Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"[Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atasdokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebutdianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapatdikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik,tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasipemerintah.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.;This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government., This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronicdocuments. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectionalresearch with data collection techniques as literature study andinterview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Researchoutput shows that there is potention which can be developed by doing amendmentat Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected forelectronic document, but is limited for the object itself which can be controlled bythe government.]"

"Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Studi akan menyampaikan hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 136 perawat dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi. Keterampilan berpikir kritis perawat memiliki rerata 96,34 (82,34%). Fungsi manajemen kepala ruangan memiliki rerata 106,89 (81,17%), kompetensi informatika perawat memiliki rerata 125,40 (70,41%), dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik memiliki rerata 63,25 (81,09%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan fungsi manajemen kepala ruangan, kompetensi informatika perawat, implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dengan keterampilan berpikir kritis perawat (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah masa kerja dan status kepegawaian. Faktor yang paling berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis ialah implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik. Kepala ruangan disarankan meningkatkan fungsi pengarahan sehingga kompetensi informatika perawat dan implementasi dokumentasi keperawatan berbasis elektronik dapat berkesinambungan meningkatkan keterampilan berpikir kritis perawat. Bidang keperawatan disarankan untuk memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada kepala ruangan dalam upaya peningkatan kompetensi informatika dan keterampilan berpikir kritis perawat dengan mengoptimalkan dokumentasi keperawatan berbasis elektronik.

---

Critical thinking skills need to be developed by nurses in carrying out nursing care. This study showed the relationship between the management function of head nurse, informatics competence of nurses, the implementation of electronic-based nursing documentation and the critical thinking skills of nurses. A cross-sectional study was conducted on 136 nurses using a modified questionnaire. Critical thinking skills have average of 96.34 (82.34%). The head nurse function has an average of 106.89 (81.17%), nurse informatics competence has an average of 125.40 (70.41%), and the implementation of electronic-based nursing documentation has an average of 63.25 (81.09%). The results showed relationship between the management function of head nurse, nurse informatics competence, implementation of electronic-based nursing documentation with critical thinking skills of nurses (p < 0.001; α: 0, 05). Other related faktors are working time and employment status. The most related faktor is the implementation of electronic-based nursing documentation. The head nurse advised to improve the directing function so that the informatics competence of nurses and the implementation of electronic-based nursing documentation can continue improving the critical thinking skills of nurses."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistemkonvensional menjadi sistem berbasiskan teknologi. Perkembangan tersebut berimbas kepada banyak profesi, salah satunya adalah Notaris. Kebutuhan masyarakat akan salinan akta dalam bentuk elektronik seperti untuk penggunaannya pada lelang e-tender atau untuk memudahkan pemberian informasi kepada pihak ketiga tidak dapat dihindari. Sampai hari ini belum ada regulasi mengenai salinan akta dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah diaturpengalihan dokumen ke dalam bentuk mikrofilm atau media lain serta mengenai legalisasi dan autentikasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi acuan alih media dan sebuah solusi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan kenotariatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan khususnya pada peraturan-peraturan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan

---

ABSTRACTThe development of information and communication technology has changed the conventional system into a system based on technology. The said development is impacted on many professions, one of which is a Notary. The public need of a copy of deed in electronic form to be used in e-tender auction or to facilitate the provision of information to third parties can not be avoided. There is no regulation regarding copy of deed in electronic form to this day, but in the Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents and the Law No. 43 of 2009 concerning Archives have arranged the transfer of documents into the form of microfilm or other media as well as the legalization and its authentication. Those regulations can be a reference for changing the media and a solution to improved efficiency and effectiveness in theactivities of notaries. This research was conducted with normative juridical approach that focuses on literature data, especially on the related regulations. The data obtained then were analyzed and used to answer the main issues"

"In this article, we survey studies on the siamese official document from the early rattanakosin period (1782-1868): research on diplomatics, transcription and publications of document, detailed analyses of specific document"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas bagaimana kaedh hukum terkait dengan penerapan bea meterai dokumen elektronik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan membandingkan bagaimana penerapan bea meterai menurut Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai terkait dengan Undang-undng No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan bea meterai di Indonesia belum mengatur tentang pungutan meterai terhadap dokumen elektronik, namun hanya mengatur tentang pembubuhan tanda meterai lunas dengan menggunakan teknologi/sistem elektronik, sehingga disarankan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pemungutan bea metrai terhadap dokumen elektronik agar mendapatk kepastian hukum mengenai apakah bea meterai akan diterapkan terhadap dokumen elektronik ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pengenaan bea meterai."

"Skripsi ini fokus terhadap otentisitas dalam pengelolaan rekod elektronik di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov DKI Jakarta yakni bagaimana otentisitas dalam suatu rekod elektronik dipertahankan atau dipelihara Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mengidentifikasi upaya BPAD dalam mempertahankan otentisitas dalam pengelolaan rekod elektroniknya Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam observasi dan studi dokumen Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya BPAD untuk mempertahankan otentisitas terhadap rekod elektroniknya masih rendah namun hal tersebut bukan berarti BPAD tidak melakukan upaya apapun dalam mempertahankan otentisitas dari rekod elektronik telah ada beberapa upaya yang dilakukan namun disisi lain BPAD belum mempunyai prosedur yang rinci terhadap apa yang seharusnya dikerjakan

---

This study focus on discussion concerning managing electronic record authenticity at Badan Perpustakaan and Arsip Daerah Pemprov DKI Jakarta Focus on how to protect and maintain the authencity of electronic record The purpose of this study is to find out the procedures and to identify BPAD efforts for maintaining authenticity in managing electronic record This research applied qualitative approach with case study method Depth interview observation and study documents were technique that used as data collecting method The result of this research describe that BPAD efforts to maintain authenticity of electronic record were still low but it didn rsquo t mean BPAD made no attempt to maintain the authenticiy of electronic records there have been some efforts but on the other hand BPAD doesn rsquo t have a detailed procedure of what should be done "

"Arsip elektronik membuat perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal tata kelola arsip. Pengelolaan arsip secara elektronik dapat memudahkan kegiatan pengarsipan. Bagian Administrasi Kementerian di Kementerian Keuangan RI pengelolaan arsipnya sudah berbasis komputer dengan menggunakan sistem aplikasi Nadine untuk menunjang pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Aplikasi Nadine dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Nadine dapat mempermudah pengelolaan arsip dan mempercepat penemuan kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengelolaan arsip elektronik menggunakan aplikasi Nadine pada Bagian Administrasi Kementerian di Kementerian Keuangan RI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengamati pengelolaan arsip elektronik menggunakan aplikasi Nadine pada Bagian Administrasi Kementerian di Kementerian Keuangan RI dan selanjutnya wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui informasi secara lebih lanjut. Sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, vervikasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip elektronik pada Bagian Administrasi Kementerian di Kementerian Keuangan RI terdiri dari empat tahap yaitu, penciptaan, distribusi, pemeliharaan dan disposisi.

---

Electronic archives make major changes in all aspects of human life, including in terms of archive management. Electronic archive management can facilitate archiving activities. The Ministry of Administration at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has computer-based archive management using the Nadine application system to support effective and efficient archive management. The Nadine application can be accessed anywhere and anytime. Previous research has shown that using the Nadine application can simplify archive management and speed up retrieval. The purpose of this study was to identify the management of electronic records using the Nadine application at the Ministry of Administration at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The method used in this study is a qualitative method. The technique used by researchers to collect data is observation with observations made directly to observe the management of electronic archives using the Nadine application at the Ministry Administration Section at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and then interviews are carried out by asking questions to informants to find out more information. While the data analysis techniques include data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of electronic archives at the Ministry Administration Section at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia consists of four stages, namely, creation, distribution, maintenance and disposition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"ABSTRAKBerawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan. Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil. Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan SipilPengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan."