Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komitmen afektif organisasi menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi para pemimpin di dalam organisasi sektor publik. Penelitian menunjukan adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional yang dapat membentuk komitmen afektif organisasi. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan gaya komunikasi pemimpin melalui enam dimensi di dalamnya, yaitu ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi dan kualitas hubungan interpersonal pimpinan-bawahan atau Leader-Member Exchange (LMX), serta bagaimana LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin dan komitmen afektif organisasi dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif berhubungan signifikan secara positif terhadap komitmen afektif organisasi, gaya komunikasi pada dimensi ekspresif, ketepatan berhubungan signifikan secara positif terhadap LMX, agresi verbal berhubungan signifikan secara negatif terhadap LMX, dan LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi. Perbedaan budaya organisasi di dalam sektor publik menjelaskan kecenderungan komunikasi bawahan terhadap pimpinannya.

---

Affective organizational commitment became one of the challenges that leaders in public sector organizations had to face. Research indicated the existence of personal and situational factors that could shape affective organizational commitment. This study aimed to examine the relationship between leader communication style through six dimensions, namely expressiveness, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression, with affective organizational commitment and the quality of leader-member interpersonal relationships (LMX). Additionally, it explored how LMX mediated the relationship between leader communication style and affective organizational commitment in public sector organizations. The results of this study showed that the leader's communication style in the expressive dimension was significantly positively related to affective organizational commitment. The communication style in the expressive and accuracy dimensions was significantly positively related to LMX, while verbal aggression was significantly negatively related to LMX. LMX mediated the relationship between the leader's communication style in the expressive, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression dimensions with affective organizational commitment. Differences in organizational culture within the public sector explained subordinates' communication tendencies towards their leaders

"

"ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan OrganisasiKemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dariPerspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dariperspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasikemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui perannegara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesiaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakatsehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasikemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasikemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridiskeberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diaturdalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkanmenggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampaisekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalahApakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diIndonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskanPancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasimanusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasilaterhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadidasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawabuntuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangatdemokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itubertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dariindikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itusudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlusegera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)"

"Perbedaan antara dua sektor upah, sektor publik dan sektor swasta, sudah banyak dibahas di berbagai literatur. Tetapi belum banyak studi yang mendalami mengenai penyebab tenaga kerja berakhir di salah satu dari dua sektor tersebut. Tesis ini akan menguji peran individual risk aversion terhadap kecenderungan tenaga kerja berada di sektor publik atau swasta. Diduga, individual dengan degree of risk aversion yang tinggi memiliki kecenderungan yang besar untuk bekerja sebagai pegawai negeri, karena dari berbagai studi literatur sebelumnya ditemukan bahwa sektor publik memiliki job security yang tinggi. Degree of risk aversion di-elisitasi dari data hypothetical gambling questions yang terdapat pada IFLS-5. Hasil analisis dengan model Probit menemukan bahwa dugaan tersebut benar. Tesis ini juga membahas mengenai peran status pekerjaan orang tua individu terhadap kecenderungannya bekerja di sektor yang sama.

---

This study explores the role of risk aversion on an individual's occupational choice. It examines the effect of individual risk aversion using the choice between public and private sector employment in Indonesia. Public sector employment is considered relatively more secure than private sector work. The risk aversion of workers was observed and elicited using hypothetical gambling questions from the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The findings were analyzed using the Probit model. The results show that more risk-tolerant workers choose the private sector. Those with higher education levels had more individual risk aversion. The findings suggest there may be a need to attract less risk-averse individuals to the public sector in Indonesia. This could be accomplished through a revised recruitment process or by equalizing the level of job security between the public and private sectors."

"Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan karier terhadap komitmen organisasional pada PT XYZ (Kantor Pusat). Pengembangan karier diukur berdasarkan teori Weng (2010) dan komitmen organisasional diukur menggunakan teori Allen & Meyer (1997). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang menggunakan teknik total sampling, yaitu sebanyak 65 responden pegawai PT XYZ (Kantor Pusat). Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada PT XYZ (Kantor Pusat).

---

This study aimed to examine the influence of career development towards organizational commitment at PT XYZ (Head Office). Career development is measured based on the theory of Weng (2010) and organizational commitment is measured based on the theory of Allen & Meyer (1997). This study used quantitative approach with survey method that used total sampling technique which held to 65 respondents employee of PT XYZ (Head Office). The data were analyzed by using simple regression method which assisted by application program SPSS version 21.0. The result of this study showed that career growth had a positive and significant impact to organizational commitment at PT XYZ (Head Office)."

"Perilaku politik di tempat kerja merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam berorganisasi. Perilaku politik dapat menjadi positif maupun negatif bagi organisasi tergantung pada cara dan tujuannya. Kurangnya perhatian manajemen terhadap perilaku politik menyimpang melatar belakangi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Organisasi publik sebagai organisasi yang didirikan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik yang tercermin salah satunya dari perilaku karyawan. Selain itu Auditor internal sebagai tipe pekerjaan yang dilakukan secara tim mendorong karyawan untuk melakukan perilaku politik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai jenis, penyebab, dampak dan solusi atas perilaku politik auditor internal di organisasi publik. Dengan menggunakan metode fenomenologi dan pendekatan kualitatif, peneliti mewawancarai 10 orang auditor dari berbagai latar belakang, kemudian menganalisisnya dengan analisis coding.Hasil penelitian menunjukkan auditor internal melakukan perilaku politik bertahan dan perilaku politik manajemen kesan. Penyebab yang mendorong perilaku politik auditor internal berasal dari individu karyawan dan organisasi. Perilaku politik dapat berdampak pada intrapersonal auditor, hubungan interpersonal maupun organisasi secara keseluruhan. Adapun solusi dalam mengatasi perilaku politik menyimpang dapat dilakukan dengan perbaikan dalam sistem SDM dan sistem budaya di organisasi.

---

Political behavior at a work place is common and inevitable, It is like a double edged sword, in which one side this behavior would support the management, yet on the other side it could also turn into negative side and generate some drawbacks for organization. on the other side, Lack of management attention to political deviance is a factor that motivates the researcher to conduct a research on this topic. Public organization is expected to give the best service to its stakeholders, which excellence could be reflected by its employee`s behavior. Beside that, working as an internal auditor requires the employee to work as a team, therefore, getting involved in political behavior become inevitable.This research focuses on types, causes, impacts and solutions for internal auditor`s political deviance. Using the phenomenological methodology and qualitative approach, the researcher has interviewed 10 ten auditors from various backgrounds in order to collect the data. Furthermore, those data has been analysed by using coding analysis method.This research has come into 4 four main conclusions to aim the research focuses. The researcher has discovered 2 two types of negative political behavior, which are defensive political behavior and impresive management. The causes of negative political behavior are employee`s individual and organization. Negative political behavior could impact intrapersonal auditor, interpersonal relationship and organization as a whole. The researcher indicates solution to encounter the problem which management could possibly work by improving the human resource and organizational culture system."