Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor kehutanan yaitu mengurangi berbagai aktivitas ekonomi termasuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui performance industri hasil hutan kayu di Indonesia dan menentukan strategi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mendukung pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor kehutanan namun tidak secara signifikan. Produktivitas kayu bulat selama pandemi Covid-19 tetap meningkat, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan menunjukkan perkembangan yang positif dan pengembangan hilirisasi produk kayu sangat diperlukan. PDB sektor kehutanan masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu upaya untuk mendorong peningkatan PDB. Produk kayu masih sangat diminati masyarakat dan perlu dilakukan modernisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (logging/managed forests) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Pemerintah perlu mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan stakeholder terkait."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019. "

"ABSTRAKAfter 70 years of Indonesias independence, the development of Indonesias forestry remains complex and complicated. Forests, that have contributed significant economic growth, nowadays are facing some challenges. Many issues come across, such as deforestation, forest concessions bankrupt, and land conflicts. Many experts claim that the underlying cause of these problems is related to the uncertainty of forest area and forest tenure. These problems do not only bring negative effects to society but also hinder other development agendas. Thus, Indonesia needs to reform its forest area and forest tenure. This idea is knowing as forest reform or agrarian reform or forest tenure reform. This article explains the facts of forest unfair tenure, the fact of forest cover in Indonesia, pros and cons about forest tenure reform, using strategic environmental assessment to evaluate forest tenure reform, and also proposal policy framework. Currently, the government is preparing the mid term development plan, later we call it as RPJMN, 2020 until 2024. As forest tenure reform is important as an enabling condition for the development in the forestry sector, thus the forest tenure reform should be included as national project priority in RPJMN 2020 until 2024."

"Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan pembangunan nasuinal sehingga patut menjadi perhatian semua pihak ..."

"Pada kesempatan ini saya memilih bidang yang menurut pengamatan saya merupakan bidang pemikiran yang kelihatannya kurang populer di dalam ruang-ruang kuliah, yaitu mengenai sistem ekonomi Indonesia. Bidang pemikiran ini saya pilih tentu raja bukan karena kedudukannya yang kurang populer itu, dan bukan pula kemudian saya berpretensi dapat membuatnya lebih populer melalui suatu pidato singkat ini, tetapi adalah karena sesuai.-dengan konstitusi kita, perihal sistem ekonomi mempunyai kedudukan sentral bagi Indonesia. Bagi Indonesia, sistem ekonomi , berdasarkan pada demokrasi Pancasila merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.Keterlibatan saya dalam pemikiran-pemikiran mengenai sistem ekonomi Indonesia kiranya diperhatikan benar oleh Saudara Dekan Fakultas Ekonomi terdahulu, Prof. Dr. Wagiono Ismangil, sehingga benar﷓benar diaturnya pidato pengukuhan saya ini jatuh pada hari ini, dikaitkan dengan Hari Koperasi ke-41. Dleh karena itu, di dalam pidato ini ditampilkan peristiwa-peristiwa yang perlu kita peringati pula.Dengan ditetapkannya TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 10 tahun yang lalu, maka sejak itu BP-7 didirikan melalui Keppres No. 10 Tahun 1979 untuk memasyarakatkan P-4, baik dengan melaksanakan pengkajian-pengkajian maupun menyelenggarakan penataran-penataran.Penataran P-4 yang bersifat nasional selama hampir 10 tahun ini, tidak dapat dibantah, telah mempunyai dampak nasional pula.Penatar-penatar P-4 menyebar ke seluruh penjuru, hampir ke semua tingkat dan lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan pula dunia pendidikan tinggi kita. Dunia kampus tidak saja menjadi tempat terpilih untuk melaksanakan pemasyarakatan Pancasila, tetapi sekaligus merupakan sumber bagi pengadaan manggala dan penatar.Sebagai kelanjutannya, dunia kampus mulai dituntut untuk lebih mampu mengintegrasikan pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam kurikulumnya. Dunia kampus dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bukan tanpa landasan moral Pancasila. Saya melihat bahwa kemampuan dunia kampus kita dalam melakukan tugas transformasi kurikulum ini masih terbatas. Saya menaruh harapan kepada konsorsium ilmu-ilmu pengetahuan untuk secepatnya menyelenggarakan pembaharuan-pembaharuan dalam kurikulum. Secara disadari atau tidak, ilmu-ilmu sosial dan budaya yang hidup di kampus kita ini belum terbebaskan dari ide-ide dan pandangan-pandangan hidup Barat."