Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun praktiknya masih menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya efek samping yang ditimbulkan karena kebiri dilakukan dengan memanipulasi hormon sehingga dianggap melanggar hak asasi manusia. Status quo keputusan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia di Indonesia pun masih terjadi disparitas, padahal hakim memiliki peran yang sentral dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya. Dari permasalahan tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia khususnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Studi ini menggunakan teori judicial decision making yang merujuk pada proses seorang hakim dalam membuat suatu keputusan yang didasarkan pada faktor legal dan extralegal. Selain itu, teori judicial attribution of cause juga digunakan dalam studi ini untuk melihat hubungan atribusi antara faktor karakteristik pelaku atau tingkat keseriusan kejahatan dengan berlandaskan pada prinsip judicial legitimacy yang dimiliki oleh hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Population-based Survey Experiments (P-BSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak memandang faktor kondisi individu pelaku dan tingkat keseriusan kejahatan sebagai faktor yang signifikan untuk menentukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, namun legitimasi norma dan proses hukum yang berlangsung dalam persidangan justru menjadi faktor pertimbangan utama hakim ketika menjatuhkan hukuman tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini menilai bahwa teori attribution of cause tidak relevan dalam konteks pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia di Indonesia karena yang dititikberatkan dan signifikan ialah faktor legal legitimacy (orientasi dalam sistem hukum dan peraturan yang berlaku) dan practical constraint (konsekuensi praktis dari penjatuhan hukuman).

---

The imposition of chemical castration punishments on perpetrators of sexual violence against children has been regulated in such regulations, however, the practice still has pros and cons, one of which is the side effect that arises due to the castration being carried out by manipulating hormones, thus it is considered to violate the human rights. There are still disparities in the status quo of judges’ verdicts in imposing chemical castration sentences in Indonesia, even though judges have a pivotal role in imposing chemical castration sanctions on perpetrators according to their considerations. Then from this problem, the question arises regarding what factors influence the judge’s consideration in imposing a sentence of chemical castration, mainly on perpetrators of sexual violence against children. This study uses judicial decision-making theory which refers to the process of a judge making a decision based on legal and extralegal factors. Besides, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator and the seriousness of the crime. Apart from that, the theory of judicial attribution of cause is also used in this study to look at the attribution relationship between the characteristics of the perpetrator or the level of seriousness of the crime based on the principle of judicial legitimacy held by the judge. This research uses a quantitative approach with Population-based Survey Experiments (P-BSE). The results of the research show that judges in Indonesia do not consider the condition of the individual perpetrator and the seriousness of the crime to be significant factors influencing the imposition of a chemical castration sentence, but the legitimacy of the norms and legal processes that took place in the trial are actually the main factors considered by the judge when handing down the sentence. Thus, this research considers that the attribution of cause theory is not relevant in the context of judges' considerations for imposing chemical castration sentences in Indonesia because what is emphasized and significant is the legal legitimacy and practical constraint factors."

"Kekerasan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan angka kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia dikeluarkan dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiri kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat diberbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pemidanaan dari keberadaan kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indoesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan pemidanaan dari kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Karena dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan. Bentuk sanksi yang tepat atas penjatuhan kebiri kimia adalah tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia.Sexual assault against children is an phenomenon that often occurs in Indonesia. The statistic shows that the number of sexual assault against children doesn't decrease significantly. Punishment can't be the only way to control the number of sexual assault against children. The treatment of chemical castration perfomed in the hope of reducing the number of sexual assault against children. However, the chemical castration itself raises the objections and difference of opinion in various circle. This research aims to determine the sentencing purpose of chemical castration and the proper sanction for imposing chemical castration in Indonesia. This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data with interviews as a complement. The research was found that the purpose of punishment from chemical castration was for rehabilitation, with notes that the chemical castration treatment is dropped for the sexual offender against children with pedophilia. Regarding the research result, the proper sanction is treatment and the right sanction of the treatment for sexual offender against children is for sexual offender against children with pedophilia disorder."

"ABSTRAKHukuman kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu hukuman pidana tambahan terbaru yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana tambahan kebiri kimia tersebut pada bulan Mei 2019 telah digunakan pertama kalinya untuk menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK. Namun pelaksanaan dari hukuman pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo menghadapi permasalahan dengan tidak adanya hukum formil yaitu peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tersebut. Kejaksaan selaku entitas yang mengemban kewenangan pelaksana dari putusan pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada faktanya harus melakukan penunjukkan kepada entitas yang memiliki kompetensi dalam bidang medis untuk melaksanakan hukuman pidana tambahan kebiri kimia tersebut secara langsung. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur bahwa kebiri kimia termasuk ke dalam tindakan medis yang disebut upaya kesehatan kuratif, karenanya pelaksanaan dari kebiri kimia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu dokter khususnya dokter spesialis kejiwaan. Sehingga Kejaksaan dalam melaksanakan hukuman pidana tambahan kebiri kimia harus melakukan penunjukkan kepada dokter spesialis kejiwaan yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang dibutuhkan.

---

ABSTRACT

Chemical castration criminal penalty regulated in Article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is one of the latest additional criminal penalties that can be imposed for perpetrators of sexual violence against children. The chemical penalties for additional castration in May 2019 were used for the first time to ensnare perpetrators of sexual violence against children in decision number 69 / Pid.Sus / 2019 / PN.MJK. Nevertheless, the implementation of additional chemical castration criminal penalties in the a quo decision faces a problem in the absence of formal law, particularly the implementing regulations of the Law No.17 of 2016. The Prosecutor's Office as an entity that carries out the executive authority of the court's decision according to the Criminal Procedure Code and Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, in fact, must appoint an entity that has competence in the medical field to carry out additional chemical castration penalties. Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 18 of 2014 on Mental Health regulates that chemical castration is included in a medical action called curative health measures, therefore the implementation of chemical castration can only be carried out by authorized health personnel namely doctors especially psychiatric specialists. So that the Prosecutor's Office in carrying out additional criminal sentences of chemical castration must appoint a psychiatric specialist who has the authority and competence needed."

"ABSTRAK

Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan Cirebon termasuk wilayah darurat kekerasan pada anak. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pengaruh edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap persepsi anak usia prasekolah. Desain penelitianini kuantitatif dengan pendekatan metode quasi experimental dengan pre-post test with control design melibatkan 240 responden meliputi 120 responden pada kelompok intervensi yang mendapat intervensi edukasi pencegahan kekerasan seksual dan 120 responden pada kelompok kontrol. Hasil analisis chi Square menunjukkan adanya pengaruh edukasi seksual terhadap persepsi anak usia prasekolah p value< 0,05 . Edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah dapat direkomendasikan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan usia dini dan keperawatan.ABSTRACT

Sexual violence in Indonesia continues to increase and Cirebon has been included in the emergency area of child.The objective of the study was to identify the influenece of sexual violence prevention education toward preschool age perception. The design of this study was quantitative approach with quasi experimental method with pre post test with control design involeving 240 respondents including 120 respondents in the intervention group who received sexual violence prevention education intervention and 120 respondents in the control group. The result of Chi Square analysis shows the effect of education on preventing sexual violence toward preschoolers rsquo perception p value 0,05 . Education of sexual violence prevention can be recomended for entry into the curriculum of early childhood education and nursing education."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."