Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

---

The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court."

"Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sifatnya sebatas menimbulkan akibat hukum antara penjual dengan pembeli, sesuai dengan isi klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini didasarkan pendapat R. Setiawan, yang berpendapat bahwa: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum”. Untuk itu harus memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat tanpa persetujuan pihak bank sebagai kreditur dalam pengalihan piutang Kredit Pemilikan Rumah agar selaras dengan hukum yang berlaku. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai upaya preventif bilamana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut kepada bank selaku kreditur. Dalam hal ini jaminan ada yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan selalu mengikuti bendanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Jaminan

---

The position of the binding agreement on the sale and purchase of land is limited to causing legal consequences between the seller and the buyer, in accordance with the contents of the verses in the agreement. It is based on the opinion of R. Setiawan, who argues that “inding is a legal relationship, which means a relationship regulated and recognized by law”. Thus, it is necessary to understand Binding Agreement on Land Sale and Purchase that was made without the approval of the bank as a creditor in the transition of House Ownership Credit receivables so that it is in accordance with the law. The function of collateral in providing credit is as a preventive measure if the debtor cannot return the credit to the bank as the creditor. In this case, there are collaterals in the form of material rights and individual rights. Collaterals in the form of materials rights are collaterals in the form of absolute rights to an object that has the characteristics, namely having a direct association to certain objects from the debtor, being able to be defended against anyone, and always following the object.

Keywords: Agreement, Credit, Collateral"

"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa RepurchaseAgreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembeliankembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukantransaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat danmudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salahsatu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunyadipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risikodefault ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yanglalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan hargasaham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risikountuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena sahamyang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisisfinansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasiojaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme topup yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminansaham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repomaka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis inidibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimanadefault nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yangdilakukan pihak penjual Repo SIAP.

---

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market

instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a

repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.

Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to

quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the

parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of

default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one

of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of

1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a

breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian

capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of

companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the

risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for

the reason that the shares which constituted the underlying assets of the

transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share

value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset

of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is

used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up

mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a

breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case

study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is

influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the

SIAP repo."

"Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata

---

This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code."

"Jual beli tanah di bawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang kuat sehingga penjual yang beritikad buruk berpeluang menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tanah dijual kembali diam-diam di hadapan PPAT maka dapat menimbulkan sengketa antara para pembeli yang merasa berhak. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum Akta Jual Beli tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum adalah turut batal demi hukumnya produk-produk hukum yang timbul berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, dalam kasus ini meliputi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur yang beritikad baik berupa mempertahankan haknya walaupun penjual maupun pemberi Hak Tanggungan ternyata bukan orang yang berhak, sedangkan pemilik asal dapat menuntut ganti kerugian. PPAT yang aktanya batal demi hukum karena ketidakjujuran penghadap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya pelaksanaan jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT dan mendaftarkan haknya ke kantor pertanahan, serta harus ada peraturan yang lebih rinci dan tegas mengenai prosedur pelaksanaan jual beli tanah.

---

The sale and purchase of land carried out privately does not have strong evidence so it provides the opportunity for the seller with no good faith to resell the land to any third party. This may cause disputes between two buyers with good faith. The subject of this thesis discusses about the legal consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Deed due to the embezzlement by the seller of the previous buyer where the sale was carried out privately, legal protection that can be given to the second buyer and the creditor with good faith and Land Deed Official's responsibility based on Decision of Purwokerto District Court Number 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Decision of the Central Java High Court Number 525/PDT/2019/PT.SMG. This research is a normative juridical study using secondary data. In this thesis it is concluded that the legal consequence of the Deed of Sale and Purchase of land which has been encumbered with a Mortgage which is declared null and void due to legal defects is also null and void for the legal products that arise on the basis of the Deed of Sale and Purchase, in this case include the Land Certificate, Mortgage Deed, and Mortgage Certificate concerned. Based on SEMA No. 7/2012 legal protection must be given to second buyers and creditors who have good intentions in the form of defending their rights even though the seller and the giver of the Mortgage are not the rightful person, while the original owner can sue for compensation. PPAT (Land Deed Official) whose act is stated null and void due to dishonesty of the party cannot be held accountable. The results of the study suggest that the sale and purchase of land should be carried out in front of the PPAT and register the rights to the Land Office, with the registration of the new land owner in the land book and certificate, and there must be more detailed and strict regulations regarding the procedure for the sale and purchase of land."

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri Malang berupa akta jual beli yang dibuat atas dasar surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris. Cacat kehendak terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam pembuatan surat kuasa jual yang dimaksud apabila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka objek jaminan dijual melalui cara lelang terlebih dahulu dan tidak langsung menjual kepada kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta jual beli tanah dan surat kuasa jual disebabkan adanya cacat kehendak karena tidak sesuai dengan maksud penjamin sebagai pemilik objek. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun analisis data disajikan secara deskriptif analitis. Hasil analisis adalah bahwa cacat kehendak dalam pembuatan akta membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila pembuatan akta tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan adalah tanggung jawab perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga.

---

This thesis discusses the cancellation of an authentic deed by the Malang District Court in the form of a sale and purchase deed made on the bases of a letter of authority of land transfering for sale made before a notary. Will defects occur due to disagreement in making the said letter of authority of land transfering for sale if a debtor cannot repay his dept, then the collateral object is sold through an auction beforehand and does not directly sell to the creditor. The problem raised in this study is regarding the legal consequences and responsibilities of the Notary to the cancellation of the land purchase certificate and the letter of authority of land transfering due to a defect because if is not in accordance with the intention of the guarantor as the owners of the object. To answer these problems normative legal research methods are used by using secondary data in library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis was done descriptive analytical. The result of the analysis that the disability of the will in making the deed makes the subjective conditions of the agreement not fulfilled. The legal consequence of not meeting the subjective conditions is that the agreement can be cancelled as long as it is requested by the parties concerned. Responsibility for notarial deed made when certificate can be considered as an unlawful act and must be evidenced by the party being disadvantaged is responsibility in the form of reimbursement of the cost and compensation.

"

"Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian.

---

The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement."

"Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan perjanjian jual beli piutang yang dapat mengakibatkan akta perjanjian jual beli piutang menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan, serta pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perjanjian jual beli piutang batal demi hukum akibat tidak dilakukan pemberitahuan terkait cessie yang dilekati hak tanggungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan adalah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata pemberitahuan bukan merupakan hal yang esensial dalam cessie. Akan tetapi, apabila cessie tersebut juga dilekati dengan hak tanggungan, pemberitahuan yang tidak dilakukan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur, hal tersebut yang menyebabkannya menjadi perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kurang tepat Akta Perjanjian Cessie 118 tidak dapat dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak dilakukannya pemberitahuan, seharusnya majelis hakim turut mempertimbangkan mengenai hak tanggungan yang melekat pada cessie tersebut untuk memperkuat dasar dari putusan majelis hakim. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus benar-benar mengetahui dan memahami substansi dari perjanjian yang dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak. Selain itu, disarankan bagi majelis hakim untuk lebih memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di pengadilan, agar dapat memperkuat dasar dari sebuah putusan pengadilan.

---

The sale and purchase agreement for receivables should be carried out in compliance with the legal requirements, in accordance with the applicable regulations. This is due to non-fulfilment of the provisions regarding the legal terms of the sale and purchase agreements receivables can result in cancellation of the sale and purchase agreement receivables. By fulfilling the legal requirements regarding the receivables sale and purchase agreement, it can be minimized the cancellation of the receivables sale and purchase agreement which can result in the deed of the sale and purchase agreement of receivables being null and void. The problem in this study is regarding the link between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right, as well as the consideration of the panel of judges which declared the sale and purchase agreement of receivables null and void as a result of not making the relevant notification cessie which is attached to the mortgage right in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. To answer these problems, the research method used is normative juridical law with the type of explanatory research. The results of the analysis of this study, the relationship between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right is according to Article 613 KUHPerdata notification is not an essential thing in cessie. However, when cessie is also attached with a mortgage right, notification that is not carried out can potentially in material and immaterial losses for the debtor, which causes it to become an tort. The panel's considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel are inaccurate Deed of Agreement Cessie 118 cannot be declared null and void simply because a notification is not made, the panel of judges should also consider the mortgage rights attached to cessie to strengthen the basis of the judge's decision. Thus, the advice that can be given is for the parties who wish to enter into an agreement must really know and understand the substance of the agreement made, so as to prevent disputes between the parties. In addition, it is suggested for the panel of judges to pay more attention to all the evidence submitted in the evidentiary process in court, in order to strengthen the basis of a court decision."

"Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERKAIT PEMENUHAN SYARAT SUBYEKTIF BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN MLG. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

---

The Sale and Purchase Agreement as a preliminary agreement because the sale and purchase cannot be carried out due to certain reasons. The implementation of an agreement is a mutual legal action that requires the cooperation of two or more parties to bring the legal consequences. This research discusses the fulfillment of the subjective requirements of the Underhand Sale and Purchase Binding Agreement based on the decision of the Malang District Court Number 12/PDT.G/2017/PN MLG. The research in this thesis is a normative juridical study using descriptive typology using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research uses a descriptive data analysis method with a qualitative approach. The result of this research is an agreement that made based on the provisions of the Civil Code, the first requirement of the agreement is regarding the deal. Some case that must be considered as the requirement for an agreement that can be canceled are the non fulfillment of subjective conditions due to fraud, where fraud is always considered as a condition that can be canceled in an agreement. Prosecution of cancellation must be carried out through the court therefore it is the judge's decision to cancel the agreement. Based on Article 1321 of the Civil Code, no agreement has the power if it is given because of a mistake or obtained by coercion or fraud."

"ABSTRAKDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes.

---

ABSTRACTDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes"