Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas evaluasi pengelolaan anggaran pendidikan SMA setelah alih kelola urusan pendidikan menengah di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran dengan teori pengelolaan anggaran dan mengevaluasi pengelolaan anggaran SMA setelah alih kelola dengan menggunakan kriteria evaluasi dari teori William N. Dunn. Pendekatan penelitian adalah postpositivism, dengan wawancara mendalam sebagai data utama, dokumentasi dan dokument pendukung sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SMA di Kabupaten Soppeng setelah alih kelola harus memperhatikan kebijakan pengelolaan Dana BOS. Pada proses perencanaan masukan pihak terkait penting untuk dipertimbangkan. Pengalokasian anggaran pendidikan menunjukkan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan yang berlaku. Keberhasilan program sekolah bergantung pada anggaran yang cukup, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta pengawasan berkala. Alih kelola dana BOS dari kabupaten ke provinsi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di SMA, karena target-program pendidikan dapat tercapai, meskipun masih ada kekurangan pada kriteria efesiensi yang dipengaruhi oleh aturan-aturan anggaran. Anggaran Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di Soppeng sudah memadai dan adil, berkat partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait. Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan setelah alih kelola, perlu ditingkatkan upaya monitoring dari provinsi

---

This thesis examines the evaluation of budget management in high schools in Soppeng Regency following the transfer of secondary education affairs. The research aims to analyze budget management using relevant theories and assess the effectiveness of budget management in high schools using evaluation criteria. The research methodology employs a postpositivism approach, with in-depth interviews as the primary data source, supported by documentation and secondary data. The findings demonstrate that budget management in senior high schools must adhere to the policy of managing the BOS Fund. In the planning process, input from relevant parties is crucial. The allocation of the education budget indicates the school's compliance with policies. The success of school programs relies on adequate budgeting, efficient management, and regular supervision. The transfer of BOS Fund management from the local district to the province has positively impacted budget management effectiveness in high schools, enabling the achievement of educational targets. However, there are still shortcomings in efficiency criteria influenced by budget regulations. The management of the BOS Fund in Soppeng's schools is adequate and fair, owing to community participation and support from relevant parties. To ensure the policy's sustainability after the transfer of management, increased monitoring efforts from the province are necessary."

"Tesis ini membahas penerapan kebijakan efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus pada tahun penganggaran 2019 – 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskirptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dimana implementasi kebijakan yang mencantumkan pengelolaan anggaran dan program kerja pada tahun 2019 – 2021 memiliki variasi yang berbeda serta faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan anggaran RSUD Dr. M. Yunus. Terkait pembiayaan, pada tahun penganggaran 2019 terdapat pembiayaan yang dikeluarkan selain dengan program kerja adalah terkait hutang RSUD dr. M. Yunus yang berakibat adanya beban anggaran yang perlu ditanggulangi dan dibebankan secaraberkala dan terjadi pula di tahun penganggaran 2020 dan 2021. Perbedaan yang mendasar terjadi pada tahun penganggaran 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 terjadi sehingga yang mempengaruhi struktur anggaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan terkhusus pada tahun penganggaran 2020 – 2021. Efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat pengaruh dari perubahan prioritas program kerja yang semula adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berganti menjadi fokus penanggulangan pasien COVID-19. Hal ini juga berpengaruh kepada beberapa pelayanan yang dialih fungsikan serta berdampak pada refokusing anggaran yang ada. Selain itu, adanya faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran dinilaimemiliki peran yang penting dengan melihat aspek politis yang terjadi maupun secara struktural serta adanya batasan dan nilai publik yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran RSUD Dr. M. Yunus

---

This thesis discusses the application of budget efficiency policies at RSUD dr. M. Yunus in the 2019 – 2021 budget year. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that the budget efficiency of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu where the implementation of policies that include budget management and work programs in 2019- 2021 have different variations as well as supporting factors that influence the budget management of RSUD Dr. M. Yunus. Regarding financing, in the 2019 budget year there was financing issued other than the work program, which was related to the debt of RSUD Dr. M. Yunus which results in a budget burden that needs to be addressed and charged periodically and also occurs in the 2020 and 2021 budget years. The fundamental difference occurred in the 2020 and 2021 budget years where the COVID-19 pandemic occurred so that affected the budget structure and the amount of the budget that was has been allocated specifically for the 2020 – 2021 budget year. Budget efficiency needs to be done considering the effect of changing the priority of the work program which was originally to improve overall health services to change to focus on treating COVID-19 patients. This also affected several services that were transferred and had an impact on the refocusing of the existing budget. In addition, the existence of supporting factors in budget management is considered to have an important role by looking at the political aspects that occur as well as structurally as well as the existence of limits and public values that can affect the efficiency of the budget of RSUD Dr. M. Yunus"

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asahi Manusia Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebiajakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengedalian yang lebih mating

---

The research analyzes the planning and controlling aspects in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management functions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. From the analysis of interview results, it can be concludes that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, distribursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transparency on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"ABSTRAKLAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACTLAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat pengembalian investasi pendidikan yang diterima lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan MA (Madrasah Aliyyah) dengan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. Tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan salah satu topik penelitian yang populer dalam teori human capital atau modal manusia. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mungkin diterima di masa depan setelah melakukan sejumlah investasi pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu menjadi penting, terutama bagi seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan tingkat dan jenis pendidikan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS5 dan akan diolah dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Model penelitian yang akan digunakan adalah Mincerian Earnings Function dengan variabel independen tingkat pendidikan SMA dan MA serta umur dan umur2. Hasil estimasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa lulusan MA mempengaruhi tingkat pendapatan secara signifikan dan memiliki return to education sebesar 28.08% lebih rendah dari lulusan SMA."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."