Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

---

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak stock split announcement terhadap abnormal return ditinjau pada kondisi pasar yang bullish dan bearish serta kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah tahun 2010 - 2016 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode event study. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perusahaan cenderung mendapatkan abnormal return positif pada kondisi pasar yang bullish dan cenderung mendapatkan abnormal return yang negatif pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

---

The research focuses on the stock split announcement effect to abnormal return reviewed on bullish and bearish market condition and high economic growth and low economic growth condition in 2010-2016 on listed companies in Indoneisa Stock Exchange. This research is a quantitative research by using event study method. The results of this research show that companies tend to gain positive abnormal return on bull market condition and tend to gain negative abnormal return on high economic growth condition."

"Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pembangunan negara Indonesia. Dengan bantuan dana dari luar negeri diharapkan Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa korelasi tersebut. Dengan mengambil salah satu sektor industri di Indonesia, penelitian ini mencoba menganalisa keterkaitannya dan juga mencoba meneliti kemampuan membayar kembali utang tersebut melalui nilai ekspor sektor tersebut. Penulis menggunakan pendekatan persamaan simultan untuk mendapatkan model penyelesaian yang unik dan dapat menjadi saran dalam pengambilan kebijakan terkait utan luar negeri Indonesia.

---

Foreign debt is one of the sources of financing for the development of the Indonesian industry. With the help of funds from foreign countries, Indonesia is expected to increase the national gross domestic product. This study aimed to prove the hypothesis and correlation between debt and development of gross domestic product. By taking one of the industrial sector in Indonesia, this study tries to analyze the correlation and also examine the ability to pay back the debt through export value of that sector. The author uses a simultaneous equation approach to obtain a unique solution model and can be related to policy-making suggestions in Indonesia's foreign debt"

"Penelitian ini ingin melihat dampak yang disebabkan oleh infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data 34 provinsi selama periode 2016-2020. Indikator-indikator infrastruktur diwakili oleh indeks komposit yang disusun menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA) dalam pembentuan indeks infrastruktur. Estimasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Panel Corrected Standard Error (PCSE) untuk untuk memperbaiki Model Fixed Effect yang mengandung permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian ini adalah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hanya saja infrastruktur fisik dan sosial berdampak positif, sedangkan infrastruktur keuangan berdampak negatif.

---

The purpose of this research is to determine the effects of physical, social, and financial infrastructure on economic growth in Indonesia during 2016-2020 using data from 34 provinces.. The infrastructure index is compiled using the Principal Component Analysis (PCA) technique in order to represent infrastructure indicators. Estimation in this study was carried out using the Panel Corrected Standard Error (PCSE) to improve the Fixed Effect Model which contains problems of multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results of this study are physical infrastructure, social infrastructure, and financial infrastructure have a significant impact on economic growth in Indonesia. Physical and social infrastructure has a positive impact, while financial infrastructure has a negative impact."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikategorikan sebagai pro-poor growth (berpihak kepada orang miskin). Thesis ini akan dianalisis melalui bagaimana mekanisme pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang disusun dengan data pada tingkat provinsi untuk periode 2004 – 2010. Selanjutnya, data panel tersebut dipergunakan untuk mengestimasi model ekonometrik yang memungkinkan kita mengetahui dampak dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, pengeluaran pemerintah, dan kemampuan fiskal pada tingkat kemiskinan. Adapun variabel kontrol terdiri dari koefisien Gini, Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah, dan sumber pendapatan sendiri.Hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan pemerintah. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpihakak pada masyarakat miskin. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi dari pada distribusi pendapatan (gini ratio). Kedua, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bervariasi. Belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui ketidaksetaraan pendapatan berkurang, sedangkan belanja publik pada perlindungan sosial tidak signifikan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, kemampuan fiskal di masing-masing provinsi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan di wilayhanya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus didukung melalui investasi sumber daya manusia, serta merancang dan menerapkan program pengurangan kemiskinan yang berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi selama periode 2004-2010 dapat disimpulkan sebagai pro-poor growth.

---

The main purpose of this study is to examine whether economic growth in Indonesia is categorised as pro-poor growth. It will be analysed through how economic growth affects poverty. To address this research, we will conduct the study using panel data. It consists of province-level data from 2004 - 2010 to estimate an econometric model that allows us to know the impact of economic growth, inequality, government spending, and fiscal capability on poverty rate. Therefore, the set of control variables consists of the Gini coefficient, per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), government spending, and own income resources.

The estimated results of this study have important policy implications. First, the finding shows that economic growth is good to enhance poverty reduction; government therefore should consider to rising up economic growth benefiting for the poor. In addition, empirical evidence suggests that the poverty headcount ratio in Indonesia is more responsive on economic growth than on income distribution. Second, the effect of government expenditures varies for different type of spending. Government spending on education and health has significant impact on poverty alleviation through reduced income inequality; while public expenditure on social protection is insignificantly contribute to decrease poverty rate. Finally, the fiscal capability in each province is required to enhance poverty eradication.

Further, economic growth is needed to enhance the effectiveness of poverty reduction. Moreover, sustained growth should be accompanied by encouraging in human capital investment to accelerate poverty reduction. In addition, designing and implementing pro poor poverty reduction program should be done to accelerate poverty alleviation. Finally, this result suggests that economic growth during period 2004-2010 in Indonesia can be concluded as pro-poor growth"

"Teknologi 5G saat ini digadang-gadang menjadi primadona operator seluler yang menawarkan jaringan internet dengan kecepatan tinggi bagi penggunanya. Namun dengan adanya keterbatasan spektrum frekuensi, pemerintah perlu mengalokasikan spektrum frekuensi untuk teknologi 5G ini. Salah satu kandidat spektrum frekuensi yang akan dialokasikan untuk implementasi teknologi 5G adalah spektrum frekuensi 3,5 GHz yang saat ini sudah dipakai oleh operator satelit (spektrum frekuensi Extended C-Band), sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi frekuensi 3,5 GHz. Pemerintah akan menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar dengan adanya realokasi spektrum 3,5 GHz. Namun, apabila teknologi 5G diimplementasikan pada frekuensi tersebut, operator satelit tidak bisa lagi memakai spektrum frekuensi tersebut. Hal ini tentu akan memberikan dampak penurunan terhadap performansi bisnis satelit karena operator satelit kehilangan kesempatan bisnisnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan skema perhitungan kompensasi untuk operator satelit. Hasil perhitungan besaran nilai kompensasi tiap satelit akan berbeda, untuk Satelit A sebesar Rp 1.537.750.000.000, Satelit B sebesar Rp 1.476.246.000.000, dan Satelit C sebesar Rp 1.104.926.000.000. Tesis ini akan menganalisis perhitungan kompensasi untuk Satelit A, B, dan C sebagai dampak dari realokasi spektrum frekuensi 3,5 GHz.

---

Mobile operators believed that 5G could offer high-speed internet networks for their users. However, due to the limited frequency spectrum, the Government needs to reallocate the frequency spectrum for the 5G implementation. One of the frequency spectrum candidates for the 5G implementation is the 3,5 GHz frequency spectrum. But, currently, this frequency is allocated for satellite as Extended C-Band. The government will receive a larger Non-Tax State Revenue (PNBP) with the reallocation of the 3.5 GHz spectrum frequency. However, if 5G technology is implemented on these frequencies, satellite operators may no longer use Extended C-Band due to the interferences impacting the satellite operators' business. Satellite operators will suffer from losses since they lost their business opportunities. With frequency reallocation, it is necessary to provide fair compensation to satellite operators. The results of the compensation calculation is different for each satellite, for Satellite A of Rp. 1.537.750.000.000, for Satellite B of Rp. 1.476.246.000.000, and for Satellite C of Rp. 1.104.926000.000. This research contributes to formulation compensation for satellite A, B, and C as a result of the reallocation of the 3,5 GHz frequency spectrum."

"Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Anonymous, 1998).Pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1978).Menyoroti sudut pandang aspek ekonomi dikatakan Sjahrir (1997) bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang menyertai proses pertumbuhan itu. Perubahan atau transformasi ini mencakup banyak hal, mulai dari struktur produksi, kebijakan dan juga dinamika masyarakat.Untuk melewati proses itu serta mencapai tujuan yang dapat diharapkan maka tentu perlu dilakukan pembangunan dalam hal ini pembangunan ekonomi."

"Dari tahun 1990-2014, Indonesia memiliki pertumbuhan emisi CO2 sebesar 158.26%, pertumbuhan tersebut jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan emisi CO2 di dunia yaitu sebesar 63.16%. Sektor energi menjadi kontributor utama dengan rata-rata pertumbuhan emisi yang cepat. Permintaan produksi yang terjadi dalam perdagangan antarwilayah akan secara beriringan meningkatkan kebutuhan energi sebagai bahan input dalam produksi, pada akibatnya akan menyebabkan kenaikan emisi CO2. Menggunakan metode interregional input-output, penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam studi terkait dampak limpahan dan umpan balik dari emisi antarwilayah di Indonesia. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kerjasama antarwilayah dalam aksi mitigasi pengurangan emisi CO2 dalam mengimbangi adanya peningkatan ekonomi.Temuan awal studi ini menemukan bahwa arah dampak limpahan bersih ekonomi dan emisi CO2 adalah sama di sebagian besar wilayah dan dampak limpahan antar wilayah tersebut berpotensi mengurangi emisi CO2 di tingkat wilayah berdasarkan rasio antara dampak limpahan ekonomi dengan dampak limpahan emisi. Studi juga menunjukkan bahwa dampak limpahan antara Kalimantan dan Sulawesi tidak efektif bagi penurunan emisi CO2 di Sulawesi, karena limpahan bersih ekonomi berasal dari Sulawesi ke Kalimantan, sedangkan limpahan emisi CO2 bersih berasal dari Kalimantan menuju Sulawesi.

---

In 1990-2014, Indonesia has been growing on CO2 emission as much as 158.26%, this growth is a lot faster than the CO2 emission growth in the world which is 63.16%. Energy sector has been one of the main contributors with averagely fast growth of CO2 emission. Demand for production in interregional trade grows along the growth of energy needs as input for production, which will affect the increase of CO2 emission. Using interregional input-output analysis method, this research might fill the emptiness in the studies of spillover and feedback effects from interregional emission in Indonesia. Moreover, this research can be applied as a base to make a policy to increase an interregional teamwork for the responsibility of CO2 emission reduction as well as obtain the economic benefits. The preliminary result found that the net spillover effects direction of economy and CO2 emissions are the same in most regions and the economic net spillover effects between regions has the potential to reduce CO2 emission at the regional level based on the ratio of the net economic spillover effects to the net CO2 emission spillover effects. The study also shows that the spillover effects between Kalimantan and Sulawesi are ineffective to the decrease in the CO2 emissions of Sulawesi, because net economic output spills from Sulawesi to Kalimantan, while net CO2 emission spill from Kalimantan to Sulawesi."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Polusi atau emisi gas rumah kaca merupakan salah satu hal sumber eksternalitas negatif bagi lingkungan. Peningkatan emisi akan berdampak pada peningkatan suhu yang berakibat pada perubahan iklim. Salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah sektor transportasi.  Transisi menuju penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Perpres 55/2019 bertujuan untuk mempercepat implementasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Kendaraan listrik dianggap tidak menimbulkankan polusi dalam penggunaannya. Namun, di sisi lain penggunaan kendaraan listrik berpotensi menimbulkan leakage effect dari sektor transportasi terhadap emisi di sektor pengadaan listrik.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ekonomi dan lingkungan akibat permintaan listrik yang merupakan derived demand dari kendaraan listrik. dengan menggunakan analisis environmentally extended input-output (EEIO). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total output perekonomian Indonesia berpotensi mengalami peningkatan hingga Rp 636 Miliar akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Pada sektor transportasi penggunaan kendaraan listrik dapat berpotensi mengurangi emisi hingga 76.982 Ton CO2. Tetapi leakage effect yang dihitung dari tambahan emisi sektor pembangkit listrik sebesar 92.863 TonCO2 dari total emisi dan hasil perhitungan EEIO 156.709 TonCO2. Jadi, pengurangan emisi sektor transportasi akibat penggunaan kendaraan listrik lebih kecil dibandingkan emisi yang muncul dari kegiatan ekonomi terutama di sektor pembangkitan listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi leakage effect akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik meskipun memiliki potensi yang besar dalam pengurangan emisi sektor transportasi.  

---

Pollution is a source of negative externality for the environment. Increasing emissions will follow by the increase of global temperature that impacts climate change. The transportation sektor is one of the most significant contributors to emission production. The transition to the usage of electric vehicle (EV) is an alternative solution to reduce greenhouse gas emissions because it has zero emissions. The Indonesian government has been aiming to raise the usage of EV through fiscal and non-fiscal incentives through regulation in Perpres 55/2019. However, there's a potential leakage effect of emission increase in the activities of generating electricity. Even electric vehicles are considered to be zero emissions. This study aims to quantify the economic and environmental impact of increasing electricity demand by increasing the use of electric vehicles using environmentally extended input-output analysis. The results find that economic output will increase to Rp 636 billion as the effect of the increasing electricity demand. The emission of transportation sector will have a potential decrease to 76.982 Ton CO2. Unfortunately, Electricity generation sector emission will potentially increase to 92.863 Ton CO2 and also the total emission will increase to 156.709 Ton CO2e. The results shows that leakage effect occur after the increase of electric vehicle usage in Indonesia even the EVs have a huge pontential to reduce emission in transport sector."