Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang menetapkan bahwa peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dapat terjadi karena adanya wasiat. Permasalahan timbul dalam objek yang diwasiatkan karena objek tersebut dibuat di hadapan Notaris dan mengandung perjanjian pinjam nama. Sehingga, keadaan tersebut menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas saham antara beneficiary atau pemilik sebenarnya dan para ahli waris sebagai sebagai legal owner karena keduanya sama-sama memiliki hak atas saham. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah keabsahan akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama terkait kepemilikan saham perseroan terbatas serta hal-hal yang menyebabkan notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder melalui pengkajian norma-norma hukum. Pengolahan data penelitian menggunakan pendekatan eksplanatoris, dan menghasilkan simpulan bahwa seharusnya, akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama, apabila dibuat setelah adanya larangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memiliki keabsahan. Sebaliknya, apabila perjanjian pinjam nama dibuat sebelum lahirnya UU Penanaman Modal 2007 dan UU Perseroan Terbatas 2007, perjanjian tersebut tetap memiliki keabsahan karena adanya asas non-retroaktif. Notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat dalam hal-hal sebagai berikut: apabila terdapat ketentuan isi akta yang melanggar, atau berpotensi sebagai sebuah penyelundupan hukum, apabila klien tidak bisa memperlihatkan legalitas dari dokumen-dokumennya, dan apabila terdapat dokumen-dokumen yang tidak dapat dilampirkan oleh penghadap. Selain itu, Notaris juga dapat menolak pembuatan akta apabila akta tersebut bukan merupakan kompetensinya atau di luar pengetahuannya.

---

The law stipulates that the transfer of ownership rights of Limited Liability can occur due to the existence of a testament. Problems emerge in the object of testament because the object is made in front of the Notary and contains the nominee agreement. Therefore, this condition causes a dispute over the ownership of shares between the beneficiary or the actual ownership and the heirs as a legal owner because both of them have the same rights over the shares. The problem of the study is the validity of a testament over nominee agreement related to the ownership of limited liability shares and things causing Notary to have the power to refuse the making of testament deed. This study was conducted using the juridical normative method. The data collected were secondary data through the study of legal norms. Data processing used an explanatory approach. The conclusion of the study is that testament deed containing nominee agreement if made after the prohibition in Act Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and Act Number 40 of 2007 regarding Limited Liability, has no legal force. Otherwise, if the nominee agreement was made before the Act of Capital Investment 2007 and Act of Limited Liability 2007, the agreement still has legal force because of the non-retroactive principle. The Notary has the power to refuse the making of testament deed in the following cases: if there is are provisions of the content of deed violating the law or has potential as a legal smuggler, if the client cannot show the legality of documents, and if there are documents that cannot be attached by the addressee. Moreover, the Notary also can refuse the making of the deed if it is not within their competence or beyond their knowledge."

"Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum menggunakan konsep perjanjian pinjam nama. Pada umumnya, perjanjian pinjam nama diikuti dengan perjanjian turutan berupa pemberian kuasa. Hal ini jelas melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, peran Notaris dalam mewujudkan penyelundupan hukum juga menjadi masalah yang tentunya menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian ini, akan dibahas konsekuensi hukum bagi Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta untuk menyempurnakan pola penyelundupan hukum serta atas perbuatannya yang membuat akta yang kemudian dinyatakan batal demi hukum di kemudian hari. Penelitian ini juga akan menganalisis ketepatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022 berikut dengan proses banding dan kasasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjabawan dari segi hukum perdata, hukum administrasi dan Kode Etik Notaris. Berkaitan dengan putusan yang dianalisis, terdapat ketidaktepatan penerapan hukum dari majelis hakim. Penelitian ini memberikan saran kepada masyarakat umum untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait ketentuan hukum, salah satunya kepada Notaris yang juga harus terus berpedoman pada peraturan jabatan dan etika.

---

The limitation of land rights ownership for foreign citizens is a manifestation of the principle of nationality embodied by the existing land laws in Indonesia. Although the personal status for said rights limitations has been clearly defined, it is often found that foreign citizens tend to undergo efforts to find ways around the law. One of the efforts taken is usually by performing legal deceit through the use of nominee agreements. In general, the nominee agreement is often followed by a follow-up agreement in the form of deed of power. This clearly violates the conditions stipulated in Article 1320 of Indonesian Civil Code. The role of Notary in aiding this is also considered an issue, which certainly has its own legal consequences. This research will discuss the notarial responsibilities in relation to their actions in aiding legal deceit. This research will also analyze the validity of the decision made in the Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022 along with the appeal and cassation process. The method used in this research is a juridical-normative approach, accomplished by examining the principles and elements of existing legistations. The result of this research indicates that the Notary involved is fit to be held accountable for their actions according to civil law, administrative law and the Notary Code of Ethics. In regards to the aforementioned court verdict, there is found to be inaccuracy in the application of law involved. Based on that, this research advises the public to pursue a deeper proactive role in seeking information related to legal provisions, one of which can be obtained through the Notary."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan kredit bank, dalam hal dalil Penyalahgunaan keadaan yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan di pengadilan dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuatnya terdiri dari 3 tiga hal yaitu Tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan hukum perdata dengan konstruksi ajaran Penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus ini notaris tidak dapat dikaitkan sebagai tergugat atas akta yang telah dibuatnya. Kepastian isi akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris.

---

The Notary's Responsibility On The Deed Of Loan Agreement Which Allegedly Containing The Undue Influence Conditions Analisys of the Supreme Court Decision Number 2964 K PDT 2010 AbstractThis thesis discusses the form of responsibility of a Notary to the authentic deed he made, especially in respect to bank loan, in the case of the argument of Undue Influence Conditions prosecuted against it, shall be proved in court and how is the responsibility of a notary to the loan agreement which allegedly contain elements of abuse of circumstances is associated with case study that are in real terms in the community. This research was conducted by using qualitative method and analytical descriptive approach.

The result of the research shows that the responsibility of notary to the loan agreement consists of 3 three issues, namely civil liability, administrative and criminal, viewed from the perspective of the Notary Law, Notary Code and civil law with the construction of Undue Influence Conditions. In this case the notary cannot be attributed as a defendant to the deed he has made. The certainty of the contents of the Deed of Loan Agreement made by the notary means that the content is so desired by the parties, and also the content of the deed has been filtered by the Notary."

"Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi dengan akta palsu, dimana pihak dalam akta tersebut tidak menghendaki perbuatan jual beli atas tanah miliknya. Pelanggaran tersebut terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh Notaris di Sleman sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK yang telah melanggar Pasal 378 jo. 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peranan Notaris dalam pelaksanaan utang piutang yang berubah menjadi jual beli, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat adanya kasus penipuan yang dilakukan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan penipuan membuat akta sebagai perjanjian simulasi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa Notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi yang causa nya terlarang. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris dan melaporkan kepada kepolisian. Akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, bentuk tanggung jawab Notaris yaitu dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif. Perlunya pengawasan secara lebih intensif terhadap Notaris dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

---

Notary is required to be responsible for the deed which he has made, especially if the deed is defective due to negligence or intent Notary. Examples of violations committed by a Notary in the performance of her position of making a deed that is not desired by the parties and in order to launch his intention to benefit himself Notary commits fraud by making a simulation agreement with a fake deed, where the party in the deed does not want the sale and purchase of his land. The offense is in the case of a Notary in Sleman as it appears in the High Court of Yogyakarta Decision Number 41 PID 2016 PT.YYK which has violated Article 378 jo. 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The role of a Notary in the execution of accounts receivable payable that turns into a sale and purchase, legal protection against the parties due to fraud cases made by Notary and the responsibility of Notary in making fraud make deed as a simulation agreement. The research conducted is analytical descriptive with normative juridical research method with qualitative data analysis.

Based on the results of research can be stated, that the Notary misuses his authority by committing fraud by making a simulation agreement causa its forbidden. The aggrieved party may indemnify the Notary and report to the police. As a result of the violation committed by a Notary Public, the form of liability of a Notary is to be subject to civil, criminal or administrative sanctions. The need for more intensive supervision of Notary and law enforcement with more assertive sanctions."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan banyak menemukan para pihak sebagai penghadap yang menerangkan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya untuk dimuat dalam suatu akta. Berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik adalah kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, pada dasarnya kedua bentuk kepalsuan ini meliputi pemalsuan kebenaran isi yang tercantum dalam akta baik dalam bentuk dan isinya. Kepalsuan ini dapat menyebabkan perbuatan hukum menjadi tidak sah dan akta tersebut menjadi cacat hukum kemudian oleh karenanya tidak sah sebagai akta autentik. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Tesis ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus: memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam jual beli, syarat sah perjanjian, dan syarat jual beli tunai, terang dan riil; membuat akta jual beli dengan bentuk serta tata cara sesuai dengan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; PPAT tidak hanya mengandalkan kebenaran formil berdasarkan data tertulis maupun keterangan dari para pihak saja; menuangkan dengan sebenar-benarnya apa yang dikehendaki oleh para pihak ke dalam akta; memastikan hadir bersamaan para pihak yang berkepentingan di hadapannya; benar-benar mengkaji, teliti, cermat, dan rapi dalam membuat akta, terutama mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta; tidak hanya mengandalkan atau mempercayakan sepenuhnya kemampuan pegawai kantor PPAT saja; tetap meneliti dan mengoreksi ulang draft akta yang akan ia buat dan tandatangani; membacakan secara rinci dan PPAT harus menerangkan maksud tujuan dari isi akta secara keseluruhan. PPAT yang bersangkutan seharusnya seharusnya dikenai sanksi administratif diberhentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun, dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sepanjang tindakan PPAT bersangkutan terbukti secara sengaja dan direncanakan maka terhadap PPAT bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in their practice find many parties who explain that data and information are not in accordance with the reality to be included in a deed. Various forms of forgeries that may be done to an authentic deed are intellectual forgery and material forgery, basically these two forms of forgery include falsification of the truth of the contents listed in the deed both in the form and the content. This forgery can cause the legal action to be invalid and the deed to be legally flawed and therefore invalid as an authentic deed. These problems usually occur due to lack of prudence in the process of making the deed. This thesis analyzes PPAT's responsibilities in the case of Supreme Court Verdict Number 1143 K/Pid/2019 and identifies PPAT's role in preventing the reoccurrence of counterfeiting cases such as in the verdict. This research is a normative juridical research. The results of the study in the event that the parties who cannot fulfill the formal and material requirements in the deed-making, then PPAT has the right to refuse to make the deed. PPAT must also: ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties in the transaction, the legal terms of the agreement, and the cash, clear and real terms of sale and purchase; make a deed of sale and purchase in the form and procedure in accordance with the prevailing laws and regulations; PPAT should not only rely on formal truth based on written data or information from the parties; actually pouring what the parties want into the deed; ensure the presence of all interested parties before him; really examine, thoroughly, carefully, and neatly in making a deed, especially regarding legal actions that will be contained in the deed; not only relying on or fully entrusting the capabilities of PPAT office employees; keep researching and re-correcting the draft deed that he will make and sign; read out in detail and the PPAT must explain the purpose of the contents of the deed as a whole. The PPAT in question should be subject to administrative sanctions, suspended for a maximum of 1 (one) year, be held accountable in the form of reimbursement of costs, compensation and interest. As long as PPAT's actions are proven to be intentional and planned, the PPAT concerned may be subject to criminal sanctions in accordance with applicable regulations."

"Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketaatau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara diPengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai denganprosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanabentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam kasus di PutusanPengadilan No. 1146 K / PDT / 2020 serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT ataspelanggaran berat yang telah dilakukan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dan bentuk penelitiannya adalah Eksplanatoris. Hasil daripenelitian ini menyimpulkan pelanggaran berat yang dilakukan ialah pembantuan dalampermufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan dan membuatkan akta yangtelah terbukti PPAT mengetahui para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukumatau kuasanya tidak hadir dihadap nya sehingga melanggar ketentuan 10 Ayat 3 Huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demihukum menjadikan peristiwa hukum akibat lahirnya akta jual beli tersebut dianggap tidakpernah ada turut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatantara para pihak. Maka berdasarkan ketentuan pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 jo. pasal55 Peraturan KaBPN No. 1 Tahun 2006, PPAT VNR dapat dikenakan penjatuhan sanksiadministratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan ganti rugi. Hasil tesis inijuga menyarankan bahwa sebaiknya PPAT selaku pejabat yang memberikan pelayananharus memeriksa kewenangan penghadap sehingga dapat menghasilkan akta berkekuatanpembuktian sempurna.

---

Deed that had been made by land deed officical often cause conflict or dispute

over land, hence there are many land deed official that trap in court because of it which sometimes happens because not following the procedure when making deeds. The subject matter that will be discussed are how the deed against the law by land deed official in the case of the court verdict No. 1146 K / PDT / 2020 in the framework of the creation of the buy and sell deed and how the legal consequences of cancellation of the buy and sell deed are acts against the law by land deed official. As for this research using normative juridical methods and its research form is an explanatory. The form of serious conducted by VNR is aiding as a malicious agreement that resulted in a land dispute and create a deed where he knows the

authorities whom doing legal acts or their proxies are not present before him which is violate

the provisions of verse 10 section a PP 24year 2016 The sale and purchase deed, which is

null and void, makes the legal event due to the birth of the deed is deemed to have never.

According to chapter 62 PP No. 24 year 1997 jo. Chapter 55 Peraturan KaBPN No. 1 year

2006, PPAT VNR can be punished by dismissal with disrespect and compensation. This

thesis also advice that as PPAT who give public service must research about the authority

of the party that make the deed, so the deed can have the perfect evidentiary"

"Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif dan hasil penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai belum diterapkan oleh notaris yang membuatnya mulai dari tahap konsultasi, cek administrasi dan data, pembuatan akta dan penandatangan akta karena melanggar syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Pertimbangan hakim terhadap putusan ini dinilai telah tepat karena mengabulkan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim dapat menambahkan bahwa akta tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif syarat sahnya perjanjian dan menyebutkan Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang minuta akta di dalam putusannya.

---

This study discusses a Foundation whose changes states in Notary Deed. This research specially examines the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation which is not in accordance with the legal requirements of the agreement and the Foundation Law. The research was conducted on the validity of the deed-making process and the judge's considerations in the Tanjung Karang District Court Decision Number 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. The research method used is normative juridical. The typology of the research used is explanatory. The type of data used is secondary data, namely data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data collection tool used is document study, with qualitative data analysis methods and explanatory-analytical research results.

The results of this study conclude that the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation Management has not been implemented by a notary who made it starting from the consultation stage, administrative and data checks, making the deed and signing the deed because it violated the legal terms of the agreement and the Foundation Law. The judge's consideration of this decision was considered appropriate because it granted the Deed of the General Meeting of the Saburai Foundation Management to be declared null and void, but the judge's consideration could add that the deed could be canceled because it violated the subjective requirements for the validity of the agreement and stated that the Notary of the Protocol Holder appointed by the Regional Supervisory Council was the holder of the minutes of the deed in his decision."

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenang lainnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) yaitu surat wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melakukan kewajibannya sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak dengan amanah, jujur dan saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, terkait pembuatan akta wasiat. Pembatalan suatu akta wasiat melalui putusan hakim dalam kasus ini mengakibatkan dicabutnya Akta wasiat No.2 tanggal 3 Februari 2015. sehingga tidak dapat dilaksanakannya wasiat dan keinginan terakhir dari seorang pewaris menjadi tidak terlaksana.

---

A notary is a public official authorized to make an authentic deed and have the authority as referred to in Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 Of 2004 concerning Notary Position, which is abbreviated with the UUJN. The authority of the attributive, among others, is to provide legal services to the community in the field of civil related to the law of inheritance, namely the making of a deed of probate. This thesis analyze about how the role and responsibilities of a Notary in the making of the Deed of Probate and legal effect of the deed of bequest which was made not in accordance with the legislation based on the Decision of the High Court Religious No. 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. The role of the notary in the making of the deed of will, as of a public official who has the authority to make authentic deed and authority as mentioned in article 15, paragraph 1 (a), namely wills. In the process of making the deed the will was Notarized in the running of the term of office shall perform its obligations in accordance with article 16 paragraph (1) letter a to act in a trustworthy, honest and careful, independent and impartial in keeping the interests of the parties involved in the legal acts, related to the manufacture of the deed of probate. Cancellation of a deed of probate, through the decision of the judge in this case resulted in the revocation of the Deed of probate No.2 February 3, 2015. so it can't be the implementation of a will and last wishes of a testator unable to be implemented."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban antara lain amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN). Notaris harus memperhatikan subjek hukum dan meneliti para penghadap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 UUJN. Tesis ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu adalah peran Notaris terhadap kekurangan pihak yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu akta perjanjian (pembatalan akta autentik) berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan analisis  pertimbangan hukum atas putusan: (i) Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel tertanggal 16 September 2019; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 27 Juli 2020; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 1263 K/Pdt/2021, tentang kasus kekurangan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan analisis didasari oleh metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dan objektif serta hasil perbandingan dari ke-3 putusan tersebut, penelitian ini mengkritisi Putusan PT dan MA  dan setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan akta perjanjian.

---

A Notary in carrying out his/her position has the obligations of among others, being trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial in protecting the interests of the parties involved in the legal matters as regulated under Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (Notary Position Law). Notaries must pay attention to the legal subjects and examine the appearers in accordance with what is stipulated in Article 39 of the Notary Position Law. This thesis raises two main issues, namely the role of the Notary in the lack of parties that can have an impact on the invalidity of a deed of agreement (cancellation of an authentic deed) based on the Notary Position Law and the Indonesian Civil Code and the analysis of legal considerations on the following decisions: i) Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL dated 16 September 2019; (ii) Mataram High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.MTR dated 27 July 2020; and (iii) SC Decision, regarding the case of the lack of parties in the deed of agreement. The research method used is juridical-normative through case studies and tthe examinations of theories, legal principles and laws and regulations and judges' considerations in such decisions. The data used to analyze the problem is in the form of secondary data obtained from literature studies and interviews with resource persons. In conclusion, according to the analysis based on this research method, it can be concluded that the deed of agreement does not meet the subjective and objective requirements, and the results of the comparison of the three decisions, this research criticizes the High Court and Supreme Court decisions and agrees with the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL basing on the considerations of the panel of judges on cancelling such deed of agreement."