Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target penurunan emisi gas rumah kaca mendorong pemerintah Indonesia menetapkan aksi jangka menengah yang disebut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk sektor transportasi yang menghasilkan emisi terbesar kedua, penggunaan mobil listrik digalakkan. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong masyarakat agar segera beralih dari mobil bahan bakar ke mobil listrik yaitu insentif pajak dan pembebasan dari aturan jalan raya ganjil genap. Pencapaian target penjualan mobil listrik masih sangat rendah hingga bulan Juli 2022 yaitu sekitar 5% mendorong penulis mempelajari dampak dari kebijakan yang telah diterapkan dengan menggunakan metode dinamika sistem. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak terhadap penjualan tetapi juga mengkaji pengaruh penggunaan mobil listrik terhadap emisi GRK di Indonesia yang didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih kurang 40%. Pengaruh dari tiap kebijakan terhadap jumlah penjualan mobil listrik dan emisi gas rumah kaca dikaji. Berdasarkan simulasi diperoleh bahwa kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap penjualan mobil listrik dan penjualan mobil listrik memiliki pengaruh terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selanjutnya, skenario alternatif kebijakan dirancang dengan mengacu pada kebijakan di berbagai negara dengan melakukan perluasan kebijakan saat ini berupa insentif fiskal, pengecualian aturan jalan raya, dan jumlah SPKLU. Hasil simulasi menunjukkan penerapan tiga alternatif kebijakan secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 34% dan penerapan alternatif kebijakan insentif fiskal dan jumlah SPKLU secara bersamaan akan meningkatkan total penjualan sebesar 30%. Emisi GRK juga akan mengalami penurunan sebesar 392.400.000 kilogram.

---

The target of reducing greenhouse gas emissions has prompted the Indonesian government to establish a medium-term action called the Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). For the transportation sector which produces the second largest emission, the use of electric cars is encouraged. The government implemented several policies to encourage people to immediately switch from fuel cars to electric cars, namely tax incentives and prohibitions from odd-even road rules. Achievement of the sales target for electric cars is still very low until July 2022, which is around 5%, prompting the author to study the policy paths that have been implemented using the system dynamics method. This research not only examines the impact on sales but also examines the effect of the use of electric cars on Green House Gas (GHG) emissions in Indonesia, which is dominated by Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) of approximately 40%. The effect of each policy on the number of electric car sales and GHG emissions is reviewed. Based on the simulation, it was found that the policy had an influence on electric car sales and electric car sales had an influence on GHG emissions. Furthermore, alternative policy scenarios are designed with reference to policies in various countries by expanding current policies in the form of fiscal incentives, exemption from road regulations, and the number of SPKLU. The simulation results of applying the three policy alternatives simultaneously will increase total sales by 34% and the application of alternative fiscal incentive policies and the number of SPKLU simultaneously will increase total sales by 30%. GHG emissions will also decrease by 392.400.000 kilograms."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

---

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."

"Polusi merupakan masalah serius yang dialami oleh Indonesia saat ini, terutama beberapa tempat di kota besar yang memiliki aktifitas sehari-hari yang tinggi polusi sudah tidak dapat terhindarkan. Transportasi, sebagai salah satu penopang berjalannya ekonomi, merupakan salah satu penyumbang emisi CO2 terbesar dari segi jumlah. Atas dasar polusi yang sudah tidak terbendung lagi, solusi untuk menangani permasalahan mendesak untuk dilakukan. Solusi yang diberikan dan didukung oleh pemerintah diantaranya adalah pengembangan dan produksi mobil listrik, meskipun pengembangan mobil listrik belum menemukan titik untuk dapat dilakukannya produksi masal, prototipe yang ada sudah cukup menjamin perkembangan mobil listrik di masa yang akan datang sehingga pemerintah dapat menjamin bahwa produksi masal akan mulai dapat dilakukan pada tahun 2017. Selain pengembangan, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan perusahaan luar Indonesia untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri. Produksi sudah dilakukan sejak pertengahan 2013. Solusi untuk menggunakan mobil listrik sebagai solusi isu lingkungan yang ada sudah tepat, hal ini dapat dibuktikan dengan penghitungan jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan BBM dan dibandingkan apabila dengan menggunakan kendaraan listrik. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan standar dari Departement of Environment , Food, And Rural Affairs 2010 (DEFRA 2010).

---

Nowadays polution is a serious problem that occure in Indonesia, especially pleces in some big cities that that has high daily activity, polution something that we cannot avoid. Transportation, as an economical property, is one of the most high contributor in CO2 emissions by its quantity.

In the basis of the case which is explained above, the solution to handle the problem is urgent to be done. The solution provided and supported by the government is including the development and production of electric cars, although the development of electric cars have not come across to a point to be able to do mass production, the existing prototype is sufficient to guarantee the development of electric cars in the future so that the government can ensure that mass production will began to be made in next years.

The solution touseelectric carsas a solution tothe environmentalissuesis precise, this can beproved bycalculatingthe amount ofCO2 emissions produced by the vehicle fuel and compare it with electric vehicles. The calculationis doneusing the standard of theDepartment ofEnvironment, Food, And Rural Affairs 2010 (DEFRA 2010)."

"The emergence of electric vehicles have gained the public attention as the new mode of transport in the last few years. Not only that it is relatively cheaper to charge compared to filling gasoline, it is also good for the environment. In addtion to that, electric vehicles gets a lot of benefit especially in Indonesia, such as cheaper vehicle tax, and electric vehicle is free from the odd-even rule, that is why more people are switching to electric vehicles right now. Currently, Universitas Indonesia is converting a Toyota Calya into an electric car. Since heavy modifications is done to the car such as removing the engine and adding a battery, characteristics of the car may change. Hence, the objective of this thesis is to identify the handling characteristic of the Toyota Calya electric car. To identify the handling characteristic, a vehicle handling equation is used. The data gained from the calculation are the Ackermann turning radius, sideslip angle, the maximum skid, centrifugal force on the tires, slip angle, and understeer coefficient. The calculations shows that electric conversion of the Toyota Calya affects the handling equation, and the car will experience understeer. In conclusion, because the understeer coefficient 0,0575, the electric Toyota Calya will experience understeer, but not much as the value is small. To fix this issue some things can be done to the car such as changing the front tires to a larger track or lower the car’s front suspension.

---

Kemunculan kendaraan listrik telah mendapatkan perhatian publik sebagai moda transportasi baru dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya biayanya yang relatif lebih murah dibandingkan pengisian bensin, juga baik untuk lingkungan. Selain itu, kendaraan listrik mendapatkan banyak manfaat terutama di Indonesia, seperti pajak kendaraan yang lebih murah, dan kendaraan listrik bebas dari aturan ganjil genap, itulah sebabnya saat ini semakin banyak orang yang beralih ke kendaraan listrik. Saat ini Universitas Indonesia sedang mengubah Toyota Calya menjadi mobil listrik. Karena modifikasi berat dilakukan pada mobil seperti melepas mesin dan menambahkan baterai, karakteristik mobil dapat berubah. Oleh karena itu, tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik handling mobil listrik Toyota Calya. Untuk mengidentifikasi karakteristik penanganan, digunakan persamaan penanganan kendaraan. Data yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah radius putar Ackermann, sudut selip, skid maksimum, gaya sentrifugal pada ban, sudut selip, dan koefisien understeer. Perhitungan menunjukkan bahwa konversi listrik Toyota Calya mempengaruhi persamaan penanganan, dan mobil akan mengalami understeer. Kesimpulannya, karena koefisien understeer 0,0575 maka Toyota Calya elektrik akan mengalami understeer, namun tidak sebesar nilainya yang kecil. Untuk mengatasi masalah ini beberapa hal dapat dilakukan pada mobil seperti mengganti ban depan ke trek yang lebih besar atau menurunkan suspensi depan mobil."

"Electric car is one technology that is designed to reduce the risk of pollution that causes global warming but an air conditioning system is required to create thermal comfort for its users. Therefore national electric car (MOLINA) made by the University of Indonesia will use BLDC compressor for the air conditioning system. Cooling load calculation is required to design the air conditioning system. This research will calculate the cooling load of MOLINA UI and also select the compressor that will be used in the air conditioning system. Then, the air conditioning system that has been designed and built will be tested for its performance. In the performance test, temperature and flow velocity of MOLINA air conditioning duct will be measured. Then proceed with simulation of temperature distribution and air flow in MOLINA cabin. Moreover, the energy consumption of MOLINA air conditioning systems that is using a BLDC compressor will also be measured. Based on this research it is known that the value of the cooling load on MOLINA UI is 2894.12 Watt (9875.15 BTU/h), average energy consumption of air conditioning systems MOLINA UI without inverter is ranged about 540 to 857.3 Watts and efficiency of inverter is ranged about 84.7% to 89.4%."

"Sungai Kapuas dapat menjadi rute transportasi alternatif untuk berbagai kebutuhan termasuk kesehatan bagi masyarakat sekitar sungai. Kapal khusus ambulans menjadi pilihan sebagai alat transportasi pasien. Tingginya biaya operasional hingga dampak lingkungan dari emisi gas buang mesin kapal menjadi salah satu kekurangan dari keberadaan kapal ambulans. Perancangan kapal menggunakan propulsi elektrik dengan sumber listrik generator set dan solar panel dilakukan pada penelitian. Diawali dengan perhitungan kebutuhan propulsi dan kebutuhan listrik kapal, dilanjutkan dengan pemilihan peralatan yang sesuai dengan dimensi kapal. Hasilnya, kapal katamaran dengan LPP 21meter dengan kebutuhan listrik total 1384 kWh dapat menempuh jarak 277 km. Kapal memproduksi listrik dari solar panel sebesar 76,3kW per hari dan sisa kebutuhan listrik termasuk propulsi di tangani oleh generator set. LCOE untuk energi kapal dalam jangka waktu 10 tahun sebesar Rp2.623,19/kWh<

---

Kapuas river could be an alternative route fulfilling any needs including health services for society. Ambulance ship becomes an option for its transportation. High operational cost and environmental damage from its engine emission are some drawbacks to its existence. This research focus on designing using electric propulsion with generator set and solar photovoltaic to decrease those drawbacks. Start from calculating the power needs for propulsion and others, then choosing suitable equipment. As the result, ship ambulance with a 21meter LPP could sail for 277 km needs a total of 1384 kWh for maximum load. Solar Photovoltaic could produce 76,3 kW each day and the least covered by the generator set. LCOE for its total ship energy with 10 years investment is Rp2.623,19/kWh"

"Tingginya tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor transportasi di ibukota menjadi salah satu isu lingkungan yang paling diperhatikan. Dalam rangka mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke mobil listrik dengan mengeluarkan fasilitas insentif PPnBM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PPnBM atas mobil listrik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan analisis kebijakan PPnBM dari kelima dimensi efektivitas kebijakan. Pertama, kebijakan ini belum mampu mencapai target terkait penurunan emisi namun mampu mencapai target terkait adopsi mobil listrik, dirumuskan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, dan dirumuskan oleh instansi yang memiliki wewenang dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga dijalankan oleh pihak pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum mampu mengakomodir kemampuan seluruh komponen target group, tidak menyebabkan tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan merupakan pembaruan dari aturan yang telah ada sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapat dukungan dari lingkungan internal kebijakan dan dari lingkungan eksternal kebijakan. Terakhir, kebijakan ini telah mencapai tahapan paling baik yaitu strategic readiness dilihat dari kesiapan kedua aktor yang terlibat, yaitu pemerintah dan target group. Terdapat empat rekomendasi untuk mendorong efektivitas kebijakan ini. Pertama, lebih fokus pada pengembangan tenaga listrik ramah lingkungan sehingga sumber daya pengisiannya berasal dari energi terbarukan. Kedua, melakukan benchmarking terhadap kebijakan fiskal di negara-negara yang telah berhasil mendorong penggunaan mobil listrik. Ketiga, perlu dilakukannya ekstensifikasi ekosistem mobil listrik, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendorong minat beli masyarakat. Keempat, melakukan kajian terhadap relaksasi kriteria produsen mobil listrik terkait TKDN.

---

High levels of greenhouse emissions produced by the transportation sector in DKI Jakarta have been one of the most discussed environmental issues. In order to reduce air pollution from the transportation sector, the government encourages people to switch to electric cars by issuing sales tax incentives on luxury goods as regulated in Government Regulation Number 74 of 2021. This study aims to analyze the effectiveness of the sales tax on luxury goods on electric cars in DKI Jakarta. The research was conducted using the post-positivism paradigm and a descriptive type of research. Data collection techniques used include literature studies and in-depth interviews. The research results conclude the sales tax on luxury goods policy analysis from the five dimensions of policy effectiveness. First, this policy has not been able to achieve targets related to reducing emissions but has been able to achieve targets related to the adoption of electric cars, is formulated in accordance with the problems to be solved, and is formulated by government agencies that have authority in their fields. Second, the nature of this policy is monopoly, so it must be executed by the government. Third, this policy has not been able to accommodate the capabilities of all target group components, does not cause overlap with existing policies, and is an update of pre-existing rules. Fourth, this policy received support from both the internal policy environment and the external policy environment. Finally, this policy has reached the best stage, namely strategic readiness, as seen from the readiness of the two actors affected by the policy, namely the government and the target group. There are four recommendations to encourage the effectiveness of this policy. First, focus more on developing environmentally friendly electric power so that charging resources come from renewable energy. Second, benchmarking fiscal policies in countries that have succeeded in expanding the use of electric cars. Third, it is necessary to extend the electric car ecosystem, especially the Public Electric Vehicle Charging Station (PEVCS), to encourage people’s buying interest. Fourth, conducting a study on the relaxation of the criteria for electric car manufacturers related to local content requirements."