Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nilai patriarki dan neoliberalisme menimbulkan kegentingan masalah kekerasan seksual di kampus. Kondisi tersebut memunculkan resistensi berupa aktivisme yang dilakukan oleh warga kampus. Aktivisme dilakukan sebagai respons formal dan informal melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, aktivisme justru direspons oleh kampus dengan pengkhianatan, yang disebut sebagai institutional betrayal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk institutional betrayal yang dialami aktivis kekerasan seksual di kampus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis. Teori feminis radikal digunakan untuk menjelaskan permasalahan institutional betrayal sebagai bentuk viktimisasi struktural terhadap aktivisme anti kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan beragam bentuk institutional betrayal, mulai dari memaksa jalan damai, tidak menyediakan kebutuhan aktivis, hingga tidak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Penelitian ini mengungkap bahwa viktimisasi struktural yang dialami oleh para aktivis disebabkan oleh kecenderungan kampus dalam mengadopsi budaya patriarki. Hal ini menyebabkan para aktivis mengalami institutional betrayal dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan.

---

The system of patriarchy and neoliberalism creates a critical problem of sexual violence on campus. This condition gave rise to resistance in the form of activism carried out by campus residents. Activism is carried out as a formal and informal response through activities to prevent and handle sexual violence. However, the campus responded to activism with betrayal, known as institutional betrayal. This research aims to identify the forms of institutional betrayal experienced by sexual violence activists on campus. The study was conducted using qualitative methods with a feminist approach. Radical feminist theory is used to explain the problem of institutional betrayal as a form of structural victimization of anti-sexual violence activism on campus. The research results show various forms of institutional betrayal, such as forcing peace, not providing for activists' needs, and not apologizing for mistakes they have made. This research reveals that the structural victimization experienced by activists is caused by the campus' tendency to adopt a patriarchal culture. This causes activists to experience institutional betrayal in the form of negligence and deliberate actions."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Pelecehan seksual menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang merendahkan dan/atau menyerang dan merendahkan martabat seseorang. Segala tindakan ini termasuk juga perkataan atau verbal dan non- verbal dan dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan kerja. Oleh karena itu harus dibentuk code of conduct yang mengatur bagaimana alur pelaporan kekerasan seksual ketika terjadi di lingkungan kerja serta anti-retaliatory act sehingga meminimalisir pelaku ketika ingin membalas korban yang sudah melaporkan pelaku. Peraturan ini akan dibuat di PT. Tatarasa Primatama sebagai SOP yang mengatur dari definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, alur pelaporan, alur investigasi, sanksi serta anti retaliatory act secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat diterapan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan kekerasan seksual baik secara verbal dan non-verbal.

---

Sexual harassment according to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is defined as any act or action that demeans and/or attacks and degrades a person's dignity. All of these actions include words or verbal and non-verbal and can be carried out individually, in groups and/or corporations. This sexual violence can have physical and psychological impacts on the victim. Sexual violence can occur anywhere, including the work environment. Therefore, a code of conduct must be formed that regulates the flow of reporting sexual violence when it occurs in the work environment as well as anti-retaliatory acts so as to minimize perpetrators who want to retaliate against victims who have reported perpetrators. This regulation will be made at PT. Tatarasa Primatama is an SOP that regulates the definition of sexual violence, forms of sexual violence, reporting flow, investigation flow, sanctions and anti-retaliatory acts in a comprehensive manner. It is hoped that this regulation can be implemented so that it can create a work environment that is safe from acts of sexual violence, both verbal and non-verbal."

"Penelitian ini mengkaji FISIP Anti KS, yaitu sebuah badan otonom yang turut memproduksi berbagai gerakan sosial sebagai upaya resistensi mahasiswa terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis konten di media sosial, peneliti ingin melihat proses aktivisme melalui serangkaian gerakan sosial yang dijalankan untuk mencapai tujuan kolektif. Hal ini turut melibatkan strategi, kendala, dan analisis kekuasaan di dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa para aktor di dalam FISIP Anti KS memahami kekerasan seksual sebagai produk dari ketimpangan relasi kuasa. Melalui penelitian yang sudah dilakukan, penulis melihat bahwa resistensi yang dilakukan oleh FISIP Anti KS berfokus untuk menentang kepercayaan, nilai, dan praktik kebudayaan yang menyebabkan melanggengnya kekerasan seksual di lapisan masyarakat, salah satunya di lingkungan kampus. Penelitian ini memperlihatkan resistensi berjalan melalui proses aktivisme dalam bentuk penggunaan hashtag, produksi kampanye, dan hadirnya partisipan laki-laki di dalam gerakan yang diinisiasi dan diisi oleh mayoritas kelompok perempuan.

---

This research examines FISIP Anti KS, which is an autonomous body that participates in producing various social movements as an effort to do resistance to sexual violence on campus. Through qualitative methods with in-depth interviews and content analysis on social media, researchers want to see the process of activism through various social movements to achieve collective goals. This also involves strategy, constraints, and analysis of power within the movement. This research shows that actors in FISIP Anti KS understand sexual violence as a product of unequal power relations. Through the research, the author sees that the resistance carried out by FISIP Anti KS focuses on opposing the beliefs, values, and cultural practices that cause the perpetuation of sexual violence in society, including the campus environment. This research shows that resistance runs through a process of activism, such as using hashtags, campaign production, and the presence of male participants in movements initiated and supported by majority of women's groups."

"Artikel ini membahas peran media sosial dalam mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual. Pada Januari 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Angka ini setara dengan 49.9% dari total penduduk Indonesia (We Are Social, 2024). Sejalan dengan itu, seiring bertambahnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, konstruksi budaya partisipatif masyarakat semakin kokoh. Anggota budaya partisipatif percaya bahwa kontribusi mereka penting dan mereka mengedepankan hubungan sosial satu sama lain (Jenkins et al., 2009). Memanfaatkan teori budaya partisipatif Jenkins dan mengaitkannya dengan keterlibatan pengguna aktif media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, kajian ini membahas tentang dukungan dan pembelaan komunitas daring terhadap korban kekerasan seksual. Artikel ini berpendapat bahwa budaya partisipatif pengguna Instagram di Indonesia menyediakan edukasi bagi para korban kekerasan seksual, yang secara tidak langsung mendukung dan membela korban kekerasan seksual secara virtual.

---

This article discusses the role of social media in virtually supporting and defending victims of sexual violence. In January 2024, there are 139 million active social media users in Indonesia, which amounts to 49.9% of Indonesia’s population (We Are Social, 2024). Accordingly, as the number of social media users in Indonesia grows, the construction of a participatory culture in society becomes more robust. Participatory culture is where members believe their contributions matter and feel some degree of social connection with one another (Jenkins et al., 2009). Utilizing Jenkins’ participatory culture theory and connecting it to the engagement of active users of social media in Indonesia, particularly Instagram, this study concerns the online community’s support and defense for victims of sexual violence. This article argues that the participatory culture of Instagram users in Indonesia provides education for victims of sexual violence, indirectly supporting and defending victims of sexual violence virtually."

"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.

---

Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."

"Karya akhir ini membahas tentang pengalaman Mary Jane Veloso, seorang perempuan buruh migran yang menjadi korban atas dominasi struktur patriarki yang mengakibatkan ia mengalami kriminalisasi dan viktimisasi berlapis. Dengan menggunakan metode analisis isi dokumen, penulisan ini menganalisis kerentanan Mary Jane Veloso menjadi perempuan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kurir narkotika lalu dikriminalisasi oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis dalam tulisan ini yang menggunakan teori kriminologi feminis dan feminist legal theory mengungkapkan bahwa struktur patriarki memengaruhi subordinasi pada perempuan dan memengaruhi praktik peradilan pidana. Dalam penulisan ini, dominasi patriarki membuat perempuan rentan menjadi sasaran kejahatan perdagangan manusia yang dieksploitasi melakukan tindakan pelanggaran hukum yang kemudian mengalami kriminalisasi akibat praktik hukum yang maskulin meminggirkan pengalaman perempuan korban. Pada akhirnya, penulisan ini menemukan bahwa kriminalisasi dan viktimisasi berlapis yang terjadi pada Mary Jane Veloso adalah sebuah bentuk kekerasan struktural.

---

This final work discusses about the experience of Mary Jane Veloso, a female migrant worker who became a victim of patriarchal structure domination which resulted in her criminalization and multiple victimization. By using document content analysis method, this writing analyses court decision documents and institutional reports to see Mary Jane Veloso's vulnerabilities as a woman trafficking victim who was exploited as a drug courier and then criminalized by the Indonesian criminal justice system. The analysis result in this writing which uses the radical feminist criminology theory and feminist legal theory reveals that the patriarchal structure influences the subordination of women and affects the practice of criminal justice. In this writing, patriarchal domination makes a woman vulnerable to be a target of human trafficking who is exploited to commit an offense which is then criminalized due to masculine legal practices that marginalize the experiences of a woman victim. In the end, this writing finds that the criminalization and multiple victimization that occurred to Mary Jane Veloso are a form of structural violence."

"Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies.This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well."

"Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usiaremaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designatedvictim. Merujuk pada Strobl, designated victim merupakan kondisi dimana seseorang yangtidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban olehindividu/kelompok lain (Strobl, 2010). Melalui in-depth interview, focus group discussion, danAnalytical Hierarchy Process yang melibatkan informan utama, pendukung, dan pakar,penelitian ini menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskanmelalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.Relasi keempat faktor ini terepresentasi dalam 8 konteks sosial yang menjadi latar masaperkembangan remaja, yakni: konstruksi eksklusivitas beragama dalam sosialisasi primer dansekunder, kontribusi konflik keluarga, sifat altruisme sebagai perwujudan solidaritas in-group,paparan konten radikal secara intensif dalam media sosial, keterlibatan kelompok radikal,definisi situasi yang berbeda terhadap radikalisme dan terorisme, propaganda dalam peristiwapolitik lokal dan global, dan kebijakan yang bersifat intoleran. Relasi ini menempatkan pararemaja pada realitas berbeda dimana nilai dan norma yang diyakini oleh mereka berbedadengan nilai dan norma yang berlaku umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekaadalah korban atau designated victim. Untuk itu, dibutuhkan strategi di level mikro, meso,hingga makro dalam agenda pencegahan dan penanggulangan pelibatan remaja dalamradikalisme dan terorisme di Indonesia kedepannya sebagai bentuk perlindungan hak remajasebagai individu yang masih dalam proses perkembangan.

---

This study aims to transform the general perception of late adolescent terrorist participants

from non-victims to designated victims. Referring to Strobl (2010), designated victim is a

situation where a person does not regard himself/herself as a victim but is regarded as a victim

by relevant others. Through in-depth interviews, focus group discussions, and the Analytical

Hierarchy Process involving key informants, supporters, and experts, this study found that

adolescents as designated victims can be explained through relations of vulnerability, structural

victimization, radicalism and terrorism, and risk society. The relationship between these four

factors is represented in eight social contexts that serve as the background in adolescent

development as follows: 1) the construction of religious exclusivity in primary and secondary

socialization; 2) the role of family conflict; 3) the altruism as an embodiment of in-group

solidarity; 4) high exposure to radical content on social media; 5) the involvement of radical

groups; 6) different definitions of situations against radicalism and terrorism; 7) propaganda in

local and global political events; and 8) intolerant policies. This relationship placed adolescents

in a different reality where their belief about values and standards are differ from generally

accepted values and standards, and as a result, they are unaware that they are victims or designated victims. In order to safeguard the rights of adolescents as individuals who are still

developing, strategies at the micro, meso, and macro levels are required in the agenda of

preventing and overcoming adolescent involvement in radicalism and terrorism in Indonesia in

the future."

"Discover Majapahit, the mighty empire in Southeast Asia that many have never heard of. In the 14th and 15th centuries, the Majapahit kingdom reigned supreme in eastern Java, and its influence stretched far and wide, throughout present-day Indonesia, parts of the Malay peninsula and the island of Tumasek, now Singapore. Majapahit's army famously repelled Kublai Khan's invasion, and its formidable navy humbled even the renowned Portuguese mariners. Walk the bustling streets of Majapahit, a melting pot of aristocratic Javanese, shaven-head Brahmins, hermits in bark cloth, widows dressed in white, and Chinese, Persian and Arab traders. Discover beautiful temples and imposing palaces, and markets brimming with goods from all over Asia. At the heart of Majapahit's story are eccentric kings and queens embroiled in bloody family feuds, and a tipsy court scribe who has the good sense to write down everything he sees. Witness the drama of royal intrigues, murders, revenge and war. This is not just the story of an empire's rise and fall, it is an exploration of a society rich in religious diversity, social tolerance and artistic achievement, and a society - much like Indonesia today - which must navigate its way in the challenging tapestry of Chinese and Southeast Asian geopolitics."