Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengumpulan data yang dilakukan untuk Laporan Koordinasi Pelaksanaan Program Dan Kebijakan Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2023 Pemerintah Provinsi X dengan teori yang ada. Teori yang dijadikan acuan mengevaluasi aktivitas pengumpulan data meliputi teori-teori mengenai pendekatan metode penelitian, metode pengumpulan data, serta diakhiri dengan teori mengenai penilaian validitas dan reliabilitas dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu, terdapat tujuan lainnya yaitu untuk melakukan evaluasi diri yang direfleksikan dalam refleksi diri berdasarkan pengalaman magang yang telah dilakukan di Pemerintah Provinsi X karena kegiatan magang kali ini memberikan banyak pembelajaran serta pengalaman baik yang mendukung karir kedepannya ataupun diluar karir yang tetap bisa berguna ke depannya. Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian aktivitas pengumpulan data telah sesuai dan sebagian lainnya memerlukan perbaikan untuk kedepannya.

---

This internship report aims to evaluate data collection activities carried out for the Regional Tax Revenue Program and Policy Implementation Coordination Report for the Second Quarter of 2023 for the Government of Province X with existing theory. The theories used as a reference for evaluating data collection activities include theories regarding research method approaches, methods of data collection, and ends with theories regarding assessing the validity and reliability of the data that has been collected. Apart from that, there is another aim, namely to carry out a self-evaluation which is reflected in self-reflection based on the internship experience that has been carried out at the Government of Province X. Based on the evaluation process that has been carried out, it can be concluded that some data collection activities are appropriate and others require improvement in the future."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi salah satu proses uji tuntas pajak, yaitu pengumpulan data dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ABC untuk proyek X. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses pelaksanaan pengumpulan data dan prosedur pengumpulan informasi dengan teori yang relevan. Berdasarkan evaluasi, hasil menunjukkan bahwa pengumpulan data dan proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ABC pada review uji tuntas pajak proyek X telah sesuai dengan teori yang relevan. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang teridentifikasi pada implementasi proses. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi.

---

This internship report aims to evaluate one of tax due diligence process, which is the data collection and information gathering conducted by ABC Public Accounting Firm for project X. The evaluation is conducted by comparing the process of conducting the data collection and information gathering procedure with the relevant theories.

Based on the evaluation, the result shows that the data collection and information gathering process conducted by ABC Public Accounting Firm on project X's tax due diligence review have been in accordance with the relevant theories. However, there are still several deficiencies identified on the implementation of the process. Therefore, I proposed some recommendations to improve the efficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"ABSTRAKKualitas data bawah tanah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan hulu migas. Dari hasil assesment pihak eksternal mengenai manajemen data di PT XYZ, salah satu hal krusial yang harus dibenahi adalah kualitas data bawah tanah yang masih rendah. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan mengenai manajemen kualitas data sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas data bawah tanah di PT. XYZ. Pada penelitian ini data bawah tanah yang akan dijadikan objek penelitian adalah data sumur pengeboran migas. Dalam menyusun kebijakan manajemen kualitas data, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Data Quality Management DMBOK pada grup Planning dan Development yang relevan dengan pembuatan kebijakan. Aktivitas-aktivitas ini adalah mendefinisikan data quality requirement, membuat data quality business rule dan membuat data quality metrics. Penelitian berhasil merumuskan rancangan kebijakan manajemen kualitas data sumur pengeboran migas berupa 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, dan data quality metrics yang tersusun berdasarkan persentase keberhasilan data memenuhi data quality business rule.

---

ABSTRACTThe quality of subsurface data is very important to support the exploration and exploitation activities of upstream oil and gas companies. From the external assessment of data management in PT XYZ, one of the crucial things that must be addressed is the low quality of subsurface data. For that we need a policy on data quality management so that it can help improve the quality of subsurface data at PT. XYZ. In this research, subsurface data that will be used as research object is oil and gas well drilling data. In preparing data quality management policies, this study uses the DMBOK Data Quality Management framework in the Planning and Development group relevant to policy making. These activities are defining data quality requirements, creating quality business rule data and creating data quality metrics. The research succeeded in formulating the draft of quality management policy of oil and gas well drilling data in the form of 116 data quality requirement, 119 data quality business rule, and data quality metrics compiled based on percentage of data success to meet the data quality business rules."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kep[entingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP do DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru

---

This thesis discusses the collection of Non-Tax State Revenue (PNBP) conducted by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) on customs notifications submitted by the business community. The customs notification is the delivery of the Goods Import Notification (PIB) which is submitted using the Electronic Data Interchange system. There is a problem of justice in the collection of the PNBP.

John Rawls argues that there needs to be a balance between personal interests and common interests. The law must be a guide so that people can take positions while still paying attention to their individual interests. The results of this study suggest a review of the PNBP do DJBC regulations, either by revoking existing regulations or forming new regulations."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat isu masalah aksesibilitas informasi Pajak Daerah dan penetapan target penerimaan. Isu aksesibilitas disebabkan oleh kompleksitas prosesdalam mengumpulkan dan mengkonsolidasi data dari beberapa sumber yangtersebar pada unit-unit pelayanan. Di sisi lain Dinas Pelayanan Pajak (DPP) harusmenetapkan target penerimaan berdasarkan data tahun sebelumnya denganmenggunakan metode tertentu. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahantersebut dengan melakukan perancangan data warehouse, mengimplementasikandalam bentuk prototipe, memproses cube untuk kepentingan analisis multi dimensional, membuat business intelligence dashboard, dan data mining untuk proyeksi penerimaan Pajak Daerah di masa mendatang. Metodologi yangdigunakan untuk merancang data warehouse adalah metodologi yang dikemukakanoleh Ralph Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan dan implementasiprototipe data warehouse, business intelligence dashboard, dan proyeksi penerimaan Pajak Daerah di masa mendatang yang dapat menjawab kebutuhan informasi DPP.

---

ABSTRACTThis research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. ;This research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. , This research addresses both local taxes information accessibility and revenue target setting issues. The accessibility issue arise from the complexity of compilingprocess since these data have to be gathered and consolidated from several sourcesacross many tax offices. Simultaneously the Local Tax Authority (Dinas PelayananPajak-DPP) has to set annual revenue target which usually derived from time seriesdata by implementing a certain revenue forecasting method. The purposes of thisresearch is to solve the accessibility issue and provide a scientific forecastingmethod by designing data warehouse, implementing its prototype, processing thecubes for multi dimensional analysis, providing a business intelligence dashboard,and mining the data which used in the forecasting process. This research uses datawarehouse design methodology provided by Ralph Kimball. The outcomes of thisresearch are data warehouse design and prototype, business intelligence dashboard, and local taxes revenue forecasting method to provide the information as needed by DPP. ]"

"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

---

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."