Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama keamanan informasi adalah menjaga aset informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (dikenal sebagai CIA). Dalam memelihara aset informasi, perusahaan biasanya mengelola keamanan informasi dengan membuat dan menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Kebijakan SMKI yang banyak digunakan dan diterapkan di Indonesia adalah ISO/IEC 27001. PT ABC adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang telah menerapkan standar dan prosedur ISO / IEC 27001: 2013. Perusahaan melakukan audit setahun sekali untuk menjaga tingkat kepatuhan dengan ISO / IEC 27001: 2013. Namun, hanya beberapa orang yang terlibat dalam melakukan audit, dan masih belum diketahui berapa banyak karyawan yang mengetahui keamanan informasi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada penilaian seberapa besar kesadaran keamanan informasi yang ada dalam PT ABC. Kuesioner dibagikan di dua departemen perusahaan: supply chain management dan service delivery Jakarta Operation Network. Penelitian ini juga memeriksa dokumen perusahaan dan surveillance audit pada tahun 2018, dan menilai kepatuhan PT ABC terhadap implementasi ISO 27001:2013. Para karyawan dikelompokkan berdasarkan masa kerja karyawan. Setelah pendistribusian kuisioner dilakukan, maka dapat dihitung margin kesalahan yaitu 6%. Kuisioner yang didistribusikan dapat menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengukuran level kesadaran keamanan informasi. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang telah bekerja di perusahaan selama lebih dari enam tahun memahami dan menerapkan kontrol ISO 27001. Sementara itu, perusahaan masih perlu mensosialisasikan ISO kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan hanya selama satu atau dua tahun.

---

The main purpose of information security is to safeguard information assets owned by an organization, such as confidentiality, integrity and availability (known as the CIA). In maintaining information assets, companies usually manage information security by creating and implementing an Information Security Management System (ISMS) policy. The ISMS policy that is widely used and applied in Indonesia is ISO/IEC 27001. PT ABC is one of the telecommunication companies in Jakarta that has implemented ISO/IEC 27001:2013 standards and procedures. The company conducts audits once a year to maintain compliance with ISO/IEC 27001: 2013. However, only a few people are involved in conducting audits, and it is still unknown how many employees are aware of company information security.

This study focuses on assessing how much information security awareness exists in PT ABC. Questionnaires were distributed in two company departments: supply chain management and service delivery Jakarta Operation Network. This study also examined company documents and surveillance audits in 2018, and assessed PT ABC`s compliance with the implementation of ISO 27001: 2013. Employees are grouped based on their length of work. The results of the questionnaire, with a margin of error of 6%. The distributed questionnaire can be one way to facilitate the measurement of the level of information security awareness.

Research data shows that most employees who have worked in the company for more than six years understand and implement ISO 27001 controls. Meanwhile, companies still need to socialize ISO to employees who have worked for the company for only one or two years."

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

---

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.

---

The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."