Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas perkembangan perbaikan sanitasi kota Bandung pada periode 1918-1929. Perbaikan sanitasi meliputi pembangunan infrastruktur pengadaan air bersih seperti pompa air dan pipa ledeng, penataan ulang tata kota, dan program perbaikan kampung-kampung pribumi oleh pemerintah kota Bandung. Meskipun pembangunan kota Bandung pada masa kolonial didasarkan terhadap pertimbangan pragmatis yaitu memberi kenyamanan bagi penduduk  “Eropa”, namun dalam penelitian ini akan diperiksa juga bagaimana dampaknya pembangunan sanitasi ini terhadap masyarakat pribumi kota Bandung. Penelitian menggunakan sumber primer berbentuk catatan resmi pemerintahan kolonial yang berupa Uitbreidingsplan Noord Bandoeng yang disusun oleh pemerintah kota Bandung, serta artikel-artikel yang berasal dari berbagai edisi De Preanger Bode dan Bataviaasch Nieuwsblad. Arsip didapatkan dari arsip yang disediakan oleh situs Delpher, KITLV dan Colonial Architecture EU, beserta sumber sekunder yang berbentuk penelitian terdahulu mengenai kota Bandung dan distribusi fasilitas air bersih di Hindia Belanda. Penelitian menemukan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pribumi dalam perbaikan sanitasi untuk masyarakat pribumi berhasil dalam skala yang terbatas.

---

This thesis discusses the development of sanitation improvements in the city of Bandung in the period 1918-1929. improvements in sanitation includes the construction of water-procuring infrastructure such as water pumps and plumbing, reorganization of city planning, and a program to improve indigenous kampung by the Bandung city government. Although the development of the city of Bandung during the colonial period was based on pragmatic considerations, namely providing comfort for the "European" population, this research will also examine the impact of this sanitation development on the indigenous people of the city of Bandung. The research uses primary sources in the form of official colonial government records in the form of Uitbreidingsplan Noord Bandoeng compiled by the Bandung city government, and articles from various editions of De Preanger Bode and the Bataviaasch Nieuwsblad. Archives were obtained from archives provided by the online sites Delpher, KITLV and Colonial Architecture EU, along with secondary sources in the form of previous research regarding the city of Bandung and the distribution of clean water facilities in the Dutch East Indies. The research found that the struggle carried out by indigenous figures to improve sanitation for indigenous communities was successful on a limited scale."

"Tesis ini membahas peran masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Selaku komunitas tuan rumah, masyarakat pribumi merupakan unsur penting dalam praktik pariwisata di Hindia Belanda. Akan tetapi kehadiran mereka cenderung terabaikan. Studi-studi yang sudah ada sejauh ini masih memosisikan masyarakat pribumi sebatas objek amatan para wisatawan, alih-alih menjadikannya subjek yang juga turut berkontribusi dalam membentuk proses pariwisata. Penelitian ini menelusuri keterlibatan masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata pada masa kolonial dengan studi kasus masyarakat pribumi di Garut, Keresidenan Priangan dari tahun 1891 hingga 1942. Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Sumber-sumber yang digunakan bertumpu pada arsip-arsip kolonial, buku panduan wisata, majalah, surat kabar, foto-foto, dan catatan perjalanan sezaman. Secara kronologis perkembangan pariwisata di Garut terbagi dalam dua pembabakan waktu. Periode pertama (1891–1907) disebut sebagai era pariwisata domestik. Dicirikan dengan mengarusnya kunjungan turis-turis domestik yang didominasi oleh para pemukim Eropa dari kota-kota besar di Hindia yang hendak berekreasi dan tetirah. Sedangkan periode kedua (1908–1942) disebut sebagai era pariwisata internasional. Pada periode ini Garut mulai dipromosikan kepada wisatawan asing dan menjadi bagian dalam rencana perjalanan pariwisata internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pribumi tampil menjadi elemen penting yang turut menggerakan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Mereka terlibat aktif dalam melayani dan mengatur perjalanan para wisatawan, serta bernegosiasi dalam masalah pengembangan objek wisata. Kontribusi masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata mula-mula digerakkan oleh sikap kepatuhan terhadap golongan (bupati) yang menjadi pemimpin mereka. Dorongan tersebut lalu bergeser seiring dengan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Kegiatan pariwisata hadir menawarkan alternatif pekerjaan baru ketika sebagian penduduk pribumi di Garut tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan.

---

The focus of this research is to examine the role of indigenous peoples in tourism activities in Garut during the colonial period. As the host community, the indigenous people were an important element in the practice of tourism in the Dutch East Indies. However, their contribution is often overlooked. So far, existing studies have often positioned indigenous peoples as tourism objects, rather than making them as subjects who also contribute to shaping the tourism process. This study traces the involvement of indigenous peoples in tourism activities during the colonial period with the case of indigenous peoples in Garut, Priangan Residency from 1891 to 1942. This research is a qualitative study using historical methods. The sources used rely on colonial archives, tourist guide books, magazines, newspapers, photographs, as well as travelogues from that time. The development of tourism in Garut during the colonial period is chronologically divided into two time periods. The first period (1891-1907) is referred to as the era of domestic tourism. This period was characterized by domestic tourist visits which were dominated by Europeans who came from big cities in the Dutch East Indies to rest and recover their health. While the second period (1908-1942) is referred to as the era of international tourism.  In this period Garut began to be promoted to foreign tourists and existed as part of the international tourism itinerary. The results of this study indicate that indigenous peoples were an important element that contributed to advancing tourism activities in Garut during the colonial period. They are actively involved in serving and organizing the trips of tourists, as well as negotiating in tourism attraction development issues. The contribution of the indigenous people in tourism activities was initially carried out to show their obedience to the regent (menak) as their leader. Their motivation to contribute then changes along with the economic benefits they get. Tourism activities is an alternative sector that provides new jobs for some indigenous people in Garut, when they can no longer depend solely on the agricultural sector for income."

"Kota Bandung yang pada awalnya merupakan sebuah wilayah tertutup mengalami kemajuan yang pesat pada era kolonial, banyak sekali tempat yang dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakatnya seperti, sekolah, pasar, perumahan, pabrik, dan lain-lain, dengan demikian Karsten berencana untuk membangun jalur kereta api trem dan halte-haltenya sebagai penunjang kegiatan masyarakat Kota Bandung dalam beraktivitas setiap harinya. Sehingga permasalahan mengenai bagaimana lanskap perkeretaapian di Kota Bandung pada era kolonial dimaknai oleh masyarakat pada masa itu menjadi permasalahan penelitian ini menarik untuk dibahas. Dengan penelitian deskriptif-analitis, peneliti membagi data ke dalam dua jenis yaitu primer yang berupa hasil observasi lapangan dan sekunder yang merupakan data kepustakaan, menggunakan kerangka pemikiran arkeologi lanskap dan paradigma pasca prosesual mampu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya aspek kestrategisan dan keefektifan bagi para penumpang-penumpangnya yang merupakan masyarakat Kota Bandung maupun sekitar Kota Bandung. Halte-halte ini berpengaruh pada waktu tempuh masyarakat yang akan bepergian ke lokasi-lokasi tersebut menjadi lebih singkat dan memerlukan usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan jika tidak adanya halte yang berlokasi dekat dengan sarana-sarana publik tersebut. Kebaharuan pada penelitian ini adalah dalam interpretasinya yang berada dalam ranah pikiran para penduduknya, sehingga tidak hanya persoalan fungsionalnya saja.

---

Bandung which was originally an isolated area experienced a very rapid progress in the colonial era, many places were built to support the lives of its people such as schools, markets, housing, factories, etc., thus Karsten planned to build tram lines and its stops to support Bandung’s citizens in their daily activities. So that the problem of how the railroad system landscape in Bandung in colonial era interpreted by the community at that time for their daily lives becomes a very interesting research problem. With descriptive-analytical research, researchers divide the data into two types, namely primary in the form of field observations and secondary which constitute library data, using landscape archeological frameworks and post-processual paradigms capable of solving the problem of this research. The results of this study suggest that there are strategic and effectiveness aspects for the passengers who are residents of Bandung and around Bandung. The tram stops affect the travel time of the citizens who will travel to these locations to be shorter and require less effort compared to if there are no shelters located near the facilities these public facilities. The novelty of this research is in its interpretation which is in the realm of the minds of its inhabitants, so that it is not only a functional problem.

"

"Bandung di masa kolonial dikenal sebagai Parisnya Pulau Jawa atau yang populer dengan sebutan Parijs van Java. Sebutan itu memberikan kesan kota yang estetik dan dicintai oleh banyak orang bahkan hingga saat ini. Orang Belanda menyebut Bandung sebagai Een Western Enclave atau permukiman eksklusif bagi orang Barat yang membuat kota ini makin spesial. Penelitian ini berfokus pada perkembangan kota di Bandung pada awal abad ke 20, dari kota kecil di tengah perkebunan menjadi kota modern yang diakui dunia internasional. Bandung dicalonkan menjadi ibukota Hindia Belanda untuk menggantikan Batavia. Berbagai perubahan kota yang terjadi ikut berpengaruh pada tampilan estetika arsitektur dan kota. Namun, di balik gemerlap perkembangan yang pesat itu, terdapat sejumlah ide terkait estetika yang tidak saling berhubungan. Penelitian ini mencoba menjawab apa aja citra estetik yang ingin ditampilkan di Bandung saat dipersiapkan menjadi ibukota baru beserta alasanalasannya yang dikaji melalui teori estetika Immanuel Kant dan teori metropolis karya Georg Simmel. Dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Iain Borden dan rekan-rekannya dalam buku The Unknown City, terungkap sejumlah pandangan terkait estetika yang membentuk citra kota Bandung, seperti potensi alam, ide keteraturan, eksotisme, ambisi terhadap hal-hal baru, imajinasi kenyamanan Eropa di kota tropis, sekaligus ketakutan akan wabah penyakit yang mengancam imajinasi kolonial.

---

Colonial Bandung was known as the Paris of Java (Parijs van Java). It gives an impression of aesthetic and is adored by the people until present day. The Dutch named Bandung as Een Western Enclave or an exclusive neighborhood for the European. This research focused on the development of the city in the early twentieth century, from a small town near the plantation to a modern city that is globally known, even to be prepared as a capital city of Dutch East Indies. The development also changed the visual of architecture and the city. However, behind the rapid development of the city, there are some ideas in aesthetics that was unrelated.

This research tried to answer what is the image of aesthetics that was appeared in Bandung as the future capital city of Dutch East Indies. I learn it through the Aesthetic theory of Immanuel Kant and Metropolis of Georg Simmel. With the method that is introduced by Iain Borden and friends in the book The Unknown City, I found some views that is related to the aesthetic and the city, such as nature beauty, the urban planning and design principle, ambition to the tecnology and innovation, exoticism, imagination of the ideal tropics, as well as fears that threatened colonial imagination. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas sejarah Vrijmetselarij atau yang lebih dikenal Freemasonrydi Indonesia. Terutama hubungan Vrijmetselarij dengan elit pribumi di Jawa sejaktahun 1908, ketika kemunculan organisasi modern pertama, Budi Utomo, sampaidibubarkannya Vrijmetselarij di Indonesia pada tahun 1962. PerhatianVrijmetselarij terahadap bidang pendidikan, termasuk pendidikan untuk pribumi,disinyalir menjadi salah satu faktor kemunculan elit modern Indonesia yangmayoritas para tokohnya berlatar belakang pendidikan Barat. Mayoritas elitpribumi yang bergabung dengan Vrijmetselarij pun mempunyai latar belakangpendidikan yang baik. Ketika keanggotaan Vrijmetselarij dari kalangan elitpribumi sudah mencapai suatu keadaan yang mapan setelah Indonesia merdeka,maka didirikanlah Loji Agung Indonesia yang independen, meskipun umurnyatidak panjang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the history Vrijmetselarij or better known as Freemasonry in

Indonesia. Especially Vrijmetselarij relationship with the indigenous elites in Java

since 1908, when the emergence of the first modern organization, Budi Utomo,

until the dissolution of Vrijmetselarij in Indonesia in 1962. Vrijmetselarij

attention to education, including education for the natives, presumably be one

factor in the emergence of modern Indonesian elite that the majority of the

characters of Western educational backgrounds. The majority of the indigenous

elite who joined Vrijmetselarij also have a good educational background. When

membership Vrijmetselarij of indigenous elites had reached a steady state after

Indonesia's independence, the Indonesian Supreme Lodge founded an

independent, though its age is not long."

"Sepanjang abad ke-19, seluruh wilayah Keresidenan Priangan merupakan kawasan terlarang (Verboden Kringen) bagi perdagangan opium. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan opium, seperti menjual, memiliki, mengimpor dan mendistribusikan opium, diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal. Hal ini justru memicu sejumlah kasus penyelundupan opium. Atas dasar pertimbangan untuk memerangi kasus penyelundupan opium dan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konsumsi opium secara bertahap, serta meningkatkan pendapatan, memasuki awal abad ke-20 Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan pelarangan perdagangan opium dengan menghapuskan perdagangan opium. perdagangan opium. status kawasan terlarang (Verboden Kringen) di wilayah Karesidenan Priangan. dan memperkenalkan kebijakan Opiumregie di wilayah tersebut. Dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan candu tersebut, candu resmi menjadi komoditas perdagangan yang legal di wilayah Karesidenan Priangan dan telah memberikan sejumlah dampak baik bagi Pemerintah Kolonial maupun masyarakat khususnya di Kota Bandung dalam berbagai aspek.

---

Throughout the 19th century, the entire territory of the Priangan Residency was a forbidden area (Verboden Kringen) for the opium trade. All forms of opium-related activities, such as selling, possessing, importing and distributing opium, are classified as illegal activities. This has actually triggered a number of cases of opium smuggling. On the basis of considerations to combat opium smuggling cases and on the basis of considerations to reduce or even eliminate opium consumption gradually, as well as increase income, entering the early 20th century the Colonial Government changed the policy of prohibiting the opium trade by abolishing the opium trade. opium trade. the status of a prohibited area (Verboden Kringen) in the Priangan Residency area. and introduce Opiumregie policy in the region. With the change in the opium trade policy, opium has officially become a legal trading commodity in the Priangan Residency area and has had a number of impacts both for the Colonial Government and the community, especially in the City of Bandung in various aspects."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"

"Kota Cirebon pada awal abad ke-20 menghadapi berbagai problema. Salah satu problema yang dihadapi oleh Kota Cirebon adalah masalah kesehatan. Masalah ini sebenarnya bukanlah masalah baru bagi Kota Cirebon. Pada masa sebelumnya Kota Cirebon pernah mengalami gangguan kesehatan seperti munculnya wabah penyakit malaria pada tahun 1805. Permasalahan itu berlanjut ketika Kota Cirebon ditetapkan sebagai Gemeente pada tahun 1906. Permasalahan itu ditimbulkan oleh ekologi alami, kebijakan pemerintah hingga kebiasaan masyarakat. Hal itu memunculkan bebrbagai penyakit. Dua penyakit yang muncul pada awal abad ke-20 di Kota Cirebon adalah malaria dan pes. Untuk membrantas penyakit-penyakit yang ada maka pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk menanggulanginya. Penanggulangan itu berupa pembentukan DVG, pembentukan rumah sakit dan poliklinik, pengobatan, perbaikan kampung dan infrastruktur hingga memperjuangkan kesehatan dalam Dewan Kota.;

---

Cirebon city in early tweentieth century had several problems. The one of problems in Cirebon city was the health problem. Its was not a new problem for city. In previous time, Cirebon city had a health problem such as the emergence of malaria pleague in 1805. Its problem continued when Cirebon city appointed as Gemeente in 1906. The problem caused by natural ecology, government policy and society custom. These made several diseases. The two diseases in Cirebon city at the early tweentith century is malaria and pes. To extirpate diseases government and society worked together to tackled it such as the emergence of DVG, the formation of hospital and polyclinic, development of kampung and infrastructure, and fighted for health at city assembly."

"ABSTRAKTesis ini membahas potensi konflik antara Masyarakat Pribumi Indonesia (MPI)dengan etnis Tionghoa di Kota Medan, serta mengajukan konsep pencegahanpotensi konflik dan penanganan paska konflik. Penelitian ini menggunakanqualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis potensi konflik,dilanjutkan analisa penanganan intelijen dengan pendekatan trend analysist untukmenganalisis jaringan dan kecenderungan potensi konflik dimasa depan. Hasilpenelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi antara MPI dan etnisTionghoa cukup besar dan kerawanannya tinggi, hal ini dipicu oleh faktorekonomi, budaya dan juga politik. Pencegahan potensi konflik inipun dapatdilakukan dengan strategi penguatan institusi kelembagaan dan sistem deteksi dinisementara penanganan konflik dapat dilakukan dengan strategi kolaborasi danstrategi kompromi-negosiasi

---

ABSTRACTThis thesis discusses the potential conflict between the Indonesian IndigenousPeoples (MPI) with ethnic Chinese in Medan, and proposed the concept of thepotential for conflict prevention and post-conflict management. This study uses aqualitative method, starting descriptive approach to analyze the potential forconflict,continued handling of intelligence analysist with analysist approach toanalyze network trends and tendencies of potential conflict in the future. Theresults show the potential for conflict between MPI and the ethnic Chinese arequite large and high vulnerability, it is triggered by economic factors, culture andpolitics. Preventing potential conflict has to do with the institutional strengtheningof institutional strategies and early warning systems while handling the conflict todo with the strategy of collaboration and compromise-negotiation strategy"