, as well as opposition parties, in Parliament to influence CAA policy dynamics. Despite massive protests, the BJP effectively utilized its popularity to implement the CAA, intensifying concerns among Hindu voters and mobilizing their political support. This article underscores that the politicization of religious identity results in majoritarian policies that pose a threat to democratic principles when populist in power.

---

Pada tahun 2019, parlemen India mengesahkan Amandemen UU Kewarganegaraan (CAA) yang mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi imigran dengan agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dengan retorika komunal elit politik Bharatiya Janata Party (BJP), kebijakan ini menimbulkan gelombang protes kelompok Muslim karena dianggap diskriminatif terhadap imigran Muslim di India. Artikel ini membahas bagaimana BJP sebagai partai populis dengan ideologi Hindutva yang ingin membentuk tanah air Hindu di India, melakukan politisasi identitas agama dalam konteks CAA. Lebih lanjut, penulis membahas mengenai keterlibatan kelompok Muslim dan mahasiswa hingga partai oposisi dalam parlemen dalam memengaruhi dinamika kebijakan CAA. Walaupun menimbulkan protes besar, BJP berhasil memanfaatkan popularitasnya untuk memajukan agendanya, termasuk penerapan CAA, memperburuk persepsi ancaman di kalangan pemilih Hindu, dan memicu mobilisasi politik bagi pemilih Hindu. Tulisan ini menekankan bahwa politisasi identitas religius oleh aktor politik populis membentuk kebijakan mayoritarian yang membahayakan hak-hak minoritas dan demokrasi secara keseluruhan."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi politik Bharatiya Janata Party dalam meraih suara pemilih pemula pada pemilihan umum Lok Sabha di India tahun 2014. Pemilih pemula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan Lok Sabha tahun 2014, melihat peningkatan signifikan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Diperkirakan dari 834 juta, 120 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Pemilihan Lok Sabha tahun 2014 menjadi babak baru dalam perpolitikan India, di mana untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, suatu partai berhasil meraih kursi mayoritas di Lok Sabha dan itu bukanlah Kongres melainkan BJP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Model Marketing Politik oleh Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski dan Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, dan Newman mengemukakan bahwa dalam proses marketing politik terdapat setidaknya tiga elemen kunci, yakni pengembangan pesan politik, penyebaran pesan, dan pembangunan hubungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih pemula sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya sebelum menyebarkan pesan, di mana menghasilkan bahwa masyarakat India lebih terktarik dengan Narendra Modi dibanding partainya sehingga kampanye BJP berfokus pada brand Modi. Selanjutnya BJP membangun hubungan dengan pemilihnya dengan menawarkan solusi-solusi terhadap keresahan masyarakat pada pemerintahan United Progressive Alliance (UPA) yang dipimpin oleh partai Kongres selama dua periode. Strategi yang digunakan BJP dinilai lebih unggul dan efektif dibandingkan BJP, terutama dalam penggunaan media sosial.

---

This thesis discusses the political strategy of Bharatiya Janata Party (BJP) in gaining the voting of first-time voters in the Election of the Lok Sabha 2014 in India. First-tme voters become one of the factors that influenced the results of the 2014 Lok Sabha election, seeing the significant increase of the voters turnout compared to previous elections. It is estimated that from 834 million voters, 120 million of them are the first-time voters. The 2014 Lok Sabha election became a new chapter in Indian politics, where for the first time in 30 years, a party secured a single majority of seats in Lok Sabha and for the first time it was not Congress but BJP.

This research uses qualitative methods by collecting data from literature studies. The theory used is the Political Marketing Model by Wojclech Cwalina, Andrzej Falkowski and Bruce I. Newman. Cwalina, Falkowski, and Newman suggest that in the political marketing process there are at least three key elements: the development of political messages, message dissemination, and relationship building. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategies used by BJP in gaining the votes of first-time voters who affects the final results of the election.

This study concludes, that in achieving its victory BJP first tried to understand the views of its voters before spreading the message, which resulted that Indian voters are more interested in Narendra Modi than his party so that the BJP campaign focused on the Modi brand. Furthermore, the BJP builds relationships with its voters by offering solutions to public unrest in the government of the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress party for two periods. The strategy used by BJP is considered superior and effective compared to BJP, especially in the use of social media."

"Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker). Dalam sebuah negara yang dikelola secara otoriter dengan kepemimpinan yang diktator akhirnya menjadikan institusi intelijen sebagai sebuah lembaga "intelijen politik", selain itu, seluruh institusi intelijen mengalami "militerisasi" dengan tidak adanya diferensiasi intelijen yang membawa negara dalam bentuk "negara intelijen". Politisasi institusi intelijen di masa orde baru terjadi dari berbagai spektrum baik dari sudut pandang pengguna, analis, aktivitas maupun organisasi intelijen. Di periode ini, intelijen bekerja sesuai dengan preferensi politik pribadi pengguna intelijen. Untuk menghindari politisasi dan penyalahgunaan intelijen, diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mengatur pengawasan terhadap badan intelijen sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Netralitas dan penguatan struktur lembaga intelijen dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh parlemen sesuai yang telah dimandatkan undang-undang. Pengawasan oleh badan pengawas intelijen akan bekerja untuk mengawasi aktivitas, operasi dan penganggaran yang terkait dengan intelijen.

---

Indonesia under Suharto was a historic period in which all of national potential (ministries and agencies) subordinated in the current political context. Armed Forces (ABRI) which is one of the most vital element in running the New Order regime and the Golkar major supporter of the concept of Dwi Fungsi deeply involved in political affairs. With that, the entire intelligence institutions under the auspices of the Armed Forces (ABRI), both directly and indirectly by the interests of Suharto as politicized intelligence users and policy makers.

In an authoritarian state run by a dictator leadership eventually make intelligence institutions as an institution 'political intelligence', other than that, the whole experience intelligence institutions 'militarization' in the absence of differentiation of intelligence that brings the state in the form of 'intelligence state'. Politicization of intelligence in the new order of the various spectrum occurs from the standpoint of users, analysts, and the activities of intelligence and organizations. In this period, intelligence work in accordance with the user's personal political preferences.

To avoid politicization and misuse of intelligence, we need a mechanism that can manage the oversight of intelligence services in accordance with the principles of democracy. Neutrality and strengthening the structure of the intelligence agencies can be mechanisms of control by the appropriate parliamentary legislation mandated. Supervision by the oversight body will work to oversee intelligence activities, operations and budgeting related to intelligence."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan kewarganegaraan etnis Rusia di Estonia. Sebagai negarapecahan Uni Soviet yang telah mendapatkan kemerdekaannya Estonia menjadi sebuah negara yang mempunyaibanyak persoalan yang harus di selesaikan salah satunya adalah permasalahan kewarganegaraan. Kebijakan migrasiyang dilakukan Uni Soviet menyisakan banyak warga negara Rusia yang terjebak di negara pecahan Uni Sovietyang telah merdeka. Sehingga sebagian besar etnis Rusia tersebut menjadi tidak memiliki kewarganegaraan ataudisebut juga gray passport.Pemerintah Estonia membuat kebijakan kebijakan untuk mengkualifikasi warga negarayang akan mendapatkan kewarganegaraan Estonia. Permasalahan ini terus berlanjut selama bertahun tahun sejakkemerdekaan Estonia, hingga saat ini Estonia telah bergabung menjadi bagian dari Uni Eropa. Tujuan dari penelitianini adalah untuk menjelaskan mengapa etnis Rusia di Estonia mengalami permasalahan kewarganegaraan khususnyapada tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodepenelitian historis. Sejarah kelam Estonia berada dibawah Uni Soviet membuat pemerintah Estonia tidakmemberikan status kewarganegaraan Estonia dengan mudah. Bergabungnya Estonia kedalam Uni Eropa membawatitik terang bagi permasalahan kewargaaan untuk non-penduduk di Estonia.

---

ABSTRACTThis study explains the citizenship problems of Russian ethnic in Estonia. After gaining independence fromSoviet, Estonia faced many problems related to citizenship. Migration policy of the Soviet Union left many Russiancitizens in the former Soviet Union and caused them to become stateless (sometimes called Gray Passport holder).Moreover, Estonian government made strict policies to qualify the citizens who will obtain Estonian citizenship.This problem continues for many years until Estonia has joined the European Union. Regarding the problems, thisstudy explained why Russian ethnics in Estonia experienced discrimination and faced citizenship problems,especially in 2004. This study used a qualitative approach and historical methods.The dark history of Estonia underSoviet Union made Estonian government not give Estonian citizenship status easily. However, Estonia joinned theEuropean Union brought a bright spot for the citizenship problems of non-citizen in Estonia."

"Peningkatan kasus pemerkosaan di India terjadi terus-menerus setiap tahunnya membuat isu ini signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru,  perspektif feminisme radikal dan politik tubuh untuk menjelaskan peranan feminis dan gerakan perempuan India. Pemerkosaan di India dilihat sebagai manifestasi budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan feminis dan gerakan perempuan India dalam memengaruhi pembentukan undang-undang yaitunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013. Feminis dan gerakan perempuan India berharap pengesahan undang-undang yang baru dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan perempuan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak dapat mengatasi pemerkosaan di India yang dibuktikan dengan data statistik meningkatnya pemerkosaan di India setiap tahunnya pasca disahkannya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013.

---

The increasing of rape cases in India each year makes this phenomenon becomes significant in India. This research employs theory of new social movements, the perspective of radical feminism dan body politics to explain the role of feminism and the impact of Indian womans movement. Rape is seen as a manifestation of Patriarch Culture that rooted in the Indian society. This research aims to see the role of feminism and the Indian womans movement in the formulation of Anti-Rape Law in 2013. Feminist and the women in India build upon this Law as a solution to rape cases that happened in India. But as a matter of fact, this Law is not a solution for the rape cases, its proven with the statistics data that that there is still escalation each year even if the Law itself is passed in 2013."

"Tesis ini membahas transformasi identitas agama yang dilakukan oleh tokoh utama di dalam novel Maryam karya Okky Madasari (2013). Identitas agama dalam novel Maryam yaitu: Ahmadiyah dan Islam (Islam pada umumnya). Pemaknaan identitas agama dalam oposisi biner identitas agama benar dan identitas agama sesat, oleh pemuka agama dan aparatus negara, menyebabkan terjadinya konflik identitas agama. Transformasi identitas agama sebagai strategi bertahan tokoh Maryam dalam konflik identitas agama tersebut, dianalisis dengan berbagai konsep identitas: Hall (1999), Gilroy (1999) dan Woodward (1999).

---

This thesis presents the transformation of religious identity performed by the main character in Okky Madasari?s work, Maryam (2013). Religious identities discussed in the novel namely: Ahmadiyah and Islam (Islam in general). Religious leaders and state apparatuses classify religious identities into righteous identity as opposed to deviant identity; such binary opposition leads to conflicts. Transformation of religious identity performed by Maryam as her strategy to survive in the conflicts is discussed with various identity concepts: Hall (1999), Gilroy (1999) and Woodward (1999)."

"Tulisan ini mengkaji upaya ekspatriat Indonesia di Abu Dhabi dalam menavigasi identitas yang kompleks dan sense of belonging di tengah keterhubungan global. Di kota yang dinamis dan multikultural ini, komunitas diaspora yang beragam menjaga ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka melalui rasa nostalgia, masakan tradisional, dan komunikasi rutin dengan keluarga. Komunitas diaspora menciptakan kembali rasa seperti di rumah, melestarikan praktik budaya dan identitas bersama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya ekspatriat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas komunitas dan simbol budaya memperkuat ikatan dengan Indonesia, menumbuhkan sense of belonging meskipun ada jarak fisik. Konsep kewarganegaraan sosial dan budaya telah berkembang, beralih dari model berbasis negara menjadi model inklusif dan berorientasi hak asasi manusia, yang memungkinkan ekspatriat mendapatkan manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan sambil mengekspresikan identitas mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan yang fleksibel menyoroti sifat dinamis dari pengalaman diaspora, menekankan manajemen identitas strategis untuk menavigasi peluang di berbagai negara. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara kebijakan identitas, kepemilikan, dan kewarganegaraan sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif dan mendukung komunitas diaspora di dunia yang saling terhubung.

---

This paper examines how Indonesian expatriates in Abu Dhabi navigate complex identities and a sense of belonging amid global interconnectedness. In this dynamic and multicultural city, diverse diaspora communities maintain strong cultural ties to their homeland through nostalgic feelings, traditional cuisine, and regular communication with family. Diaspora communities recreate a sense of home, preserving cultural practices and shared identities. This paper is a qualitative research with an ethnographic approach to provide an in-depth understanding of the daily lives and cultural practices of the expatriates. The research reveals that community activities and cultural symbols reinforce connections to Indonesia, fostering a sense of belonging despite physical distance. The concept of social and cultural citizenship has evolved, shifting from state-based to inclusive, human rights-oriented models, allowing expatriates to benefit from education, healthcare, and housing while expressing their identity through daily practices. Flexible citizenship highlights the dynamic nature of diaspora experiences, emphasizing strategic identity management to navigate opportunities in various countries. This study concludes that understanding the interplay of identity, belonging, and citizenship policies is crucial for fostering inclusive societies and supporting diaspora communities in an interconnected world."