Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

---

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."

"Pelayanan pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu tugas pokok yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan BMN, di Biro keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Bagian ini mempunyai peranan sangat penting yaitu tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, terlaksananya penghematan keuangan negara, serta mempermudah dalam perhitungan, pengawasan dan penyelamatan baranglaset milik Departemen Agama.Permasalahan pokok penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pengelolaan BMN di Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Peiayanan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: strategi, kemampuan dan ketrampilan SDM, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dimiiiki oleh organisasi.Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan dan kuesioner. Pengolahan datanya menggunakan bantuan program SPSS 11.5. Analisa statistik yang digunakan adalah Non parametrik.Hasil penelitian berdasarkan analisa statistikal menunjukan : terdapat hubungan yang rendah Ilidak signifikan dengan tingkat hubungan rendah, antara strategi dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan cukup kuat, antara kemampuan dan ketrampilan staf dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMW. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan kuat antara persamaan persepsi tehtang nilai-nilai dengan kualitas pelayanan pengelolaan BMN, serta terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat hubungan sangat kuat antara gaya kepemimpinan dengan kualilas pelayanan pengelolaan BMN.Berdasarkan basil penelitian di atas, penulis menyarankan dibuatnya standar ukuran kinerja dalam pengelolaan BMN, membuat sistem komputerisasi pengelolaan BMN yang terintegrasi secara on line di setiap unit satuan kerja yang mengelola BMN, perlunya pembinaan pegawai pengelola BMN secara rutin dengan cara memberikan pelatihan on job training dalam pengelolaan BMN, perlunya pemimpin yang berkualitas yang mempunyai nisi, komitmen dan pengetahuan luas dalam pengelolaan BMN, setiap petugas pengelola BMN baik pejabat maupun staf harus memiliki nilai-nilai moral yang balk seperti kejujuran, kedisiplinan serta efesiensi Iebih peduli terhadap penyelamatan Barang Milik Negara di Iingkungan Departemen Agama.

---

The organizing service of state property (BMN) is one of the main tasks of Finance and State Property (BMN) Bureau, General Secretary of Department of Religion Affairs. This bureau which plays important roles in achieving good administration of BMN management, attaining state finance efficiency, and enabling the accurate accounting, supervising and recovering the assets of Religion Affairs Department.

The main discussion in this research is how the factors in organizing service management influence the service quality in BMN Management Section. There are some influencing factors in BMN management, i.e. strategy, human resource ability and skill, leadership style and values of the organization. The success of service management can be observed from service duality offered to the service user measured from the dimensions of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy.

The research applies the quantitative analysis descriptive method. The data collected is carried out by two ways, namely library research and questionnaire. Data processing employs SPSS 1 1.5 program. The statistic analysis applied in this research is Non parametric.

The research results, based on statistical analysis, show that: There is a low/insignificant correlation with low correlation level, between strategy with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with fair correlation level, between staff ability and skill with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with strong correlation level, between perception agreement of values (shared values) with the quality of BMN service. There is a positive and significant correlation with very strong correlation level, between the leadership style with the quality of BMN service.

Based on the result above, the writer suggests the setting of work standard in state property (BMN) management, the providing of online computerization system of BMN management in each work unit, establishing routine on the job training for the BMN management staff, selecting qualified leader who has vision, commitment and broad knowledge on the BMN management, and each of the BMN management officer, both official and staff; who are required to have good morality like honesty, discipline and efficiency for the sake of BMN recovery in the Religion Affairs Department."

"ABSTRAKPT. PETRIMEQ adalah perusahaan yang bergerak dalam industri jasa yang dijual kepada perusahaan real estate, yang dalam inti bisnisnya adalah perusahaan desain dan kontruksi. PT. PETRIMEQ melihat peluang pasar di bisnis property management. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi bisnis PT. PETRIMEQ dalam mengembangan bisnis pengelolaan pemukiman real estate di wilayah Jabodetabek. Formulasi yang disusun berdasarkan identifikasi masalah eksternal meliputi suku bunga bank dan perilaku masyarakat atas pembelian aset property dan kondisi persaingan industri jasa property. Pada analisis ini didapatkan peluang dan acaman yang berpengaruh kepada perkembangan industri konstruksi dan property untuk mendapatkan KSF. Selain analisis eksternal, dilakukan pula analisis internal untuk mendapatkan kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan analisis eksternal dan internal tersebut dilakukan analisis EFE dan IFE and SWOT.Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh kepada formulasi strategi PT. PETRIMEQ adalah (1) Peluang yang berpengaruh diantaranya adalah :(a) Tingginya pertumbuhan pasar property; (b) Bergesarnya perilaku pembelian masyarakat untuk membeli aset property; (c) Tingginya aktivitas kerja masyarakat sehingga terbatasnya waktu mereka untuk mengelola kawasan hunian; (d) Terbukanya diversifikasi produk yang lebih beragam pada manajemen property dan (e) Pengembang yang menyerahkan pengelolaan kepada penghuni.Sedangkan ancaman yang berpengaruh meliputi a) Jika pengembang membuat unit bisnis property management; (b) Masuknya beberapa pemain besar seperti Jardine ke segmen hunian; (c) Masuknya para pemain baru dari industri outsourcing ke bisnis property management; (d) Berubahnya keinginan pengguna jasa property management.Untuk faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh kepada formulasi strategi PT. PETRIMEQ (1) Kekuatan yang berpengaruh meliputi : (a) Kemampuan dan pengalaman dalam mengelola property kawasan hunian; (b) Kredibilitas perusahaan yang telah dikenal oleh beberapa pengembang; (c) Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan keragaman produk jasa pengelolaan property; (d) Tersedianya sistem dan prosedur jasa manajemen property; (e) Memiliki modal yang memadai; (f) Harga yang terjangkau; (g) Memiliki jaringan kerja sama kepada mitra kerja dengan baik;Sedangkan (2) kelemahan yang berpengaruh meliputi : (a) Informasi perusahaan belum di kenal luas; (b) Manajemen keluarga atau perkawanan; (c) Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kapabilitas dalam jasa manajemen property; (d) Belum standarisasi layanan marketing; (e) Tidak fokus karena pengembangan bisnis; (f) Belum mempunyai pimpinan marketing.Strategi bersaing dengan analisa SWOT adalah SO merebut peluang pengelolaan kawasan untuk cluster baru serta kawasan yang akan di tinggalkan pengembang. Dengan memanfaatkan pengalaman, kredibilitas, aset SDM, sistem dan prosedur serta harga yang terjangkau. BO fokus kepada terget yang benar-benar sangat membutuhkan dan mempunyai ketertarikan kepada PT. PETRIMEQ. Serta memanfaatkan keragaman produk yang di jual untuk menambah peluang penjualan. ST harga yang terjangkau serta memanfaatkan pengalaman kredibilitas perusahaan untuk mengatasi ancaman dari pemain yang akan masuk di sekmen low end. WT fokus pada segmen low end saja. Saran yang perlu dilakukan untuk implementasi strategi adalah sebagai berikut : (1) Bisnis property manajemen sebagai pengembangan bisnis dari design dan build harus tetap fokus untuk mencapai target perusahaan di bidang property manajemen; (2) Merekrut pimpinan marketing untuk membuat program-program marketing, promosi, website, target penjualan; (3) Mengirim staf untuk training property manajemen dan membuat menajemen trainee.

---

ABSTRAK

PT. PETRIMEQ is a company who has business in service industry that will be sold to real estate company which is the main business is design and construction company. PT. PETRIMEQ look at the big opportunity in property management business. This research was aimed to formulate business strategy of PT. PETRIMEQ to improve its business in residential real estate company in Jabodetabek areas.

Formulations were constructed bases on opportunity identification as external issue such as bank interest and competition in property management business. At this point, opportunities and threats which had influences toward the development of construction and property industry to get KSF were detected. Moreover, internal analysis was also conducted to find the strength and weakness. Analysis then was followed by implementing EFE and IFE and SWOT. Results showed that the external analysis yielded opportunity and threat influenced the formulation strategy of PT. PETRIMEQ, the opportunity as follows : the big growth of property management business, people eager to buy property as their asset, people do not have time to manage their residential area, the variety of services provided, the developer over handle their estate management to the residence. The threat aspects that should be noted as follows : the developer make property management business, the big property management company to the low end area, the outsourcing company would like to participate in this business, the changing of property management?s customer.

Internal analysis yielded strength and weakness. Strength of a company was the ability in management, credibility, product knowledge, procedures, human resources capabilities, track record, and good partnership. The weakness are the market information, customer relationship, limitation of human resources, no such well-established standards, operation range and marketing weakness.

Action strategies obtained from SWOT analyst, SO take the opportunity to manage the new cluster and the area that will be hand over by the developer. With the experiences they already had, credibility, human resources asset, system and procedures and the good prices. BO is focus on the target which is really needed and interested in PT. PETRIMEQ. And sell he variety product to make the opportunity for marketing / sales. ST is good prices and make the credibility of the company to manage the threats from other company that would like to compete. WT is focus on the low end segment.

Suggestions for strategy implementation were as follows : business directions of property management as the expansion of business design and construction company, should be focused to meet the sales target in property management business; hire the marketing supervisor to make a marketing programs, promotion, website, sales target; train the staff for property management training and make the management trainee program."

"Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal.

---

The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance.

This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

---

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities."