Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip Syariah dalam dunia pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Prinsip Syariah tersebut harus di terapkan dalam pelaksanaanya dan serta dituangkan kedalam akta autentik. Akta autentik dalam pembiayaan Syariah menjadi instrument hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum antara bank dan nasabah. Akad musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad-akad pembiayaan lain yaitu adanya penerapan prinsip bagi hasil dan tidak diwajibkannya menyertakan jaminan. Karakteristik tersebut seharusnya di pahami oleh para pihak khususnya notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam konsep musyarakah pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing adan atau revenue sharing. Sedangkan penerapan penyertaan jaminan merupakan bentuk dari bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan penelitian yang diangkat yaitu mengenai penerapan prinsip Syariah dalam akad musyarakah di perbankan syariah; dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap pembuatan akad Musyarakah di bank Syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian prakitik bagi hasil Bank Syariah X menggunakan revenue sharing sangat berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan profit pihak bank, serta apabila nasabah mengalami kerugian atau kegagalan usaha maka persentase tersebut berpengaruh pada penerimaan profit dan loss sharing. Sedangkan dalam penyertaan jaminan terdapat penafsiran yang berbeda antara nasabah dan bank dikarenakan pada saat penandatangan akad tidak dikuantifikasikan dengan jelas oleh notaris. Sebagai pejabat umum berdasarkan kewenangan membuat Akta autentik dan surat-surat yang diperlukan dalam menunjang kelancaran proses musyarakah, Notaris tidak hanya sebatas menjalankan UUJNP saja tetapi wajib memahami Prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan hukumnya.

---

The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. In a profit-sharing or revenue-sharing arrangement, the value of a project is determined by the number of people who work on it. Moreover, the pursuit of guarante is a method used by banks to promote the precautionary principle. Aside from that, the main focus of the research is on the implementation of Shariah principles in Islamic banking; and what is the notary's stance on the creation of a Musyarakah account in a Syariah bank. To answer these problems, a normative juridical research method was used using an explanatory research type, with the research results being analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of a practical study, the use of revenue sharing by Bank Syariah X has a significant impact on its performance and the length of time it takes for the bank to make a profit, In furthermore, if a company suffers a loss or suffers a setback, the perception of the company suffers, which has an impact on profit and loss sharing. In the case of jaminan, however, there is a difference in opinion between nasabah and banks, which occurs when the akad is not certified by a notary. As a general practitioner notary for motivated to create authentic and specific documents that are required in the course of the musyarakah process. Notaries are responsible for more than just launching UUJNP, they are also responsible for understanding Syariah principles and regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peraturan pemberian insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dan bagaimana dampak hukum ketiadaan Klausula Insentif Investasi dalam Production Sharing Contract dalam industri hulu minyak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dapat diberikan apabila dilakukan pengajuan permohonan oleh Kontraktor di mana Lapangan Minyak memiliki Rate of Return kurang dari 15 persen dan memiliki Klausula Insentif Investasi pada Production Sharing Contractnya untuk menjadi persyaratan dapat dilakukannya permohonan kepada SKK MIGAS. Ketiadaan Klausula Insentif Investasi menyebabkan tidak dapat di lakukannya permohonan Insentif Lapangan Minyak Marginal kepada SKK MIGAS.

---

This thesis discussed the regulation of incentivising oil marginal fields developments in Indonesia and the legal impact of the absence of investment credit clause in Production Sharing Contract in Indonesian oil upstream Industry. Normative juridicial was the research method used within this thesis. Author concluded that in order for the Contractor(s) to be able to submit a request for incentives for marginal fields to SKK MIGAS they have to fulfill the requirements namely having Investment Credit Clause in its Production Sharing Contract. The absence of investment credit clause would preclude the Contractor to submit any incentives for marginal fields to SKK MIGAS."

"Taylor & Francis Ltd, United Kingdom, 2017. Hardback. Condition: New. 4th New edition. Language: English. Brand new Book. Written by leading authors in the field, this clear and highly accessible volume provides full coverage of the topics commonly found in the contract law syllabus, alongside up-to-date illustrative case examples and stimulating posed of approximately one-quarter authors' commentaries and three-quarters cases and materials, including academics' articles and extracts from books and Law Commission papers, this book takes account of a variety of theoretical perspectives, including economic, relational and empirical conceptions of the law.This book facilitates the development of personal study skills and encourages readers to engage with the leading academic commentaries in the area. Features to support your learning include: chapter introductions to highlight the salient features under discussion and signpost topics to guide readers through this comprehensive text; additional reading listed at the end of each chapter to assist further study and independent research; clear and attractive text design that differentiates between the authors' commentaries and the materials; a companion website that provides skills materials and self-assessment tasks to help further your learning.The range of material covered, straightforward style and targeted updates to this fourth edition make Text, Cases and Materials on Contract Law a comprehensive and invaluable resource for all undergraduate and postgraduate students of contract law"

"Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS serta bagaimana penyelesaian masalahnya. Dalam penelitian ini metode penelitian bertipe penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi di dalam pelaksanaannya RS telah menunjukkan itikad tidak baik.

---

Most of consumers in Indonesia still do not afford to cash the products, since those people are classified as low-income communities. Hence, PT X as a first party in this case, is a consumer finance company which supports a cash of products that the consumers are going to buy by installment. RS as a second party, asked a facility by means of providing cash from PT X to buy one unit of vehicle from PDY as a dealer. How was the implimentation of consumer finance agreement among parties and also how to settle the dispute were the main problem in this research.

In this research, various methods were applied to gather qualitative data. The methods were normative legal and descriptive research. Primary and secondary data were used as a source of reference. The result shows that consumer finance agreement has met the principle of freedom of contract and has followed section 1320 of civil code. However, in the implementation of agreement, RS did not act in a good faith."

"Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa wanprestasinya salah satu pihak tidak otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan pengakhiran perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Namun, pada praktiknya para pihak lazim mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi pandangan ahli hukum terhadap pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dan implementasi klausul pengesampingan 1266 KUH Perdata berdasarkan putusan-putusan pengadilan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Artikel ini menjawab bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai dapat atau tidaknya para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata yang dilihat dari sifat kaidah hukumnya, kasus demi kasus, dan para pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang Penulis analisis, sebagian besar hakim menerima implementasi klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga kesepakatan para pihak mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata di dalam perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. Hakim yang menolak implementasi klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata berpendapat bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata melanggar ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata itu sendiri

---

Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the event of default does not automatically terminate the contract, but termination of a contract shall be requested to the Judge. However, in practice, the parties usually set aside Article 1266 of the Indonesian Civil Code so one party entitles to terminate the contract unilaterally. The main issues discussed in this article are the opinion of legal experts about the waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code and the implementation of the waiver clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code based on court decisions using a normative juridical research method. This article explains that there are different opinions from legal experts regarding whether or not the parties can waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code, judging from the nature of the legal rule, the cases, and the parties of the contract. Based on the court decisions that have been analyzed, most of the judges accepted the implementation of such waiver clause using Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code as the legal basis. Judges who do not accept the implementation of such waiver clause considered it a violation of Article 1266 of the Indonesian Civil Code itself."

"Dalam pembentukan suatu perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalaha danya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Perkembangan ekonomi menuntut masyarakat untuk bersaing sehingga perjanjian yang terjadi dalam masyarakat juga semakin meningkat dan kompleks. Mengenai hal ini, KUH Perdata memfasilitasinya dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta perkembangan dunia bisnis, maka diperlukan suatu upaya pelayanan yang praktis, efisien dan juga efektif. Untuk merealisasikan hal ini dibuatlah suatu perjanjian yang sifatnya standar kontrak baku . Namun dengan penggunaan kontrak baku ini menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada pihak lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena keadaan yang tidak seimbang diantara para pihak menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih lemah menjadi tidak bebas cacat kehendak. Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan yang menyangkut dengan keadaan yang berperan pada saat terjadinya kontrak yang menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa suatu kontrak baku dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan keadaan apabila memenuhi unsur-unsur dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri, akibatnya kontrak baku tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

---

In the formation of a treaty, the parties 39 agreement is an essential element of an agreement. This deal can happen in many ways, but the most important is the offer and acceptance of the offer. Economic development requires people to compete so that agreements that occur in society are also increasing and becoming more complex. Regarding this matter, the Civil Code facilitates it with Article 1338 which is known as the principle of freedom of contract, in which everyone is given the freedom to make agreements. With the principle of freedom of contract and the development of the business world, it is necessary a to have a form of agreement that is practical, efficient and also effective. To make this happen, a standard contract is made. However, with the use of this standard contract, one party in the agreement has a weaker position than the other. This creates a legal problem because the unbalanced state among the parties causes the weaker party to become non free defective will . In its development, defects of the will can also occur because of the abuse of circumstances that pertain to the circumstances that play a role at the time of the contract that causes the will to be abused becomes not free. Based on the above conditions, the authors conducted research using literature research methods, the data derived from literature materials. The results of this study indicate that a standard contract can be said as a abuse of circumstances if it meets the elements of the abuse of the condition itself, consequently the standard contract can be requested for cancellation."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapi para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti ini dengan mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, untuk efektifitas pelaksanaan perjanjian. Kegiatan rehabilitasi hutan adalah satu kegiatan yang berjangka panjang sehingga jangka waktu perjanjian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam.

---

This thesis discusses an agreement between PT. Garuda Indonesia (Persero),- State owned Enterprises in the air transportation- with WWF Indonesia-the Foundationthe agreement concerning forest rehabilitation in Sebangau, National Park Central Kalimantan. In term of the forestry legislation clearly states that forest management including forest rehabilitation authority of the Government, the Ministry of Forestry. Legal research conducted is based on normative analysis of forestry legislation, especially the material/content of the rehabilitation agreement and the rules of contract law in Indonesian Civil Code (Book III). The results suggest that the agreement needs to be fixed in the agreement such as this does not include the Ministry of Forestry (MoF) as one party, for the effective implementation of the agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel sebagai pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan H. Darmawan Kasim sebagai pihak yang menyewakan, tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh H. Darmawan Kasim karena kedua belah pihak sudah menetapkan klausul force majeure di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat diantara keduanya. Sehingga ketentuan dalam perjanjian itulah yang berlaku bagi keduanya.

---

This thesis discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and its consequences for the parties. In its implementation is required certain limitations in order to the provisions of force majeure can be used as the legal basis of an excuse so that the debtor is not liable for damages suffered by the creditor. This provision is statute in Indonesian Civil Code or either in the contract agreed by the parties. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective.

The research concluded that PT Telkomsel as the lessee (debtor) in a lease agreement with H. Darmawan Kasim as the lessor (creditor), may not be prosecuted to pay any loss suffered by H. Darmawan Kasim due to such loss not caused by the debtor and both parties have set a force majere clause in the lease agreement made by them. In that clause, both parties have agreed about legal consequences in the event of fail to perform due to force majeure, which the parties cannot be deemed for doing a negligence or event of default and its loss become risk for each parties and the parties waive their rights to prosecute, so that provisions statute in the agreement are applicable to the parties."

"Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mengendalikan kontrak tidak dapat melakasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang baru.

---

The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a party in the contract after the contract is signed. Pejabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on implementation of the contract as a result of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires a party to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses between PT X and Public Agency Y, PPK and all elements in the procurement were involved in corruption cases. This resulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data. The result of this research is the Public Agency Y is a party to the contract for the procurement of goods and services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former PPK is caught in a criminal case.

"