Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang memiliki akal sehat dan pikiran yang menyebabkan manusia dapat memiliki suatu ide atau gagasan yang bisa dijadikan suatu karya seni yang dapat memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai bagaimana kepentingan suatu akta Notaris dalam membuat perjanjian pengalihan Hak atas Merek yang dilakukan melalui pewarisan yang dilakukan oleh Tuan TBH selaku pemegang Hak atas Merek Jasa SHT dan Merek Jasa PSHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Menurut kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan dalam pembuatan suatu perjanjian khususnya akta Notaris merupakan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan perjanjian pengalihan hak. Tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta perjanjian pengalihan hak, tetapi dalam hal ini jika pihak yang akan melakukan pengalihan melalui pewarisan, maka harus menyertakan akta waris yang dibuat oleh Notaris, sebagai salah satu syarat dokumen pelengkap untuk melakukan pengalihan hak, sehingga jika terjadi persengketaan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat.

---

Humans are perfect creatures created by God, who have common sense and thoughts that cause humans to have an idea or ideas that can be used as works of art that can have economic value. This study aims to find out and provide an overview of how the interest of a notary deed in making an agreement on the transfer of rights to a trademark which is carried out through inheritance carried out by Mr. TBH as the holder of the rights to the SHT Service Mark and PSHT Service Mark. This study uses a normative juridical method with a research typology in terms of its application which focuses on problems (problem focused research), the type of data used is secondary data, namely data obtained from library research. According to this study, it can be concluded that the interest in making an agreement, especially a notarial deed, is a written evidence that has legal force in making a right transfer agreement. There are no rules that directly explain the obligations of a Notary in making a deed of agreement on the transfer of rights, but in this case if the party who will make the transfer through inheritance, it must include an inheritance deed made by the Notary, as one of the complementary document requirements for transferring rights. So that in the event of a dispute the Notary deed has strong legal force."

"ABSTRAKMerek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untukmembedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalamkegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satu sebab hak merek dapat dialihkanadalah karena adanya jual beli antara pemilik merek dengan penerima merek. Notarissebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam membuat akta autentikmengenai perjanjian jual beli hak merek tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian hukum yuridisnormatif. Tipe penelitian ini adalah campuran antara penelitian deskriptif dan penelitiananalitis dengan pendekatan kualitatif. Agar dapat menjalankan profesinya ataumembantu pihak-pihak yang mempunyai permasalahan hukum, maka Notarismembutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyaratnya. Sebagai pejabat umum,salah satu kewajiban Notaris adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesiyang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.Sehubungan dengan kewajibannya tersebut, ketika terdapat pihak-pihak yang datangmenghadap kepada Notaris untuk membuat suatu perjanjian jual beli merek, maka Notarisharus terlebih dahulu memahami seluk beluk mengenai hal tersebut, terutama mengenaiklausula penting yang sepatutnya ada.

---

ABSTRACTA mark is a graphical representation of images, logos, names, words, letters, numbers,arrangement of colors, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions,sound, hologram, or combination of 2 (two) or more of such element to distinguishgoods and/or services produced by a person or legal entity in the goods and/or servicetrade activities. One of the reasons the rights of mark may be transferred is due to thesale and purchase between the owner of the mark and the recipient of the mark. Notariesas public officials have an important role in making an authentic deed of the sale andpurchase agreement of mark. The research method used is literature research methodwith the form of juridical normative legal research. This type of research is a mixture ofdescriptive research and analytical research with a qualitative approach. In order to runthe profession or assist the parties who have legal problems, the Notary requires specialskills as one of the prerequisites. As a general official, one of the obligations of a Notaryis to enhance the knowledge and expertise of the profession which has been owned notlimited to legal knowledge and notary. In connection with this obligation, when thereare parties who come to the Notary to make the sale and purchase agreement of mark,the Notary must first understand the ins and outs of it, especially regarding theimportant clauses that should exist."

"Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehatihatian harus diterapkan Notaris X dalam hal pengurusan pengalihan hak atas merek SOERABI ENHAII. Sebelum membuat akta, Notaris X dapat melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat permohonan terkait keterangan lengkap dari merek SOERABI ENHAII melalui surat elektronik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberi tanggapannya, atau Notaris mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh informasi terkait objek jual beli tersebut. Kelalaian oleh Notaris X yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembuatan Akta Jual Beli No. XX menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penghadap AA selaku pembeli atau penerima pengalihan hak atas merek tersebut. Perbuatan Notaris X yang lalai tidak menerapkan prinsip kehatihatian pada pembuatan Akta Jual Beli No.XX dapat disebut perbuatan melaan hukum sebagaimana unsur-unsu yang terpenuhi dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research). Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dalam menjalankan tugas selaku Notaris, moralitas, ketelitian, kehati-hatian merupakan faktor utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan Notaris terlibat dalam permasalahan hukum.

---

The precautionary principle is one of the most important principles that must be implemented or implemented by a Notary in carrying out his position. The precautionary principle must be applied by Notary X in terms of handling the transfer of rights to the SOERABI ENHAII brand. Before making a deed, Notary X must check by sending a letter of application related to the complete information of the SOERABI ENHAII trademark by electronic mail to the Directorate General of Intellectual Property Rights, then the Directorate General of Intellectual Property Rights can respond, or the Notary Public comes to the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights obtain information related to the buying and selling object. Negligence by Notary X who did not apply the precautionary principle in the making of Sale and Purchase Deed No. XX incurs material and immaterial losses for AA users as buyers or recipients of the transfer of rights to the mark. The act of Notary X who neglected not to apply the precautionary principle in making the Sale and Purchase Deed No. XX can be called an act of law enforcement as the elements fulfilled in Article 1365 of the Civil Code. The form of research in this paper is normative juridical, which is research which prioritizes library research. The type of research used is descriptive analysis, describing a symptom, an event that is happening at the present time or an actual problem. In carrying out their duties as a Notary, morality, accuracy, prudence are the main factors to avoid abuse of authority that causes harm to other parties, so as to prevent the occurrence of crimes that can get the Notary involved in legal issues."

"Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials."

"Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr untuk proses studi kasus terkait topik yang diangkat. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengalihan hak atas tagihan piutang terhadap Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Teori-teori yang dibahas dalam tesis ini antara lain teori-teori terkait Hukum Jaminan, Akta Perjanjian Kredit, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan cessie. Pembahasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait Akta Perjanjian Kredit dan pengalihan hak atas tagihan yang berlaku juga dituliskan dalam tesis ini. Penulis juga mengidentifikasi aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan, seperti klausula-klausula yang merugikan para pihak maupun kesesuaian prosedur pengalihan hak atas tagihan dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Akta-Akta yang sudah diperjanjikan berdasarkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini juga bersifat eksplanatoris.

---

This study discusses about unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. This study uses Decision No. 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr for the case study process. This research discusses the legal consequences of unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. In addition, this study examines the analysis of unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. The theories discussed in this thesis include theories related to the Guarantee Law, Deed of Credit Agreement, default, tort and Cessie. The Author also identifies aspects in the Deed of Credit Agreement and the Deed of Transfer of Rights on Receivables, such as clauses that are detrimental to the parties and suitability of procedure for transferring of rights on receivables between parties. The Deeds that have been agreed upon based on the decision and the legal consequences of the Deeds based on the applicable laws and regulations are examined in this thesis. The research method used in this study is the Normative Juridical method and is in the form of prescriptive research. This research also uses explanatory study."

"ABSTRAKMerek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupunwarna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakansatu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satukelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yangmemang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehinggasering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik,maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsiini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jualbeli, diambil contoh kasus merek "BUGARIN". Adapun yang menjadi pokokpermasalahan adalah bagaimana pengaturan pengalihan hak milik dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata , bagaimana pengaturan pengalihan hak atasmerek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek, serta bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian PengalihanHak atas Merek Terdaftar "BUGARIN" dikaitkan dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metodepengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitiankepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa hak atasmerek merupakan salah satu hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Sebagai hak milik, berdasarkan Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih karenapewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek ?BUGARIN?,merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakanoleh perjanjian. Walapun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek "BUGARIN"tidak disebutkan kata jual beli, namun akta tersebut memenuhi unsur jual beliyang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

ABSTRACTTrademark is a "sign" the form of words, numbers, pictures, symbols or

colors to provide identification of the manufacturer so it can distinguish between

goods. Trademark rights is one of intangible movable assets, which is given to

people who are eligible and in it contains an absolute mastery, so often referred to

as the property of an intangible nature. As property rights, trademark rights was

able to switch one of them through treaties. This thesis discusses the transfer of

trademark rights with the sale and purchase agreement, drawn brand case

"BUGARIN". The fundamental problem is how the transfer of property rights

arrangements in the Book of the Civil Code Act, how the arrangements for

transfer of trademark are set out in Act No. 15 Year 2001 about Trademark, and

how the legal analysis on the Deed of Assignment Agreement Registered brand

"BUGARIN" associated with Act No. 15 of 2001 about Trademark and the Book

of the Civil Code. The method of writing this thesis using research methods that

have a normative juridical that have purpose to seek an answers about a problem.

Collecting data methods conduct with using the research literature and study of

secondary data. We can concluded that trademark rights is one of property rights

provided for in Article 570 of Act Book of the Civil Code. As property, pursuant

to Article 40 paragraph (1) of Act No. 15 year 2001 about Trademark, transfers

of trademark be able due to inheritance, wills, grants, agreements, or other causes

which are justified by the legislation. The transfer of rights to the brand

"BUGARIN", is one example of transfer of trademark because of the agreement.

Although the Deed of Trademark Transfer Agreement "BUGARIN" is not

mentioned the word ?sale and purchase?, but the deed meets the elements of sale

and purcase agreement set forth in Section 1457 of Act Book of the Civil Code."

"Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta pengalihan hak atas tagihan. Aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan dianalisis, termasuk klausula-klausula yang mungkin merugikan pihak-pihak terkait serta kesesuaian prosedur pengalihan hak sesuai perjanjian. Penelitian ini juga meneliti akta yang telah diperjanjikan berdasarkan putusan dan dampaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal.

---

The research examines unlawful acts pertaining to the unilateral assignment of receivable rights under the Credit Agreement Deed between the creditor and the debtor. This study references Decision No. 50/PDT.G/2020/PN.Bks to investigate the topic. The primary focus is on the legal implications of the transfer of receivable rights in relation to the Credit Agreement Deed. Furthermore, the research analyzes unlawful acts in the context of the unilateral assignment of rights (cessie) as established by the aforementioned Deed. The theories addressed include Credit, Contract Law, Assignment of Receivables (Cessie), Default, and Unlawful Acts. The author also explores the legal foundations relevant to the Credit Agreement Deed and the assignment of receivable rights. Specific aspects within both the Credit Agreement Deed and the Deed of Assignment of Receivable Rights are scrutinized, including clauses that may disadvantage the involved parties and the compliance of transfer procedures with the stipulated agreement. Additionally, the study investigates the deed that has been executed in accordance with the ruling and its legal ramifications under applicable laws and regulations. The research methodology employed is doctrinal, characterized as normative legal research. "

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"Penelitian ini membahas mengenai  penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan  melawan hukum dalam  Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris  dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan kewajibannya dalam pembuatan akta disesuaikan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam melakukan pembuatan akta dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang diduga melanggar tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Kasus ini bermula saat Notaris melakukan pembuatan akta jual beli dan akta pengalihan piutang yang dimana pada akta tersebut Notaris melakukan pengalihan hak kepada pihak ketiga tanpa menginformasikan kepadanya terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normative dengan bentuk hasil penelitian berupa data deskriptif didasarkan pada metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta  dan oleh karena itu Majelis Pengawas Wilayah memberi sanksi administratif kepada Notaris

---

This study discusses the imposition of administrative sanctions on notaries for establishing  deeds  that contains  unlawful acts in the decree of the Jakarta  Regional Supervisory Board Number 05/PTS.MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notary in carrying out their duties as  public officials must conducting their job with a full sense of responsibility,  independence, honesty and impartity. Notaries must also carry out theor obligation in making deeds in accordance with the procedure and applicable regulations. The main issue in this study is the Notary’s responsibility in the establishment of the deed and the authority of the Regional Supervisory Board in imposing administrative sanctions to the Notary who is suspected of violating their responsibility as public official. This case began when the Notary establishing  sale and purchase deed and transfer of receivables deed where the Notary transferred the rights to a third party without notification in advance. To answer these problems, a normative juridical research method is used with the form of research results in the form of descriptive data based on a qualitative approach method. The result of the research is  proven that the Notary have commited an unlawful act in the establishment of the deed, therefore the Regional Supervisory Council verdict an administrative sanctions to  the Notary."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 tahun 1997 agar mencegah akta yang dibuatnya batal demi hukum, dan tidak merugikan pihak terkait ataupun PPAT lain. Persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa mutlak dan perlindungan PPAT Y yang terlibat atas AJB yang sebelumnya dibuat berdasarkan kuasa mutlak dihadapan PPAT lain menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Guna mendapat jawaban atas kedua persoalan tersebut, sehingga metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris. Data sekunder didapat dari studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa PPAT IR terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata dan administratif, sementara PPAT Y tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan bagi PPAT Y dapat dilakukan setelah pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Daerah untuk memberikan keterangan sesuai dalam Pasal 9 Kode Etik IPPAT.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions must be careful to avoid unlawful acts that can harm themselves and other PPATs, such as in the making of a Sale and Purchase Deed (AJB) which is based on a debt agreement based on an absolute power of attorney as stated in the Decision. District Court Number 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT should understand that absolute power of attorney is not allowed in the process of transferring land rights in accordance with the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph (1) letter d of PP Number 24 of 1997 in order to prevent the deed he made is null and void, and does not harm related parties or other PPATs. The issue of how PPAT is responsible for unlawful acts committed based on absolute power and protection of PPAT Y involved in AJB which was previously made based on absolute power before other PPATs is the basis for the discussion of this research. In order to get answers to these two problems, so that the normative juridical research method is carried out through document studies (library). The typology of this research is explanatory. Secondary data obtained from the study of documents which were analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, PPAT IR is proven to have violated the law, and can be asked for civil and administrative responsibility, while PPAT Y is not proven to have violated the law. Protection for PPAT Y can be carried out after being summoned by the Regional Honorary Council to provide information in accordance with Article 9 of the IPPAT Code of Ethics."