Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3989 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naufal Hariz
"Persaingan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari dunia usaha, bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dapat terhindar dari persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, hal ini dikarenakan persaingan dapat memicu pelaku usaha untuk memberikan inovasi dan kualitas terbaik dalam menjalankan usahanya, dan dampak positif bagi konsumen/masyarakat adalah terciptanya pilihan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing di dalam pasar produk barang dan/atau jasa tersebut. Namun persaingan tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia usaha, pada prakteknya tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan curang atau tidak dibenarkan dalam usahanya memperoleh keuntungan, seperti menguasai pasar sehingga iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat menghilangkan/mengeleminasi pesaing dalam bisnis dan/atau usahanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan KPPU dalam kasus praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU kepada oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti melakukan praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Pembuktian yang telah KPPU lakukan dalam proses penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 telah melewati tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut, mulai dari tahapan penentuan pasar bersangkutan hingga tahapan analisis pelanggaran yang kemudian dikorelasikan dengan alat-alat bukti yang didapatkan selama proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian Pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU dalam putusannya kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dirasa kurang tepat dalam hal besaran denda yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan dalam berbagai macam pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran hukum persaingan usaha mengatur mengenai mekanisme dalam penghitungan besaran denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelanggar hukum persaingan usaha.


Competition is an inseparable part of the business world, for business actors in running their business cannot avoid competition among business actors. Competition is carried out to gain profits in running a business. Competition in the business world can have a positive impact on the business world itself, this is because competition can trigger business actors to provide innovation and the best quality in running their business, and a positive impact for consumers/society is the creation of a choice of goods and/or services that have the best quality at competitive prices in the market for these goods and/or services. However, competition does not only have a positive impact on the business world, in practice there are not a few business actors who commit fraudulent or unjustified actions in their efforts to gain profits, such as controlling the market so that the business competition climate becomes unhealthy and can eliminate competitors in business and/or his efforts. This study will examine the evidence carried out by the KPPU in the case of discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, the imposition of fines imposed by the KPPU on PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. who are proven to have practiced discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina have been in accordance with the applicable laws and regulations.

The results of this study state that, the evidence that KPPU has carried out in the process of completing the Alleged Violation Report (LDP) conducted by PT. Garuda Indonesia (Persero) with reference to KPPU Regulation Number 3 of 2011 has passed the stages regulated in the KPPU regulation, starting from the stage of determining the relevant market to the stage of analysis of violations which is then correlated with the evidence obtained during the research and development process. investigation. Then the imposition of fines imposed by KPPU in its decision to PT. Garuda Indonesia (Persero) is deemed to be inappropriate in terms of the amount of fines imposed, this is because in various regulations regarding the imposition of administrative sanctions in violation of business competition law, it regulates the mechanism in calculating the amount of fines imposed by KPPU on violators of business competition law."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setya Hendro Purnowo
Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Narpawandawi K.H.
"Menyadari potensi pariwisata Indonesia yang baik, pemerinah Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di sektor pariwisata yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata 2015-2018. Tujuannya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor tertinggi PDB negara. Salah satu program yang ingin disukseskan saat ini adalah penerapan transaksi non-tunai pada tempat pariwisata di Indonesia. Taman Margasatwa Ragunan TMR dipilih menjadi pilot project dalam penerapan transaksi non-tunai tersebut. Salah satu bentuk transaksi non-tunai yang diterapkan adalah transaksi pembelian tiket masuk TMR yang sudah berlaku sejak bulan Mei 2016. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang merasa tidak puas dengan pelayanan pembelian tiket masuk TMR tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbaikan rancangan pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengunjung. Peneliti menggunakan Service Quality Servqual untuk menyusun kuisioner yang disebarkan kepada 390 responden.
Hasil dari kuisioner tersebut kemudian dioleh menggunakan Fuzzy Gap Analysis dan dilanjutkan dengan metode TRIZ untuk mendapatkan solusi perbaikan yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan informasi, kompetensi petugas, durasi pelayanan, dan antrian adalah hal-hal yang perlu diperbaiki. Service Blueprint digunakan untuk menggambarkan rancangan perbaikan layanan pembelian tiket masuk di Taman Margasatwa Ragunan berdasarkan hasil penelitian.

Realizing potential in Indonesia tourism, Indonesian government is actively doing development porgrams in the tourism sector. The final goal is to make tourism sector one of the highest contributors to Indonesia GDP. And non cash transactions at recreation places in Indonesia is one of many programs that has been made by government. Ragunan Zoo has been selected to be the pilot project in this program. Ragunan have applied non cash transaction on ticket purchasing since May 2016 but there still a lot of dissatisfaction from the visitor. Then the purpose of this research is to make improvements for the services design in accordance with Ragunan visitor preferences to increase the visitor satisfaction. Researcher use Service Quality Servqual to develop a questionnaire that has been distributed to 390 respondents.
The result of the questionnaire is then processed using Fuzzy Gap Analysis and TRIZ method to get the possible solutions. The result shows the availability of information, competence of officers, duration of service, and the queues are things that need to be improved. Then, Service Blueprint is used to illustrate the improvement of service design on ticket purchase at Ragunan based on result from this research."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eddy Wibisono
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S19960
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofian Ansory
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilawati
"Sewa beli merupakan suatu bentuk jual beli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur oleh pembeli sewa dan hak milik atas barang baru beralih kepada pembeli sewaa setelah angsuran terakhir dilunasi. Di Indonesia sistem sewa beli ini sudah semakin berkembang, dalam arti sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem sewa beli dalam menjalankan usahanya. Dalam Buku III KUB Perdata, perjanjian sewa beli tidak diatur, karena perjanjian ini merupakan perjanjian yang timbul dalam prakt:ek sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata tersebut. Dalam prakteknya sering timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli ini. Masalah ini biasanya timbul dari pihak pembeli sewa, meskipun tidak tertutup kemungkinan masalah juga dapat timbul dari pihak penjual sewa. Melihat hal-hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perjanjian sewa beli, khususnya sewa beli barang-barang elektronika dan alat-alat rumah tangga di PT X, dalam skripsi ini."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manullang, Minerva
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viska Kharisma Fajarwati
"Beli sewa merupakan suatu perjanjian yang timbul akibat adanya asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian beli sewa sudah tercetak di dalam bentuk formulir-formulir tertentu (boilerplate) dan isi dalam perjanjian beli sewa tersebut sudah ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa. Salah satu obyek perjanjian beli sewa yang saat ini tengah banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Pertumbuhan penjualan sepeda motor yang tetap tinggi disebabkan karena sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang murah dan terjangkau. Hal ini juga didukung oleh situasi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi.
Di dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya serta permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Selain itu juga dibahas mengenai penyelesaian terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian case method yang berusaha untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya di dalam beberapa klausula perjanjian yang bertitel "Surat Perjanjian Sewa Beli" ternyata menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual sewa dengan pembeli sewa.
Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya adalah penggelapan barang dan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya yang mungkin timbul pada umumnya diselesaikan dengan musyawarah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21237
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayoe Noerhayati
"Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat? Metode yang digunakan penelitian normatif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh KPPU, yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi, Ahli, dan Petunjuk, telah terbukti adanya Perjanjian Kartel di dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, KPPU dapat terlibat di dalam peninjauan draft peraturan yang akan dikeluarkan di tingkat nasional dan daerah. Peran KPPU mengidentifikasi aspek dalam draft peraturan yang sedang diajukan yang berpotensi membatasi persaingan. KPPU juga dapat memberikan pendapatnya, untuk mengubah atau menghapus aspek tersebut, sehingga dampak peraturan terhadap persaingan dapat diminimalkan. Dengan adanya tarif batas bawah, tidak ada insentif buat pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi, karena tarif sudah ditetapkan. Padahal bisa jadi mereka dapat menjual jasanya di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Persaingan yang sehat justru akan menguntungkan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai tarif batas bawah, berpotensi menaikkan harga tiket pesawat di masa depan.

The problem being investigated is how to prove the existence of a violation of the
cartel agreement that can be carried out by KPPU in the case of Commercial Air Transportation Services? What is the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive? Why does the use of the lower flight ticket fare set by the Minister of Transportation have the potential to violate the principle of fair business competition? The method used is normative research with qualitative data analysis. The results of the research show that valid evidence, which can be used by KPPU, namely Evidence for Witness, Expert, and Guidance, has been proven that there is a Cartel Agreement in the case of Domestic Scheduled Commercial Air Transport Services, KPPU may be involved in draft review. regulations to be issued at the national and regional levels. The KPPU's role identifies aspects in the proposed draft regulation that have the potential to limit competition. KPPU can also give its opinion, to change or remove these aspects, so that
the impact of regulations on competition can be minimized. With the existence of a lower limit tariff, there is no incentive for business actors to innovate and make efficiency, because the tariff has been set. In fact, they may be able to sell their services below a predetermined rate. Healthy competition will actually benefit consumers. In addition, the arrangement regarding lower bound rates has the potential to increase the price of
airplane tickets in the future.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chelsea Putri
"Perkembangan teknologi informasi berbasis internet semakin mempermudah aktivitas jual beli, salah satunya dapat kita lihat melalui fenomena pertumbuhan transaksi tiket digital bioskop. Dengan mengadopsi model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai kerangka teori, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan trust terhadap behavioral intention penggunaan platform e-ticketing bioskop, khususnya pada platform M- Tix/CGV CINEMAS. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif. Sebanyak total 243 data berhasil dikumpulkan dari pengguna platform e-ticketing M-Tix/CGV CINEMAS dengan rentang usia 17-35 tahun yang berdomisili di Pulau Jawa. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy dan social influence berpengaruh positif secara signifikan terhadap behavioral intention. Kemudian, ditemukan bahwa effort expectancy, facilitating conditions, dan trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap behavioral intention.

The development of internet-based information technology has made buying and selling activities easier, one of which can be seen through the phenomenon of the growth of digital cinema ticket transactions. By adopting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model as a theoretical framework, this study aims to determine the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and trust on behavioral intention, especially M-Tix/CGV CINEMAS platform. This research was conducted quantitatively. A total of 243 data were collected from users of M- Tix/CGV CINEMAS e-ticketing platform with an age range of 17-35 years who live in Java. Then the data was analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS software. The results of this study indicate that performance expectancy and social influence have a significant positive effect on behavioral intention. Then, it was found that effort expectancy, facilitating conditions, and trust did not significantly influence behavioral intention."
Depok: 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>