Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perilaku merokok terhadap Crowding Out Effect pada pengeluaran rumah tangga menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Untuk menganalisis pengaruh perilaku merokok terhadap Crowding Out Effect pada pengeluaran rumah tangga digunakan metode ekonometrika Ordinary Least Square (OLS) yang memenuhi teorema Gauss-Markov, yaitu terbebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan hasil panelitian ini ditemukan hubungan signifikan antara perilaku merokok dengan Crowding Out Effect terhadap variabel persentase/share pengeluaran masyarakat di bidang pangan, pendidikan, dan religiusitas.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between smoking behavior towards Crowding Out Effect relative to household expenditure share using Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 2014 edition. To analyze the Crowding Out Effect, the Ordinary Least Square (OLS) fitted according to Gauss-Markov Theorem, OLS estimator is Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) assumptions that the errors are uncorrelated and homoscedastic with expectation value zero. From the study found the significant relationship between several variables such as food share expenditures, education share expenditures, and religiousity share expenditures."

"Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga di Indonesia di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek crowding in dan crowding out dari  keragaman bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD yang diterima 63.924 rumah tangga di Indonesia pada saat krisis ekonomi terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 pada modul ketahanan sosial (Hansos) dan Susenas KOR, kemudian dianalisis menggunakan model Seemingly Unrelated Regression (SUR), penelitian ini menemukan bahwa BPNT, BST dan BLTDD signifikan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika pengaruh bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD positif (Crowding In)untuk belanja makanan maka dalam penelitian ini menemukan hubungan yang negatif (Crowding Out) untuk pengeluaran bukan makanan. Namun ketika bantuan sosial disimulasikan dalam bentuk uang tunai maka konsumsi rumah tangga cenderung negatif untuk makanan (Crowding Out) dan positif (Crowding In)untuk konsumsi bukan makanan.

---

Social assistance distributed by the government during the Covid-19 pandemic became a component of household income which then allocate for consumption expenditure. The types of social assistance provided by the government to households in Indonesia include Non-Cash Food Assistance (BPNT), Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Cash Direct Assistance (BLTDD). This study aims to analyze the effects of crowding in and out of the various social assistance BPNT, BST, and BLTDD received by 63,924 households in Indonesia during the economic crisis on food and non-food expenditures. Using secondary data from the 2020 National Socioeconomic Survey on the social security module (Hansos) and Susenas KOR, then analyzed using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, this study found that BPNT, BST, and BLTDD significantly affect household spending. If the influence of BPNT, BST, and BLTDD social assistance is positive (crowding in) for food spending, this study finds a negative relationship (crowding out) for non-food expenditure. However, when social service simulates as cash, household consumption tends to be harmful to food (crowding out) and positive (crowding in) for non-food consumption."

"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."

"Studi ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor ibu merokok terhadap pengeluaran kesehatan dan pendidikan rumah tangga dengan menggunakan data Susenas MSBP tahun 2012. Hasil regresi Tobit menunjukkan bahwa status merokok orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran kesehatan dan pendidikan rumah tangga. Status merokok orang tua berpengaruh negatif terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut. Temuan inimengindikasikan bahwa keberadaan ibu yang merokok mengurangi investasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga, dan keberadaan kedua orang tua yang merokok memperburuk investasi modal manusia dalam rumah tangga tersebut. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengeluaran kesehatan adalah status bekerja ibu, pendidikan ibu, jumlah ART, status ekonomi dan daerah tempat tinggal. sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran pendidikan adalah umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, jumlah ART sekolah, status ekonomi dan daerah tempat tinggal.

---

This study aims to analyze the influence of maternal smoking on household expenditure on health and education, using the National Socioeconomic Survey 2012. The tobit regression estimation shows that parental smoking status has a significant influence on household expenditure on health and education. Parental

smoking status negatively affect the both types of expenditures. This finding indicates that the maternal smoking reduces the household investment on health

and education, and the persence of two parents who smoke worsens the human capital investment of the household. Other factors that also affect the health

expenditure are mother's education, mother's occupation, family size, economic status and residence, While the factors that inJluence the educational expenditure are mother's age, mother's occupation, mother's education, number of school-age children, economic status and residence."

"Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding out effect yang terjadi dalam penentuan anggaran daerah dan public choice yang melibatkan beberapa partai politik besar dalam penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus lebih hati - hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daerah. Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/kota sebagai sentral pelaksanaan desentralisasi memalui otonomi daerah dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect yang diolah dengan Software Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. Kondisi kedua adalah bahwa ternyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi disbanding daerah tanpa migas.

---

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001’s decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized System in the world to one of the most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decentralization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government Services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that increased local govemment education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and Services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well."

"Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia untuk pertamakalinya melakukan perubahan atas tarif Pajak Pertambahan Nilain (PPN) setelah hampir selama 38 tahun tarif tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Tarif PPN yang sebelumnya adalah 10% diubah berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 07 tahun 2021 menjadi 11% dan 12%, namun tarif tersebut dapat diubah nilainya menjadi minimal 5% dan maksimal 15%. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apakah pengaruh harga terhadap expenditure bahan makanan kena PPN dan kemudian melihat implikasi atas hal tersebut terhadap beban pajak di tingkat pendapatan yang berbeda saat tarif PPN mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan data rumah tangga dari SUSENAS tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) digunakan untuk mengestimasi perubahan expenditure bahan makanan kena PPN atas harga. Adapun dalam menghitung proporsi beban pajak atas pendapatan dan melihat distributional effect adanya perubahan tarif PPN maka digunakan metode deskriptif statistik.

---

In 2021, the Indonesian government made changes to the Value Added Tax (VAT) rate for the first time after almost 38 years. The previous VAT rate of 10% was changed based on the Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Regulations number 07 of 2021. The rate change from 10% to 11% and 12%, but the rates can be changed to a minimum of 5% and a maximum of 15%. This study determine to find out what the price effect on food expenditure is subject to VAT and then look at the implications on the tax burden at different income levels when the VAT rate changes. This study uses household data from the 2020 SUSENAS by the Central Statistics Agency. The Seemingly Unrelated Regression (SUR) method is used to estimate the elasticity of food expenditure subject to VAT. Meanwhile, in calculating the proportion of tax burden on income and the implications of the distributional effect of changes in VAT rates, descriptive statistical methods are used"

"Penelitian ini memperluas literatur perilaku merokok anak di Indonesia dengan mengidentifikasi determinan perilaku merokok di lingkungan tempat tinggal. Perilaku merokok dibagi kedalam tiga kelompok umur yaitu 7-12, 13-15 dan 16-18. Penelitian berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 dengan menggunakan pendekatan regresi probit menemukan bahwa peer dan price mempengaruhi perilakumerokok anak, kami menemukan bahwa (1) peningkatan 1 % individu yang mengkonsumsi rokok meningkatkan peluang anak untuk merokok sebesar 2%, (2) peer effect lebih kuat pada kelompok anak yang lebih muda, (3) Peer effect berpengaruh terhadap perilaku anak baik di daerah Jawa/ luar Jawa baik secara urban/rural, (4) Peningkatan harga rokok mengurangi peluang anak untuk mengkonsumsi rokok. Hasilestimasi kami dapat di jadikan dasar kebijakan pengendalian tembakau khususnya kebijakan kenaikan harga rokok.

---

This study expands the literature on children's behavior in Indonesia by

identifying smoking behavior in the neighborhood. Smoking behavior is divided into three age groups 7-12, 13-15 and 16-18. Research based on 2015 National SocioEconomic Survey data (SUSENAS) using probit regression approach found that peer and price influence children's smoking behavior, we find that (1) an increase of 1% of individuals who consume cigarettes increases children's chances of smoking by 2%, (2)

the influence of Peer effect is stronger in the younger group of children, (3) Peer effect affects the behavior of children both in Java / outside Java both in urban / rural areas, (4) Increase in cigarette prices reduces children's opportunities to consume cigarettes. Our estimation results can be used as the basis for tobacco control policies, especially policies on increasing cigarette prices."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku merokok remajadipengaruhi oleh keluarga yang merokok. Salah satu inisiasi merokok remajaberasal dari lingkungan keluarga. Berdasarkan data SUSENAS 2012, hasilestimasi model logit menunjukkan bahwa probabilitas remaja merokokdipengaruhi oleh ayah perokok atau intensitas anggota keluarga dewasa yangmerokok dalam rumah tangga. Pengaruh dari anggota keluarga dewasa yangmerokok dalam rumah tangga relatif lebih besar dibandingkan dengan pengaruhayah perokok dan lingkungan tempat tinggal.

---

ABSTRACTThe study aims to analysis whether adolescent smoking behaviour is influencedby smoking family. One of adolescent smoking initiations comes from familyenvironment. Based on SUSENAS 2012 data, logit estimation result shows thatthe probability of adolescent become smokers is influenced by smoking father andthe intensity of adult family members? smoking in the household. However, theinfluence which comes from the intensity of adult family members? smoking inthe household relatively larger than smoking father and the intensity ofneighborhood smoking."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh karakteristik individu, rumah tangga, dan pasangan terhadap kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga dengan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi Tobit menunjukkan bahwa perempuan yang berasal dari status ekonomi tingkat bawah berkontribusi lebih besar pada anggaran rumah tangga. Selain itu, preferensi pada perempuan dalam hal mengurus rumah tangga berhubungan positif dengan kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga. Sebaliknya, jumlah anak dalam rumah tangga berhubungan negatif dengan kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga. Ditemukan pula bahwa faktor terkuat yang memengaruhi kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga adalah status pekerjaan perempuan di sektor formal.

---

This study analyzes the effect of individual, household and spouse characteristics on women?s contribution on household expenditure. Applying Tobit regressions using 2012 Susenas data, it is found that female from low level of status economic contributes more to household expenditure. Preference for female in housework is positively related to female?s contribution on household expenditure. On the contrary, number of children in household negatively related to female's contribution on household expenditure. It is also found that women?s employment in formal sectors have the strongest effect on their contribution on household expenditure."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 - 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

---

The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy. The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously."