Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM bersubsidi) sesuai Perpres 191/2014. Kebijakan subsidi JBT meningkatkan beban APBN karena tingginya konsumsi JBT yang masih banyak tidak tepat sasaran. BPH Migas melakukan pengawasan BUP3JBT melalui berbagai media, salah satunya pemanfaatan digitalisasi nozzle pada penyaluran JBT sektor transportasi. Penelitian bertujuan membuat model pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi nozzle JBT untuk mengetahui volume penyaluran BBM bersubsidi, analisis potential loss atas pembulatan volume, serta standar minimal sampling. Penulis berperan sebagai Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat penugasan. Kegiatan ini menerapkan kaidah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), misalnya menggunakan APD, mematuhi protokol Covid-19, dan berkontribusi pada lingkungan khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penulis senantiasa memperhatikan etika profesi, misalnya sopan santun, menerapkan K3L, bertindak sesuai kompetensi, objektif, jujur, dan menjaga integritas. Metode yang digunakan adalah survei sampling ke penyalur JBT, analisis statistik pengolahan data, analisis SWOT, serta analisis manajemen perubahan berbasis digital. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model pengawasan berbasis digitalisasi nozzle untuk JBT dilakukan dengan merubah pola verifikasi JBT menggunakan perangkat lunak pengolah data. Pengolahan data terkait potential loss dari pembulatan volume disarankan agar tidak ada pembulatan. Standar minimal sampling pada masa transisi adalah 10% dari populasi. Dampak pemanfaatan digitalisasi nozzle berdasarkan analisis SWOT dan juga manajemen perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan JBT. Untuk mendapatkan hasil pengawasan berbasis digitalisasi nozzle yang optimal perlu dilakukan evaluasi baik di pihak verifikator BPH Migas maupun BUP3JBT.  

---

One of the duties and functions of BPH Migas is to carry out regulation and supervision provision and distribution of certain types of fuel (subsidized fuel/ JBT) based on Presidential Regulation 191 of 2014. Policy of subsidies on JBT increasing the burden on the APBN due to high consumption of JBT which is still don't use it right on target. BPH supervise of P3JBT Business Entities through various media, one of which is utilization of nozzle digitalization in distributing JBT for the transportation sector. This research aims to create a supervision model with utilizing JBT nozzle digitalization to determine the volume of subsidized fuel distribution, potential loss analysis on volume rounding, as well as the minimum sampling standard. The author serves as the vice chairman that helps the chairman in doing the works stated in the assignment letter. The implementation of this activity applies the principles of Health, Safety and Environment (HSE), for example by using PPE, complying with Covid-19 protocols, and contributing to environment, especially reducing greenhouse gas emissions. The author always pay attention to professional ethics, such as courtesy, implementing HSE, act according to competence, be objective, be honest, and maintain integrity. The method used is by conducted a survey of a sample of JBT distributors, statistical analysis of data processing, SWOT analysis, as well digital-based change management analysis. Results of these analyses is concluded that the monitoring model based on nozzle digitalization for JBT can be used by changing the JBT verification pattern using data processing software. Data processing related to potential loss from rounding volume is recommended that there be no rounding. Minimum sampling standards at the transition period is 10% of population. The impact of using digitalization nozzle based on SWOT analysis and also proven change management increase the effectiveness of JBT supervision. To get optimal monitoring results based on nozzle digitization requires good evaluations on the part of the verifier BPH Migas and P3JBT Business Entities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang berpotensi pemerintah menanggung kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang berhak atas bahan bakar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

---

ABSTRAK

This research aims to find out risks that may occur in a distribution process of subsidized fuel which, in turn, potentially incur losses to the government.Research results show that in what has hitherto been the running, standard process of subsidized fuel distribution, the risks are still extant.These risks are: risk of natural depreciation (of prices), risk of distribution of subsidized fuel for the entitled party, and risk of fuel pricing which has impact to the calculation of the amount of subsidy that must be borne by the government."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar di Indonesia. Saat ini, BBM bersubsidi dikenakan pajak-pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut pemerintah daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berkesimpulan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dikarenakan alasan untuk penerimaan pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan pajak juga untuk mengontrol pola konsumsi BBM bersubsidi dimasyarakat. Terkait pengenaan 2 jenis pajak atas produk yang sama, pengenaan PPN dan PBBKB merupakan pajak berganda dan membuat pengenaan pajak tersebut menjadikan tidak netral terhadap perekonomian mengingat BBM bersubsidi merupakan barang kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar lebih stabil dan kebijakan tegas terkait upaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya minyak solar hanya oleh mereka yang berhak disubsidi.

---

The purpose of this research is to analyze the tax policy on subsidized fuel of diesel oil in Indonesia. Currently, subsidized fuel in Indonesia are taxed Value Added Tax (VAT) by central government and Vehicle Fuel Tax by local government. This research is using post positivist approach with qualitative method of research. The results of this research conclude tax on subsidized fuel oil are taken by goverment with the purpose of revenue productivity for both central governement and local government. Besides, to control the consumption of subsidized fuel in the public. By taxing 2 kind of taxes on subsidized fuel diesel oil incurring the double taxation and resulting those taxes are not neutral for economic since the subsidized fuel are the vital public needs. Government should evaluate the tax policy on subsidized fuel diesel oil by exempting the VAT on subsidized fuel in order to maintain the economic stability and make a strict policy on controlling the consumption on subsidized fuel diesel oil only for them who reserve to get the subsidy."

"Upaya-upaya menyiasati risiko ekonomi akibat kenaikan harga atau bentuk risiko lainnya bertujuan untuk menjamin kualitas kehidupan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi masyarakat luas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM. Indikatif ekonomi tersebut seyogyanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan secara berlanjut guna mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat aktifitas ekonomi global. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang berperan aktif dalam mengendalikan risiko ekonomi atau disebut dengan Manajemen Risiko yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berisikan langkah-langkah antisipatif maupun pengendalian berbagai potensi risiko terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM yang dapat mempengaruhi ekonomi regoinal. Rekomendasi regional yang dihasilkan oleh manajemen risiko berupa program kegiatan atau langkah-langkah strategis untuk menciptakan kondisi ekonomi masyarakat kearah kondusif dan konstruktif. Keberadaan Manajemen Risiko disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat sebagai bagian proses edukasi dalam penanganan suatu risiko ekonomi secara regional yang dapat diantisipasi sebelum krisis sesungguhnya terjadi. Ini merupakan bagian penting dari tugas komite BPH Migas untuk menjabarkan dalam konteks membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi regional di era yang penuh ketidakpastian informasi. Peran manajemen risiko tentunya segera dapat mengantisipasi melalui suatu pendekatan berupa rancangan program-program ekonomi untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kondusif dan konstruktif.

---

The efforts of strategy of economic risk as result of a hike in price or the form of other risk aims to guarantee the quality of the economiy life, that is economic activity of public at large in of Oil fuel supply chain. The indicative Economy should be indentified, measured, monitored and controlled continuously to reduce impact of losses due to the global economy activity. Hence it takes the presence of a system wich played the role oc active in the control of the risk of economic or called Risk Management devoted to any recommendations to the Local Government and other Stakeholders which consist of anticapatory steps or controlling of a variety of the potential risk against of Oil Fuel Supply Chain that affect the regional economy. A recommendation that is produced by Risk Management in the form of a program of activity or steps strategic to create the public economy at conducive and constructive condition. The existence of Risk Management of luminance tiers of provincial and District /City is expected to be as part of a process means of education in handling a risk economic regional that can be anticipated before the crisis actually going on. It constitutes the essential part of the duty of BPH Migas committee to detailing in the context of help Local Government in managing the economic policy of regional in the era full of uncertainty information. The role of risk economic programs to create the socio economic diversities a society that conducive and consturctive."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditi energi strategis yang ketersediaannya sangat diperlukan dan BPH Migas merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi menjamin ketersediaan BBM dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap entitas usaha yang di bidang BBM. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, badan usaha wajib memberikan laporan kepada BPH Migas. Perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, menuntut proses bisnis pelaporan Badan Usaha kepada BPH Migas dilaksanakan menggunakan aplikasi secara online. Tujuan laporan praktik keinsinyuran ini adalah melakukan pengembangan aplikasi dalam mendukung tugas BPH Migas untuk mengetahui struktur data yang dihasilkan yang selanjutnya digunakan dalam peramalan konsumsi BBM. Proses pengembangan aplikasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, rancangan desain aplikasi, pelaksanaan pengembangan aplikasi, uji coba, deployment dan go-live. Kesimpulan dari hasil praktik keinsinyuran ini yaitu, aplikasi membantu kemudahan pelaksanaan proses bisnis, pengolahan data yang cepat, waktu pemrosesan terukur, dan struktur data aplikasi dapat digunakan lebih lanjut sebagai input dalam analisis proyeksi konsumsi BBM dengan hasil analisis proyeksi menggunakan metode causal regresi linear pada tahun 2030 sebesar ±102 juta kL, serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan yang terpenuhi melalui manfaat perlindungan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan kertas, sehingga potensi dukungan lingkungan ini akan terus termanfaatkan selama aplikasi digunakan.

---

Petroleum fuel is strategic energy and its availability is necessary, while BPH Migas is a government agency that has the function of ensuring the availability of fuel by carrying out supervision and regulation of business entities. Concerning the supervisory function, business entities must provide reports to BPH Migas. Current developments in information technology require reporting to be carried out using online applications. This report aims to develop fuel reporting applications, further, the data from the application will be used to provide information and forecast fuel consumption for policy planning. The conclusion from this report is that there are many benefits obtained from the use of fuel reporting applications, which are paperless, fast and accurate data processing, measurable processing time, saving costs, efficient processes, and the produced data can be used as an input in fuel consumption projection analysis with the results of the projection analysis using the causal linear regression method in 2030 amounting to ±102 million kL, as well as health, work safety, and environmental aspects are fulfilled through the benefits use of the reporting application."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek Perjanjian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi oleh enam pelaku usaha ritel di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terkait bagaimana mekanisme pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Kasus Dugaan Price Fixing Agreement, dan apakah penetapan harga BBM yang tidak proporsional dengan pergerakan harga minyak mentah dunia mengindikasikan terjadinya praktik price fixing agreement sesuai Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis, mekanisme pembuktian KPPU mengacu pada ketentuan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan analisa bukti-bukti tidak langsung (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) sebagai bukti petunjuk (dalam perkembangan disesuaikan pada Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019). Terkadang bukti-bukti tidak langsung yang disajikan KPPU sebagai bukti petunjuk masih dinilai lemah oleh hakim di lingkup peradilan umum dan belum dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, guna menghindari perbedaan penafsiran perlu dilakukan penjelasan lebih mendetil dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 agar bukti-bukti tidak langsung dapat diterima dan diakui di lingkup peradilan umum. Terkait tidak proporsionalnya pergerakan harga minyak mentah dunia dengan harga jual eceran BBM di Indonesia, mengindikasikan terjadinya praktik perjanjian penetapan harga. Hal ini dianalisis berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan fakta-fakta sebagai bukti ekonomi. Namun, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan terang.

---

This research focuses on the presumption of price fixing agreement practice on Non-Subsidized General Fuel Price among six fuel retail companies in Indonesia. The scope of the discussion includes KPPU mechanism in verifying price fixing agreement cases and whether the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is prohibited under Article 5 Law No. 5 of 1999. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. This research shows that KPPU refers to admissible types of evidence that is regulated under Article 42 Law No. 5 of 1999 and also indirect evidience (economic and communication evidence) as part of indication evidence (later being adjusted in The Commission Act No. 1 of 2019, Article 57) in verifying price fixing cases. Sometimes the indirect evidence being

served by KPPU is still considered weak and cannot be categorized as part of legitimate indication evidence by the court. Therefore, there is a need for assertion in The 2019 Commission Act regarding the acceptance of economic and communication evidence as part of indication evidence in court. This research also shows that the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is analyzed through the elements of Article 5 Law No. 5 of 1999 and tangible facts as economic evidence. However, it is necessary to conduct in depth observation to support more

comprehensive proofs of the indication."

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut."

"Kenaikan permintaan energi perlu didukung oleh suplai energi yang dapat ememnuhi permintaan. Adanya keterbatasan sumber daya energi dan keterbatasan kemampuan keuangan untuk sektor energi, maka perlu dilakukan perencanaan energi terpadu. Di sektor transportasi, faktor utama yang mempengaruhi permintaan BBM adalah kenaikan jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan permintaan energi akan terus meningkat. Secara umum metode proyeksi dibagi menjadi dua, proyeksi kualitatif dan proyeksi kuantitatif. Metode kuantitatif, yang menggunakan data historis dapat dikelompokan menjadi dua kategori model, yakni model deret waktu, atau time series dan model proyeksi asosiatif (Associative causal). Dalam skripsi ini dipilih satu metode dari masing-masing model, dan satu metode ekonometri. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat yang sedang berkembang, meningkatkan laju perekonomiannya akibat perkembangan kegiatan pariwisata maupun usaha pertanian dan perkebunan, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai tata niaga BBM yang terkait dengan moda transportasinya. Elastisitas permintaan premium terhadap pendapatan cukup tinggi di Kabupaten Cianjur, sebesar 5,5 hal ini berarti, dengan kenaikan PDRB berubah sebesar 1% maka kenaikan permintan akan berubah sebesar 5,5%. Untuk solar elastisitas sebesar 3,8. Metode time series yang digunakan adalah metode linear dan eksponensial, diantar kedua metode itu, metode eksponensial yang paling baik. Dengan acuan data BBM nasional, metode regresi jamak dengan menggunakan variabel bebas jumlah kendaraan, PDRB, Panjang jalan, Panjang jalan aspal adalah metode yang paling baik menggambarkan proyeksi permintaan premium dan solar, sehingga untuk kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari BBM nasional metode ini pula yang terbaik, tentunya setelah didukung dengan data-data yang menunjang. Untuk analisis infrastruktur, dilakukan estimasi permintaan dan suplai klaster. Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 3 Wilayah Pembangunan, WPU (Wilayah Pembangunan Utara) dibagi menjadi 3 klaster, klaster WPT (Wilayah Pembangunan Tengah) dan WPS (Wilayah Pembangunan Selatan). Penambahan SPBU baru dibutuhkan pada tahun 2017, dengan 1 SPBU di wilayah WPT dan pada tahun 2009, dengan 1 SPBU di WPS.

---

The increase of energy demand should be supported by the energy supply to fulfill the demand. Taken into consideration depletions of energy resources and limitation of financial ability for energy sector an integrated energy planning is needed. In transportation sector main factor that affect demand of fuel are vehicle and income, increasing in these variables, will increase demand of fuel. There are two general approaches to forecasting, quantitative forecasts and qualitative forecasts. Quantitative forecast use mathematical models that rely on historical data (time series model) and/or causal variables to forecast demands.

For this final assignment choosen one method for each time series and causal model, and also one econometric model. Cianjur district, is one of developing district West Java province, increasing rate of economy with support of farm and travel sector, its necessary to make study of fuel distribution relate with transportation sector Elasticity demand of premium is 5,5, it means increasing PDRB for 1% will caused demand increasing about 5,5%. For automotive diesel oil, the elasticity is about 3,8. Time series method, we use linear method and exponential method, between this two methods, exponential is better than linear method.

Based on fuel national data, regression method using four independent variables; total vehicles, PDRB, lenght of road, Lenght of good road, is the best method among all method, we can conclude that for Cianjur consumption which is a part of national consumption, the best method is regression too, of course after supported with appropriated data. For infrastructure analysis, cluster demand and supply estimation. Cianjur district consist of 3 Developing area, WPU (North developing area) divided into 3 cluster, WPT (Middle developing area), WPS (South developing area). New Fuel station, need on 2017, with 1 new fuel station at WPT and on 2009, with 1 new fuel station for WPS."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan ?kotak alat eksekutif? sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan ?kotak alat eksekutif? oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan ?kotak alat eksekutif? sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the president?s attempt to use the executive-supporting coalition as an alternative to avoid a deadlock between the executive and legislative institutions in the deliberation of a policy. Through a qualitative method and a explanatory type of research, this research exposes the case study of President SBY?s attempt to use an executive-supporting party coalition to secure the implementation of the policy to raise subsidized fuel oils in the Revised Annual State Budget of the 2012 Fiscal Year within the House of Representatives. Based on an analysis that uses the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, the results of this research shows that President SBY could use an executive-supporting coalition to prevail using an ?executive toolbox? as an incentive to attract support from parties inside the coalition. This research also shows that the utilization of the ?executive toolbox? by President SBY does not guarantee support from parties inside the coalition. This is due to a difference of interests between coalition parties that differ from the interests of President SBY. This difference is resolved by President SBY by conducting a compromise on parties inside the coalition. This research concludes that the utilization of the ?executive toolbox? as an apparatus to form and organize coalitions must be backed by other factors such as the stance of the president and members of the coalition parties that are inclined towards compromise within the policy-deliberation process."